PDIP Usulkan Yusuf Roni Gantikan Masan Jadi Ketua DPRD Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Akhmad Yusuf Roni Sekretaris DPC PDIP Kudus diusulkan menjadi Ketua DPRD Kudus, menggantikan Masan yang maju sebagai Cabup Kota Kretek.

Hal itu dikatakan Ketua DPC PDIP Kudus Musthofa, saat menanggapi pertanyaan awak media, ketika mengunjungi area Sport Center Kudus. “Kalau tidak ada sekretaris yang bisa diusulkan yaitu bendahara,” tuturnya, Jumat (2/2/2018).

Dirinya memaparkan, pengusulan Roni sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Masan sudah sesuai prosedur. Lantaran, PDIP merupakan pemenang pemilu legislatif sebelumnya, sehingga berhak menyodorkan nama pimpinan DPRD.

Terpisah, Wakil Ketua DPC PDIP Kudus Bidang Organisasi Agus Imakudin menyebut, Roni sudah dipanggil oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP untuk menerima mandat sebagai Ketua DPRD. Ia mengaku yakin dengan kepemimpinan Roni akan membawa kebaikan bagi DPRD Kudus.

“Nanti proses PAW akan dilaksanakan dalam waktu dekat, sebelum penetapan pasangan calon bupati-wakil bupati di tanggal 12 Februari 2018,” pungkas Agus.

Editor: Supriyadi

Dewan Desak Pemkab Segera Putuskan Rekayasa  Lalu Lintas Jalan Granit Menara Kudus

Warga melintas di jalan granit Menara Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Kudus mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera menentukan rekayasa lalu lintas jalan granit di depan Menara Kudus. Hal itu supaya masyarakat di sekitar Menara tak semakin resah dan bisa menggunakan jalan dengan maksimal.

Ketua Komisi C DPRD Kudus M Yusuf Roni, mengatakan sebelumnya sudah ada pembahasan tentang rekayasa lalulintas di jalan Granit Menara Kudus antara Pemkab Kudus dengan Komisi C. Hasilnya, tiga opsi akan jadi bahan pertimbangan untuk rekayasa nanti.

“Ada opsi tentang jalan yang steril dari kendaraan, jalan yang hanya diperbolehkan untuk warga di sana saja dan terakhir adalah dikembalikan seperti semula. Namun hingga kini masih belum ada putusan mana yang diambil dari ketiganya,” katanya kepada MuriaNewsCom

Dia meminta Pemkab Kudus agar segera memutuskan mana yang akan ditetapkan, agar masyarakat juga tidak bingung soal kebijakan disana. Apakah diperbolehkan untuk umum atau tidak.

Apalagi, kata dia, sebagian jalan di kawasan masuk Menara Kudus masih ditutup dan mempersulit akses masuk. Itu dianggap mengganggu karena saat ini kawasan Menara Kudus sangtalah ramai akan adanya peziarah.

“Kami berharap awal tahun depan Pemkab Kudus sudah memutuskannya. Dan kami juga berharap agar dapat mengajak masyarakat disana untuk mempertimbangkan kebijakan yang dipilih,” jelasnya. 

Dia menambahkan, secara pribadi berharap jalan hanya digunakan untuk masyarakat setempat saja. Namun yang jadi persoalan adalah para tukang ojek dan becak disana. “Itu perlu sebuah solusi agar mereka (ojek dan becak) tidak menyebabkan kemacetan,” jelasnya

Editor Supriyadi

Tiga Komisi di DPRD Kudus Bahas Soal GTT hingga Museum Pati Ayam di Kementerian

Komisi A DPRD Kudus saat melakukan konsultasi ke Kemenpan RB. (Humas DPRD Kudus)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mengirim anggota dari tiga komisi untuk melakukan konsultasi ke sejumlah kementerian di Jakarta. Mereka membahas mengenai berbagai regulasi, mulai dari nasib guru tidak tetap (GTT) hingga soal pengembangan Museum Patiayam.

Komisi A DPRD Kudus berkonsultasi mengenai regulasi non-ASN ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Sementara Komisi B ke Kementerian Kebudayaan untuk membahas mengenai Museum Pati Ayam. Dan Komisi D bertandang ke BKKBN dan Kementerian Kesehatan.

Ketua Komisi A DPRD Kudus menyebut, permasalahan tenaga outsourcing, GTT maupun pegawai tidak tetap (PTT) harus segera diselesaikan. Hanya saja menurut dia, Kemenpan meminta daerah untuk berhati-hati.

”Tenaga nonASN akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Peraturan itu akan menjadi acuan daerah untuk merekrut tenaga nonASN,” katanya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Kudus menyebut, dari hasil konsultasi ditemukan adanya harapan untuk pengembangan Museum Patiayam. Menurut dia, pemerintah pusat mengucurkan dana, asalkan mempunyai lahan sendiri.

”Syaratnya memang harus ada lahan sendiri agar hibah pemerintah pusat bisa turun. Selama ini status tanah masih milik pemerintah desa,” ujarnya.

Penggunaan tanah aset desa terganjal proses kontrak. Mukhasiron mengatakan, ada salah seorang warga yang siap menghibahkan tanahnya untuk pengembangan Museum Patiayam. Sehingga Pemkab Kudus harus segera meresposnnya.

Terlebih Kementerian Kebudayaan telah membuat DED (detail engineering design) untuk pengembangan museum purbakala tersebut. Namun, prosesnya mandeg karena terganjal status tanah museum.

“Kami datang ke kementerian untuk meyakinkan agar proses DED dilanjutkan. Terlebih sudah ada warga yang siap menghibahkan lahan untuk museum. Kami juga akan meminta pemkab segera menindaklanjutinya,” terangnya.

Sementara Ketua Komisi D Setia Budi Wibowo menyebut, kedatangan ke Kementerian Kesehatan, sebagai persiapan untuk pembahasan raperda tentang penyakit menular yang akan dibahas tahun depan. Sementara di BKKBN untuk membahas nasib penyuluh KB.

Editor : Ali Muntoha

Khabsyin Tunda Laporan ke Penegak Hukum

Anggota Fraksi PKB DPRD Kudus M Nur Khabsyin. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Rencana Anggota DPRD Kudus M Nur Khabsyin untuk melaporkan dugaan adanya dana siluman ke hukum hingga saat ini belum dilakukan. Anggota Badan Anggar (Banggar) tersebut masih fokus ke laporan ke Gubernur Jateng dan Kemendagri terlebih dahulu.

Politisi PKB mengatakan, meski belum ada laporan, pihaknya yakin para penegak hukum bakal menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan. Apalagi, dugaan adanya dana siluman di APBD Kudus sudah jadi perbincangan masyarakat umum.

