Soal Potongan Gaji PNS 15 %, Dewan Minta Pemerintah Jangan Gegabah

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah berencana memotong gaji PNS sebesar 15 persen per bulan untuk dana pensiun. Rencana ini meningkat tajam dari sebelumnya 4,75 persen dari gaji yang diterima PNS. Alhasil rencana ini menimbulkan gejolak.

Bahkalangan kalangan DPRD Jateng meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tak gegabah dalam menerapkan kebijakan ini.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro menyebut, kebijakan tersebut harus melalui kebijakan mendalam, dan tak boleh diterapkan secara terburu-buru.

Menurut dia, rencana itu harus disosialisaikan lebih jauh, sebelum dilakukan pembahasan secara mendalam.

“Bukan berarti kami tak menyambut baik. Boleh-boleh saja ide itu, tapi asal harus melalui pengkajian mendalam. Jangan buru-buru dan tentunya perlu mendengar aspirasi dari ASN,” katanya.

Perlu diketahui, usulan pemangkasan gaji PNS dilontarkan Menpan RB Asman Abnur. Asman menilai, data paparan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS Kemenpan RB, belanja pensiun APBN 2016 mencapai Rp 103,26 triliun.

Tahun ini belanja pensiun membengkak jadi Rp 107,98 triliun. Jika dilaksanakan terus-menerus, pada 2074 belanja pensiun APBN mencapai Rp 248,56 triliun.

Namun, bagi Sriyanto, pemangkasan gaji PNS sebesar 15 persen, terlampau besar. Pasalnya, selama ini sudah ada pengurangan untuk tunjangan kesehatan dan kematian yang ditotal nantinya menjadi bisa lebih dari 20 persen.

“Ide arah untuk kesejahteraan setelah pensiun itu perlu dipikirkan, tapi jangan gegabah. Ditanya juga para ASN tingkat bawah yang anaknya tiga, masih sekolah semua. Jadi masalah tidak? Kalau eselon-eselon mungkin tidak akan kerasa,” terangnya.

Ia berharap bila usulan Menpan disetujui, pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, “Jangan seperti Orba dulu itu Taperum. Dipotong untuk dana perumahan, tapi kan juntrungannya tidak jelas,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pemerintah Didesak Tuntaskan Program Penanganan Banjir di Jateng

MuriaNewsCom, Semarang – Bencana banjir seolah menjadi momok tahunan yang melanda berbagai wilayah di Jawa Tengah. Terlebih hampir semua daerah di Jateng punya kerawanan terhadap banjir.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso mendesak pemerintah pusat untuk serius menuntaskan program penanganan banjir di Jawa Tengah.

Menurut dia, setidaknya ada 12 titik rawan banjir di Jateng yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebanyak 12 titik tersebut, kata Hadi, adalah sistem Sungai Cisanggarung Kabupaten Brebes, sistem Sungai Babakan Brebes.

“Kemudian sistem Sungai Pemali, khususnya lanjutan penanganan longsoran tebing Desa Tengki Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, kemudian tanggul laut terintegrasi jalan tol Semarang-Demak dan Kota Semarang dan Kabupaten Demak sebagai finalisasi penanganan banjir rob Kota Semarang,” katanya.

Titik selanjutnya adalah sistem Sungai Plumbon dan Bringin Kota Semarang, sistem Sungai Jragung Tuntang Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan, sistem Sungai Serang Lusi Juwana (Seluna) di Grobogan, Kudus, Pati, Jepara dan Demak.

Kemudian juga sistem Sungai Bengawan Solo, khususnya sub sistem Dengkeng Kabupaten Klaten, sistem Sungai Serayu termasuk sub sistem Pelus Banyumas, sistem sungai Citandui termasuk sub sistem sungai yang masuk Segara Anakan Kabupaten Cilacap.

“Selanjutnya juga revitalisasi Rawa Pening dan Segara Anakan, sebagai bagian dari penanganan banjir serta sistem Sungai Dolog Penggaron khususnya lanjutan dari Jembatan Majapahit ke bendungan Pucanggading dan sub sistem Dombo, Sayung  Kota Semarang dan Kabupaten Demak,” ujarnya.

Hadi mengatakan, terjadinya bencana alam banjir besar di berbagai titik di Jateng salah satunya penanganan banjir melalui titik sungai belum tuntas.

“Kami mendesak pemerintah serius menangani ini, karena ada banyak problem SDA kewenangan pusat yang ada di Provinsi,”pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

DPRD Sumringah Lihat Pendapatan Pemprov Capai Rp 23,6 Triliun

MuriaNewsCom, Semarang – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Rukma Setiabudi mengapresiasi pencapaian pedapatan asli daerah 2017 melampaui target. Pendapatan yang diraih selama 2017 mencapai Rp 23,6 triliun.

“Realisasi pendapatan sampai akhir 2017 mencapai Rp23,638 triliun atau 100,30 persen atau melebihi dari target yang telah ditentukan,” katanya dilansir Antarajateng.com, Jumat (2/3/2018).

Rukma berharap penyusunan rencana anggaran pendapatan APBD Perubahan 2018 dan APBD Murni 2019 dapat menampilkan data perencanaan yang “reliable” dengan argumentasi yang terukur dan rasional.

Menurut dia, angka perencanaan pendapatan merupakan kombinasi dialogis antara eksekutif dan legislatif, dimana capaian pendapatan akan menjadi tantangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono memerinci realisasi pendapatan 2017 itu terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 12,528 triliun, dana perimbangan Rp 11,067 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 87,136 miliar.

Realisasi pendapatan yang melampaui target pada tahun kemarin, kata dia, tidak boleh membuat jajarannya berpuas diri karena pada 2018 kembali ada target yang mesti dicapai dengan angka yang lebih tinggi.

“Kita telah menetapkan untuk 2018, murni pendapatan daerah ditargetkan naik menjadi sebesar Rp24,413 triliun atau naik sebesar 4,03 persen dari target 2017,” ujarnya.

Oleh karena itu, jajaran Pemprov Jateng harus terus bekerja keras dan terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan-terobosan untuk mencapat target tersebut. Sekda menyebutkan, PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah harus terus ditingkatkan.

Untuk meningkatkan PAD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti pajak daerah, khususnya dari komponen pajak kendaraan bermotor yang tunggakan pajaknya setiap tahun tidak sedikit.

“Buatlah terobosan dan inovasi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Misalnya dengan memperbanyak gerai pembayaran dan menggencarkan sosialiasi aplikasi `Sakpole`,” kata mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ini.

Editor : Ali Muntoha

Dewan Nilai Pemprov Jateng Tidak Siap Gelar UNBK

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai gagal dalam penyelenggaraan  persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang rencana akan digelar pada Senin (2/4/2018) mendatang.

Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan simulasi UNBK yang kacau pada 19-22 Februari 2018. Anggota Komisi E DPRD Jateng Jamaluddin menyebut, hal ini juga mencerminkan ketidaksiapan Pemprov  menyambut UNBK tahun ini.

Ia mengatakan bahwa indikasi ketidaksiapan pemprov melalui Dinas Pendidikan terlihat dari penyelenggaraan uji coba UNBK yang kurang terlaksana dengan baik.

“Dinas tidak siap. Contohnya penyelanggaraan simulasi UNBK kemarin, banyak sekali permasalahan yang muncul, yang saya temui, pada pelaksanan simulasi UNBK Provinsi Jateng kemarin,” katanya dalam siaran pers yang diterima MuriaNewsCom, Sabtu (24/2/2018).

Ia mencontohkan beberapa permasalahan yang ditemui di antaranya soal-soal yang tidak genap, kurang tanda baca, gambar yang tidak muncul, maupun pilihan ganda yang tidak genap.

Disisi lain, Jamal menilai Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Dinas Pendidikan Provinsi Jateng tidak responsif terhadap masalah tersebut.

“BP2MK kurang responsif. Harusnya trouble yang muncul pada hari kedua, tidak berlarut sampai hari terakhir simulasi. Bagaimana saat ujian sesungguhya nanti kalau simulasinya saja seperti ini,”ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan Ujian Nasional (UN) tahun depan akan berlangsung pada April 2018. Adapun tingkat pendidikan yang bakal melaksanakan UN terlebih dahulu ialah sekolah menengah kejuruan (SMK).

SMK akan melaksanakan UN pada 2-5 April 2018 dan UN susulannya digelar pada 17-18 April 2018. Sementara untuk ujian sekolah, diberikan periode untuk USBN mulai dari pekan ketiga Maret 2018 sampai dengan pekan keempat April 2018.

Selanjutnya untuk UN SMA/MA akan diselenggarakan pada 9-12 April 2018 dan susulannya juga dilaksanakan pada 17-18 April 2018. Periode untuk USBN sendiri sama dengan yang SMK, yakni mulai dari pekan ketiga Maret 2018 sampai dengan pekan keempat April 2018.

Untuk UN SMP/MTs rencananya digelar pada 23-26 April 2018. Sedangkan untuk susulannya akan dilakukan pada 8-9 Mei 2018, dan pihak sekolah diberi waktu untuk menyelenggarakan USBN mulai pekan kedua April 2018 hingga pekan ketiga Mei 2018.

UN Paket C sedianya akan dilangsungkan pada 27-30 April 2018, sementara UN Paket B direncanakan bakal   digelar pada 4-7 April 2018. Untuk susulan UN kedua paket itu akan dilakukan pada 11-14 Mei 2018.

Editor : Ali Muntoha

Februari Puncak Bencana di Jateng, Masyarakat Diimbau Semakin Waspada

MuriaNewsCom, Semarang – Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso berharap masyarakat di Jateng senantiasa waspada terhadap kemungkinan bencana alam yang terjadi. Hal ini terkait adanya bencana longsor di Kecamatan Salem, Brebes, dan Purbalingga yang memakan korban jiwa.

“Saya turut berduka cita atas peristiwa longsor di Desa Pasir Panjang, Salem Brebes, dan kami imbau masyarakat Jateng diharapkan selalu waspada dan bekerja sama. Sebab Februari ini adalah puncak bencana dan Jateng adalah daerah rawan bencana, utamanya banjir dan tanah longsor,”katanya dalam keterangannya, Jumat (23/2/2018) di Kota Semarang.

Hadi juga mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati lokasi bencana, utamanya longsor, karenanya adanya kemungkinan longsor susulan. ”Apalagi jika terjadi hujan, material longsor yang labil akan mudah terjadi longsor susulan,”ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera ini.

Lebih lanjut, Hadi menyebut setidaknya ada 19 kejadian bencana alam yang terjadi di Jateng hingga Kamis (22/2/2018). Dengan rincian 9 peristiwa tanah longsor, enam kejadian puting beliung dan empat kejadian banjir.

“Bencana tersebut menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Setidaknya ada 44 rumah dan satu sekolah rusak, dua tanggul jebol dan ratusan hektar lahan terendam,”kata Hadi.

Sebagai informasi, bencana alam tanah longsor yang terjadi pada Kamis (22/2/2018) di Kecamatan Salem, Brebes menyebabkan lima orang meninggal dalam bencana longsor yang terjadi di kawasan tersebut.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut korban lima meninggal adalah Karsini, Sapto, Wati, Radam, dan Kiswan.

Selain korban meninggal, bencana alam ini juga mengakibatkan 15 orang hilang dan 14 orang terluka. Hingga kini, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban longsor.

Saat ini, pencarian korban longsor dilakukan oleh Tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, PMI, Tagana, relawan, dan masyarakat.

Baca juga : 

BPBD Kabupaten Brebes sedang mengajukan penetapan status tanggap darurat bencana longsor kepada bupati Brebes. Rencana masa tanggap darurat selama 14 hari mulai diberlakukan dari 22 Februari 2018 hingga 7 Maret 2018. Status tanggap darurat diperlukan untuk kemudahan akses penanganan darurat longsor.

Dijelaskan, lokasi longsor di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem, termasuk kategori zona rawan sedang hingga tinggi longsor. Mahkota longsor dari perbukitan di hutan produksi Perhutani BKPB Salem Petak 26 PlRPH Babakan longsor kemudian menimbun sawah di bagian bawah.

Sebelumnya, peristiwa bencana alam banjir dan tanah longsor juga terjadi di sejumlah titik, seperti di Brebes dan Kota Tegal.

Editor : Ali Muntoha

DPRD Jateng : PRPP Harus Bisa Ambil Keuntungan dari Bandara Baru

MuriaNewsCom, Semarang – Kalangan DPRD Jawa Tengah mendesak PRPP dan Grand Maerokoco, di kawasan Puri Anjasmoro bisa mengambil keuntungan dari operasional Bandara A Yani Semarang. Apalagi bandara yang dibangun dengan konsep baru dan modern ini dalam waktu dekat sudah bisa dioperasikan.

Pasalnya, akses menuju bandara ini nantinya akan melewati kompleks PRPP dan Grans Maerokoco. Saat ini pembangunan bandara dengan konsep modern tersebut sudah mencapai sekitar 60 persen. Akses jalan dari dan ke bandara saat ini sudah selesai dibangun.

