KPU Grobogan Targetkan Kenaikan  Partisipasi Pemilih pada Pilgub 2018 Mencapai 70 Persen

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif memberikan penjelasan kesiapan penyelenggaraan Pilgub saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi A DPRD Jateng, Senin (17/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganSelain lancar dan aman, salah satu barometer suksesnya pelaksanaan pemilu termasuk Pilkada adalah besarnya warga yang menggunakan hak pilih. Hal itu disampaikan Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi A DPRD Jateng, Senin (17/12/2017).

“Setelah pelaksanaan pemilihan, selalu muncul pertanyaan utama dari banyak pihak. Yakni, berapa besar angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya. Besarnya partisipasi pemilih memang dinilai sebagian pihak sebagai salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pilgub,” katanya.

Terkait dengan pelaksanaan Pilgub tahun 2018, kenaikan partisipasi pemilih memang jadi salah satu perhatian. Sebab, pada pelaksanaan Pilgub edisi sebelumnya terjadi angka penurunan partisipasi pemilih.

Menurut Afrosin, angka partisipasi pemilih pada Pilgub 2008 bisa mencapai 50,74 persen. Kemudian, pada Pilgub edisi berikutnya tahun 2013, angka partisipasi pemilih turun jadi 45,73 persen.

“Kalau untuk pelaksanaan Pilbup, pileg atau pilpres, tingkat pastisipasi pemilih bisa sampai 70 persen. Kita akan berupaya agar dalam Pilgub tahun depan partisipasi 

pemilih bisa meningkat. Target kita, angka partisipasi bisa mencapai 70 persen,” tegasnya.

Afrosin menambahkan, terkait pelaksanaan Pilgub tahun depan, pihaknya sudah melakukan persiapan secara internal pada staf sekretariat KPU. Kemudian, pembentukan badan penyelenggara Pilgub dilevel kecamatan dan desa juga sudah dilantik beberapa waktu lalu.

“Beberapa tahapan Pilgub sudah kita laksanakan dengan lancar sesuai jadwal. Untuk pelaksanaan Pilgub 2018 kita juga dapat alokasi dana sekitar Rp 29 miliar. Dana sebesar ini kita perkirakan sangat mencukupi,” imbuhnya.

Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat menyatakan, kedatangannya ke Grobogan dalam rangka monitoring kesiapan penyelenggaraan Pilgub 2018. Selain di Grobogan, pihaknya juga sudah melakukan monitoring di sejumlah KPU kabupaten/kota lainnya.

“Monitoring perlu kita lakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan KPU kabupaten/kota sejauh ini. Kita harapkan dalam Pilgub tahun depan bisa berjalan lancar, aman dan partisipasi pemilihnya meningkat dari penyelenggaraan sebelumnya,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

DPRD Jepara Janji Usulkan Perda Kolaborasi Tb-HIV

Pemaparan terkait rencana pengusulan Perda kolaborasi Tb-HIV di Jepara, Rabu (1/11/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara berjanji akan mengusulkan Perda terkait penanggulangan tuberculosis (Tb). Hal itu mengingat, penanggulangan penyakit tersebut dirasa kurang maksimal. 

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) M. Fakhrudin mengatakan, peraturan daerah terkait Tb sangat diperlukan. Hal itu karena anggaran yang digunakan untuk penanggulangan penyakit itu kurang maksimal. 

“Pos anggaran guna penanggulangan Tb saat ini belum begitu maksimal. Oleh karenanya langkah ini (pengusulan kepada DPRD) kami lakukan agar bisa memaksimalkan penggunaan dana,” ucapnya, Rabu (1/11/2017) saat acara penyusunan Road Map Daerah Penanggulangan Tb di Bandengan. 

Ia menambahkan, selain perda Tb, pihaknya juga mendorong untuk diterbitkannya perda perubahan terkait HIV. Hal itu menurut Fakhrudin sesuai dengan rencana aksi nasional Kolaborasi Tb-HIV oleh Kemenkes tahun 2015. 

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jepara Sunarto mengatakan siap memfasilitasi hal tersebut. Menurutnya, pihaknya akan melihat perda yang telah ada yakni HIV. 

“Penyakit tuberculosis cukup berbahaya, maka untuk itu harus ada langkah khusus. Sementara untuk Perda HIV kita akan lihat terlebih dahulu, bila memungkinkan akan dilakukan perubahan terhadap peraturan itu,” katanya. 

Ia menambahkan, pihaknya akan semaksimal mungkin demi terwujudnya Perda kolaboratif Tb-HIV. Hal itu guna memaksimalkan penggunaan dana untuk penanggulangan penyakit tersebut. 

“Jika belum memenuhi waktu di perubahan, maka akan dilakukan pada usulan perda inisiatif,” urainya. 

Koordinator Community Tb-HIV Care Aisyiyah Jepara, Muhammad Arief Sitegar berharap perda tersebut bisa segera diterbitkan. Dengan memaksimalkan peraturan daerah, pihaknya berharap penderita Tb-HIV dapat ditekan.

Editor: Supriyadi

Bantu Korban Rohingya, Anggota DPRD Brebes Fraksi PKB Sepakat Sisihkan Gajinya Sebulan

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Brebes – Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) menginstruksikan seluruh kader agar menggalang bantuan untuk warga Rohingya yang mengalami kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Seluruh keluarga besar PKB dan NU diminta menyisihkan gaji satu bulan sebagai bantuan untuk warga Rohingya. Selain bantuan dana, PKB juga menyiapkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk lain seperti makanan, obat-obatan, tenaga medis, dan pakaian.

BacaKecelakaan Mio vs Supra di Jalan Winong-Gabus, Satu Orang Tewas di Lokasi

Diketahui, kekerasan mematikan semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, hingga berakibat ratusan orang tewas. Berdasar hal itulah, anggota DPRD Fraksi PKB Kabupaten Brebes menyisihkan gaji selama satu bulan ini untuk disumbangkan kepada korban krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar.

BacaIni Nama-nama Korban Bus Peziarah yang Terjun ke Jurang di Tergo Kudus

Perwakilan Fraksi PKB DPRD Brebes, Imam Royani mengatakan, pihaknya melakukan hal itu sebagai bentuk kepatuhan atas instruksi dari DPP PKB. Praktis, tidak hanya fraksi PKB DPRD tapi juga ada menteri, gubernur maupun bupati yang diusung langsung oleh PKB, juga melakukan hal sama. Yaitu sama-sama memotong gaji.

Termasuk juga staf, karyawan dan cleaning servis PKB ikut dipotong gajinya. Tapi hanya 10 persen dari gaji yang diterima. “Kalau fraksi PKB DPRD dan Gubernur serta Bupati dipotong penuh gajianya selama satu bulan ini,” kata Imam.

Baca : Ini Asal Mula Tradisi Perang Obor Jepara

Jumlah gaji pokok yang diterima oleh seluruh anggota DPRD Brebes adalah sebesar Rp 2,1 juta. Sementara, jumlah seluruh anggota fraksi PKB DPRD Brebes sebanyak 8 orang. Ada delapan orang anggota fraksi PKB DPRD Brebes yang melakukan penyisihan gaji untuk Rohingya.