“Itu sudah sangat jelas adanya dugaan dana siluman dalam RAPBD 2018. Jadi, tanpa adanya laporan ke penegak hukum juga akan dilaksanakan penindakan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Baca: Muncul Dana Siluman di APBD Kudus, Politisi PKB Ini Berniat Lapor Gubernur dan Tempuh Jalur Hukum

Selain itu, banyak media yang santer memberitakan kasus pelik tersebut. Sehingga, sudah jadi hal yang lumrah, ketika penegak hukum datang langsung untuk melakukan penyelidikan terkait hal itu.

Dengan asumsi tersebut, pihaknya belum melakukan melaporkan apapun ke pihak kepolisian ataupun ke kejaksaan. Bahkan, untuk laporannya memiliki kemungkinan tak dilakukan karena dianggap sama saja, dengan adanya penindakan.

Baca: Dugaan Dana Siluman di APBD Kudus Juga Dilaporkan ke Mendagri

Disinggung terkait keberaniannya mengungkap dana siluman, Wakil Ketua DPRD Kudus tahun 2009-2014 itu mengaku siap dengan semua risiko. Termasuk adanya anggota dewan yang akan memusuhinya ataupun mendukung tindakannya itu.

“Emang gua pikirin kalau ada yang benci. Yang pasti saya berjuang demi rakyat,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

Baca: BPPKAD Bantah Ada Dana Siluman di APBD Kudus

Khabsyin Yakin Aduan Dana Siluman Bakal Direspon Gubernur

Nur kHabsyin, Anggota DPRD Kudus. (Dok pribadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kudus, M Nur Khabsyin, yakin laporannya tentang dugaan dana diluman di APBD Kudus, bakal segera direspon gubernur Jateng dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hingga kini ia masih menunggu jawaban atas laporan itu. Ia memperkirakan jawaban akan turun dalam waktu tak lama.

Ia menyebut, lantaran laporan baru diajukan Jumat (8/12/2017) lalu, pihak gubernuran dan Kemendegari masih melakukan kajian.

“Saya akan tunggu jawaban dari gubernur. Soal langkah lainya belum ada. Lagipula baru masuk Jumat kemarin, dan saya yakin bakal mendapat jawabannya,” katanya kepada MuriaNewsCom, Senin (11/12/2017).

Menurut dia, tak hanya laporan kepada gubernur Jateng yang belum ada jawabannya. Laporan yang disampaikan kepada Kemendagri juga sama dengan belum ada jawaban. 

“Kalau Kemendagri juga belum ada, karena Jumat baru saya kirim via pos ke Jakarta tujuan teman saya. Setelah itu, barulah teman saya membawa ke kementerian,” ungkapnya.

Artinya, dimungkinkan Senin (11/12/2017) baru disampaikan ke kementerian atau baru sampai. Pihaknya berharap dalam waktu dekat ini, dapat sampai ke kementerian dan langsung mendapat respon atau jawabannya.

Editor : Ali Muntoha

Pimpinan Komisi A Dukung Langkah Khabsyin Ungkap Dugaan Anggaran Siluman APBD Kudus

Laporan dugaan dana siluman di APBD Kudus yang diajukan ke gubernur dan Kemendagri. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Langkah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kudus, M Nur Khabsyin yang mengungkap dugaan adanya dana siluman pada APBD Kudus 2018 tak lagi sendirian. Komisi A DPRD Kudus, mendukung langkah Khabsyin yang melaporkan ke gubermur dan Mendagri.

Ketua Komisi A DPRD Kudus Mardijanto, menyatakan, restu dan dukungan terhadap Khabsyin diberikan secara lisan. “Tiap anggota dewan bisa protes kalau melihat hal yang tak beres. Dan kebetulan Khabsyin berada di Komisi A,” Katanya kepada MuriaNewsCom, Senin (11/12/2017).

Menurut dia, sebelum melangkah dengan membuat sejumlah statemen, Khabsyin sudah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi A. Pihaknya juga telah merestui dan mengizinkan keinginan anggotanya tersebut.

”Saat mau melaporkan ke gubernur dan Kemendagri juga berkoordinasi dan izin dengan pimpinan komisi. Kami membeirkan izin, termasuk rencana yang akan membawa ke jalur hukum,” ujarnya.

Disinggung soal dukungan secara langsung dari Komisi A, ia mengaku belum akan terjun secara langsung. Karena, bagiuan dari Komisi (Khabsin) sudah melakukan laporan, dan itu dianggap sudah cukup.

Disebutkan, sejauh ini Komisi A sudah melaksanakan pembahasan RAPBD sesuai dengan aturan. Yaitu membahas progam dengan nilai anggaran zero atau nol hingga sidang paripurna dilaksanakan.

“Kalau sesuai aturan, sebelum paripurna memang angkanya nol. Bahkan soal tambahan anggaran juga kami (Komisi A) tak tahu karena kami sudah beres dari awal,” jelasnya.

Editor : Ali Muntoha

Dugaan Dana Siluman di APBD Kudus Juga Dilaporkan ke Mendagri

Anggota Fraksi PKB DPRD Kudus M Nur Khabsyin. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kudus, M Nur Khabsyin, resmi melaporkan dugaan penyimpangan RAPBD ke gubernur Jateng. Tak hanya ke gubernur, laporan juga disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Hari Jumat (8/12/2017) kemarin saya sudah laporkan kepada keduanya. Mudah-mudahan segera mendapatkan respon,” katanya kepada MuriaNewsCom, Minggu (10/12/2017).

Menurut dia, untuk laporan ke gubernur,  anggota Komisi A DPRD Kudus itu menugaskan seseorang untuk datang langsung ke kantor gubernur. Saat itu, laporan langsung diterima asisten dari gubernur.

Sementara, untuk aduan ke Kementerian Dalam Negeri, pihaknya menitipkan aduan kepada temannya yang ada di Jakarta. Pihaknya yakin aduan tersebut sudah sampai dan akan diproses lebih lanjut.

“Tuntutan saya, agar APBD 2017 dapat dikembalikan ke pemkab dan DPRD Kudus untuk dibahas ulang. Karena, ada anggaran yang tiba-tiba muncul saat sidang paripurna, padahal sebelumnya tak pernah ada,” ujar politisi PKB tersebut.

Terkait jawabab dari Sekretaris TAPD, Eko Djumartono beberapa waktu lalu, yang menyebut semuanya sudah sesuai risalah komisi dianggap Khabsyin tak benar. Menurut dia, dalam risalah komisi dianggap tak pernah ada anggaran tersebut.

Khabsyin merupakan satu-satunya anggota DPRD yang melaporkan kasus semacam itu ke gubernur Jateng. Hal itu dilakukan lantaran dianggap ada yang salah, dan sudah tugasnya untuk meluruskan.