Strategisnya kawasan PRPP dan Grand Maerokoco itu, harus bisa ditangkap oleh pengelola kedua kawasan wisata Eco Tourism tersebut agar bisa berkembang dengan lebih baik.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Rukma Setyabudi dalam Focus Group Discussion (FGD) Tentang Optimalisasi kawasan PRPP dan Grand Maerokoco yang dilaksanakan di Anjungan Kabupaten Brebes Grand Maerokoco, Senin (19/2/2018).

“Akses masuk dan keluar Bandara nanti melalui depan PRPP ini, saya minta Bu Titah (Dirut PRPP) bisa memanfaatkan kondisi ini,” katanya.

Menurut Rukma, jumlah pengguna jasa transportasi udara di Bandara A Yani saat ini berjumlah empat juta lebih dalam satu bulan. Padahal kondisi bandara yang ada saat ini serba minim, sehingga bisa dipastikan setelah bandara baru mulai dioperasikan, jumlah penumpangnya akan bertambah banyak.

“Kondisi ini sangat menguntungkan untuk mendongkrak jumlah pengunjung di PRPP dan Grand Maerokoco,” ujarnya.

Senada dengan Rukma, Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Asfirla Harisanto mengatakan, impack dari akses jalan menuju dan keluar dari Bandara A Yani sangat besar. Semua itu bisa optimal jika PRPP dan Grand Maerokoco dikelola secara profesional.

“Salah satu fungsi PRPP adalah sebagai tempat pendidikan bagi pelajar mulai dari usia dini. Fungsi itu harus dikedepankan selain berfungsi sebagai ecotourism,” jelasnya.

Baca juga : 

Menurut Bogi sapaan akrab Asfirla, Kawasan Grand Maerokoco yang berisi anjungan dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah, memiliki nilai edukasi yang sangat bagus bagi generasi muda. Oleh karena itu kebersihannya, isinya, dan kondisi bangunannya harus dipelihara dan dikelola dengan baik.

“Sebagai Jateng mini, Grand Maerokoco jangan dibiarkan kumuh dan dipenuhi dengan orang orang yang tidak jelas seperti “rembol” (kere gerombol=orang jalanan miskin bergerombol) yang menjadikan orang malas datang ke Maerokoco,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, PRPP dan Grand Maerokoco adalah wajah pariwisata Jawa Tengah. Hal ini terjadi mengingat kawasan ini berada di pintu masuk Jateng dan hanya berjarak ratusan meter saja dari bandara.

“Perlu sinergitas yang baik antara PRPP dengan Bandara A Yani, kelola dengan profesional dan terapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kalau itu diterapkan dengan baik saya yakin kawasan ini bisa menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah,” jelasnya.

Sementara itu, General Manajer Angkasa Pura 1, Maryanto mengatakan, saat ini Bandara Ahmad Yani memiliki jumlah penumpang sebanyak 4,4 juta orang pertahun. Dengan selesainya pembangunan nantinya, bandara mampu menampung 6 sampai 7 juta penumpang.

“Potensi bisnis dari adanya Bandara A Yani yang baru sangat besar, ini harus ditangkap untuk perkembangan bisnis dan pariwisata di Jawa Tengah,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Sungai Pemali Jadi Penyebab Banjir, Pemprov Diminta Lakukan Ini

MuriaNewsCom, Semarang – Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso meminta Pemerintah Provinsi segera menyelesaikan perencanaan penanganan sungai secara menyeluruh. Pasalnya, dua sungai yang menjadi kewenangan pemprov menjadi penyebab banjir.

“Pemprov Jateng memiliki dua sungai yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu Sungai Pemali dan Sungai Bodri Kuto. Saat ini dua sungai ini menjadi penyebab banjir, pemprov harus segera menyelesaikan perencanaan penanganan sungai secara menyeluruh,” katanya Senin (19/2/2018).

Lebih lanjut, Hadi mengatakan bahwa khusus untuk Sungai Pemali, ada 40 titik rawan tanggul jebol. Sehingga untuk jangka pendek, dia mengharapkan pemerintah harus melakukan dua hal penguatan tanggul dengan melakukan penguatan di belakang tanggul.

“Kemudian, yang kedua melakukan penguatan dinding sungai dengan pembangunan skrep maupun pemasangan bronjong. Jangka panjang normalisasi serta pelurusan alur sungai,” katanya.

Hadi berharap kejadian banjir yang diakibatkan karena tanggul Sungai Pemali jebol tidak terulang lagi. “Jangan sampai hanya dua sungai kewenangan provinsi namun jadi titik langganan banjir,”ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Sungai Pemali di Kabupaten Brebes, meluap Senin (12/2/2018). Akibatnya, sejumlah desa di sepanjang daerah aliran‎ sungai (DAS) Sungai Pemali ini terendam banjir.

Banjir antara lain merendam Desa Terlangu, Pemaron, Lengkong, dan Kedungtukang Kecamatan Brebes. Selain menggenangi permukiman warga di desa-desa tersebut, air luapan sungai juga menggenangi akses jalan utama yang menghubungkan Jatibarang dan Brebes.

Editor : Ali Muntoha

Tolak Impor Beras, Ini Solusi yang Ditawarkan DPRD Jateng

MuriaNewsCom, Semarang – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah kembali secara tegas menyatakan menolak impor beras yang akan dilakukan pemeirntah pada akhir Januari hingga awal Februari 2018.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono menyebut kebijakan tersebut sangat merugikan petani dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional.

“Apalagi bagi Jateng yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Saat ini di beberapa daerah sudah dan akan melakukan panen raya, pemerintah pada sisi lain belum mampu membuat kebijakan yang baik dalam mendukung keberlangsungan hidup petani,”katanya Selasa (30/1/2018).

Riyono mengungkapkan bahwa impor beras secara tidak langsung menyudutkan posisi petani di tengah gencarnya program pemerintah untuk mampu meraih kembali swasembada pangan yang pernah disandang Indonesia pada tahun 1984.

“Impor beras membawa konsekwensi terhadap turunnya harga gabah di tingkat petani, disinsentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas padi, mengurangi cadangan devisa dan ketergantungan terhadap pangan luar negeri,” ujarnya.

Agar impor beras tak berulang di masa yang akan datang, Riyono menyarankan pemerintah pusat untuk menghindari impor beras secara berkelanjutan. Yakni dengan meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara nasional. Upaya tersebut, menurutnya dapat ditempuh dengan melakukan promosi pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis usaha tani padi.

Ia mengungkapkan, berbagai program promosi dapat dilakukan secara berkelanjutan menyangkut pengembangan infrastruktur mendukung usaha tani padi, dan meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi dan sumber permodalan.

“Selain itu meningkatkan mutu intensifikasi usaha tani padi dengan menggunakan teknologi maju. Serta meningkatkan akses petani terhadap sarana pengolahan pasca-panen dan pemasaran,” paparnya.

