Dewan Desak Penertiban Toko Swalayan di Pati yang Tak Berizin

Wakil Ketua II DPRD Pati Muhammadun (kiri) mendukung langkah pemkab untuk menertibkan toko swalayan tak berizin di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Wakil Ketua II DPRD Pati Muhammadun mendesak Pemkab Pati untuk menertibkan toko modern di Pati yang tidak berizin. Hal itu ditegaskan Muhammadun, Senin (17/4/2017).

“Kami mendukung rencana Pemkab Pati bersama Satpol PP yang akan menertibkan toko modern tidak berizin di Pati. Langkah ini perlu didukung untuk menciptakan iklim perekonomian di Pati yang sehat,” ucap Muhammadun.

Menurut pantauannya, saat ini masih ada toko swalayan berjejaring yang bermunculan. Padahal, Pemkab Pati sudah tegas mengambil kebijakan untuk menghentikan pemberian izin.

Karena itu, pihaknya kembali mendesak dan mengingatkan eksekutif untuk tegas dalam menegakkan aturan. “Kami mengingatkan kembali kepada eksekutif untuk mengambil langkah tegas, tidak terkecuali bagi pengusaha bermodal besar,” tegasnya.

Dalam menegakkan aturan, pihaknya juga meminta agar penegakan tidak dilakukan sebatas pada formalitas belaka. Namun, perlu dipantau secara berkelanjutan agar tidak beroperasi kembali setelah dilakukan penegakan.

Berdasarkan pengalaman yang ada, toko swalayan tak berizin dibiarkan tetap beroperasi meski sudah dilakukan penutupan. Pihaknya tidak ingin kejadian tersebut terulang kembali.

“Terhitung sejak bulan lalu, mestinya tidak ada lagi toko swalayan yang muncul. Sebab, pelayanan perizinan sudah dihentikan, karena menunggu penetapan regulasi yang baru,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Warga Pati Diimbau Waspadai Makelar Sertifikat Tanah Nakal

Suasana Kantor Pertanahan BPN Pati, Selasa (11/4/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Anggota Komisi A DPRD Pati Haryono mengimbau kepada masyarakat Pati untuk mewaspadai makelar sertifikat tanah yang nakal. Hal itu disampaikan Haryono, seusai mengunjungi Kantor Badan Pertanahan (BPN) Pati, Selasa (11/4/2017).

“Entah meminta tolong mengurus sertifikat tanah kepada notaris atau perangkat desa, kami sarankan untuk meminta bukti pembayaran, salinan akta dan bukti nomor pendaftaran di BPN, bisa asli atau fotokopi,” ujar Haryono.

Dalam beberapa kasus, Haryono menjelaskan, banyak masyarakat yang pasrah kepada perangkat desa dalam mengurus sertifikat tanah. Bahkan, mereka tidak memiliki kuitansi pembayaran setelah menyetorkan sejumlah dana kepada perangkat desa.

Akibatnya, sertifikat tidak terbit hingga bertahun-tahun. Padahal, pengurusan sertifikat tanah paling lama 90 hari. Hal itu disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat terkait pengurusan tanah.

“Jangankan minta nomor bukti pendaftaran di BPN, mereka bayar kepada perangkat desa saja tidak ada bukti pembayarannya. Jadi, kalau mau diurus ya susah, karena tidak ada bukti apapun. Kami sempat mendapatkan aduan terkait masalah itu,” tutur Haryono.

Sebagai wakil rakyat, ia mengimbau kepada masyarakat Pati untuk berhati-hati kepada makelar sertifikat tanah yang nakal. Bila tidak diantisipasi, ia khawatir akan muncul makelar-makelar baru dengan masyarakat awam sebagai korbannya.

Baca juga : Anggota Dewan Sidak di BPN Pati Terkait Pengurusan Sertifikat Tanah

Sementara itu, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) BPN Pati Marjianto mengatakan, masyarakat yang ingin mengetahui tahapan maupun biaya penerbitan sertifikat tanah bisa datang ke Kantor BPN Pati. Dengan begitu, masyarakat akan tahu persis berapa biaya yang mestinya dikeluarkan dan kapan akan terbit.

“Datang saja ke BPN Pati dengan membawa bukti nomor pendaftaran berkas atau fotokopinya. Nanti akan tahu persis berapa biaya yang harus dibayar ke pajak, pertanahan, tahu secara pasti dan jelas, biar biayanya tidak mahal dan tidak lama,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Anggota Dewan Sidak di BPN Pati Terkait Pengurusan Sertifikat Tanah

Kasi HTPT BPN Pati Marjianto (kanan) menjelaskan persoalan lamanya penerbitan sertifikat tanah saat disidak anggota DPRD Pati, Selasa (11/4/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Dua anggota Komisi A DPRD Pati menggelar sidak di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati terkait dengan pengurusan sertifikat tanah yang lama, Selasa (11/4/2017).

Dua anggota komisi A, Haryono dan Agus Susanto ditemui Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) BPN Pati, Marjianto. Dari hasil sidak, kedua anggota DPRD Pati tersebut terkejut karena ternyata banyak pihak yang mencoba menjadi makelar pengurusan sertifikat tanah.

“Saya banyak mendapatkan aduan dari masyarakat terkait lamanya pengurusan sertifikat tanah hingga bertahun-tahun. Dari aduan itu, kami mendatangi BPN Pati untuk memastikan penyebab lamanya pengurusan sertifikat hingga bertahun-tahun,” ujar Haryono.

Dari pertemuan itu, makelar pengurusan sertifikat tanah menjadi salah satu penyebab lamanya terbitnya sertifikat. Bukan hanya tidak didaftarkan di BPN Pati, sejumlah makelar disebut tidak menyetorkan uang kepada BPN Pati untuk diregistrasi.

Karena itu, Haryono mengimbau kepada masyarakat Pati untuk cerdas dalam mengurus sertifikat tanah. Warga harus meminta bukti nomor pendaftaran berkas BPN kepada biro atau seseorang yang dimintai tolong sebagai bukti pengurusan sertifikat tanah teregistrasi di BPN Pati.

Sementara, Kasi HTPT BPN Pati Marjianto mengatakan, pihaknya tidak bisa mengecek sejauh mana pengurusan sertifikat tanpa ada nomor pendaftaran berkas ke BPN. Karenanya, dia meminta kepada masyarakat untuk aktif meminta bukti nomor pendaftaran berkas untuk mengetahui sejauh mana proses pengurusan sertifikat.