“Kalau ada yang salah ya harus diluruskan, karena rakyat yang dirugikan. Dan kalaupun ada yang tak suka sama saya, tak saya pikir,” jelasnya.

Baca : Muncul Dana Siluman di APBD Kudus, Politisi PKB Ini Berniat Lapor Gubernur dan Tempuh Jalur Hukum

Sebelumnya Khabsin menemukan banyaknya kejanggalan saat pembahasan RAPBD. Yang paling menyolok adalah kenaikan pendapatan dalam APBD yang naik cukup signifikan.

Yakni dari dana perimbangan naik sebesar Rp 29,03 miliar dan dari lain-lain pendapatan yang sah naik sebesar Rp 34,28 miliar. Sehingga total kenaikannya ada Rp 63,3 miliar.

”Ironisnya, kenaikan pendapatan tersebut tidak pernah muncul dalam rapat banggar yang digelar sejak tanggal 22 November dan 28 November 2017,” tegasnya.

Tak hanya itu, di anggaran belanja juga ada kenaikan sebesar Rp 104,58 miliar. Padahal, semestinya kenaikan belanja dari RAPBD hanya sebesar 41,7 miliar. Sehingga ada selisih 62,8 miliar.

”Ada juga kenaikan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp21 miliar. Semua itu tidak pernah dibahas dalam rapat yang sah, baik rapat komisi maupun banggar,” ungkapnya.

Editor : Ali Muntoha

Ilwani : Anggota Dewan Harus Terus Belajar Tingkatkan Kualitas

Anggota DPRD Kudus berfoto bersama di sela-sela megikuti workshop Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. (Humas DPRD Kudus)

MuriaNewsCom, Kudus – Wakil Ketua DPRD Kudus, Ilwani menyebut, setiap anggota dewan harus terus belajar untuk meningkatkan kualitas. Pasalnya, masyarakat menaruh banyak harapan terhadap wakil-wakilnya yang duduk sebagai legislator.

Ia menyebut, kualitas anggota dewan bisa diukur dari produk hukum maupun penganggaran yang dikeluarkan. Kualitas dewan akan terlihat jika produk-produk tersebut mampu berdampak luas pada masyarakat.

Oleh karenanya menurut dia, anggota dewan harus terus belajar untuk meningkatkan kompetensi. Salah satunya dengan mengikuti workshop Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini digelar selama tiga hari Jumat-Minggu (1-3/12/2017) di Yogyakarta dengan menggandeng perguruan tinggi dan pakar. ”Kita butuh terus belajar agar menghasilkan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat,” katanya.

Tiga pakar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan akademisi pun dihadirkan sebagai narasumber. Sehingga para anggota dewan bisa meningkatkan kualitas dalam menyusun produk-produk hukum.

Menurut dia, tingginya harapan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan kualitas dan kompetensi wakil rakyat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. ”Baik dalam penganggaran, pembentukan regulasi dan pengawasan,” ujarnya.

Apalagi pada 2018 mendatang, ada 33 rancangan peraturan derah (raperda) yang sudah masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) siap untuk dibahas.Workshop ini menjadi bekal penting bagi para wakil rakyat, agar perda yang dihasilkan nantinya mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Editor : Ali Muntoha

BPPKAD Bantah Ada Dana Siluman di APBD Kudus

Puluhan masa dari beberapa LSM di Kudus melakukan aksi dengan mengenakan topeng monyet terkait dugaan penyelewengan dana APBD, belum lama ini. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono memastikan tak ada dana siluman atas APBD 2018. Itu lantaran, semua yang disahkan sudah sesuai dengan tahapan.

“Semuanya sesuai dengan risalah komisi (DPRD Kudus). Dan komisi (DPRD Kudus) jelas sudah mengetahui hal tersebut, dengan bukti ditandatangi risalahnya,” katanya Selasa (5/12/2017)

Dia menjelaskan, dalam belanja dan SILPA, sebelumnya memiliki defisit hingga Rp 227 M. Jumlah tersebut diperoleh dari pembahasan komisi yang ada di DPRD Kudus.

Baca: Muncul Dana Siluman di APBD Kudus, Politisi PKB Ini Berniat Lapor Gubernur dan Tempuh Jalur Hukum

“Untuk itu harus ada rasionalisasi  yang juga dilakukan oleh komisi agar hasilnya nol. Di antaranya adalah pendapatan Rp 41,7 miliar yang didapat dari berbagai sumber pendapatan,” ungkapnya.

Karena ada Rp 41,7 miliar, lanjut dia, maka defisit tersisa Rp 235 miliar. Jumlah tersebut juga harus dilakukan rasionalisasi oleh komisi-komisi. Dan setelah dilakukan rasionalisasi beberapa kali,  menyiasakan defisit Rp 21 miliar. 

“Karena sudah mentok dan tak ada yang bisa dikurangi lagi, maka Rp 21 M tersebut diambil dari SILPA, yang juga dimasukkan dalam banggar,” jelasnya

Ditegaskan, dana siluman tak pernah ada. Karena semuanya berangkat dari komisi yang membahas hingga risalah komisi bahkan rasionalisasi.

Editor: Supriyadi

APBD Kudus 2018 Disetujui, Dewan Minta Awal Tahun Program Langsung Digenjot

Penandantangan naskah persetujuan APBD 2018 oleh DPRD Kudus, dan Bupati Kudus Musthofa. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kudus tahun 2018, dalam sidang paripurna DPRD Kudus, Rabu (29/11/2017) malam.

Ketua DPRD Kudus, Masan, mengatakan, struktur APBD Kudus 2018,  terdiri dari pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar  Rp 1,740 triliun. Sementara belanja daerah, sebesar Rp 1,1830 triliun.

“Masih ada defisit sebesar Rp 63.068 miliar. Namun defisit tersebut, ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp 63.068 miliar. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan menjadi nol,” katanya.

Dengan disahkan APBD 2018, organisasi perangkat derah (OPD) diharapkan bisa segera gerak cepat, agar semua proram bisa segera dilaksanakan.

Ia mengingatkan agar jangan sampai pengesahan APBD 2018 sudah tepat waktu, namun pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun anggaran. “Kami ingin awal tahun pelaksanaan kegiatan bisa langsung dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara Bupati Kudus Musthofa mengatakan, muatan APBD 2018 pada dasarnya difokuskan pada program prioritas daerah yang selaras dengan program prioritas nasional.

“Tentunya saya terimakasih atas pengesahan APBD tahun 2018 ini. Harapannya program tersebut bisa tepat sasaran,” kata Musthofa.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2013 sampai 2018, katanya, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dapat tepat sasaran, tepat administrasi, tepat manfaat dan tepat aturan.