Menurutnya, hal itu sebagai bentuk keseriusan PKB. Pihaknya berharap Rohingya menjadi perhatian dunia dan segera bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya konflik kembali.

Editor : Akrom Hazami

 

Baca : Polda Bakal Hadang Massa Aksi Bela Rohingya di Borobudur

Tak Boleh Masuk Stadion Wergu karena Dipakai Joging Pejabat, Anggota DPRD Kudus Curhat di FB

Screenshoot status Facebook

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota DPRD Kudus Sunarto mengungkapkan kekesalannya melalui akun Facebook pribadinya dengan nama akun Cak Narto, Minggu (3/9/2017). Dia mengeluhkan tindakan larangan masuk Stadion Wergu, karena sedang dipakai joging oleh pejabat pemerintah kabupaten setempat. 

“Stadion Wergu adalah Milik Publik Bukan milik Perorangan Bukan milik Perusahaan jg Bukan milik Pejabat, Kenapa Kalo ada Pejabat Teras di Kudus Sedang Joging Pengguna Joging Yg lain Tdk boleh Masuk Penjaga Stadion Sebelum Pejabat Teras Kuwi Keluar Stadion Alangkah baiknya tidak dibatasi seperti itu biar bisa membaur Joging Pejabat Teras bersama Rakyat jg bersama Pengguna Joging di Stadion Wergu Kudus,” tulis dia dikutip akun Facebook miliknya. 

Sontak postingan mendapat respons beragam dari warganet. Seperti pemilik akun Facebook Larasati Lawyer, yang menulis,  “Sudah ga aneh,  kan kita-kita bukan pejabat.” Sambil dikasih emot ngakak. Komentar dia langsung dibalas pemilik akun Cak Narto yang menjawab “Yo mestine ga gitu mbak Stadion kuwi milike Rakyat milike Publik bukan milike Pejabat Yo mengko nek ora dadii Pejabat meneh trs kepiye mbak…..he he he,” tulisnya.

Bahkan akun lain juga membalas dalam komentar Larasati Lawyer. Seperti akun Kharirotus Sa’adah yang menulis “Siapa itu pejabat teras nya? Bupati ?” Cak Narto lalu menjawab “Betul bunda???” Komentar lanjut dibalas  Kharirotus Sa’adah “Coba saya tak matur blio lgsg.. sementara Cak Narto kembali mengomentari “Monggo bunda ak pe wegah joging neng stadion daripada gegeran ma penjaga yo kurang apek,” tulisnya.

Akun Kharirotus Sa’adah juga ikut berkomentar. Ditulisnya,” Kalau bupati melakukan kegiatan seperti itu sama halnya bupati mencederai rakyat. GOR itu fasilitas publik, fasilitas rakyat.” Namun di akhir komentar  dia juga menulis untuk dicek dulu apakah itu atas perintah nupati atau justru karena petugasnya saja yang takut atau panik.

Yang jelas, politis dari PKB itu mengungkap kalau hal itu bukan dilakukan anggota dewan. Itu dijelaskan dalam komentar kepada Fitriana Sutowo, dengan tulisan, “Pejabat terasnya bukan wakil rakyat lho mbak fitri……he he he.” Komen ditulis karena Fitri menulis “Wakil rakyat seharusnya merakyat, mereka dipilih oleh rakyat, mereka itu semua hanyalah pelayan rakyat. Bknkah dulu dan skrg msh sbg rakyat… Di atas langit msh ada Langit.” 

Akun Yon Supriyono pun ikut berkomentar dengan menulis,  “Perlu study banding ke luar daerah yang stadion lebih bagus tapi bisa untuk sarana olah raga publik cak Mosok jogging aja g boleh?.” 

Sayangnya, belum diketahui siapakah yang dimaksud. Karena, anggota dewan yang menulis status belum bisa dihubungi. Bahkan ketika ditinggalkan pesan masih belum ada balasannya. 

Tak hanya anggota dewan, instansi pemerintah juga belum bisa dikonfirmasi. Dari Disdikpora Kudus, mulai kadinas, sekdin, kabid olahraga sampai Ketua KONI belum ada yang bisa dimintai keterangannya. Bahkan SMS yang diberikan juga belum ada jawaban. 

Editor :Akrom Hazami 

 

DPRD Kudus Mau Bantu Pengusaha Air Pegunungan Muria, Asal…

Ketua DPRD Kudus Masan (baju biru) saat mendengarkan keluh kesah pengusaha air pegunungan Muria di kantor dewan, Rabu.  (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kudus menerima kedatangan pengusaha air pegunungan Muria, Rabu (30/8/2017). Dewan juga memberikan solusi kepada mereka. Diketahui, sejumlah pengusaha air minum pegunungan Muria, mendatangi kantor DPRD Kudus. Mereka wadul ke dewan menyusul adanya surat dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, terkait pengurusan izin usaha.

Dalam surat itu, BBWS menyampaikan agar pengusaha air Pegunungan Muria mengurus perihal perizinan usaha. Jika akhirnya pengusaha air tidak mengurus izin, maka usahanya akan ditutup. Selama ini, mereka menjalani usaha tanpa mengantongi izin.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kudus Masan menemui mereka secara langsung. Masan meminta mereka memproses izinya terlebih dahulu. “Dalam surat tersebut sudah dijelaskan diminta mengurus izin. Ada item satu hingga sembilan yang harus dilengkapi. Kalau ada yang sudah mengurus izin minimal tujuh item saja, maka kami bisa membantu memintakan untuk memberikan kelonggaran,” katanya kepada pengusaha air di ruang komisi C DPRD Kudus.

Masan menilai tak sulit jika pengusaha air berniat mengurus izin. Termasuk mengisi pendaftaran di BBWS, mengusulkan izin, peta bangunan dan sebagainya. Hal itu hendaknya dipatuhi. Tugas DPRD adalah mengayomi masyarakat. Dewan mau mengayomi, dengan syarat pengusaha patuh aturan.

Menurutnya, semua pengusaha harus patuh sesuai prosedur. Dalam hal ini, soal pengurusan izin. Jika proses tak dilakukan maka itu sama saja menyalahi aturan. “Saya tunggu hari ini atau besok, bagi yang sudah mengurus dapat diserahkan ke ruangan saya. Kalau tidak ada, berarti belum mengurusnya,” ujarnya.

Masan menambahkan, sebenarnya para pelaku bisnis eksploitasi air pegunungan merupakan usaha yang mahal. Investasi yang dikeluarkan juga tak sedikit bahkan mencapai ratusan juta. Seperti membeli truk tangki saja, itu sudah memakan biaya ratusan juta. Begitu pula dengan hal-hal lainya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Diminta Urus Izin, Pengusaha Air Minum Muria Malah Curhat ke Dewan

Diminta Urus Izin, Pengusaha Air Minum Muria Malah Curhat ke Dewan 

Pengusaha air melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah pengusaha air minum pegunungan Muria, mendatangi kantor DPRD Kudus, Rabu (30/8/2017). Mereka wadul ke dewan menyusul adanya surat dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, terkait pengurusan izin usaha.

Dalam surat itu, BBWS menyampaikan agar pengusaha air Pegunungan Muria mengurus perihal perizinan usaha. Jika akhirnya pengusaha air tidak mengurus izin, maka usahanya akan ditutup. Selama ini, mereka menjalani usaha tanpa mengantongi izin.