Untuk itu, Riyono mengatakan bahwa adanya kebijakan yang implementasinya khususnya mengenai pembelian gabah oleh pemerintah apakah melalui Bulog atau perusahaan umum daerah dengan harga yang sangat layak bagi petani.

“Upaya itu untuk menggairahkan petani berusaha secara intensif dan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani. Pada sisi lain pemerintah wajib menjaga harga beras sehingga tidak merugikan konsumen termasuk petani itu sendiri,”tandasnya.

Anggota Komisi B DPRD Jateng lain, Ikhsan Mustofa menyebut salah satu akibat impor beras adalah turunnya harga gabah. Padahal Jateng akan panen raya padi dengan luas mencapai sekitar 300 ribu hektare dengan produksi sekitar 6 ton per hektare.

“Dengan kondisi ini pasokan panen nantinya mencapai 900 ribu ton, namun harga Gabah Kering Panen (GKP) di petani turun sekitar Rp 800 per kg,” ujarnya.

Dia mencontohkan di Kabupaten Kudus, panen raya padi dominan varietas ciherang dan IR64 dengan produktivitas 7 sampai 8 ton per hektare. Panen Januari seluas  1.730 hektare setara 6.228 ton beras, Februari  7.163 hektare setara 25.780 ton beras dan Maret  2.293 hektare setara 8.251 ton beras.

“Bila dibandingkan dengan konsumsi penduduk ‎841.499 jiwa dibutuhkan 6.513 ton beras perbulan, sehingga Februari surplus 19.267 ton beras dan Maret surplus 1738 ton.  Ini bukan ilusi panen, harga gabah mulai turun,”jelasnya.

Di tingkat Jateng, Ikhsan juga menyatakan bahwa panen padi Provinsi Jawa Tengah Januari 2018 seluas 109 ribu hektare, Februari 2018 seluas 329 ribu hektar dan Maret seluas 293,6 ribu hektare. Produksi Januari adalah 613 ribu ton GKG setara 370 ribu ton beras, Februari 1.92 juta ton GKJG setara beras 1,16 juta ton beras dan Maret 1,73 juta ton GKG setara 1,05 juta ton beras.

Konsumsi beras penduduk JawaTengah 34,49 juta jiwa adalah 267 ribu ton beras perbulan.  Sehingga sebenarnya tidak perlu ada impor beras mengingat konsumsi penduduk Jateng mengalami surplus beras.

“Jadi bulan Januari terjadi surplus beras 102 ribu ton, Februari surplus 891 ribu ton dan Maret surplus 778 ribu  ton beras, namun harga Gabah mulai turun sebelum nya pernah  Rp 6.000 dan kini sekitar Rp 5.300 perkg, di Kudus ini surplus beras, Jawa Tengah juga surplus dan harga mulai turun Rp 700,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pembebasan Lahan Tol Batang-Semarang Masih Bermasalah, Ini Solusi dari DPRD

MuriaNewsCom, Semarang – Proses pembebasan lahan untuk proyek tol Semarang-Batang, hingga kini masih bermasalah. Jika dibiarkan berlarut, dikhawatirkan proyek ini tak akan bisa rampung sesuai target.

Padahal targetnya, Mei 2018 mendatang, proyek pembetonan sudah rampung. Sehingga jalan tol ini sudah harus bisa digunakan untuk mudik Lebaran 20118 mendatang.

Saat ini proses pembebasan lahan yang masih terkendala berada di seksi IV dan V tol Semarang-Batang.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso lahan yang belum dibebaskan di seksi ini rata-rata adalah tanah wakaf berupa masjid, mushala, sekolah dan tanah permakaman.

Ia meminta agar pemerintah agar lebih akomodatif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi selain kendala pembebasan lahan, kendala yang dihadapi adalah permintaan jumlah perlintasan jalan tol yang diminta warga meningkat.

“Untuk tanah wakaf masih dalam pengurusan di Kementerian Agama. Kendala lainnya, permintaan warga meningkat untuk perlintasan penyebrangan jalan tol baik dalam bentuk underpass ataupun overpass,” katanya, Selasa (23/1/2018).

Hadi mengusulkan terkait persoalan tersebut bisa diselesaikandengan penggantian bangunan. “Jika tanah kas desa bisa disewa untuk konstruksi, sedangkan untuk tanah wakaf bisa dilakukan penggantian bangunan,”katanya dalam keterangannya Rabu (23/1/2018) di Kota Semarang.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan terkait penyeberangan, perlu adanya konsisten terhadap DED (design engineering detil) yang telah disepakati. Meski demikian, ia menyarankan jika memungkinkan tetap harus akomodatif edengan masukan masyarakat.

Hadi menyebut bahwa saat ini pada seksi IV, dari 1.945 bidang tanah (141,842 hektare) yang dibebaskan baru 1.600 bidang (126,67 hektare) atau sebesar 89,3% dari total lahan. Sementara, di seksi 5 dari 2.698 bidang tanah (146,56 hektare), baru sebesar 89,96% atau 2.630 bidang tanah (131,85 hektare) yang sudah dibebaskan.

Editor : Ali Muntoha

Jelang Panen Raya Pemerintah Impor Beras, Begini Sikap DPRD Jateng

MuriaNewsCom, Semarang – Rencana pemerintah yang akan mengimpor beras terus mendapat tentangan dari berbagai pihak. Terlebih rencana beras impor itu akan didatangkan menjelang panen raya padi.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono menyebut, beberapa daerah di Jatang akan mulai penan raya padi mulai akhir Januari dan Februari 2018. Menurut dia, rencana impor di kala petani hendak panen raya akan berdampak buruk pada harga beras lokal.

“Impor beras tersebut akan merugikan petani lokal,  yang berimbas pada jatuhnya harga beras lokal. Itu sama saja dengan membuat petani menjadi miskin dan makin menangis,” katanya dalam keteranganya, Rabu (17/1/2018) di Kota Semarang.

Dikatakan Riyono, rencana  impor beras  500 ton oleh pemerintah akan berdampak luas. Khususnya di Jateng yang telah dicanangkan sebagai lumbung pangan nasional dengan program peningkatan produksi dan pemasaran beras unggulan.

Disisi lain, kata Riyono, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan) hingga saat ini mengklaim Indonesia mengalami surplus beras sebesar 329.000 ton pada Januari 2018. Data BPS juga menunjukkan sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi beras hanya sekitar 2,5 juta ton.

“Kami meminta agar pemerintah tidak melakukan impor beras karena akan merusak harga beras lokal serta harga gabah petani menurun menurun,” ujarnya.

Jika mau melakukan impor beras, imbuh Riyono, dia meminta pemerintah membuat perencanaan yang matang dengan menggunakan sumber data yang baik dan valid.