Editor : Ali Muntoha

Pemkab Kudus Siap Fasilitasi Tuntutan Kades se-Kecamatan Undaan

Belasan Kades se-Kecamatan Undaan ditemui anggota dewan usai berorasi di depan kantor DPRD Kudus, Kamis (9/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Belasan kepala desa (Kades) se-Kecamatan Undaan yang menggelar aksi di DPRD Kudus, Kamis (8/11/2017) mendapatkan angin segar dari Pemkab. Pasalnya, Pemkab Kudus bersedia memfasilitasi keinginan para kades untuk menata kembali distribusi pupuk di Kecamatan Undaan.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sudiharti mengatakan, pihaknya sudah mendengar apa yang diinginkan para petani yang disuarakan belasan kades tersebut. Karena itu, besok atau lusa, ia berencana mendatangi langsung distributor pupuk di Kudus.

“Kalau mau ikut silakan, jadi akan kami datangi dan cek seperti yang diinginkan petani,” katanya saat menemui aksi.

Baca: Ini Lima Tuntutan Kades Se-Kecamatan Undaan saat Demo di Depan Kantor DPRD Kudus

Selain memperbolehkan kades ikut serta, pihaknya juga akan menggandeng dinas pertanian. Kalau kunjungan belum ada titik temu, ia pun berjanju akan memanggil distributor pupuk untuk membahas usulan para petani. Pertemuan sifatnya terbuka dan petani diperbolehkan ikut.

Sementara, wakil ketua DPRD Kudus Ilwani, mengatakan sudah mengadakan sidak ke gudang pupuk. Di gudang tersebut, masih banyak pupuk yang belum terjual.

“Kalau mau menyuarakan silakan, tapi ini kan tak ada distributornya. Jadi hanya sebatas bicara kepada kami saja,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Baca: Kades Se-Kecamatan Undaan Demo di Kantor DPRD Kudus

Datangi Ketua DPRD, Ratusan Guru di Kudus Tuntut Kelayakan Gaji

Suasana audiensi FKB dengan ketua DPRD Kudus, Rabu (8/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan guru di Kabupaten Kudus yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru (FKB) Kabupaten Kudus, mendatangi Ketua DPRD Kudus Masan, Rabu (8/11/2017). Kedatangan ratusan guru tersebut menuntut adanya kelayakan gaji kepada mereka.

Seorang anggota FKB yang tak mau menyebutkan nama, mengatakan kalau para guru yang tergabung dalam FKB sangat ironis. Karena memiliki gaji yang sangat jauh dari UMK, dengan beban yang di atas PNS.

“Ada cerita kalau sekolah hanya mampu menganggarkan Rp 500 ribu per bulan. Padahal gurunya non PNS ada empat. Sehingga jumlah yang sudah sedikit itu harus dibagi  empat guru,” katanya saat audiensi dengan Ketua DPRD Kudus di ruang paripurna, 

Supriyanto, Ketua FKB Kabupaten Kudus mengatakan, kalau jumlah guru yang tergabung dalam FKB sejumlah 170 orang. Semuanya merupakan bagian dari K2, yang tak mendapatkan gaji sesuai UMR dan tak lolos PNS seperti K2 lainya.

“Kami memiliki sejumlah permintaan kepada Ketua DPRD Kudus, seperti mendapatkan SK dari Disdikpora sebagai profesi guru di lingkungan Pemkab Kudus,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga meminta mendapatkan gaji sesuai dengan UMK Kudus. Hal itu sama dengan honorer K2 lainya yang tak lolos PNS. Dengan begitu, semua bisa mendapatkan hak yang sama.

”Kami juga meminta kepada Ketua DPRD Kudus agar dapat diberikan SK agar mampu mengikuti PLPG atau sertifikasi. Karena, yang sudah lulus PLPG pun tak mendapatkan tunjangan lantaran tak memiliki sertifikat dari kepala daerah,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Komisi B DPRD Kudus Layangkan Panggilan Pimpinan Soloroda

Mukhasiron (dua dari kanan) menerima perwakilan buruh dan SPSI di ruang Komisi B DPRD Kudus, Senin (6/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus bakal melayangkan panggilan kepada pemilik perusahaan PT Soloroda Indah Plastik. Pemanggilan tersebut dilakukan lantaran dewan merasa geram, karena membiarkan buruh terlantar.

Ketua Komisi B DPRD Kudus Mukhasiron menyebutkan, layangan pemanggilan akan dikirim paling lambat besok pagi, Selasa (7/11/2017). Dengan begitu, Rabu (8/11/2017) pemilik perusahaan sudah hadir di DPRD Kudus.

“Dalam surat tersebut tak bisa diwakilkan. Jadi harus pemiliknya langsung yang datang ke DPRD Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom usai audiensi, Senin (6/11/2017).

Baca: Ditemui Komisi B DPRD Kudus, Curhatan Buruh Soloroda Bikin Ngenes

Menurut dia, yang dipanggil nantinya tak hanya pemilik perusahaan saja. Melainkan juga dengan bagian perizinan Pemkab Kudus. Sebab, terdengar kabar adanya pelimpahan aset perusahaan lama ke perusahaan baru. Untuk itu, perizinan juga harus dihadirkan.

Dikatakan, para buruh saat ini diperlakukan tak adil oleh perusahaan. Karena, selama ini sudah bekerja dan dirumahkan tanpa adanya kejelasan dari perusahaan. Bahkan, PHK sepihak juga dilakukan tanpa pesangon.

“Namun kami juga harus menunggu keterangan dari perusahaan. Selama ini belum ada statemen resmi dari pemiliknya,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Baca:Berbulan-bulan Dirumahkan Tanpa Kejelasan, Buruh Solorada Geruduk DPRD Kudus

Buruh Soloroda Kudus: Temani Kami Berjuang Pak Dewan

Seorang buruh berorasi saat menyampaikan aspirasinya di depan Gedung DPRD Kudus, Senin (6/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)i Buruh, Upah Buruh, Demo, DPRD Kudus,

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan buruh PT Soloroda Indah Plastik yang menggelar aksi di DPRD Kudus berpuisi bertemakan perjuangan dan dewan. Puisi dilantunkan beberapa kali untuk meminta bantuan legislatif membantu mereka.

Puisi dibacakan sejumlah buruh, di depan kantor DPRD Kudus Senin (6/11/2017). Puisi karya pekerja muncul, lantaran prihatin nadib mereka tak kunjung ada kejelasan.

“Pak dewan yang kami hormati, bantulah kami memenuhi hak-hak kami. Temani kami berjuang bapak dewan yang terhormat,” kata buruh saat beroperasi.

Baca: Berbulan-bulan Dirumahkan Tanpa Kejelasan, Buruh Solorada Geruduk DPRD Kudus

Selain berpuisi, sejumlah buruh juga nampak ikut berorasi meminta jaminan dari perusahan untuk memenuhi hak karyawan. Mereka meminta bertemu dengan anggota dewan, agar dapat dijelaskan dan butuh bantuan dari wakil rakyat.