Mardiyanto, salah seorang pengusaha air di kantor dewan mengatakan, pihaknya berharap dukungan dari wakil rakyat. Pengusaha air itu meminta waktu guna melakukan pengurusan perizinan.

“Kami di sini sifatnya memohon perlindungan dan memohon bantuan supaya bisa memperjuangkan nasib kami. Jadi supaya tidak ditutup,” kata Mardiyanto saat audiensi di ruang rapat Komisi C DPRD Kudus.

Selama ini, pengusaha menggantungkan perekonomiannya dari usaha air. Di Kudus ini terdapat 202 orang pengusaha air. Di Kajar Colo, terdapat sekitar 20 depo pengisian air. Sementara air itu berasal dari buangan warga setempat. Pengusaha memanfaatkan air buangan warga, untuk dijual ke masyarakat yang membutuhkan.

“Sebenarnya kami tak bisa disebut sebagai pengusaha karena modal yang masih kecil, berbeda dengan pabrik yang besar. Kami di sini juga tak demo, karena jika demo kami bisa datangkan massa banyak sampai ribuan,” ungkap Mardiyanto.

Dia mengklaim masyarakat setempat tak ada yang keberataan dengan usaha tersebut.Selama ini, usaha berjalan tanpa masalah. Jika ada pihak yang merasa keberatan hingga melakukan unjuk rasa, dia mencurigai jika aksi itu dilakukan karena bayaran.

Editor : Akrom Hazami

 

27 Agustus, PKB Mulai Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus

Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PKB Kudus, Ilwani.  (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kudus berencana membuka pendaftaran Bakal Calon (Balon) Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kudus untuk Pilkada 2018 mendatang.

Rencananya pendaftaran akan dilakukan selama 16 hari, dimulai tanggal 27 Agustus 2017 hingga 11 September 2017 mendatang.

Ketua DPC PKB Kudus, Ilwani mengatakan pendaftaran resmi dimulai Minggu (27/8/2017) pagi. Bagi para calon yang berminat mendaftar, dipersilakan langsung ke kantor DPC PKB Kudus, di Jalan Ganesha, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota. 

”Sesuai jadwal, pendaftaran akan dibuka mulai 27 Agustus dan berakhir tanggal 11 September. Karena itu yang ingin mendaftar silahkan bersiap-siap,” katanya saat dihubungi MuriaNewsCom, Rabu (23/8/2017).

Ilwani menyebutkan, dalam pendaftaran nanti, semua orang diperbolehkan mengikuti proses pendaftaran. Baik itu politisi, birokrat, ataupun masyarakat umum yang memenuhi persyaratan. Hanya, dalam prosesnya nanti, PKB mengutamakan keterbukaan hingga selesai.

”Jadi kami terbuka. Siapa saja boleh, asal memenuhi persyaratan,” tegasnya.

Hanya saja, lanjut pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD Kudus ini, untuk persyaratan bisa dilihat di kantor DPC. Ia mengaku sampai saat ini masih menyempurnakan persyaratan.

”Persyaratan bisa diambil langsung di kantor DPC  PKB mulai Minggu hingga jadwal ditentukan,” tandasnya.

Ilwani menambahkan, setelah pendaftaran, mereka yang dianggap memenuhi persyaratan wajib menyampaian visi misi. Penyampaian visi misi bakal calon ini akan digelar pertengahan September mendatang.

“Setelah itu, pengumuman pendaftaran akan keluar pada Oktober mendatang. Pengumuman tersebut, juga sekaligus keluarnya rekomendasi yang keluar dari partai,” imbuhnya.

Editor : Supriyadi

Memiliki Peran Penting, Pendapatan Staf Fraksi di DPRD Kudus Diusulkan Naik

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kudus Syuaibul Huda.(Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Setelah pendapatan anggota DPRD Kudus diusulkan naik, fraksi-fraksi di DPRD Kudus kompak mengusulkan kenaikan kompensasi tenaga ahli fraksi. Usulan itu disuarakan pada rapat paripurna pandangan umum fraksi di gedung DPRD Kudus, Selasa (1/8)

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kudus Syuaibul Huda mengatakan, peran tenaga ahli fraksi sangat penting untuk menunjang kegiatan legislatif. Aturan terkait kompensasi tenaga ahli disinggung pada pasal 24 ayat 3 Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kudus tahun 2016.

Terkait besaran kompensasi, akan diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati. “Fraksi PKS mengusulkan supaya ada peningkatan kompensasi tenaga ahli fraksi. Mengingat tugasnya yang sangat penting menunjang kinerja anggota fraksi DPRD Kabupaten Kudus,” katanya.

Melalui raperda tersebut, pendapatan anggota DPRD Kudus akan mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan itu didapat dari pemberian uang paket, kenaikan tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.

Pendapatan seorang anggota DPRD berkisar Rp 33,5 juta per bulan. Pendapatan wakil rakyat yang menjabat pimpinan alat kelengkapan, maupun pimpinan DPRD Kudus bisa lebih besar lagi. (NAP)

 

Editor : Supriyadi

Ada Peraturan Baru, Penghasilan Anggota DPRD Grobogan Bakal Bertambah

Kegiatan rapat paripurna di DPRD Kabupaten Grobogan, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Penghasilan anggota dan pimpinan DPRD Grobogan direncanakan bakal naik mulai bulan September mendatang. Kenaikan ini merupakan imbas dengan munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretaris DPRD Grobogan Pangkat Djoko Widodo mengatakan, besarnya gaji pokok anggota dan pimpinan DPRD nilainya tidak berubah. Tetapi, kenaikan ada pada tunjangan yang didapat.

Saat ini, masih dibahas rancangan peraturan daerah (raperda) untuk menindaklanjuti PP tersebut. Dalam draf raperda tersebut juga ada penghasilan baru. Yakni tunjangan transportasi dan tunjangan reses.

“Kenaikan penghasilan harus dimasukkan ke dalam perda. Landasan kenaikan adalah PP baru. Dijadwalkan, paling lambat bulan Agustus nanti, perda harus sudah selesai,” katanya.

Informasi yang didapat menyebutkan, besarnya tunjangan transportasi direncanakan senilai Rp 300 ribu per hari. Sedangkan tunjangan reses Rp 2,7 juta per bulan. Kebutuhan anggaran untuk dua pos tunjangan ini sekitar Rp 11 juta per bulan tiap orang.

“Sudah ada prediksi mengenai besarnya tunjangan. Namun, nanti masih dilihat dengan kemampuan keuangan daerah dan menunggu peraturan menteri dalam negeri,” kata Pangkat.

 

Editor : Akrom Hazami

Anggota DPRD Grobogan Ini Disambut Meriah Saat Pantau  Penerimaan Siswa Baru

Puluhan siswa SDN 04 Tambirejo, Kecamatan Toroh menyambut kedatangan anggota DPRD Grobogan Sarjono (batik merah) dan rombongan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)rd

MuriaNewsCom, Grobogan – Sambutan meriah diberikan siswa dan guru SDN 04 Tambirejo, Kecamatan Toroh, saat menerima kunjungan anggota Komisi D DPRD Grobogan, Selasa (18/7/2017). Terlebih, saat itu ada anggota Komisi D Sarjono yang ikut dalam rombongan.