“Masyarakat mesti aktif kalau ingin tahu sejauh mana pengurusan sertifikat tanah. Minta saja bukti nomor pendaftaran berkas atau fotokopinya dari seseorang yang dimintai tolong mengurus, bawa ke BPN Pati, nanti kami bantu cek sejauh mana prosesnya,” ucap Marjianto.

Dia menambahkan, pengurusan sertifikat tanah paling lama 90 hari. Hal itu bila berkas dinyatakan lengkap dan tidak ada sanggahan, seperti revisi akte, kelengkapan bekas dan sebagainya.

“Kalau semuanya sudah lengkap, mestinya paling lama 90 hari. Kalau sampai bertahun-tahun, itu bisa dipertanyakan siapa yang dimintai tolong untuk mengurus sertifikat tanah. Kami imbau warga untuk proaktif mengecek ke kantor kami,” imbau Marjianto.
Editor : Kholistiono

DPRD Pati Minta Mendagri Tak Melantik Paslon Terpilih Secara Serentak

Wakil III DPRD Pati Joni Kurnianto (kanan) menerima surat penetapan Bupati dan Wakil Bupati Pati di Aula KPU Pati, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak melakukan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih secara serentak. Pasalnya, pelantikan serentak di seluruh Indonesia dianggap kurang efektif.

Wakil Ketua III DPRD Pati Joni Kurnianto mengatakan, masa jabatan Bupati Pati Haryanto periode 2012-2017 berakhir pada 7 Agustus. Sementara sejumlah bupati di daerah lain ada yang masa jabatannya berakhir lebih dari 7 Agustus 2017.

“Kalau pelantikan dilakukan secara serentak, imbasnya akan ada pelaksana tugas (Plt) atau penanggungjawab (Pj). Hal itu akan membuat pemerintahan menjadi tidak efektif,” ujar Joni kepada MuriaNewsCom, Senin (10/4/2017).

Karena itu, Joni mengusulkan kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk melantik paslon terpilih sesuai akhir masa jabatan. Pelantikan serentak dianggap tidak efektif, karena akan memunculkan pejabat sementara yang dinilai belum tentu mahir memimpin daerah.

“Kami dengar, kalau enggak salah di Aceh, ada bupati yang masa jabatannya akhir November 2017. Kalau dilakukan pelantikan secara serentak, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pati yang mestinya dilakukan akhir masa jabatan pada Agustus akan ditunda,” ucap Joni.

Menurutnya, tertundanya pelantikan paslon terpilih karena menunggu pelantikan serentak akan mengganggu kinerja pemerintahan yang berimbas pada masyarakat. Pasalnya, sejumlah program yang sudah siapkan paslon terpilih akan terhambat karena menunggu pelantikan serentak.

Editor : Kholistiono

 

Gus Aang Instruksikan PPP Rebut Tujuh Kursi DPRD Pati di Pileg 2019

Ketua Fraksi PPP MPR/DPR RI Muhammad Arwani Thomafi menginstruksikan kepada kader PPP Pati untuk bisa merebut tujuh kursi pada Pileg 2019. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Pati optimis bisa merebut minimal enam hingga tujuh kursi di DPRD Pati pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Optimisme itu muncul, setelah Ketua Fraksi PPP MPR/DPR RI Muhammad Arwani Thomafi datang ke Pati dan memberikan semangat dalam sebuah orasi politik di Gedung Haji Gunungwungkal, Pati, Jumat (3/3/2017).

“Kiprah PPP di bawah naungan para kiai dan ulama sangat luar biasa. Kita selalu meminta pertimbangan ulama. Di Pati, kiai banyak. Pondok pesantren juga banyak. Mestinya, hasilnya juga linier dengan para tokoh dari kiai di Pati. Kami optimis, PPP akan segera bangkit dan jaya,” kata Ketua DPC PPP Pati Suwito, Sabtu (4/3/2017).

Sementara itu, Arwani yang akrab disapa Gus Aang mengaku serius untuk membangkitkan kembali PPP di Kabupaten Pati dan merebut enam hingga tujuh kursi di DPRD. Ada tiga hal yang akan dilakukan agar tokoh dari PPP bisa tampil sebagai pemimpin di Kabupaten Pati.

Pertama, ia meminta kepada pengurus DPC PPP Pati untuk segera memastikan struktur kepengurusan tingkat ranting hingga Pengurus Anak Cabang (PAC) agar betul-betul terisi. “Di satu desa, minimal ada tujuh kader aktif, terdiri dari tokoh agama, pemuda dan tokoh perempuan,” ungkap putra almarhum KH Thoyfur tersebut.

Selama ini, struktur kepengurusan PPP di tingkat PAC dan ranting diakui masih belum tertata dengan baik. Padahal, struktur kepengurusan di tingkat desa dan kecamatan diakui sangat menentukan dalam upaya merebut kursi legislatif.

Kedua, Gus Aang meminta agar PPP Pati segera membentuk badan otonom (banom) dari tingkat kabupaten. Keberadaan banom dinilai memiliki peran vital. Selain punya kontribusi kepada masyarakat juga diharapkan bisa ikut menyukseskan partai.

Ketiga, kaderisasi bagi anggota parpol wajib dilakukan. Proses kaderisasi akan mengutamakan pelatihan dengan porsi yang lebih banyak. Dia sadar, perebutan kekuasaan menjadi hal penting agar bisa menjadi penentu kebijakan bagi kemaslatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus ikut berperan sebagai pengambil kebijakan, harus punya rencana untuk menjadi pemimpin. Parpol tujuannya untuk merebut kekuasaan. Sama halnya PPP, tujuannya adalah kekuasaan. Namun, kekuasaan itu harus didasari dengan niat untuk ibadah, mengabdi kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” seru Gus Aang.

Editor : Kholistiono

DPRD Pati Akan Kaji Kasus Dugaan Korupsi yang Mencatut Nama Budiyono

LSM Garuda Paksi mendesak Ketua DPDR Pati Ali Badrudin untuk membuat pansus terkait kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Budiyono. (MuriaNewsCom/Lismanto)

LSM Garuda Paksi mendesak Ketua DPDR Pati Ali Badrudin untuk membuat pansus terkait kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Budiyono. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua DPRD Pati Ali Badrudin akan menggelar rapat bersama jajarannya terkait dengan kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono. Rapat bersama diperlukan, menyusul desakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Paksi yang meminta DPRD ikut mengawal kasus tersebut.