Sekitar pukul 09.40 WIB, para pekerja diminta masuk ke gedung DPRD Kudus. Perwakilan buruh dan SPSI diterima komisi B DPRD Kudus dan masuk ke ruang komisi.

Nampak sejumlah anggota DPRD, seperti Ketua Komisi B Mukhasiron, Anggota Komisi B DPRD Kudus Bambang K dan juga Sakdiyanto. Nampak pula sejumlah dewan lainya di ruang komisi B.

Sambil menunggu audiensi dengan komisi, sebagian buruh masih berorasi di halaman DPRD Kudus.

Editor: Supriyadi

Komisi D DPRD Kudus Bentuk Tim Penguatan Perda Diniyah

Komisi D DPRD Kudus melakukan rapat dengan instansi terkait untuk membahas Perda Diniyah yang sudah lama di sahkan namun belum dilaksanakan, Kamis (26/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi D DPRD Kudus membentuk tim penguatan perda diniyah, Kamis (26/10/2017). Pembentukan tim, dilakukan agar perda yang sudah disahkan 2013 lalu dapat segera dilaksanakan. 

Pembentukan tim dilakukan saat pembahasan tindak lanjut Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah yang hingga kini belum berjalan. Bahkan untuk Perbup juga belum ada sehingga dibentuklah tim tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Kudus Setia Budi Wibowo mengatakan, tim tersebut terdiri dari sejumlah kalangan. Seperti Disdikpora Kudus, Kemenag Kudus serta unsur lainya. Dia berharap dengan adanya tim, maka perda dapat diterapkan di Kudus.

“Jadi nantinya para siswa di Kudus khususnya yang beragama Islam dapat mengerti agama serta bisa membaca Alqur’an,” katanya saat memimpin pertemuan di ruang komisi D.

Menurut dia, dibentuknya tim lantaran prihatin akan terkatung-katung nya perda tersebut selama empat tahun. Bahkan Disdikpora juga terkesan diam dengan tak mengupayakannya adanyà perbup.

Ahmad Junaidi, perwakilan Disdikpora mengatakan, soal teknis pelaksanaan perda bisa dilaksanakan. Seperti meminta guru untuk mengajar agama di sekolah tingkat SD SMP usai pulang sekolah, atau meminta siswa sekolah madrasah Diniyah di tempat yang dekat dari kediamannya.

Kepala Kemenag Kudus Noor Badi yang juga hadir berharap perda dapat segera dilaksanakan. Supaya, generasi kedepan khususunya asal Kudus akan tahu agama dan dapat membaca  Alqur’an.

Berdasarkan data, Di Kabupaten Kudus, ada 251 madasah diniyyah yang tersebar di sembilan kecamatan. Selain itu ada juga taman pendidikan Alquran (TPQ) sebanyak 308. Masih ada lagi pondok pesantren salafiyah yang jumlahnya mencapai 82 unit.

Editor: Supriyadi

LSM di Kudus Domo Kejaksaan Negeri Sambil Kenakan Topeng Monyet

Puluhan masa dari beberapa LSM di Kudus menggeruduk Kantor Kejaksaan Negeri Kudus sambil mengenakan topeng monyet, Rabu (25/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah anggota LSM di Kudus, mengelar aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kudus, Rabu (25/10/2017). Mereka menuntut kejaksaan menindak tegas para wakil rakyat yang melakukan KKN dengan menjadi makelar proyek.

Tuntutan tersebut disimbolisasi dengan mengenakan topeng monyet. Mereka seakan ingin menunjukkan para wakil rakyat yang nyambi makelar proyek tak lebih baik dari monyet.

Dari pantauan di lapangan, aksi dilakukan mulai depan Masjid Agung Kudus sekitar pukul 09.00 WIB. Masa kemudian berjalan, menuju kantor Kejaksaan Kudus yang terdapat di Jalan Jenderal Sudirman.

Selama berjalan, mereka sambil meneriakkan orasi dan mengajak masyarakat untuk bergabung dalam aksi tersebut. Aksi yang dilakukan juga membawa sejumlah tulisan profokatif. Seperti halnya tulisan tangkap oknum anggota DPRD Kudus makelar proyek, wahai anggota DPRD Kudus, APBD adalah uang rakyat bukan warisan mbahmu.

Sururi Mujib, Ketua Konsorsium Masyarakat Untuk Kudus Bersih (KMKB) mengatakan, aksi yang digelar hari ini merupakan bentuk keprihatinan atas tidak adanya komitmen DPRD Kudus yang bertindak seenaknya. Khususnya saat lelang proyek. 

“Proyek harus obyektif, Khususnya aspirasi yabg jadi Gratifikasi bentuk korupsi,” ungkapnya saat orasi.

Editor: Supriyadi

DPRD Kudus Sahkan APBD Perubahan 2017

Ketua DPRD Kudus Masan dan Bupati Kudus Musthofa menandatangani APBD Perubahan 2017. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mengesahkan APBD Perubahan 2017, dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kudus, Jumat (20/10/2017) malam.

Ketua DPRD Kudus, Masan dan Bupati Kudus, Musthofa menandatangani persetujuan bersama tentang APBD Perubahan tersebut. Dalam perubahan APBD ini, pendapatan ditetapkan sebesar Rp 2,005 triliun.

Sementara pos belanja menjadi Rp 2,168 triliun. Dalam perubahan APBD ini terdapat defisit sebesar Rp 162,68 miliar yang ditutup dengan pembiayaan netto. Jadi, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi nol rupiah.

Pelaksanaan APBD Perubahan 2017 masih harus menunggu evaluasi gubernur Jawa Tengah. evaluasi gubernur dilaksanakan maksimal 14 hari kerja.

Pada rapat paripurna ini, masing-masing komisi di DPRD Kudus melaporkan hasil pembahasan perubahan anggaran dengan (organisasi perangkat daerah) OPD mitra kerjanya.

Masan meminta dalam sisa waktu yang sedikit itu dimanfaatkan dengan baik oleh pemkab. OPD diminta melakukan perencanaan secara matang agar semua kegiatan bisa berjalan optimal.

”Kami mendorong agar OPD melakukan perencanana matang, mengingat waktu yang tersisa hingga akhir tahun cukup sempit,” katanya.

Pihaknya juga berharap evaluasi dari gubernur segera turun, karena banyak program pembangunan yang sudah menanti.

”Apalagi banyak anggaran untuk kegiatan sosial, seperti santunan kematian hingga anggaran untuk perawatan kelas III gratis,” ujarnya.