Bagi guru di sekolahan tersebut, sosok Sarjono dirasa bukan orang asing. Tetapi dianggap sebagai bagian dari keluarga besar SDN 04 Tambirejo.

Ternyata, sebelum menjadi anggota dewan, Sarjono yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN 04 Tambirejo. Sarjono menjabat kepala sekolah selama beberapa tahun hingga masuk masa pensiun tahun 2007.

Tak berlebihan kiranya jika saat Sarjono dan rombongan datang, sambutan yang dilakukan cukup mengesankan. Bahkan, beberapa wali murid yang kebetulan ada di sekolahan juga masih mengenali sosok Sarjono.

“Boleh dibilang SDN 04 Tambirejo ini seperti rumah sendiri. Soalnya, saya kebetulan pernah jadi kepala sekolah disini sampai masa pensiun,” kata wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional itu.

Kunjungan wakil rakyat itu dilakukan dalam rangka monitoring penerimaan siswa baru tahun ajaran 2017/2018. Dalam kunjungan itu, tampak pula Kabid Pendidikan SD Dinas Pendidikan Grobogan Amin Hidayat dan Kepala UPTD Kecamatan Toroh Djoko Suprijanto.

Menurut Sarjono, dalam pantauan yang dilakukan, ada sekolah yang kelebihan pendaftar seperti di SDN 04 Tambirejo. Namun, ada pula sekolah yang tidak dapat siswa baru.

“Untuk sekolah yang tidak dapat murid baru, solusinya memang perlu dimerger atau digabung. Buat sekolah yang kelebihan murid nantinya perlu disiapkan pembuatan ruang kelas tambahan supaya kegiatan belajar tidak memakai ruangan bergantian,” jelasnya. 

 

Editor : Akrom Hazami

 

DPRD Kudus Siap Bantu Lancarkan Pembangunan Mapolres yang Baru

Komisi C DPRD Kudus melakukan kunjungan ke lokasi gedung Mapolres Kudus yang baru, Kamis. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pembangunan gedung Mapolres Kudus yang baru di jalan Kudus-Pati, Kecamatan Jekulo, butuh biaya Rp 41 miliar. Jumlah tersebut merupakan keseluruhan anggaran pembangunan. Untuk mewujudkan bangunan yang kini sedang dikerjakan, DPRD Komisi C siap membantu melancarkan proses pembangunan hingga rampung. 

Ketua Komisi C DPRD Kudus Ahmad Yusuf mengatakan, pihaknya siap mensukseskan pembangunan gedung Mapolres Kudus baru. “Kami akan membantu menyelesaikan pembangunan gedung Mapolres Kudus baru,” katanya.

Sejauh ini, dari hasil pantauan Komisi C, tidak terjadi hambatan pada proses pembangunan gedung mapolres. Sementara, Wisnu Aragani, Kabid Tata Bangunan dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kudus mengatakan, total kebutuhan pembangunan secara umum memang Rp 41 miliar

“Gedung mapolres baru memiliki luasan lahan sejumlah 1,5 hektare. Dengan luas itu, maka membutuhkan biaya yang besar untuk membangun gedung,” ujarnya.

Saat ini pembangunan sudah memasuki tahap dua, dengan anggaran sekitar Rp 9,4 miliar. Pada tahap pertama, dilakukan pengurukan tanah dan pembuatan pagar, yang menelan anggaran sekitar Rp 4 miliar. ‎

Disampaikan, pembangunan tahap tiga diperkirakan akan menelan anggaran hingga Rp 28,5 miliar. Dana sebesar itu, rencananya ‎akan diajukan dalam APBD Perubahan 2017 serta APBD Murni 2018 mendatang

Editor : Akrom Hazami

TPA Tanjungrejo Kudus Butuh Penanganan Lebih Bagus

Petugas melihat timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo, di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo Kudus menuturkan jika TPA perlu penataan lebih baik lagi. Di antaranya adalah dengan melakukan pelebaran luas TPA. Tujuannya, supaya sampah yang tertampung bisa lebih banyak.

Mandor TPA Tanjungrejo Setiyono mengatakan,  pelebaran luas TPA menjadi salah satu solusi. Jika hal itu tak bisa dilakukan, setidaknya bisa memaksimalkan ke bagian lain.  Diketahui,  TPA memiliki luas areal sekitar 5,4 hektare.

“Kalau tak bisa ada penambahan luas, maka bisa dimaksimalkan pada penataanya. Masih ada beberapa tempat yang bisa dimaksimalkan, seperti bagian selatan,” kata Setiyono di TPA Tanjungrejo, Selasa (11/7/2017).

Pihaknya mencatat, jumlah sampah yang masuk ke TPA mencapai sekitar 130 ton per hari. Jumlah itu masih bisa bertambah jika pada momen tertentu. Seperti halnya momen Lebaran.

Ketua Komisi C DPRD Kudus Yusuf Roni mengatakan, dewan akan melakukan komunikasi kepada dinas yang menangani TPA. Agar, solusi terhadap permasalahan di TPA segera tertangani.

“Kalau dilihat, perlu juga adanya petugas khusus yang menangani. Seperti halnya UPT khusus penanganan sampah. Biar lebih fokus dalam mengelola persampahan di Kudus,” ucapnya.

Editor : Akrom Hazami

DPRD Tuban Studi Banding ke Grobogan

Wakil Ketua DPRD Tuban Rudi Harianto menyerahkan plakat pada Ketua Komisi B DPRD Grobogan Budi Susilo di ruang rapat paripurna II. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Grobogan – Anggota DPRD Tuban, Jawa Timur melangsungkan kunjungan kerja ke DPRD Grobogan, Kamis (6/7/2017). Kedatangan rombongan sebanyak 15 orang itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Tuban Rudi Harianto. Rombongan dari Tuban diterima Ketua Komisi B DPRD Grobogan Budi Susilo di ruang rapat paripurna II.  

Tujuan wakil rakyat dari Tuban ke Grobogan adalah untuk studi banding masalah penanaman modal. Terutama soal pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal.

“Rekan dari Tuban yang kesini merupakan anggota Pansus III. Jadi, mereka ini sedang dalam proses pembahasan raperda soal penanaman modal. Selama pembahasan, mereka perlu mencari beberapa referensi dari kabupaten lain,” jelas Budi.

Menurut Budi, di Grobogan masalah penanaman modal sudah ditangani satu instansi sendiri. Yakni, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan adanya instansi tersendiri, semua pengurusan perizinan usaha dan penanaman modal dilayani dalam satu pintu. Hal ini tentunya cukup memudahkan dalam pengurusan administrasinya.

“Untuk pemberian insentif pada dinas lain berkaitan dengan penanaman modal ini juga sudah diatur. Yakni melalui peraturan bupati. Hal inilah yang ingin dipelajari oleh rekan dari Tuban,” pungkasnya. 

Editor : Akrom Hazami

Anggota DPRD Kudus Khabsyin Prihatin dengan Masalah Internal Dewan

Anggota Fraksi PKB DPRD Kudus M Nur Khabsyin. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota Fraksi PKB DPRD Kudus M Nur Khabsyin angkat bicara ihwal gonjang ganjing rolling alat kelengkapan DPRD Kudus (AKD). Dirinya prihatin dengan kondisi dewan saat ini,  di mana mengalami kevakuman pimpinan AKD.  Sehingga kegiatan dewan praktis mandek.