“Kami mendapatkan aduan dari LSM Garuda Paksi terkait dengan adanya dugaan kasus korupsi di Kecamatan Kayen. Kami diminta untuk mengawal dan mengambil sikap. Namun, kami harus pelajari dulu, termasuk melibatkan anggota DPRD yang lain agar bisa dikaji bersama,” ujar Ali, Jumat (27/1/2017).

Ali juga mengaku didesak LSM Garuda Paksi untuk membentuk panitia khusus (pansus) dalam rangka mengusut dugaan kasus tersebut dengan tuntas. Karenanya, rapat bersama diperlukan untuk menentukan apakah masalah tersebut perlu dibuat pansus atau tidak.

“Ada mekanismenya, tidak serta merta membuat pansus. Mereka mengusulkan kami untuk segera membuat pansus itu boleh-boleh saja. Kita apresiasi dengan baik, karena menyangkut proses pembangunan di Pati. Namun, semua ada prosedur dan mekanismenya,” tutur Ali.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pati Muhammadun mengatakan, sebagai wakil rakyat, pihaknya akan mengawal kasus itu dengan baik bila memang terbukti melakukan korupsi. Dia akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengkaji laporan dari LSM Garuda Paksi.

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati, Mohammad Syaifudin menuturkan, langkahnya meminta bantuan DPRD mengingat mereka merupakan representasi dari rakyat. Bila rakyat dirugikan dengan tindak pidana korupsi, DPRD mesti ikut mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Sebelumnya, Syaifudin melaporkan Budiyono ke Kejaksaan Negeri Pati terkait dengan dugaan korupsi pembangunan tiga jembatan di Kecamatan Kayen. Dia menuding, pembangunan dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tidak melalui mekanisme lelang sehingga dianggap melanggar aturan.

Editor : Kholistiono

Dewan Sebut Plt Bupati Pati Lakukan Penipuan dan Pembohongan Publik

Pimpinan DPRD Pati menyebut Plt Bupati Pati Budiyono melakukan penipuan dan pembohongan publik, karena tidak menepati janjinya melantik pejabat Pemkab Pati, Kamis (5/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Pimpinan DPRD Pati menyebut Plt Bupati Pati Budiyono melakukan penipuan dan pembohongan publik, karena tidak menepati janjinya melantik pejabat Pemkab Pati, Kamis (5/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebagai lembaga legislatif, para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati merasa ditipu dan dibohongi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono, karena tidak jadi melantik ratusan pejabat struktural Pemkab Pati. Padahal, Budiyono berjanji di depan pimpinan dewan untuk melantik pejabat Pemkab Pati, Kamis (5/1/2017).

“Kami menganggap Plt Bupati Pati Budiyono sudah melakukan penipuan dan pembohongan publik terhadap lembaga DPRD Pati. Rabu (4/1/2017), dia datang ke kantor kami dan berjanji akan melantik pejabat Pemkab Pati sesuai dengan perintah Mendagri. Nyatanya, hari ini pelantikan batal karena dia tidak hadir,” ujar Ketua DPRD Pati Ali Badrudin.

Sebagai wakil rakyat, dia menilai apa yang dilakukan Budiyono sebagai Plt Bupati Pati telah meresahkan pemerintahan di Pati. Akibat tidak mau melantik, gaji PNS belum cair hingga sekarang. Selain itu, pelayanan publik akan terganggu karena terjadi kekosongan pejabat lantaran belum dilantik.

Sementara itu, Wakil III DPRD Pati Joni Kurnianto menyebut sikap Budiyono sudah membangkang perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo. Surat dari Kemendagri tertanggal 30 Desember 2016 memerintahkan Plt Bupati Pati melantik pejabat struktural Pemkab Pati dengan batas waktu 5 Januari 2017.

Budiyono sendiri sebelumnya berjanji akan melantik pejabat di Aula Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017). Namun, dia tidak datang setelah ratusan pejabat menunggunya dari pukul 12.00 WIB hingga 15.40 WIB. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengetahui kondisi itu meminta ratusan PNS untuk membubarkan diri, sedangkan pelantikan akan dilakukan Ganjar yang dijadwalkan Jumat (6/1/2017) besok.

Editor : Kholistiono

Budiyono Tepis Tudingan Keterlambatan Pelantikan Pejabat Pemkab Pati Bernuansa Politis

Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan adanya unsur politis terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati yang membuat gaji PNS belum turun. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan adanya unsur politis terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati yang membuat gaji PNS belum turun. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan yang menganggap keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati bernuansa politis. Hal itu ditegaskan Budiyono, usai memenuhi panggilan Ketua DPRD Pati Ali Badrudin di ruangannya, Rabu (4/1/2016).

Sebelumnya, rumor yang beredar menyebutkan, Budiyono enggan melantik pejabat yang diusulkan Haryanto, sebelum cuti karena akan maju sebagai Calon Bupati Pati. Hal itu dibuktikan dengan langkah yang diambil Budiyono dengan mengirim surat kepada Mendagri RI untuk membatalkan pejabat yang dilantik atas usulan Haryanto.

Budiyono ketika menjabat sebagai Wakil Bupati Pati memang sudah lama dikabarkan tidak harmonis dengan Bupati Pati Haryanto. Karena itu, ada yang beranggapan bahwa Budiyono enggan melantik pejabat-pejabat Pemkab Pati yang diusulkan Haryanto.

Namun, tudingan itu ditepis Budiyono. Dia memastikan masalah keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati hanya mis-informasi, karena saling menunggu. “Tidak ada unsur politik. Target saya melaksanakan amanah sebagai pelaksana tugas Bupati Pati sebaik mungkin,” ujar Budiyono.

Dia menambahkan, surat perintah pelantikan dari Mendagri tertanggal 30 Desember 2016 baru diterima hari ini dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan perintah tersebut, Budiyono akan melantik pejabat struktural Pemkab Pati di Pasar Pragola, Kamis (5/1/2017).

Ditanya soal upaya pembatalan usulan pejabat dari Haryanto, dia menunggu surat perintah terakhir. “Semuanya sudah terjawab, hanya karena saling menunggu surat perintah yang terakhir dari Kemendagri. Itu sudah dievaluasi, dikomunikasikan. Kami memang sedang bersurat dengan Kemendagri, sehingga kami harus menerima surat terlebih dahulu,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin berharap agar pelantikan dilakukan sesuai dengan perintah Mendagri. Bila tidak, dia khawatir akan terjadi kegaduhan dan menimbulkan suasana tidak kondusif di Kabupaten Pati. Saat ini saja, kalangan pegawai negeri sipil (PNS) sudah resah karena gaji belum turun akibat keterlambatan pelantikan pejabat.