Editor : Ali Muntoha

DPRD Sarankan Wonosoco Jadi Daerah Agrowisata

Ketua DPRD Kudus Masan memberikan sambutan dalam pengukuhan Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur Desa Wonosoco. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Desa Wonosoco, di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, dipandang mempunyai potensi besar di sektor pariwisata. Oleh karananya, kalangan DPRD Kudus menyarankan agar desa itu dikembangkan menjadi agrowisata.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kudus, Masan, dalam pengukukuhan Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur, di Balai Desa Wonosoco, Senin (2/10/2017). Dalam kegiatan itu juga dihadiri sejumlah anggota Komisi B DPRD Kudus serta Wakil Administratur Perhutani KPH Purwodadi Teguh Waluyo.

Menurut dia, geografi Desa Wonosoco yang dialiri sungai dari aliran sistem waduk Kedungombo yang membelah desa dan diapit perbukitan karst, menjadikan wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata.

“Kami di DPRD memiliki pemikiran untuk mengembangkan Wonosoco menjadi daerah agrowisata. Program serupa mulai diterapkan di Desa Wates, Kecamatan Undaan. Ada lahan seluas empat hektare di Wates yang siap digarap untuk agrowisata,” katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan pembenahan dan dukungan infrastruktur. Saat ini menurut dia, penataan akses infrastruktur jalan dan jembatan menuju Wonosoco terus dikebut.

Untuk mengimbanginya, pihaknya berharap warga sungguh-sungguh menata wilayah desanya.

“Jika warganya tidak sungguh-sungguh, maka mimpi mewujudkan Wonosoco sebagai daerah agrowisata tentunya sulit terwujud,” ujarnya.

Sementara Kades Wonosoco Setya Budi menyampaikan kekhawatirannya atas ancaman banjir bandang yang melanda desanya saat musim hujan. Ia menyebut, banjir bandang kerap menerjang Wonosoco sejak 2009.

“Kondisi perbukitan di Wonosoco sudah sangat parah dan belum tertangani dengan baik,” paparnya.

Sejumlah petak lahan lain seperti petak VI yang masuk ke wilayah Desa Prawoto, Pati kondisinya juga tak lebih baik. Namun karena statusnya milik Perhutani, warga maupun pemerintah desa tak bisa berbuat banyak.

“Kami berharap dengan terbentuknya kelompok tani hutan ini, ada langkah sinergis antara masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta Perhutani sebagai pemangku lahan,” harapnya. 

Wakil Administratur Perhutani KPH Purwodadi Teguh Waluyo mengakui, kerusakan lahan di perbukitan Wonosoco cukup mengkhawatirkan. Dengan menggandeng LMDH, pihaknya akan berupaya mengembalikan lahan tersebut kembali hijau.

Warga akan dilibatkan dalam langkah nyata dalam melakukan reboisasi di lahan yang kritis. Tak hanya itu, LMDH juga diminta ikut membantu mendorong meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga hutan. (nap)

Editor : Ali Muntoha

Ternyata Ini Penyebab Gaji Pegawai Non PNS STAIN Kudus Belum Dicairkan

Anggota Komisi B DPRD Kudus saat memimpin audiensi antara pegawai Non PNS STAIN Kudus dengan STAIN Kudus di ruang rapat Komisi B DPRD Kudus, Jumat (29/9/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Keluhan gaji para pegawai Non PNS STAIN Kudus yang diadukan ke DPRD, mendapat titik terang. Di luar dugaan, pencairan gaji yang tersendat itu gara-gara kontrak pegawai yang dianggap menyalahi aturan.

“Para pegawai non PNS memiliki kontrak selama lima tahun, dan itu merupakan hal yang salah menurut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Makanya gaji belum bisa dicairkan,”kata Supriyadi, perwakilan STAIN Kudus yang hadir dalam panggilan Komisi B DPRD Kudus, Jumat (29/9/2017).

Menurut dia, kesalahan kontrak tersebut berada di durasi waktu kontrak. Jika mengacu pada KPPN, kontrak pegawai Non PNS harusnya satu tahun. Jika kinerja bagus, kontrak tersebut kembali berlanjut dengan rentan waktu sama, yakni stu tahun.

Aturan tersebut, lanjutnya, diketahui saat ada Irjen datang ke STAIN. Kala itu perwakilan kementerian tersebut menemukan adanya kontrak lima tahun. Atas dasar itu, pihak KPPN tak bisa mencairkan gaji.

”Kalau gaji yang sebelumnya yang sudah cair, itu karena belum adanya temuan. Nah, sekarang sudah tidak bisa cair. Karena Irjen sendiri yang mengaudit dan ditemukan persoalan itu,” ujarnya.

Baca Juga: Belum Gajian, Pegawai Non PNS STAIN Kudus Ngadu ke Dewan

Dia menjelaskan, sebenarnya masih ada cara agar gaji para pegawai Non PNS itu dapat dikeluarkan. Yaitu dengan membuat kontrak baru dengan masa setahun. Hal itulah yang selama ini berlangsung dengan kontrak setahun sekali diperpanjang.

Chofia Nisa, bagian kepegawaian STAIN Kudus mengaku tak tahu adanya kontrak yang berbunyi lima tahun, apalagi sampai ditandatangani pada Januari lalu. Karena dari kepegawaian membuat setahun sekali.

“Memang suratnya dibuat per enam Januari. Tapi selama Januari belum ada tanda tangan kontrak. Dan saya cuti per Juni melahirkan,” jelasnya.

Ia menegaskan, cara paling pas adalah mengikuti aturan dengan kontrak setahun sekali, seperti biasanya. Karena dengan hal itu, maka gaji bisa dicairkan.

“Kami ada 52 tenaga kerja non PNS, 17 diantaranya sudah kontrak ulang dan gajinya sudah keluar. Sedang sisanya belum mau, meski kami sudah bujuk. Dan sekarang mereka mengadu ke Dewan,” jelasnya. 

Mendengar hal itu, Ketua komisi B DPRD Kudus Mukhasiron meminta perkara tersebut segera diselesaikan. Karena jika semakin lama akan semakin besar. Jalan keluar juga dapat dicari, termasuk masalah kontrak.

“Aturannya sudah jelas, silahkan dibicarakan baik-baik, terutama terkait kontrak. Jangan sampai ini menjadi polemik,” tegasnya.

Politisi PKB tersebut menambahkan, dalam aturan yang ada, kontrak setahun sekali itu adalah batasan minimal. Karena itu, ia berharap pihak STAIN bisa mencari jalan tengah dengan konsultasi dengan lembaga di atasnya seperti KPPN.