“Meski.sebetulnya masih bisa melaksanakan kegiatan misalnya pansus tetapi secara psikologis tidak nyaman karena saling terkait,” katanya di Kudus, Jumat (7/4/2017).

Selain itu, hendaknya pimpinan dan sebagian anggota arif dan bijaksana tidak mempertontonkan masalah internal kepada publik. Karena ini pembelajaran yang tidak baik. “Malahan rakyat bisa semakin apriori kepada dewan,” ujarnya.

Masing-masing harus menahan diri untuk tidak saling memaksakan kehendak. “Mari dirembuk bareng-bareng, dicari titik temu,” ungkap Khabsyin.

Formasi pimpinan AKD sebaiknya dibagi secara adil dan proporsional. Semua fraksi kebagian, dan jangan ada yang menang-menangan serta memaksakan kehendak.

Dia tidak memihak salah satu kelompok, mengingat untuk menjaga iklim yang kondusif di dewan. Dirinya menganggap tabu gonjang ganjing memperebutkan posisi serta tidak baik bagi pembelajaran rakyat.

“Saya ingin semua cooling down dan bicara dengan hati. Harus ada jiwa besar dan sifaf kelegowoan supaya semua bisa ada titik temu. Saya siap sebagai mediator dalam hal ini,” tegasnya.

Sebetulnya saat ini ada agenda yang mendesak yakni pembahasan pansus terhadap ranperda hasil klarifikasi Gubernur dan pembahasan tentang LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawab) Bupati tentang APBD tahun 2016.

Untuk pembahasan LKPJ ini juga harus dibentuk pansus dan pembahasan LKPJ. Waktunya, kata dia, dibatasi akhir April. Hasil pembahasan LKPJ adalah berupa rekomendasi kepada bupati. Jika lewat April, maka akan sia sia. 

Dengan adanya gonjang-ganjing ini tugas pengawasan dewan terhadap kinerja eksekutif menjadi tidak efektif. Memang betul tiap anggota dewan bisa melaksanakan tugas pengawasan, tetapi menjadi tidak efektif ketika perlu mengadakan pendalaman terhadap hasil pengawasannya dengan memanggil SKPD terkait, mengingat  tidak ada pimpinan komisi.

Editor : Akrom Hazami

 

28 Anggota DPRD Kudus Nyatakan Tak Percaya Terhadap Pimpinan

Ketua Fraksi Partai Nasdem, Superiyanto menunjukkan surat mosi tak percaya pada pimpinan DPRD Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah 28 Anggota DPRD Kudus menandatangani mosi tidak percaya terhadap Pimpinan DPRD Kudus. Itu terkait tak jalannya perombakan alat kelengkapan DPRD Kudus.

Sejumlah anggota yang menandatangani antara lain dari Fraksi PDIP, Gerindra, PKB, Fraksi Hanura – Demokrat (FHD), Persatuan Bintang Pembangunan (PBP), Golkar, Nasdem, serta Fraksi PKS. Sebagaimana diketahui di DPRD Kudus terdapat delapan fraksi.

Ketua Fraksi Partai Nasdem, Superiyanto menyebutkan kalau langkah tersebut diambil lantaran pimpinan dianggap tak menjalankan tugasnya dalam perombakan. Atas keprihatinan itulah para anggota menjalankan hal tersebut  “Hari ini mosi tersebut akan kami masukan ke sejumlah tempat, seperti DPRD, fraksi serta sejumlah Tempat lainnya,” katanya saat jumpa pers, Kamis (5/4/2017)

Menurutnya anggota ‎dewan merasa dirugikan dengan tak segera dilaksanakannya pemilihan Alkap, -semisal Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Banmus), serta Badan Legislasi (Banleg), dan perombakan fraksi. Sebab, masa jabatan pimpinan komisi dan masa keanggotaan alat kelengkapan, sudah usai per-Sabtu (25/3/2017) lalu.

Dikatakan kalau sebenarnya fraksi sudah mengajukan nama terkait perombakan tersebut. Namun itu dianggap tak sesuai lantaran hanya tertanda ketua fraksi saja dengan disertai stempel.  Padahal, lanjut dia, sebenarnya menurut aturan hanya ketua dan disertai stempel dianggap cukup. Sedangkan untuk sekretaris dianggap tak perlu lantaran aturan berbunyi demikian. “Seperti halnya Bupati, apakah harus dengan tandatangan sekda? Kan tidak, Bupati saja cukup,” ungkap dia .

Sementara, anggota dewan lainya, Hendrik  Marantek. Menuturkan kalau munculnya mosi tak percaya ini akibat dari ulah pimpinan DPRD Kudus, yang tak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya.

Sementara, Ketua DPRD Kudus Masan, mengatakan kalau sebenarnya anggota perlu belajar soal proses dan tahapan yang berlaku. Karena hingga kini ada fraksi Hanura Demokrat yang belum menyerahkan daftar nama-nama secara lengkap. “Selama nama-nama itu belum diserahkan, proses selanjutnya belum bisa dijalankan,” jawabnya saat dihubungi awak media.

Dijelaskan, kalau sebenarnya sebagai pimpinan siap mengadakan proses lebih lanjut kapanpun. Asalkan semua syaratnya tercukupi. “Sekarang kalau yang tandatangan hanya ketua tanpa diketahui lainya bagaimana jika ada yang protes, jadi seluruh anggota harus tahu,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

DPRD Kudus Minta Pedagang Segera Tempati Bangunan Pasar yang Selesai Dibangun

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat meminta, agar semua pasar yang sudah jadi bangunannya, ataupun renovasinya rampung, agar segera ditempati.

“Pembangunan sudah selesai dikerjakan, pembangunan juga bagus, jadi kami minta agar segera ditempati kembali oleh para pedagang,” kata Muhtamat, di Kudus,  Sabtu (18/3/2017).

Menurutnya, para pedagang juga sudah tak sabar menempati lapak barunya tersebut.  Dikatakan, dari sisi penghasilan di tempat yang lama dan sementara, jelas berbeda. Biasanya di tempat lama, pedagang telah mempunyai pelanggan tetap.

Dia mencontohkan, beberapa pasar yang sudah jadi pembangunan seperti pasar Dawe dan juga pasar Wergu. Melihat bangunan yang sudah kokoh dan pedagang yang siap, maka pihaknya mendorong agar pedagang segera menempati.

“Apalagi sekarang masih turun hujan, kashian pedagang kalau lama di tempat sementara untuk berjualan,” ucapnya.

Editor : Akrom Hazami

Pendaftaran Caleg Partai Nasdem Kudus Digelar Satu Bulan

MuriaNewsCom, Kudus – Keseriusan DPD Partai Nasdem Kabupaten Kudus menjaring bakal calon legislatif (Bacaleg) dalam Pilihan Legislatif (Pileg) 2019 ternyata tak main-main. Guna mendapatkan kader mumpuni, mereka bakal membuka pendaftaran hingga satu bulan ke depan.