Editor : Kholistiono

Budiyono Dipanggil Dewan Soal Keterlambatan Pelantikan Pejabat Struktural Pemkab Pati

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin (baju biru) saat melakukan pertemuan dengan Plt Bupati Pati Budiyono Dewan di Ruang Ketua DPRD Pati, Rabu (4/1/2017). Pemanggilan tersebut terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin (baju biru) saat melakukan pertemuan dengan Plt Bupati Pati Budiyono Dewan di Ruang Ketua DPRD Pati, Rabu (4/1/2017). Pemanggilan tersebut terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Plt Bupati Pati Budiyono dipanggil Ketua DPRD Pati Ali Badrudin terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati yang membuat resah ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Pati. Budiyono memenuhi panggilan di Ruang Ketua DPRD Pati, Rabu (4/1/2017).

Ali mengatakan, Budiyono semestinya melantik pejabat struktural Pemkab Pati, sebelum memasuki 2017. Hal itu sesuai dengan surat yang dilayangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo tertanggal 15 Desember 2016.

Dalam surat tersebut, Mendagri meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyampaikan kepada Budiyono supaya pelantikan dilakukan pada minggu terakhir bulan Desember 2016. Bukannya melaksanakan pelantikan, Budiyono justru meminta supaya pejabat struktural yang diusulkan Haryanto kepada Mendagri jauh-jauh hari, dibatalkan.

Akibatnya, pejabat struktural Pemkab Pati yang mestinya dilantik pada minggu terakhir bulan Desember 2016, terlambat dan belum dilantik hingga berita ini turun, Rabu (4/1/2017). Kondisi itu membuat Mendagri kembali melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah supaya pelantikan pejabat struktural dilakukan maksimal 5 Januari 2017.

Bila masih tidak dilaksanakan, Mendagri meminta kepada Gubernur untuk mengambil alih tugas Budiyono untuk segera melantik pejabat struktural Pemkab Pati. Salah satu dampak keterlambatan pelantikan tersebut, ribuan PNS belum menerima gaji. Kondisi tersebut sempat membuat resah PNS.

Ali bersama Wakil III DPRD Pati Joni Kurnianto, mengaku sudah bertemu dengan Mendagri di Jakarta. “Pak Mendagri kaget karena Pati menjadi daerah satu-satunya yang belum melaksanakan pelantikan. Karena itu, kami diminta untuk mengawal agar pelantikan dilakukan maksimal 5 Januari 2017,” kata Ali.

Agenda pemanggilan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Desmon Hastiono. Hasil dari pertemuan tersebut, Budiyono akan melakukan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati di Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017) sekitar pukul 13.00 WIB.

Editor : Kholistiono

 

Dewan Berang, Izin Toko Modern di Pati Diduga Ada Permainan

Koordinator Komisi B DPRD Pati Muhammadun (kanan) mencecar Kepala KPPT dan Disperindag Pati dengan sejumlah pertanyaan soal toko modern di Pati, Selasa (27/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Koordinator Komisi B DPRD Pati Muhammadun (kanan) mencecar Kepala KPPT dan Disperindag Pati dengan sejumlah pertanyaan soal toko modern di Pati, Selasa (27/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Koordinator Komisi B DPRD Pati Muhammadun menyebut ada “permainan” terkait dengan izin toko modern di Pati. Hal itu dikatakan Muhammadun dalam agenda pemanggilan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pati, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pati, dan Satpol PP di Ruang Gabungan DPRD Pati, Selasa (27/12/2016).

“Saya yakin ada yang bermain. Saya yakin. Mulai sekarang, toko modern di Pati yang liar ditertibkan. Sebanyak 116 toko modern yang sudah terlanjur, jangan ada tambahan lagi hingga ada Perda Toko Modern 2017 nanti. Yang sudah, ya sudah. Tapi, bukan berarti kita langsung oke soal keberadaan 116 toko modern yang terlanjur berdiri,” kata Muhammadun.

Suasana sidang pembahasan toko modern pun berlangsung sangat panas. Sejumlah anggota DPRD Pati yang duduk di Komisi B mencecar banyak pertanyaan kepada Kepala KPPT dan Disperindag Pati soal munculnya 53 toko modern baru yang diakui bertentangan dengan hasil kesepakatan beberapa bulan yang lalu.

“Yang sudah izin ada 37 toko modern pada zamannya Pak Amal Diharto menjabat sebagai Kepala KPPT. Pada saat Pak Jumani menjadi Plt KPPT Pati, ada 26 toko modern baru yang mendapatkan rekomendasi dari Disperindag. Lalu, 53 toko modern yang berdiri ini dapat izin siapa?” cecar Muhammadun.

Dia mengatakan, KPPT dan Disperindag tidak mengaku menerbitkan izin 53 toko modern yang baru berdiri. Namun, 53 toko modern yang berdiri itu ternyata mengantongi izin resmi. Kondisi itu yang membuat Komisi B “marah besar” kepada pihak eksekutif.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Pati Soetarto Oenthersa menuturkan, pihak eksekutif sudah menyatakan ada 116 pasar modern yang dibuka. Dalam pembahasan tersebut, dia menegaskan sudah tidak ada lagi pendirian toko modern hingga muncul Perda baru yang rencananya akan digodok pada 2017.

Menanggapi “kemarahan” jajaran Komisi B DPRD Pati, Plt Kepala KPPT Pati Jumani mengaku sangat mengapresiasi pihak legislatif yang memang tugasnya sebagai perwujudan aspirasi masyarakat. Dia memastikan bila langkah yang diambil eksekutif berdasarkan regulasi.

“Kita tidak bisa berjalan di luar regulasi. Perbub Nomor 24 Tahun 2016 mengatur tentang itu. Di sana, ada persyaratan untuk izin usaha toko swalayan. Ketika syarat itu terpenuhi sesuai dengan prosedur dan mekanisme, ya pelayanan perizinan harus jalan. Intinya kita berdasarkan regulasi,” ucap Jumani.

Terkait soal 53 toko swalayan yang dipertanyakan anggota dewan, Jumani menegaskan bila itu masih dalam proses. Izin keluar sesuai dengan Perbup untuk mengakomodasi 116 swalayan. 63 toko modern mendapatkan izin usaha toko swalayan (IUTS), sedangkan 53 toko modern lainnya masih dalam proses.