”Sepertinya tak ada masalah jika lima tahun. Namun bagaimanapun silakan diperbincangkan baik-baik. Kalau dibutuhkan konsultasi, segera. Dengan begitu persoalan ini bisa segera selesai,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Komisi B DPRD Kudus Panggil Perusahaan Pencaplok Jalan Desa Garung Kidul

Ketua komisi B DPRD Kudus (Putih) melihat peta jalan desa yang dibuntu diambil perusahaan beton di bawah naungan PT Surya Jaya Beton. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus dalam waktu dekat ini bakal memanggil pimpinan PT Surya Jaya Beton yang diduga mencaplok jalan desa di Garung Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kudus.

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk minta keterangan terkait tindakannya yang dianggap merugikan masyarakat umum.

Ketua Komisi B DPRD Kudus Mukhasiron mengatakan, rencananya pemanggilan akan dilakukan pada akhir pekan ini atau awal pekan depan. Hal itu dilakukan supaya ada kejelasan status jalan desa yang digunakan.

“Kami minta pihak perusahaan dapat menyiapkan semuanya. Termasuk berkas perusahaan tentang bangunan dan tanah yang digunakan,” katanya saat sidak ke perusahaan didampingi Pemdes Garung Kidul, Rabu (20/9/2017).

Baca Juga: Duh, Jalan Desa di Garung Kidul Kudus Dicaplok Perusahaan Beton

Menurut dia, dengan pemanggilan ini diharapkan semuanya akan jelas. Jika memang tanah desa dicaplok, maka proses berikutnya dapat segera diselesaikan.

Sementara, anggota komisi B Ngateman menyebutkan, selain tanah desa yang diambil, perusahaan juga dinilai menyalahi aturan pengambilan air bawah tanah. Karena, berdasarkan informasi izin mengambil yang dari provinsi belum ada.

“Dari informasi kabarnya demikian, namun untuk lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan saat datang ke dewan,” ungkapnya.

Editor: Supriyadi

Komisi B Sidak Pembangunan Pasar Piji dan Pentaan PKL Colo, Ini yang Ditemukan

Komisi B DPRD Kudus saat melakukan sidak di proyek Penataan PKL Colo. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke proyek pembangunan Pasar Piji dan proyek penataan PKL di kawasan Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Senin (18/9/2017). Dari hasil sidak itu, dewan menemukan fakta-fakta yang membuat mereka kecewa.

Di Pasar Piji, proyek pembangunan yang telah menyedot anggaran dengan nilai sebesar Rp 26 miliar dalam dua tahun anggaran itu, ditemukan adanya titik pembangunan yang tak sesuai. Ketua Komisi B DPRD Kudus, Mukhasiron menyoroti adanya bagian bangunan yang kuran memerhatikan kualitas dan estetika bangunan.

”Ada bagian yang retak dan tidak dikerjakan dengan benar. Terutama pada pekerjaan tahap awal,” katanya.

Kondisi yang sama juga terjadi saat Komisi B mendatangi proyek penataan PKL Colo, yang nilai kontraknya mencapai Rp 24 miliar. Kembali anggota dewan dibuat kecewa dengan pengecoran talud yang menjadi bagian dari pekerjaan.

Ia melihat pengecoran talud tersebut kurang maksimal. Pasalnya, ada beberapa bagian cor yang terlihat kurang rapi dan sedikit retak.

”Ada bagian yang retak dan tidak dikerjakan dengan benar. Terutama pada pekerjaan tahap awal,” ujarnya.

Pihaknya berharap kontraktor bisa memperhatikan pekerjaan yang dilaksanakan. Jangan sampai proyek publik yang menelan anggaran puluhan miliar tersebut kualitasnya mengecewakan.

Komisi B juga berencana memanggil dinas terkait untuk menjelaskan pelaksanaan proyek-proyek tersebut.

Aris, pelaksana proyek Penataan PKL Colo membantah kalau pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi. Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan tetap memperhatikan spesifikasi serta RAB yang sudah ditentukan.  ”Untuk spesifikasinya, tetap sesuai dengan yang ditentukan,” tandasnya.

Editor : Ali Muntoha

Ketua DPRD Usulkan Usaha Depo Air Minum Dikelola Desa

Ketua DPRD Kudus, Masan, saat membahas mengenai usaha depo air minum di kawasan lereng Gunung Muria. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua DPRD Kudus, Masan, menilai usaha depo air bersih yang menjamur di kawasan Desa Colo dan Kajar, Dawe, tak memberi konstribusi apapun untuk pemerintah, terutama desa.

Padahal, bisnis tersebut mempunyai potensi yang cukup besar. Oleh karenanya, ia menyarankan agar usaha pengambilan air bersih ini dikelola desa, sehingga hasilnya bisa kembali untuk kesejahteraan warga desa.

Usulan ini disampaikan Masan, setelah ia melakukan pengecekan ke depo air di Desa Kajar maupun Colo. Pengecekan itu untuk menindaklanjuti kedatangan kelompok pemanfaat air Muria ke gedung DPRD Kudus, beberapa waktu lalu.

“Saya sudah meninjau ke lokasi. Dan ternyata usaha-usaha itu tak banyak memberi manfaat ke warga sekitar, bahkan tidak ada kontribusi yang masuk ke desa,” katanya, Jumat (1/9/2017).

Menurut dia, tak hanya usaha depo air saja yang memanfaatkan air pegunungan muria secara besar-besaran, usaha toilet di sekitar makam Sunan Muria juga memanfaatkan air Muria untuk kegiatan komersial. ”Kontribusi ke desa juga tidak ada,” ujarnya.

Masan juga mempertanyakan pernyataan pengusaha yang mengaku hanya memanfaatkan air sisa untuk dijual. Ia meminta statemen air sisa itu didefinisikan secara jelas. Sebab jika memang benar air sisa, seharusnya tidak dijual untuk kebutuhan air minum.

“Ketika kebutuhan air rumah tangga dan pertanian di wilayah lereng Muria belum terpenuhi, seharusnya jangan disebut dengan air sisa,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Colo Joni Awang juga menyebut jika keuntungan usaha depo air, sepenuhnya masuk ke pengusaha. Ia juga telah mendapat surat dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tentang pembekuan usaha depo air yang tak berizin.

Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah menegaskan siap melakukan penertiban usaha yang masih nekat beroperasi. Terlebih sebanyak  24 usaha depo air yang tersebar di Desa Colo, Kajar, Dukuh Waringin, dan Piji tidak berizin.

Hanya, kewenangan penindakan berada di tangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBWS Pemali Juwana. “Akhir Agustus 2017 seharusnya usaha depo air ilegal sudah tutup. Jika dibutuhkan, Satpol PP siap menerjunkan tim untuk membantu penertiban. Namun memang ada koordinasi tertulis agar kami tidak disalahkan,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Fantastis, Anggota DPRD Kudus Bakal Bawa Pulang Gaji Rp 33,9 Juta per Bulan

Ketua DPRD Kudus Masan bersama wakil pimpinan dewan disaksikan Bupati Kudus H Musthofa saat menandatangi hasil rapat paripurna, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus akan mendapatkan gaji yang fantastis mulai September, bulan depan. Tak tanggung-tanggung, dengan kenaikan tersebut, gaji anggota dewan diperkirakan akan tembus di atas Rp 33,9 juta tiap bulannya.