”Kami akan menggelar pendaftaran satu bulan ke depan. Karena itu, siapapun boleh mendaftar menjadi caleg dari Partai Nasdem,” kata Ketua DPD Partai Nasdem, Akhwan di sela-sela launching pendaftaran caleg di kantor DPD Partai Nasdem setempat, Minggu (12/3/2017).

Tak Mau Kecolongan, Nasdem Kudus Buka Pendaftaran Calon Legislatif untuk Pileg 2019

Start lebih awal Partai Nasdem ini bukannya tanpa maksud. Menurut Akhwan, langkah ini ditempuh sebagai antisipasi ketentuan dalam RUU Pemilu yang isinya akan mewajibkan para caleg harus sudah menjadi anggota parpol minimal satu tahun.

”Dalam draf RUU Pemilu, salah satu poin penting yang dibahas adalah ketentuan seorang caleg harus sudah menjadi anggota parpol selama satu tahun,” katanya.

Dengan demikian, melalui pendaftaran yang dilakukan lebih awal, ketentuan tersebut akan terlampaui. Pasalnya, setelah seseorang mendaftar sebagai caleg, otomatis dia akan mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) Partai Nasdem.

Editor: Supriyadi

Buntut RSUD Kudus Rahasiakan Data Pembagian Renumerasi, DPRD : Desak Bentuk Pansus

Ketua DPRD Kudus Masan saat berbincang dengan anggota wakil rakyat lain saat sidak ke RSUD dr Loekmono Hadi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kudus masih tak mampu menyembunyikan kekecewaannya kepada RSUD dr Loekmono Hadi. Hal ini akibat RSUD tidak memberikan data soal pembagian renumerasi. Anggota DPRD Kudus mendesak agar pimpinan DPRD segera membentuk panitia khusus (pansus) guna menginvestigasi manajemen rumah sakit.

Ketua Komisi D DPRD Mukhasiron mengatakan desakan pembentukan pansus menguat setelah mereka melakukan sidak ke rumah sakit, Sabtu (4/3/2017). Diketahui, sidak dipimpin Ketua DPRD Kudus Masan. “Pansus terkait layanan RSU Kudus layak digulirkan karena direksi RSU menutup-nutupi informasi yang kami butuhkan,” ujar Mukhasiron di Kudus, Minggu (5/3/2017).

Buruknya pelayanan RSUD sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Pihaknya kerap mendapatkan keluhan masyarakat ihwal pelayanan RSUD. Di antara yang mendapat sorotan adalah buruknya pelayanan terutama terhadap pasien program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

RSUD memberikan pelayanan tak maksimal. Hal itu diduga menurut Mukhasiron, terkait kurang adilnya pembagian renumerasi untuk jajaran direksi hingga staf terbawah.

Informasi yang ditangkapnya, renumerasi atau tambahan penghasilan direktur RSU mencapai Rp 40 juta, ditambah lain-lainnya. Berarti ‘take home pay’ direktur mencapai Rp 70 juta per bulan. Sementara renumerasi untuk perawat dan tenaga medis lainnya di tingkat pelayanan sangat kecil sehingga terjadi kesenjangan.

Pada sidak, DPRD sebenarnya meminta membuka data besaran remunerasi yang diberikan kepada seluruh pegawai di semua tingkatan. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh pihak RSUD. “Seharusnya besaran gaji dan tunjangan pejabat publik tidak perlu ditutup-tutupi. Di RSU kami tidak melihat adanya keterbukaan informasi publik terkait hal ini. Alasan inilah yang salah satunya mendorong kami mendesak pimpinan untuk menggulirkan pansus,” ujarnya.

Mukhosiron juga menyoroti sistem rekruitmen tenaga kontrak untuk posisi perawat dan tenaga medis. Dari penelusurannya, RSU Kudus tidak memiliki analisa kebutuhan karyawan yang valid, sehingga proses rekruitmen berpotensi terjadi penyelewengan.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kudus, Edi Kurniawan mengatakan jajaran direksi dan manajemen RSU perlu penyegaran. Sebab Edi melihat adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran RSUD. “Setiap tahun, puluhan miliar anggaran diberikan ke RSUD. Sementara, dengan status sebagai BLUD, RSUD tak perlu menyetor pendapatan ke kas daerah dan bebas mengelola anggaran sendiri. Tapi kenyataannya, masih ada diskriminasi dalam pelayanan,” ujarnya.

Direkrut RSU dr Loekmono Hadi dokter Abdul Azis Achyar menanggapi apa yang dikeluhkan DPRD. Azis menampik jika pihaknya dikatakan menutupi data. Termasuk menutup-nutupi pembagian renumerasi. Azis mengatakan, data yang diminta anggota DPRD Kudus sudah disiapkan. Tapi terlebih dulu, pihaknya harus minta izin ke Bupati Kudus.

“Hingga anggota DPRD tiba di RSU, izin dari bupati belum ada sehingga kami tak berani membuka data tersebut,” kata Azis.

Azis mengatakan, pembagian renumerasi yang diambil sebesar 30 persen dari pendapatan RSU sudah sangat proporsional. Pembagian renumerasi juga mengacu pada peraturan bupati (perbup). “Tidak ada kesenjangan seperti yang disampaikan anggota DPRD. Semuanya proporsional,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : DPRD Kudus Kesal dengan  RSUD yang Tak Transparan soal Data

DPRD Kudus Tidak Akan Revisi Perda soal Karaoke

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Penutupan lokasi karaoke di Kabupaten Kudus untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2015, dianggap sudah sesuai. Bahkan, kalangan DPRD Kudus tidak akan merevisi perda tersebut, meski ada gugatan yang masuk.

Anggota DPRD Kabupaten Kudus M Nur Khabsyin menegaskan, sikap dewan sudah tegas soal karaoke ini. ”Dewan tidak akan merevisi perda tersebut, karena sudah sesuai aturan dan aspirasi mayoritas warga Kudus. Di mana selama ini Kudus dikenal sebagai kota santri,” tegasnya, Kamis (26/1/2017).

Penutupan lokasi karaoke, menurut Khabsyin, sudah sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2015. Apalagi, perda itu sudah menjadi produk hukum final. ”Dan itu mengikat ke semua pihak, sehingga harus dilaksanakan,” tandasnya.

Khabsyin mengatakan, setiap orang, termasuk pengusaha karaoke, sah-sah saja jika kemudian merasa keberatan dengan perda tersebut. Bahkan mengajukan gugatan hukum. Hanya saja, semua aturan sudah ditetapkan dan merupakan produk hukum yang sudah final.

”Silakan kalau mau menggugat lagi. Tapi ini kan, sudah ada putusan final dan inkracht dari Mahkamah Agung (MA) atas judicial review yang diajukan pengusaha karaoke,” kata politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Bahkan, menurut Khabsyin, gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kudus saat ini, tidak akan mengubah putusan MA. Karena obyeknya sama. ”Saya yakin, majelis hakim PN Kudus juga tidak berani melawan putusan MA,” jelasnya.

Pengajuan public hearing atau dengar pendapat yang disampaikan pengusaha karaoke terhadap penyegelan lokasi karaoke itu sendiri, juga dinilai salah alamat. ”Seharusnya, mereka (pengusaha karaoke, red), mendatangi bupati kalau soal penyegelan. Dan acara public hearing bisa dilaksanakan, ketika ada pembahasan ranperda. Nah, saat ini kan tidak ada pembahasan ranperda. Apalagi soal karaoke,” tuturnya.