“Semangatnya untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga rencana impor tidak akan merugikan dan membuat petani semakin sengsara,”pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Dua Embung Ini Diyakini Bikin Warga Wonogiri Tak Bakal Sulit Cari Air saat Kemarau

MuriaNewsCom, Semarang – Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah Hadi Santoso menceritakan dua embung yang kini diaktifkan kembali sebagai cadangan air bersih yang terletak di Desa Gudangharjo, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri.

Dua embung tersebut adalah Embung Gudangharjo dan Embung Pego yang bisa menjadi cadangan air bersih warga saat musim kemarau tiba.

“Saat kunjungan kerja ke Wonogiri, daerah di Kecamatan Paranggupito termasuk salah satu daerah yang rawan kekeringan saat musim kemarau datang. Dengan diaktifkannya kembali dua embung tersebut, nantinya saat kemarau masyarakat akan berbondong bondong ke embung,” katanya.

Saat ini, pembangunan dua embung yang menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng sebesar Rp 5,276 miliar tersebut sudah jadi. Dia berharap pemerintah diharapkan untuk menyediakan akses terbaik untuk masyarakat mengingat cara pengambilan air hanya dengan cara menimba.

“Embung sudah jadi, ini sangat membantu sebagai cadangan air bersih. Tetapi saat kemarau nanti Embung ini nanti bisa seperti pasar ramainya, warga akan mengantri di sini, ruang aksesnya harus diperluas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa embung tersebut sudah ada sebelumnya, kemudian dilakukan perbaikan dan pembangunan kembali. Pemanfaatan dua embung yang berada di Desa Gedungharjo tersebut hanya untuk cadangan air bersih saja.

“Pemanfaatan Embung Gudangharjo dan Embung Pego ini hanya untuk cadangan air bersih. Bukan untuk pertanian. Karena sumber air di daerah ini hanya tadah hujan, jadi kita fokuskan di embung ini penampungannya,” terangnya.

Secara konstruksi, Hadi menyebut bahwa Embung Gudangharjo dan Embung Pego yang baru selesai pengerjaannya pada Desember 2017 memiliki fungsi sama.

Hanya bentuk yang berbeda dan dasaran Embung Gudangharjo yang tidak menggunakan geomembran. Kedua embung selesai dalam 180 hari pengerjaan dan menelan biaya untuk embung Gudangharjo Rp 3,737 miliar, sedangkan embung Pego Rp 1,538 miliar.

“Karena baru selesai akhir tahun ini, yang itu sudah masuk musim hujan, jadi belum dipakai. Musim kemarau depan kita akan lihat bagaimana optimalisasi dua embung di Gudangharjo untuk membantu masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Banyak Perusahaan Tak Ajukan Penangguhan, Tapi Tak Mau Bayar Gaji Sesuai UMK

 

MuriaNewsCom, Semarang – Upah minimum kabupaten/kota (UMK) Jateng 2018 sudah resmi berlaku sejak 1 Januari 2018. Tak ada satupun perusahaan di provinsi ini yang mengajukan penangguhan upah, sehingga dianggap seluruh perusahaan mampu membayar gaji sesuai ketentuan.

Namun dari hasil pantauan yang dilakukan Komisi E DPRD Jateng, masih banyak perusahaan yang tak mengajukan penangguhan, namun tetap tak membayar gaji karyawan sesuai ketentuan.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Karsono mencontohkan di Kabupaten Kendal ada sejumlah perusahaan yang tak menjalankan aturan tentang UMK ini.

“Hasil pemantauan di Kendal dari 532 peusahaan tidak ada yang mengajukan keberatan atau penangguhan. Artinya semuanya siap melaksanakan UMK Kendal sebesar Rp 1,9 juta. Tapi masalahnya, masih ada perusahaan ygan tidak membayar karyawanya sesuai dengan UMK,” katanya, Kamis (11/1/2018).

Kondisi tersebut, kata Karsono juga sama dengan kondisi perusahaan di Kabupaten Pati. Dari laporan Dinas Tenaga Kerja Pati, baru ada beberapa perusahaan yang menerapkan struktur skala upah.

“Padahal pelaksanaan struktur skala upah yang menjadi amanat PP 78 tentang Pengupahan harus dilaksankan per Oktober 2017,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, pihaknya mendesak dinas terkait terus memantau penerapan UMK di perusahaan-perusahaan. Karena menurutnya, bisa saja perusahaan tidak mengajukan penangguhan, tetapi tidak menerapkan UMK.

“Bila perlu perusahaan yang tidak melaksanakan UMK di BAP. Karena struktur skala upah yang merupakan hak bagi para buruh harus secepatnya diterapkan dengan jelas,” terangnya.

Selain itu, kata Karsono, Dinas terkait juga bisa memfasilitasi perusahaan-perusahaan melalui kegiatan bintek bagaimana cara menghitung struktur skala upah. Serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Sebagai informasi, struktur dan skala upah adalah nominal upah dari yang terkecil sampai dengan terbesar untuk setiap golongan jabatan.

“Pemerintah membuat peraturan tentang struktur dan skala upah dengan tujuan agar dapat menciptakan upah yang berkeadilan. Dengan demikian, kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi dapat dikurangi, serta menjamin kepastian upah yang didapatkan oleh setiap pekerja,”pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Perda RTRW Jateng Mendesak Direvisi

MuriaNewsCom, Semarang – Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jawa Tengah dinilai sudah hampir kedaluarsa, sehingga perlu untuk dilakukan revisi. Kalangan DPRD Jateng juga mendorong agar perda ini segera diperbarui.

Apalagi berdasarkan data Walhi Jateng, kondisi lingkungan di Pulau Jawa saat ini makin terancam karena adanya politik kebijakan pemerintah yang mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tahun 2014, indeks udara Jateng sebesar 82.54, sedangkan indeks kualitas air sebesar 51.03 dan indeks tutupan hutan di Jateng sebesar 51.33.

“Sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat Jateng. Sekiranya perlu, secepatnya revisi perda Jateng mengenai RTRW,”kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso, Rabu (10/1/2018).

Lebih lanjut, Hadi mengatakan bahwa perbaikan perda Jateng mengenai RTRW tidak hanya akan berdampak pada perbaikan lingkungan semata. Namun juga kembali menata kehidupan sosial masyarakat.

Dia mengatakan, status perda RTRW Jateng yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 2016 lalu, bahwa perda RTRW Jateng sudah memasuki waktu perbaikan.

“Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 masih berada pada kategori Kurang, yaitu 60,63. Sedangkan untuk rata rata IKLH nasional sebesar 63,42,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Hadi meminta dalam penyusunan dan pembahasan perda RTRW pemerintah perlu melibatkan beberapa pihak yang berkaitan. Seperti lembaga swadaya masyarakat, Komunitas peduli lingkungan, Kaukus Lingkungan Hidup dan lainnya.