Kenaikan tersebut diatur Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kudus, serta  mengacu pada menyesuaikan aturan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kudus Sudjadmiko Muhardi mengatakan, Paripurna DPRD Kudus yang mengatur tentang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kudus, sudah diparipurnakan awal Agustus lalu. Sehingga, mulai bulan depan, yakni September 2017 ini siap naik.

“Dalam PP  18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi kalau aturan berlaku  setelah ditetapkan perda. Jadi, jika perda ditetapkan Agustus, maka gaji anggota dewan akan naik setelahnya di September 2017,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurut dia, pemberian kenaikan gaji baru akan dicairkan setelah pembahasan perubahan. Sehingga, jika hingga September 2017 belum rampung, maka pemberiannya akan dirapel pada bulan berikutnya.

Mengenai prosesnya kini sedang berada di Pemkab Kudus dan masih dalam tahapan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup). Nantinya, Perbup tersebut yang menjadi dasar untuk kenaikan gaji para wakil rakyat.

Hanya saja, berdasarkan amanah PP Nomor 18 Tahun 2017 perhitungan gaji terbagi dalam beberapa kelompok. Untuk kelompok anggota dewan yang tidak menjabat sebesar Rp 33,94 jutaan, anggota menjabat sekretaris dan alat kelengkapan Rp 33,97 jutaan, anggota dewan menjabat wakil ketua dan ketua alat kelengkapan Rp Rp 34 jutaan, Wakil Ketua DPRD Kudus Rp 37 jutaan dan Ketua DPRD Kudus Rp 45 jutaan.

“Angka tersebut masih asumsi, jadi masih menunggu kemampuan daerah berapa. Serta menunggu Perbup tentang hal itu,” jelas dia.

Editor: Supriyadi

DPRD Kudus Minta Disdikpora Keluarkan Larangan Bawa Gadget bagi Siswa Sekolah

Ketua Komisi D DPRD Kudus Setia Budi Wibowo.(Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi D DPRD Kudus meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serius menyikapi dugaan kasus kekerasan yang menimpa AL (8) siswa salah satu sekolah dasar di Kabupaten Kudus, baru-baru ini.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan Disdikpora yaitu menjauhkan pengaruh ponsel pintar (gadget) dari anak, setidaknya di lingkungan sekolah. Ketua Komisi D DPRD Kudus Setia Budi Wibowo mengatakan, sudah banyak penelitian yang menyebutkan dampak negatif penggunaan gadget tanpa kontrol pada anak-anak.

“Komisi D meminta Disdikpora melarang anak sekolah dasar membawa ponsel pintar di sekolah. Sebab tak jarang akses internet pada ponsel pintar disalahgunakan anak untuk mengakses konten yang tidak sesuai dengan umurnya,” katanya.

Tanpa bimbingan orang tua, anak-anak bisa saja leluasa mengakses konten dewasa yang berisi adegan kekerasan maupun seksual. Bowo, panggilan Setia Budi Wibowo menambahkan, jika anak-anak terus terpapar tayangan seperti itu, dikhawatirkan mereka pun meniru dalam pergaulan nyata teman sekolahnya.

Terlebih anak-anak kerap masih sulit membedakan mana konten yang baik dan buruk bagi mereka. Wakil rakyat asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, guru maupun kepala sekolah juga diminta tak hanya memikirkan bagaimana meningkatkan kecerdasan akademik anak saja.

Pasalnya, tujuan utama pendidikan adalah membentuk karakter anak. “Pendidikan tidak boleh hanya fokus bagaimana membentuk anak agar pintar saja. Namun karakter dan kepribadian anak juga perlu ditumbuhkan,” katanya.

Kepala Disdikpora Joko Susilo mersepons positif usulan Komisi D tersebut. Pihaknya akan segera mengkoordinasikannya dengan guru maupun kepala sekolah di Kabupaten Kudus. “Anak-anak sekolah dasar memang sebaiknya tidak diberi kebebasan menggunakan ponsel pintar. Apalagi guru tak mungkin mengawasi seluruh murid-muridnya selama jam sekolah berlangsung,” katanya. (NAP)

 

Editor : Akrom Hazami

Ganggu Aliran Air, Komisi C DPRD Kudus Sidak Proyek Lampu PJU Desa Rahtawu

Sekretaris Komisi C Ahmad Fatkhul Azis.(Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi C DPRD Kudus menyayangkan pemasangan proyek lampu penerangan jalan umum di jalan menuju desa wisata Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Pasalnya, sejumlah fondasi lampu didirikan di selokan air di pinggir jalan.

Sekretaris Komisi C Ahmad Fatkhul Azis mengatakan, pemasangan fondasi tiang lampu di selokan tentunya bisa mengganggu aliran air. Jika aliran air tertutup beton fondasi lampu, lanjut Azis, maka air hujan bisa meluber ke jalan.

“Imbasnya jalan bisa cepat rusak dan mengganggu pengendara yang melintas,” katanya saat menggelar sidak pemasangan lampu PJU di Desa Rahtawu, Selasa (1/7/2017).

Atas temuan itu, Komisi C meminta dinas terkait segera memerintahkan pelaksana proyek untuk mencari alternatif tempat lain. Selain dipasang di selokan air, Komisi C juga meminta tiang lampu tidak dipasang terlalu mepet di badan jalan.

Pasalnya jika nanti ada proyek pelebaran jalan, maka keberadaan lampu bisa mengganggu dan harus dipindah terlebih dahulu. “Yang terpenting setelah proyek rampung, pemeliharaan lampu harus diperhatikan. Jangan sampai ada lampu PJU yang padam atau rusak tidak segera diperbaiki,” katanya.

Proyek pemasangan lampu PJU menuju Desa Rahtawu menelan anggaran mencapai Rp 500 juta. Jalur yang selama ini gelap gulita pada malam hari tersebut akan dipasangi sebanyak 34 titik lampu PJU.

Selain menggelar sidak ke Rahtawu, Komisi C kemarin juga meninjau proyek Terminal Wisata Bakalan Krapyak dan pembangunan talut di Kelurahan Wergu Kulon, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Kedua proyek tersebut, lanjut Azis, sejauh ini cukup bagus.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus Rasiyono mengatakan, segera menindaklanjuti temuan Komisi C tersebut. Proyek itu ditargetkan rampung akhir Agustus tersebut. (NAP)

 

Editor : Akrom Hazami