Hanya saja, Khabsyin menyarankan supaya para pengusaha itu, melakukana udiensi dengan pihak dewan. Hanay saja, waktu yang ada, tentunya menyesuaikan agenda dari para anggota dewan. ”Tapi sekali lagi, silakan kalau mau audiensi,” imbuhnya.

Editor: Merie

DPRD Grobogan Kunker 246 Kali pada 2016

Anggota DPRD Grobogan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda laporan kegiatan dan produk DPRD Grobogan tahun sidang 2016 serta penetapan perubahan keanggotan alat kelengkapan dewan tahun 2017. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Anggota DPRD Grobogan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda laporan kegiatan dan produk DPRD Grobogan tahun sidang 2016 serta penetapan perubahan keanggotan alat kelengkapan dewan tahun 2017. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Meski sering kali jadi sorotan namun acara kunjungan kerja (Kunker) yang dilakukan anggota DPRD Grobogan frekuensinya masih cukup tinggi.

Yang mana sepanjang tahun 2016 lalu jumlah kunker yang dilakukan wakil rakyat sebanyak 246 kali. Itu dilakukan oleh empat komisi. Hal demikian mengemuka dalam laporan kegiatan dan produk DPRD Grobogan tahun sidang 2016 yang disampaikan dalam rapat Paripurna, Rabu (11/1/2017) malam.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo juga dihadiri Bupati Sri Sumarni dan jajaran FKPD.

Dalam laporan itu terungkap kalau acara kunker yang dilakukan komisi A, B, C dan D itu terbagi jadi dua kriteria, dalam dan luar daerah. Pada tahun 2016, kunker dalam daerah ada 198 kali dan kunker luar daerah ada 48 kali.

Untuk kunker dalam daerah paling banyak dilakukan komisi A sebanyak 74 kali. Kemudian komisi B (47), komisi C (37), dan komisi D (40).

Sedangkan untuk kunker ke luar daerah masing-masing komisi jumlahnya sama, yakni 12 kali dalam setahun. Dalam kunker ke luar daerah ini, tempat paling sering dituju adalah kabupaten yang ada di Provinsi Bali.

Selain komisi agenda kunker juga dilakukan oleh alat kelengkapan dewan. Pada tahun 2016, jumlah kunker yang dilakukan alat kelengkapan dewan sebanyak 26 kali. Rinciannya, kunker Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Badan Legislasi Daerah masing-masing 3 kali. Kemudian, kunker Panitia Khusus 14 kali.

Dalam rapat paripurna juga disampaikan laporan singkat produk yang dihasilkan DPRD Grobogan pada tahun 2016. Berhasil membentuk 14 perda, yang mana dua di antaranya merupakan inisiatif dari DPRD Grobogan. Yakni, Perda Perlindungan dan Pengembangan Batik Grobogan serta Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Selain itu, anggota DPRD Grobogan juga sudah menghasilkan 4 Raperda yang masih dibahas kelanjutannya oleh Pansus IX.

“Di samping itu, DPRD Grobogan telah memberikan persetujuan APBD yang meliputi tiga hal. Yakni, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015, perubahan ABPD 2016 dan APBD 2017,” kata Nurwibowo.

Dalam rapat paripurna tersebut ada satu agenda lagi yang dilakukan. Yakni, penetapan perubahan keanggotan alat kelengkapan dewan tahun 2017.

Dalam pembahasan sempat diwarnai beberapa kali interupsi ini, susunan keanggotaan alat kelengkapan dewan praktis tidak terjadi perubahan besar. Terutama untuk posisi anggota komisi.

Perubahan yang terjadi ada pada pimpinan Badan Legislasi Daerah yang sekarang dijabat oleh Eko Budi Santoso. Sebelumnya, pimpinannya dipegang Bambang Guritno.

Editor : Akrom Hazami

Pegawai Puskesmas Ngawen Blora Kaget Komisi D DPRD Sidak

Komisi D DPRD Blora mengelar inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah puskesmas, Rabu (4/1/2017). (ISTIMEWA)

Komisi D DPRD Blora mengelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah puskesmas, Rabu (4/1/2017). (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Blora – Komisi D DPRD Blora mengelar inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah puskesmas, Rabu (4/1/2017). Tujuannya untuk memantau pelayanan dan persiapan akreditasi menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sidak yang dilakukan di antaranya di Puskesmas Ngawen. Sidak dipimpin oleh Supardi, Ketua Komisi D sempat membuat para pegawai puskesmas kaget.

Menurut Supardi kegiatan inspeksi mendadak ke puskesmas merupakan bentuk pengawasan dewan terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Blora terutama yang menyangkut pelayanan bidang kesehatan, sekaligus mendapatkan masukan dari bawah untuk perbaikan kebijakan mendatang.

“Kami jalankan fungsi DPRD ini dengan melakukan pengawasan kinerja eksekutif untuk memastikan sudah sesuai dengan regulasi dan harapan masyarakat apa belum” katanya.

Sementara itu Kepala Puskesmas Ngawen Dr Nur Istifah meminta dukungan kepada Komisi D dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Terima kasih kunjungan Komisi D, mohon support dan dukungan untuk  kemajuan Puskesmas Ngawen supaya bisa maksimal dalam melayani masyarakat juga mohon doa restu karena tangggl 12 Januari akan ada akreditasi, dengan target tingkat purna” terangnya.

Santoso Budi Susetyo Sekretaris Komisi D berharap bahwa akreditasi tersebut dapat meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dapat lebih terjamin. Selain pelayanannya, fasilitas kesehatan juga perlu dimaksimalkan.

“Dengan adanya akreditasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan fasilitas yang ada di seluruh Puskesmas di Kabupaten Blora, termasuk dengan tenaga kesehatannya. Dengan begitu, dapat lebih menjamin kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di Puskesmas” katanya ditemui di sela-sela sidak di Puskesmas Ngawen.

Politisi PKS dari Dapil 1 tersebut menambahkan secara umum penyelenggaraan pelayanan Puskesmas Ngawen sudah baik. Namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan terutama ikut peran aktif dalam sosialisasi BPJS. “Karena kami melihat masyarakat masih banyak yang belum paham detail tentang BPJS,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

BOS Pendamping Gagal Dicairkan, DPRD Kudus Salahkan Disdikpora

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Gagalnya pencairan alokasi anggaran BOS pendamping untuk  sekolah dan madrasah swasta di Kudus membuat DPRD setempat menyayangkan. Mengingat, sekolah tersebut mengharapkan adanya BOS pendamping dari APBD Kudus itu.

Anggota Fraksi PKB DPRD Kudus Nur Khabsyin mengatakan, hal itu mengindikasikan tidak profesionalnya dinas. ”Ini menunjukkan Disdikpora tidak profesional dalam menjalankan kinerjanya,” kata Khabsyin, di tempat kerjanya.

Gagalnya pencairan BOS pendamping sebenarnya merupakan persoalan lama yang harusnya sudah bisa diselesaikan. Diketahui, persoalan ini muncul sejak 2015 ketika ada aturan terkait dana hibah. BOS pendamping yang berbentuk dana hibah mengharuskan sekolah harus memiliki badan hukum dari Kemenkumham.