Editor : Kholistiono

Pati Bakal Punya Sentra Pedagang Kaki Lima

 Wakil Ketua III DPRD Pati Joni Kurnianto menunjukkan Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Dia memastikan tidak ada relokasi PKL, sebelum ada tempat baru bagi PKL yang representatif. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Wakil Ketua III DPRD Pati Joni Kurnianto menunjukkan Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Dia memastikan tidak ada relokasi PKL, sebelum ada tempat baru bagi PKL yang representatif. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Wakil Ketua III DPRD Pati Joni Kurnianto memastikan tidak ada penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pati, sebelum ada tempat pengganti untuk PKL yang representatif.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya bisa direlokasi ke ruang yang sesuai peruntukannya, setelah pemda menyediakan tempat atau kawasan PKL. Mengacu perda tersebut, Joni menegaskan tidak ada penertiban PKL di Pati, selama tempat baru yang representif belum ada.

“Sebagai wakil rakyat, kami tegaskan tidak ada penertiban PKL di Pati, sebelum pemerintah daerah menyediakan tempat baru yang representatif. Ketentuan itu sudah tertuang dalam Perda. Kalau ada pihak yang mencoba menertibkan PKL, tapi belum ada tempat baru, kami akan berada di garda paling depan membela PKL,” ujar Joni.

Menurutnya, penertiban PKL sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Keberadaan PKL tidak bisa ditertibkan, apalagi digusur. Mereka mesti dibina, karena sebagian besar PKL yang berasal dari luar kota banyak yang menikah dan menetap di Pati.

“Wacana pemindahan PKL, kami sepakat harus ada tempat dulu. Kalau belum ada tempat, PKL tidak akan dipindah. Kita sebagai wakil rakyat sudah janji. Saya sendiri yang waktu itu mengawal perda PKL. Lagipula, Pati itu hiburannya kan wisata kuliner di tempat-tempat PKL, cangkrukan,” imbuh Joni.

Rencananya, Pati akan memiliki sentra pedagang kali lima representatif yang memiliki area parkir memadahi, toilet, sarana dan prasarana lainnya. Sentra PKL diharapkan bisa mengakomodasi keberadaan PKL yang selama ini punya peran penting di Pati.

Penataan PKL di Pati akan dilakukan sesuai dengan tiga zona yang ditetapkan dalam Perda, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Zona merah adalah daerah larangan bagi PKL, zona kuning bisa digunakan PKL untuk sementara berdasarkan tempat dan waktu, sedangkan zona hijau diperbolehkan untuk aktivitas PKL.

Kawasan PKL yang masuk zona merah, antara lain Jalan Diponegoro, Jalan Kembang Joyo, Jalan P Sudirman, Jalan Pemuda, Jalan Tunggulwulung, dan kompleks Alun-alun Pati. Meski banyak PKL yang saat ini masuk zona merah, keberadaan PKL tidak akan direlokasi, sebelum ada tempat baru yang representatif.

Editor : Kholistiono

Komisi D DPRD Pati Desak Aparat Bubarkan Keberadaan Rumah Mesum

Ketua Komisi D DPRD Pati Mussalam Mas'ul mendesak aparat untuk membubarkan rumah-rumah mesum, Jumat (07/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua Komisi D DPRD Pati Mussalam Mas’ul mendesak aparat untuk membubarkan rumah-rumah mesum, Jumat (07/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Fenomena banyaknya rumah-rumah warga yang disewakan untuk tempat mesum di sejumlah daerah di Kabupaten Pati mendapatkan perhatian serius dari kalangan legislatif. Salah satunya, Ketua Komisi D DPRD Pati Mussalam Mas’ul yang mendesak agar aparat membubarkan rumah-rumah tersebut.

“Rumah-rumah yang disewakan untuk mesum harus ditindak tegas. Kalau perlu dibubarkan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Aparat harus berani bertindak tegas,” ujar Mussalam, Jumat (07/10/2016).

Dia menilai, keberadaan rumah esek-esek memiliki dampak yang serius bagi perkembangan sosial dan moral masyarakat di sekitarnya. Bila hal itu dibiarkan tanpa ada penanganan yang tegas, Mussalam menyebutnya akan memiliki dampak buruk bukan hanya lingkungan sekitar, tetapi juga anak cucu masyarakat itu sendiri.

Belum lagi, dari rumah-rumah mesum berskala kecil bisa saja menjadi besar sehingga sulit untuk ditertibkan. Mumpung belum meluas, Mussalam berharap agar pemerintah bersama dengan aparat segera menangani problem tersebut.

“Kalau tidak segera ditangani, dampaknya akan bersifat destruktif dan masif. Bukan hanya sesaat mempengaruhi moralitas di lingkungan sekitar, tetapi juga masa depan anak cucu. Mereka juga akan terkena imbas dari keberadaan tempat yang melanggar norma agama dan masyarakat itu,” ucap Mussalam.

Menurutnya, keberadaan rumah esek-esek liar yang membaur dengan masyarakat akan jauh lebih berbahaya ketimbang lokalisasi yang jauh dari perkampungan. Dalam jangka panjang, keberadaan rumah esek-esek liar dinilai bisa menghancurkan peradaban kecil bernama keluarga, bahkan masyarakat desa.

Editor : Kholistiono

Anggota DPRD Pati Ditahan Kejati Jateng, Badan Kehormatan Angkat Bicara

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Pati – Anggota DPRD Pati, Mudasir ditahan Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah atas dugaan kasus korupsi dana hibah KONI periode 2010-2012. Mudasir ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang, Selasa (13/09/2016).

Mudasir ditetapkan sebagai tersangka, setelah diduga merugikan negara sekitar Rp 1 miliar. Mantan Bendahara Persipa Pati itu ditahan sekitar pukul 16.30 WIB, setelah jaksa menerima pelimpahan tahap II dari penyidik Subdirektorat III Tipikor Dir Reskrimsus Polda Jawa Tengah.

Menanggapi masalah tersebut, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Pati Aris Sukrisno mengaku, belum ada surat yang masuk ke pimpinan tentang pergantian antarwaktu. “Mekanismenya, surat masuk ke pimpinan DPRD dari partai tentang persoalan yang menimpa anggota. Hal itu termasuk adanya indikasi pelanggaran kode etik sebagai anggota dewan,” kata Aris.