“Dengan adanya pelibatan seluruh elemen yang peduli lingkungan, Kita mengharapkan nantinya akan ada keselarasan hidup antara lingkungan hidup dengan kebutuhan masyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya,”jelasnya.

Menurut Hadi, dengan adanya perbaikan perda RTRW akan menjaga pembangunan, mengingat Jateng saat ini tengah menjadi salah satu daerah yang menarik bagi investor untuk mengembangkan industrinya.

“Beberapa waktu yang lalu kami mengusulkan untuk adanya penyusunan dokumen kajian kelayakan lingkungan hidup strategis. Ini untuk menjaga pembangunan. Apalagi sekarang kita tahu perda RTRW Jateng sudah 7 tahun. Perlu Kajian, perlu perbaikan tentunya,” pungkas legislator PKS Jateng itu.

Editor : Ali Muntoha

Wisata Bahari di Ujung Timur Jateng Susah Berkembang, Ini Alasanya

Kondisi pencemaran di pantai yang menjadi penyebab kurang maksimalnya pengelolaan wisata bahari di Rembang. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Kabupaten Rembang sebagai wilayah paling ujung timur Jawa Tengah mempunyai potensi wisata bahari yang sangat besar. Hanya saja, pengembangan wisata di wilayah ini terkesan sulit berkembang.

Penyebabnya, beberapa destinasi wisata bahari di Rembang kondisinya sangat parah, karena terkena polusi dari pabrik pengolah ikan yang ada di sekitar pantai.

Kondisi tersebut dikeluhkan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Yudhi Sancoyo usai melakukan kunjungan kerja ke Desa Wisata Wates, beberapa waktu yang lalu.

“Pantai Wates itu sangat indah, sayang terkendala pencemaran yang sudah sangat parah,” ungkapnya di Gedung Berlian, Jumat (24/11/2017).

Yudhi menjelaskan, pantai tersebut memiliki pasir putih yang kalau dikembangkan sebagai destinasi wisata, tidak kalah dengan pantai pantai lain di pesisir timur Jawa Tengah.

“Di seberang pantai tersebut, terdapat Pulau Gedhe yang juga memiliki pesona luar biasa. Namun untuk menuju pulau tersebut, masyarakat harus berjalan ke tengah pantai yang tertimbun lumpur dan ceceran polutan,” katanya.

Menurut Yudhi, baik pantai maupun Pulau Gedhe layak dikembangkan. Namun pihak-pihak terkait terutama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Rembang harus mengatasi pencemaran tersebut.

“Perusahaan yang menyebabkan pencemaran tersebut harus bertanggung jawab. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat besar, untuk memberi sanksi perusahaan tersebut,” ujarnya.

Kalau pencemaran di Pantai Wates tersebut bisa diatasi, di kawasan pesisir timur yang membentang di Kabupaten Rembang akan menjadi tujuan wisata yang bisa diunggulkan.

Editor : Ali Muntoha

Alumni BEM Undip Kecam Penangkapan Mahasiswa Saat Demo di Istana Negara

Hadi Santoso, Mantan Ketua BEM Undip tahun 2001. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Aksi represif yang dilakukan aparat keamanan terhadap sejumlah mahasiswa saat menggelar aksi unjukrasa di depan Istana Negara, Jumat (20/10/2017) lalu dikecam alum BEM Undip Semarang. Terlebih sejumlah mahasiswa ditahan dalam aksi tersebut.

Hadi Santoso, mantan Ketua BEM Undip tahun 2001 mendesak, Polda Metro Jaya segera membebaskan mahasiswa yang ditahan.

“Kami mendesak Polri, dalam hal Ini Polda Metrojaya untuk membebaskan mahasiswa yang ditahan sejak 20 Oktober, supaya mendapat perlakukan yang sama di mata hukum (equality before the law), dan tidak diperlakukan sebagai pembuat kerusuhan,”desaknya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng itu menyatakan, aksi yang dilakukan mahasiswa dijamin UU Nomor 9 tahun 1998. Apalagi aksi yang tersebut untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

Ia menyebut, apapun alasannya, tindakan represif aparat terhadap aktivis yang menyuarakan aspirasi masyarakat, tidak bisa dibenarkan, bahkan perlu dikecam.

“Konstitusi telah menjamin kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat di muka umum. Sehingga, aksi BEM SI pada 20 Oktober 2017 merupakan aksi yang dilindungi undang-undang. Maka, siapapun tidak berwenang melakukan tindakan represif,”katanya.

Menurutnya, tindakan represif aparat yang berlebihan dalam menangani aksi mahasiswa, bahkan memberikan status tersangka terhadap mahasiswa yang melakukan aksi Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK sungguh merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi bangsa ini. Oleh karena itu Alumni BEM UNDIP mengecam keras perilaku aparat terhadap mahasiswa.  

“Kami mengecam tindakan represif aparat dalam menyikapi kebebasan berpendapat yang diijamin oleh UUD 45, dan bertindak dengan menggunakan kekerasan dalam mengamankan demonstrasi yang dilaksanakan oleh BEM SI,”tegasnya.

Dia mendukung penuh demonstrasi yang dilakukan oleh seluruh elemen mahasiswa sebagai bentuk kontrol kepada pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Dalam aksi yang berujung ricuh tersebut ada di antara mahasiswa yang ditangkap polisi. Hingga kini mereka yang ditahan Polda Metro Jaya, yakni  Yogi Ali Khaedar,  Ardi Sutrisbi, Aditya putra Gumesa,  Gustriana Taufik,  Muhammad Wadik, Susilo Muhammad Yahya, Rizky Abdul Japar,  Ramdani,  Muhammad Golbi Darwis dan Fauzan Arindra.

Editor : Ali Muntoha

Kredit Macet Hampir 90 % di BKK Pringsurat Bikin DPRD Jateng Curiga, Siapa yang Main-main?

Kantor PD BKK Pringsurat yang tengah jadi sorotan karena nilai kredit macet yang tak wajar. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Kasus kredit macet di Perusahaan Daerah BKK Pringsurat Temanggung bikin kalangan DPRD Jateng curiga. Pasalnya, kredit macet di lembaga keuangan ini hampir mencapai 90 persen.

Tak hanya itu, kinerja keuangan BKK Pringsurat juga mencurigakan. Karena dalam satu bulan tiba-tiba merugi miliaran rupiah.

Kecuriagaan ini diungkapkan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, setelah Selasa (3/10/2017) melakukan kunjungan kerja di BKK Pringsurat, untuk mengetahui lebih lanjut kasus ini.

Bahkan politisi PDI Perjuangan ini meminta agar kasus ini diproses secara hukum. Karena indikasi adanya penyimpangan sangat kentara.