Disdikpora maupun DPRD sudah mencarikan solusi. Di antaranya adalah alokasi dana BOS bisa disalurkan melalui yayasan yang menaungi sekolah atau madrasah tersebut. ”Pada alokasi di APBD murni 2016, sebenarnya sudah ada solusi dimana bisa dilewatkan yayasan,” tandasnya.

Tapi solusi tersebut ternyata tidak dijalankan oleh Disdikpora. Hal tersebut terulang lagi pada alokasi dana BOS pendamping di APBD Perubahan 2016. Hal ini tentu tidak sejalan dengan program pendidikan yang ada di Kudus. ”Yang jelas, apa yang dilakukan Disdikpora tidak mendukung upaya peningkatan dunia pendidikan di Kudus,” tandasnya.

Sementara itu, Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdikpora Kudus, Siti Mutho Dwi Khuriyah mengatakan, untuk tahun ini BOS pendamping tidak bisa cair baik untuk madrasah maupun sekolah swasta lainnya.  Dijelaskan oleh Khuriyah, dari proposal yang masuk madrasah dan sekolah by name tidak menyertakan yayasan.

Seharusnya melalui yayasan, kemudian yayasan yang menunjuk madrasah atau sekolah melalui by name. Bahkan lanjut Khuriyah, hal ini sudah dikonsultasikan ke pusat yang akhirnya BOS pendamping dari APBD Kudus  ini tidak bisa dicairkan.

Menurutnya, alokasi dana BOS pendamping sebenarnya selalu dianggarkan dalam APBD Kudus. Tahun ini, total alokasi dana yang dianggarkan  sebesar Rp. 3.766.548.000 dan APBD Provinsi sebesar Rp. 2.113.630.000.

Editor : Akrom Hazami

Anggaran Infrastruktur Wisata Cukup Besar, Ketua DPRD Kudus Minta Warga Ikut Merawatnya

iklan-dprd-kudus-2-tyg-24-oktober-2016-e

Ketua DPRD Kudus Masan menerima audiensi dari pengurus Desa Wisata Kudus (Dewiku), di ruangan kerjanya pada Senin (24/10/2016). Audiensi ini membahas seputar pengembangan desa wisata yang ada di Kudus. (MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kabupaten Kudus menyetujui anggaran yang cukup besar, bagi pengembangan infrastruktur pariwisata yang ada di wilayah ini. Karena itu, warga diminta supaya ikut merawatnya.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kudus Masan saat menerima audeinsi Pengurus Desa Wisata Kudus (Dewiku), di kantor dewan, Senin (24/10/2016). Turut hadir dalam kesempatan itu adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus Yuli Kasiyanto dan Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Yusi Dwi Sasepti.

Menurut Masan, kucuran anggaran itu dipergunakan bukan hanya untuk akses jalan menuju desa-desa wisata yang ada. Termasuk juga telah menyetujui anggaran untuk perbaikan Museum Purbakala di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, sebesar Rp 2,65 miliar, kompleks Taman Krida Wisata sebesar Rp 3,9 miliar, dan Taman Budaya Bae sebesar Rp 1,8 miliar.

Di samping itu, ada juga pembangunan gapura di empat desa wisata, yakni Desa Terban, Wonosoco, Jepang, dan Kaliwungu. Masing-masing senilai Rp 400 juta. Sayangnya, anggaran perbaikan jalan menuju Desa Wisata Wonosoco sebesar Rp 2 miliar tidak kunjung terealisasi karena gagal lelang.

Masan mengatakan, ketika infrastruktur sudah dibangun, maka masyarakat desa wisata juga harus ikut dalam perawatannya. ”Sebab tidak mungkin menyerahkan perawatan sepenuhnya ke pemkab atau Disbudpar. Masyarakat harus aktif ikut menjaga dan merawat,” katanya.

Dikatakan Masan, ketika desa wisata tertata bagus, masyarakatlah yang diuntungkan. Minimal dalam sebulan sekali, warga Desa Wisata menggelar kerja bakti bersih-bersih desa. ”Terkait perda, kami masih menunggu usulan dari eksekutif,” jelasnya.

Pengurus Desa Wisata Kudus (Dewiku) dalam audiensinya dengan ketua dewan, memang mengusulkan adanya payung hukum berupa peraturan daerah (perda) sebagai dasar pengelolaan desa wisata di Kabupaten Kudus.

Ketua Dewiku Anis Aminuddin mengatakan, adanya perda akan semakin mendukung pengembangan potensi desa wisata. ”Dengan adanya perda, maka ada sinergisitas antara pengelola desa wisata dan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kudus,” katanya.

Anis mengapresiasi dukungan penganggaran oleh eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki infrastruktur desa wisata. Karena akses jalan menuju desa wisata memang perlu banyak pembenahan, agar pengunjung semakin mudah dan nyaman berkunjung.

”Dengan banyaknya kunjungan wisatawan, maka tak hanya obyek wisata yang semakin terkenal, tapi juga menggerakkan pada aktivitas perekonomian warga di desa wisata,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Kudus Yuli Kasiyanto mengatakan, saat ini di Kabupaten Kudus ada sebanyak 12 desa wisata. ”Keberadaan desa wisata ini, memang menggambarkan potensi yang dimiliki masing-masing desa. Sehingga akan lebih dikenal masyarakat luas,” imbuhnya.

Editor: Merie

Duafa Gembong Pati Bisa Berlebaran dengan “Tersenyum”

duafa

Anggota Komisi A DPRD Pati KH Rusdi membagikan paket sembako untuk lebaran kepada kaum duafa di empat desa di Kecamatan Gembong. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Duafa asal Gembong Pati bisa tersenyum lebih lebar. Sebab, pejabat atau wakil rakyat berbagi bingkisan kepada mereka.

Arminareka Perdana, misalnya. Perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan umrah dan haji plus ini bekerja sama dengan Anggota Komisi A DPRD Pati, KH Rusdi untuk membagikan ratusan bingkisan kepada kaum duafa di empat desa di Kecamatan Gembong.

Bingkisan yang berisi paket sembako tersebut dibagikan di kediaman KH Rusdi yang juga tokoh agama setempat di Desa Bageng, Gembong, Jumat (7/1/2016). Kaum duafa yang datang sebagian besar dari kalangan lanjut usia hingga anak yatim yang tersebar di berbagai desa, antara lain Desa Bageng, Plukaran, Pohgading, Gembong, dan Bermi.

“Ada sekitar seratus paket sembako yang dibagikan. 60 paket dari Arminareka Perdana dan 40 paket di antaranya berasal saya pribadi sebagai wakil rakyat. Kami hanya ingin berbagi kepada kaum duafa biar bisa digunakan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri yang kurang lima hari lagi,” ujar Rusdi.

Warsi, ibu lansia dari Bageng mengaku bersyukur mendapatkan bingkisan sembako menjelang Lebaran. Rencananya, sembako itu akan digunakan untuk keperluan Lebaran.

“Saya hanya bisa berterima kasih sudah diberi bingkisan sembako. Belanja untuk Lebaran memang mahal. Bingkisan ini akan kami gunakan untuk keperluan Lebaran di rumah,” ungkap Warsi.

Editor : Akrom Hazami