Karena itu, dia masih menunggu surat dari Partai Hanura terkait pergantian antarwaktu. Selama surat dari partai belum ada, BK tidak bisa menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin saat dihubungi melalui seluler mengaku belum tahu secara  detail soal masalah yang menimpa anggotanya tersebut. Sehingga, dia belum bisa memberikan statement resmi. “Belum tahu. Surat pemberitahuan belum sampai,” ucap Ali singkat.

Editor : Kholistiono

Toko Modern di Pati Tak Kantongi Izin, Dewan Ancam Gunakan Hak Angket

Ketua Komisi B DPRD Pati Soetarto Oenthersa (kiri) tengah membahas masalah toko modern di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua Komisi B DPRD Pati Soetarto Oenthersa (kiri) tengah membahas masalah toko modern di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Toko modern di Pati yang tidak mengantongi izin usaha toko modern (IUTM) membuat kalangan DPRD Pati geram. Pasalnya, mereka didesak masyarakat untuk segera mengambil tindakan untuk menangani masalah tersebut.

“Kami selama ini didesak masyarakat untuk menangani masalah tersebut. Karena itu, kami meminta Pemkab Pati untuk tegas menegakkan Perbup Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penataan Minimarket yang mengharuskan toko modern punya IUTM,” kata Ketua Komisi D DPRD Pati, Soetarto Oenthersa.

Bila pemkab tidak tegas dalam manangani masalah tersebut, pihaknya bakal menggunakan hak angket. Hak angket sendiri merupakan hak dewan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

“Kalau tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, harus ada tindakan tegas. Karena, dampaknya bagi masyarakat lokal sangat luas. Kami tidak akan membiarkan masalah ini terkatung-katung,” imbuhnya.

Wakil rakyat yang akrab disapa Kokok ini menyayangkan dengan sikap Pemkab Pati yang tidak melakukan tindakan tegas, meski semua toko modern di Pati tidak mengantongi IUTM. Padahal, izin itu menjadi keharusan bagi pelaku usaha toko modern sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 Perpres Nomor 112 Tahun 2007.

Editor : Akrom Hazami

 

Minimarket di Pati Menjamur, DPRD :  Ancaman Pasar Tradisional

 Sejumlah jajaran Komisi B DPRD Pati membahas toko modern di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah jajaran Komisi B DPRD Pati membahas toko modern di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

 

MuriaNewsCom, Pati – Perkembangan ekonomi di Pati saat ini cukup pesat. Terlebih, banyak toko modern yang membanjiri di setiap sudut jalan. Sayangnya, kepemilikan toko modern sebagian besar bukan orang daerah sendiri.

Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya, Kediri, Malang, Semarang, Yogyakarta, hingga Sleman. Data itu diperoleh dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pati.

“Toko kelontong memang kepemilikannya banyak orang Pati. Namun, toko modern seperti minimarket kepemilikannya sebagian besar dari luar daerah,” ujar Ketua Komisi B DPRD Pati Soetarto Oenthersa, Kamis (26/5/2016).

Kondisi tersebut diakui tidak meningkatkan perekonomian warga lokal. Sebaliknya, kondisi itu dinilai hanya meningkatkan ekonomi pemiliknya yang sebagian besar bukan orang Pati.

Yang lebih dikhawatirkan, minimarket yang menjamur di Pati dikelola perusahaan waralaba. Hal itu dianggap menjadikan daya saing pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pati.

“Akibatnya, pasar tradisional di Pati posisinya melemah karena banyaknya minimarket yang menjamur di Pati. Selama ini, kami selalu jadi sasaran aduan masyarakat. Kami diminta warga untuk mengambil tindakan soal masalah itu,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Temui Anggota DPRD Pati, Ini Tuntutan Warga JMPPK

Sejumlah wanita JMPPK menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah wanita JMPPK menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan warga Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menginap di tengah Alun-alun Pati, setelah menempuh jarak sekitar 20 km dari Dukuh Ngerang, Tambakromo, Jumat (20/5/2016) dini hari.

Pagi hari, setelah berdoa bersama berharap Gunung Kendeng selamat, mereka mendatangi Kantor DPRD Pati yang disambut jajaran Komisi C DPRD Pati. Perwakilan warga JMPPK akhirnya menggelar audiensi di Ruang Sidang Paripurna.

Ketua JMPPK Gunretno mengatakan, warga JMPPK menuntut agar revisi Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) segera direvisi. “Kami berharap agar daerah Pati selatan, pegunungan Kendeng dikembalikan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat itu Pati bagian selatan dalam Perda ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata. Namun, daerah tersebut tiba-tiba saja menjadi kawasan industri dan pertambangan melalui revisi Perda tanpa ada sosialisasi.

Gunretno menuding, banyak data lingkungan yang dihilangkan pada saat daerah tersebut ditetapkan sebagai kawasan industri dan pertambangan pada 2011. “Banyak sumber mata air di Pati selatan yang bisa menjadi dasar untuk mengembalikan daerah selatan sebagai wilayah pertanian,” tambahnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Pati Awi mengaku akan menampung aspirasi dari warga JMPPK. Awi berjanji akan memperjuangkan aspirasi melalui agenda revisi Perda RTRW.

“Kami sudah menampung aspirasi itu. Kami akan mengusulkan tuntutan itu saat revisi Perda RTRW berlangsung. Saat ini, draf revisi raperda masih digodok di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda),” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Yuk! Intip Bagaimana Puluhan Siswa Latihan Merancang Perda di DPRD Pati

Noval Ali berperan sebagai Ketua DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Noval Ali berperan sebagai Ketua DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan siswa dari SDIT Lentera Hati, Tambahmulyo, Gabus latihan merancang peraturan daerah (perda) di DPRD Pati, Jumat (18/3/2016). Mereka berperan sebagai eksekutif dan legislatif dengan menggelar sidang paripurna.

Laiknya sidang paripurna sungguhan, latihan itu juga dihujani banyak interupsi dari peserta sidang. Suasana ruang paripurna di DPRD Pati pun terlihat ramai dan meriah.

“Mereka berperan laiknya eksekutif dan legislatif beneran, mulai dari bupati, wakil bupati, ketua DPRD hingga peserta sidang dari masing-masing komisi. Ternyata mereka antusias dan senang,” ujar Khoirul Amin, guru SDIT Lentera Hati kepada MuriaNewsCom.

Ia mengatakan, mereka sudah dilatih di sekolahan sebelum praktik di Ruang Paripurna DPRD Pati. Mereka juga diajari, mulai dari pembukaan sidang, menampung usulan dari sejumlah fraksi dan interupsi dari peserta.