“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan, ini uang rakyat. Kasus ini harus diusut tuntas secara hukum biar jelas siapa saja yang terlibat,” katanya.

Beberapa kejanggalan yang terlihat di antaranya mengenai total kredit yang tak sebanding dengan nilai aset. Ia menyebut, total aset yang dimiliki BKK Pringsurat pada Agustus 2017 sebesar 85,376 miliar. Sementara total kreditnya pada bulan yang sama jauh lebih besar, yakni Rp 107,311 miliar.

“Dari data itu saja kelihatan tidak benar, masa nilai kreditnya lebih besar dari nilai asetnya. Data data ini sepertinya manipulatif semua,” ujarnya.

Ia menyebut, laporan yang diberikan pihak BKK terlihat sangat sistematis, namun manipulatif dan fiktif serta tidak masuk akal. Anehnya hal ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan baru terbongkar pada bulan April 2017 yang lalu.

“Nggak mungkinlah tahun 2016 masih untung, tiba-tiba bulan Januari rugi Rp 3,7 miliar. Bulan Agustus ruginya melejit jadi Rp 37 miliar, itu nggak mungkin. Bagaimana coba jalannya BKK ini,” katanya dengan nada tinggi.

Pihaknya akan memangil pihak pemegang saham. Termasuk Biro Perekonomian Pemprov Jateng, dewan pengawas dan direksi. Ia menduga ada oknum-oknum yang bermain, sehingga harus diusust secara tuntas secara hukum.

“Pihak BKK minta suntikan dana segar untuk mengembalikan dana masyarakat. Kalau kondisi seperti ini diberi suntikan dana segar lagi ya sama saja memberi dana ke boyo mangap. Berapapun akan habis,” tegasnya.

Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mensinyalir praktik kecurangan di BKK Pringsurat sudah berlangsung lama. Namun karena dilaksanakan secara sistematis dan melibatkan banyak pihak maka tidak terungkap.

Ia menyesalkan langkah direksi yang ceroboh karena menempatkan dana BKK di Koperasi Intidana yang diketahui sampai saat ini masih bermasalah, sehingga dananya sulit ditarik kembali. Hal ini dipandang sebagai langkah yang ngawur.

“Saya bahkan dapat informasi kalau beberapa BPR/BKK di Jateng ini menanamkan dananya di BKK Pringsurat sebesar Rp 14 miliar, sementara tabungan masyarakat ada Rp 25 miliar dan deposito sebesar Rp 69 miliar. Sekarang bagaimana nasib uang mereka?,” bebernya.

Bogi panggilan akrabnya, juga memperkirakan kredit macet di BKK Pringsurat ini sebagian di antaranya adalah kredit fiktif. Namun karena data yang dilaporkan manipulatif, sehingga sampai sekarang tidak bisa diketahui berapa kredit fiktifnya.

“Proses hukum yang akan mengetahui kredit fiktif yang ada. Akuntan publik yang ditugaskan Biro perekonomian saja belum bisa mengurai karena datanya manipulatif,” urainya.

Ia juga mengungkap kinerja BKK tersebut, semisal Capital Adequacy Ratio (CAR/rasio kecukupan modalnya) minus 24,48 persen, return on asetnya (ROA/tingkat pengembalian asetnya) minus 32,97 persen. Rasio kredit bermasalahnya (NPL-non performing loans), mencapai 84,58 persen.

Indikator keuanganya, per Desember 2016 masih maraup laba Rp1,118 miliar, namun sebulan berikutnya (Januari 2017) sudah merugi Rp 3,495 miliar. Kerugian itu terus berlanjut dan melonjak secara drastis menjadi Rp 37,119 miliar (atau 10 kali lipat) pada Agustus 2017.

“Komisi C menduga pengawasan internal yang melekat di BKK ini tidak bekerja dan tidak memiliki kepekaan (awarenes) untuk melakukan penyelamatan di awal-awal peristiwa,” tuturnya.

Editor : Ali Muntoha

Masih Gunakan Mesin Tua, PG Rendeng Kudus Bakal Diberi Suntikan Dana

Pekerja tengah melakukan perawatan mesin produksi di Pabrik Gula Rendeng Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Pabrik Gula (PG) Rendeng Kudus menjadi salah satu dari tiga pabrik gula di Provinsi Jateng yang akan mendapatkan suntikan dana dari Kementerian BUMN. Dana tersebut akan dikucurkan untuk merevitalisasi mesin, yang masih mengandalkan mesin tua peninggalan Belanda.

Selain PG Rendeng, dua pabrik lain yang juga mendapatkan jatah yakni PG Colomadu Karanganyar dan PG Pangkah Kabupaten Tegal. Tiga pabrik ini akan mendapat kucuran dana pinjaman sebesar Rp 1 triliun.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Yudhi Sancoyo mengatakan, kucuran dana untuk revitalisasi tersebut akan membantu upaya Jateng untuk swasembada gula pada 2019 mendatang.

Selama ini menurut dia, tebu hasil panen petani tak bisa tertampung pabrik gula lantaran terbatasnya kapasitas mesin produksi pabrik gula. Dengan revitalisasi maka kapasitas produksi akan bisa meningkat.

“Tiga pabrik gula ini akan mendapat pinjaman dari Kementerian BUMN sebesar Rp 1 triliun. Sehingga bisa membantu upaya revitalisasi pabrik gula,” katanya.

Menurut dia, revitalisasi pabrik gula menjadi pekerjaan rumah tersendiri untuk upaya memenuhi swasembada gula. Pasalnya, revitalisasi membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya menyebut, pihaknya berencana merevitalisasi seluruh pabrik gula. sebagai salah satu upaya mendukung dan mewujudkan swasembada gula.

“Nanti akan ada desain ulang pabrik tebu yang ada di Jateng. Karena selain kondisi bangunan pabrik yang jadul, mesinnya juga jelek dimakan usia,” ujarnya.

Menurut dia, revitalisasi pabrik gula yang juga bertujuan meningkatkan produktivitas gula berkualitas itu, perlu dilakukan karena kondisi hampir semua pabrik termasuk mesin penggiling tebu di Jateng sudah tua.

“Padahal selain kualitas tanaman, kondisi pabrik maupun mesin juga mempengaruhi posisi rendemen atau kadar kandungan gula dalam batang tebu,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Wow…Rp 18 Miliar Disiapkan untuk Tambahan Gaji DPRD Jateng

Pimpinan DPRD Jateng saat memimpin sidang paripurna beberapa waktu lalu. Kenaikan gaji anggota dewan tinggal menunggu pergub ditandatangani. (DPRD Jateng)

MuriaNewsCom, Semarang – Tindaklanjut dikeluarkannya Perda yang mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemprov Jateng telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 18 miliar untuk membayar gaji anggota DPRD Jawa Tengah.