“Ini sebatas pengenalan sejak dini, biar anak-anak tahu tugas dan fungsi DPRD. Biar tidak cuma tahu pada materi-materi yang diajarkan di bangku sekolah, tetapi juga bisa merasakan langsung,” tuturnya.

Noval Ali, siswa yang berperan sebagai Ketua DPRD mengaku baru pertama kali menginjakkan kakinya di DPRD Pati. “Dengan latihan secara langsung, kami jadi tahu peran DPRD sebagai legislatif dan bupati serta wakilnya sebagai eksekutif,” ungkapnya.

Usai latihan, mereka diajak mengelilingi ruangan fraksi yang ada di DPRD Pati. Tujuannya, mereka dikenalkan dengan dunia politik sejak dini, sehingga punya wawasan yang luas di dunia pemerintahan, sehingga kelak bisa berperan memajukan daerahnya.

Editor : Kholistiono

Keren! Siswa SD di Pati Dikenalkan Dunia Politik di DPRD

Puluhan siswa melihat salah satu ruang fraksi di DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Puluhan siswa melihat salah satu ruang fraksi di DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan siswa kelas 4 dan 5 dari SDIT Lentera Terpadu Gabus berkunjung ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Jumat (18/3/2016). Mereka dikenalkan peran dan fungsi wakil rakyat, sekaligus diajak mengelilingi Kantor DPRD, termasuk ruang fraksi.

“Ini menjadi bentuk upaya kami untuk mengenalkan dunia politik sejak dini kepada anak-anak. Siapa tahu mereka ada yang punya cita-cita dan berminat menjadi anggota dewan yang berani dengan lantang menyuarakan aspirasi rakyat,” kata Khoirul Amin, guru SDIT Lentera Terpadu yang mendampingi kunjungan tersebut.

Ia menilai, bekal ilmu pemerintahan penting ditanamkan kepada anak-anak supaya menambah wawasan kebangsaan. Dengan begitu, anak-anak diharapkan akan semakin semangat belajar dalam menggapai cita-citanya.

“Siswa juga dikenalkan peran dan fungsi dewan perwakilan rakyat dalam lingkup pemerintahan dan masyarakat. Jadi, mereka juga bisa mulai tahu apa itu DPRD dan perannya bagi warga dan negara,” imbuhnya.

Sementara itu, Noval Ali, salah satu siswa mengaku senang dengan kegiatan itu. Selama ini, ia hanya mengetahui DPRD dari televisi dan buku. “Senang. Bisa kunjungan langsung ke DPRD yang sesungguhnya. Jadi pengen jadi anggota dewan nantinya, biar bisa mewakili rakyat di pemerintahan,” harapnya.

Editor : Akrom Hazami

Komisi A DPRD Pati Sarankan Perjanjian Hibah Daerah untuk Pilkada 2017 Dilakukan Sekali

Sekretaris Komisi A DPRD Pati Wisnu Wijayanto (kiri) bersama dengan Jajaran Komisi A DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sekretaris Komisi A DPRD Pati Wisnu Wijayanto (kiri) bersama dengan Jajaran Komisi A DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sekretaris Komisi A DPRD Pati Wisnu Wijayanto menyarankan supaya naskah perjanjian hibah daerah (NPDH) untuk anggaran Pilkada 2017 dilakukan sekali saja. Saran itu dilontarkan, mengingat selama KPU masih bimbang dalam menggunakan anggaran karena Pilkada dilaksanakan pada awal tahun.

Sementara itu, anggaran pada 2017 biasanya turun sesudah Februari. Bila itu terjadi, KPU bisa-bisa tersendat dalam menyelenggarakan Pilkada karena anggaran tidak turun sebelum 15 Februari 2017.

”NPHD cukup sekali saja. Nanti, anggaran kedua digelontorkan pada APBD perubahan. Sepertinya itu solusi yang bisa kami tawarkan,” imbuhnya.

Hal itu sudah sesuai dengan harapan Kemendagri. ”Kemendagri memang berharap agar NPHD dibuat sekali biar tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan Pilkada,” tutur Kepala DPPKAD Turi Atmoko.

Ia mengatakan, persoalan itu memang menyangkut kemampuan keuangan daerah dan tahapan Pilkada. ”Berhubung hal itu menjadi bagian dari kewajiban daerah, maka mestinya memang diupayakan,” tukasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Komisi B DPRD Pati Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penggelapan Uang Nasabah KSP Jasa Mandiri

Sejumlah nasabah melaporkan masalah kasus penggelapan dana yang dilakukan oknum KSP Jasa Mandiri kepada legislatif. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah nasabah melaporkan masalah kasus penggelapan dana yang dilakukan oknum KSP Jasa Mandiri kepada legislatif. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Ketua Komisi B DPRD Pati Muhammadun mendesak agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus penggelapan uang nasabah yang dilakukan oknum KSP Jasa Mandiri senilai Rp 38 miliar. Desakan itu dilakukan, setelah pihaknya didatangi puluhan nasabah KSP Jasa Mandiri, Senin (28/12/2015).

“Kami sudah menerima keluh kesah mereka. Kami bisa memahami, betapa bingungnya mereka, uang hasil kerja mereka, dari puluhan juta hingga ratusan juta yang didepositokan tiba-tiba raib begitu saja,” kata Muhammadun kepada MuriaNewsCom.

Karena itu, ia mendesak agar kepolisian segera menangani kasus tersebut. “Kami minta agar polisi bisa mengusut tuntas secara serius kasus itu,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Muhammadun meminta kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pati agar bisa lebih intensif memberikan pembinaan kepada koperasi yang ada di Pati agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan nasabah. “Kalau hal itu dibiarkan, bisa-bisa banyak warga yang takut untuk menabung di koperasi,” tukasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Uang Puluhan Miliar Digelapkan, Nasabah Koperasi Jasa Mandiri Pati Wadul ke Dewan

Puluhan nasabah KSP Jasa Mandiri mengadukan kasus penggelapan di Ruang Gabungan DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Puluhan nasabah KSP Jasa Mandiri mengadukan kasus penggelapan di Ruang Gabungan DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Aksi demonstrasi yang dilakukan puluhan nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jasa Mandiri Pati, Senin (7/9/2015) lalu ternyata tidak membuahkan hasil. Uang mereka yang terakumulasi hingga Rp 38 miliar tersebut tak kunjung dikembalikan pihak koperasi.

Karena itu, belasan nasabah KSP Jasa Mandiri mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Senin (28/12/2015). Mereka datang untuk mengadukan nasib, karena uang puluhan miliar raib dibawa pimpinan KSP Jasa Mandiri.

Koordinator Nasabah KSP Jasa Mandiri Agus Sukari mengatakan, aksi pengaduan ke dewan dilakukan karena tidak ada kepastian terkait dengan uang yang digelapkan oknum KSP Jasa Mandiri tersebut.

“Kami menabung baik-baik untuk investasi dan masa depan. Tapi, malah dibawa kabur sama oknum KSP Jasa Mandiri sampai sekarang tidak ada kejelasan. Juga tidak ada itikad yang baik dari pihak koperasi. Kami bingung. Kami berharap agar dewan sebagai wakil rakyat bisa membantu memberikan solusi masalah kami,” tutur Agus kepada MuriaNewsCom.

Tak hanya itu, uang jasa sejak Juni 2015 hingga sekarang tak kunjung diberikan kepada nasabah. “Kacau sekali koperasi ini. Bukan hanya uang digelapkan, tapi jasa-jasa juga samasekali tidak diberikan sejak Juni 2015 lalu,” katanya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Kasus Dugaan Korupsi KONI Pati Buka Peluang Jerat Tersangka Baru

Rumah Mudasir diperiksa petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah pada Selasa (29/9/2015) lalu (MuriaNewsCom/Lismanto)

Rumah Mudasir diperiksa petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah pada Selasa (29/9/2015) lalu (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkab Pati kepada Persipa melalui KONI Pati yang diduga dilakukan Mantan Bendahara Persipa Pati Mudasir terus dikembangkan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jawa Tengah.

Hal ini dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap Mudasir untuk diperiksa sebagai tersangka, Senin (26/10/2015). “Kami akan terus mengembangkan kasus tersebut hingga tuntas,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes Pol Edi Mustofa.

Ia mengatakan, kasus tindak pidana korupsi yang merugiakan negara miliaran rupiah tersebut tidak menutup kemungkinan akan menyeret tersangka lain. “Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain,” imbuhnya.

Ditanya soal hasil pemeriksaan, Edi enggan berkomentar. Ia mengatakan, hasil pemeriksaan akan dijelaskan setelah berkas pemeriksaan dinyatakan lengkap. “Hasilnya nanti kalau berkasnya sudah lengkap. Ini masih terus kami kembangkan,” katanya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Anggota DPRD Pati Kembali Diperiksa Ditreskrimsus Polda Jateng

Rumah Mudasir diperiksa petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah pada Selasa (29/9/2015) lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Rumah Mudasir diperiksa petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah pada Selasa (29/9/2015) lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Mantan Bendahara Persatuan Sepak Bola Indonesia Pati (Persipa) yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati Mudasir memenuhi panggilan penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah, Senin (26/10/2015).

Usai rumahnya digeledah terkait dengan pencarian alat bukti pada Selasa (29/9/2015) lalu, Mudasir kembali diperiksa terkait dengan dugaan kasus korupsi dana hibah Pemkab kepada KONI Pati atas laporan dari masyarakat pada Februari 2014 lalu.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes Pol Edi Mustofa membenarkan pemanggilan itu. “Benar, tadi dihadirkan dan diperiksa sebagai tersangka,” ujarnya saat dihubungi MuriaNewsCom.

Edi menambahkan, pihaknya masih belum melakukan penahanan terhadap Mudasir. Pasalnya, berkas pemeriksaannya masih belum lengkap.

“Belum. Belum ada penahanan. Kami masih menunggu berkas pemeriksaannya lengkap. Saat ini, kami masih mengembangkan keterangan dari Mudasir terkait dengan kasus tersebut,” katanya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Serapan Anggaran Pemkab Rendah, Pembangunan di Pati Terancam Terhambat

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

 

PATI – Penyerapan anggaran yang masih rendah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dikhawatirkan memengaruhi program pembangunan dan pengembangan daerah. Pada semester pertama tahun ini, anggaran yang diserap pemkab berkisar di angka 35 persen.
Hal ini menjadi sorotan jajaran legislatif saat menggelar rapat koordinasi bersama dengan kalangan eksekutif di Semarang. Karena itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin berharap agar pihak pemkab bisa menyerap anggaran lebih banyak untuk kepentingan pembangunan daerah.

Kehati-hatian pihak eksekutif dalam menggunakan anggaran memang menjadi alasan utama, sehingga daya serapnya tidak maksimal. “Kami belum melakukan pengecekan di mana pos anggaran yang penyerapannya rendah. Kalau ini dibiarkan, program pembangunan daerah akan terhambat,” ujar Ali kepada MuriaNewsCom.

Akibat dari banyaknya daerah yang minim yang menggunakan anggaran negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet tengah menyusun aturan yang akan memberikan sanksi bagi daerah dengan penyerapan anggaran rendah. “Salah satu sanksinya, antara lain berupa pemotongan dana transfer daerah. Aturan itu akan diberlakukan tahun depan,” katanya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)

DPRD Pati Tolak Konsep Khilafah HTI

Ketua Komisi D DPRD Pati Mussalam (tengah) dengan anggotanya sedang mendengarkan konsep Khilafah yang ditawarkan Muslimah HTI Pati. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

Ketua Komisi D DPRD Pati Mussalam (tengah) dengan anggotanya sedang mendengarkan konsep Khilafah yang ditawarkan Muslimah HTI Pati. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

 

PATI – Komisi D DPRD Pati menolak konsep khilafah yang ditawarkan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pati terkait soal perlindungan anak. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Pati Muntamah saat menggelar audiensi dengan Muslimah HTI, Kamis (3/9/2015).

“Ini negara Indonesia dengan realitas masyarakatnya yang serba plural. Jadi, Pancasila dan NKRI itu harga mati. Lagipula, Pancasila itu sendiri nilai-nilainya sudah Islami,” ujar Muntamah saat dimintai keterangan MuriaNewsCom.

Ia mengatakan, komitmen Muslimah HTI Pati untuk memberikan perlindungan terhadap anak memang sudah sejalan dengan apa yang selama ini telah dirancang pihak DPRD melalui rancangan Perda tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

“Kalau soal komitmen perlindungan anak, kami sepakat dan akan menampung aspirasi dari HTI. Itu sejalan dengan visi kami. Yang kami tolak adalah soal keinginan mereka untuk mendirikan Negara Khilafah,” tuturnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)