Pencairan dana yang masuk dalam APBD Perubahan 2017 itu tinggal menunggu ditandatanganinya peraturan gubernur. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut, dana untuk tambahan pendapatan anggota DPRD itu saat ini masih menunggu hasil dari appraisal kenaikan gaji dewan.

Ia mengaku tidak mengetahui dengan detil berapa usulan kenaikan anggaran per item pendapatan anggota DPRD. “Anggaran sudah disiapkan Rp 18 miliar. Jumlah (realisasi) belum tahu. Tergantung apraisal nanti,” kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan, usulan tambahan pendapatan anggota dewan tersebut merupakan produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Kalau sudah aturan, apalagi selevel PP ya harus dilaksanakan. Memang ada yang (anggaran dari pos) lain, yang dikurangi,” ujarnya.

Perda yang mengatur tentang tambahan pendapatan anggota DPRD ini telah disahkan DPRD Jateng pada Agustus 2017 lalu.

Baca : Mobil Dinas Anggota DPRD Jateng Diganti “Uang Saku” Rp 18 Juta Per Bulan

Sesuai PP 18, ada tiga poin yang yang menjadikan gaji anggota DPRD naik. Yakni kenaikan tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi dan informasi, tunjangan perumahan, serta kemudahan dalam penggunaan dana reses.

Sekretaris DPRD Jawa Tengah Indra Surya mengatakan, secara umum, jika pendapatan di luar kegiatan reses, kunjungan kerja (kunker), menjadi panitia khusus (Pansus), tunjangan menjadi pimpinan alat kelengkapan (alkap) dan lainnya, tiap bulan Anggota DPRD Jateng sesuai taksiran dalam pengajuan draf Pergub nantinya menjadi sekitar Rp 59 juta peranggota.

Indra juga menjelaskan, untuk tunjangan transportasi para anggota dewan dan pimpinan, sudah sepakat dan dikuatkan melalui Perda yakni tidak menggunakan kendaraan dinas melainkan diberikan dalam bentuk uang.

Untuk nominalnya, saat ini sedang dikaji oleh tim appraisal dari Undip Semarang, dan awal pekan ini sudah bisa diketahui.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI maka nominal tunjangan transportasi adalah Rp 17,5 juta perbulan, namun itu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Tetapi pada taksiran draf pergub yang diajukan ke gubernur, nominalnya sejumlah Rp 18 juta peranggota perbulan.

Editor : Ali Muntoha

Dewan Sebut Kelangkaan Elpiji 3 Kg karena Ruwetnya Sistem Distribusi

Hadi Santoso, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Permasalahan kelangkaan elpiji ukuran 3 kg di Jawa Tengah hingga kini belum selesai. Bahkan di beberapa daerah harga elpiji 3 kg melambung mencapai Rp 25 ribu karena sulit didapatnya barang bersubsidi ini di pasaran.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso menyebut, kelangkaan muncul lantaran ruwetnya sistem distribusi elpiji bersubsidi. Terlebih saat ini banyak gelombang peralihan dari listrik ke elpiji seiring naiknya tarif dasar listrik (TDL).

”Selain karena peningkatan permintaan, memang karena ruwetnya sistem distribusi. Permintaan naik karena berbondong-bondongnya beralih dari listrik ke elpiji 3 kg, misalnya pengering laundry, open roti dan UMKM,” katanya, Senin (18/9/2017).

Beberapa daerah yang sempat mengalami kelangkaan elpiji 3 kg adalah Kudus, Pati, Jepara, Kota Semarang dan Kota Salatiga. Di beberapa daerah ini juga telah dilakukan oeprasi pasar oleh dinas terkait.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Jateng sebenarnya sudah ada penambahan sekitar 7 persen dari kuota awal yang ditentukan. Atas kondisi kelangkaan tersebut, Hadi meminta pemerintah untuk menggiatkan operasi pasar, terutama di daerah yang saat ini banyak mengalami kelangkaan.

“Juga perlu ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mempermainkan stok atau menimbun elpiji,” ujarnya.

Sebelumnya, PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV telah menggelar operasi pasar di sejumlah wilayah di Jateng untuk mengatasi kelangkaan elpiji 3 kg.

Operasi pasar akan dilakukan di daerah yang mengalami kelangkaaan dengan menambah 335.560 tabung elpiji bersubsidi itu. Selama periode 7 – 15 September 2017, Pertamina MOR IV menyalurkan penambahan fakultatif sebanyak 335.560 tabung.

Editor : Ali Muntoha

Gaji Anggota Fraksi PKS DPRD Disumbangkan untuk Muslim Rohingya

Muhammad Rodhi, Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Gaji seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah untuk bulan Agustus 2017 disumbangkan untuk muslim Rohingya, di Myanmar. Dana yang terkumpul dari gaji dewan itu akan disalurkan melalui Crysis Center Rohingya Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng Muhammad Rodhi mengatakan, dana anggota dewan oleh crysis center DPP PKS akan disalurkan melalui UNHCR ke Myanmar.

“Sebagian gaji 10 anggota F-PKS kita sisihkan. Semua anggota wajib mengumpulkan gajinya untuk membantu saudara-saudara kita di Rohingya,” katanya dalam siaran pers yang diterima MuriaNewsCom, Kamis (7/9/2017).

Menurutnya, konflik Rohingya harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Myanmar. Ia meminta ada tindakan nyata penyelesaian krisis kemanusiaan dengan segera. Sebab, sanksi dunia melalui PBB akan menghantui Myanmar.

Dia juga menambahkan, konflik itu juga tidak ada urusannya dengan masalah agama, tetapi kekerasan kemanusiaan.

“Apa pun latar belakangnya, apa pun atau siapa pun yang melakukannya, kalau sudah soal kemanusiaan, kita harus atasi dengan seluruh kemampuan kita,” ujar anggota Komisi D DPRD Jateng ini.

Sejauh ini, badan pengungsi PBB UNHCR melaporkan, sekitar 58.600 warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, akibat konflik ini, sejak pekan lalu. Namun dilaporkan tidak semuanya berhasil masuk ke wilayah Bangladesh.

Editor : Ali Muntoha

PRPP dan Maerokoco Hanya ‘Begitu-begitu’ Saja, Begini Reaksi Dewan

Wahana bianglala menjadi ikon PRPP, yang beroperasi saat pagelaran Jateng Fair berlangsung. (dokumen)

MuriaNewsCom, Semarang – Kompleks Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah yang di dalamnya juga mencakup Maerokoco, dinilai mempunyai potensi besar sebagai tempat wisata unggulan. Hanya saja, perkembangan PRPP dinilai hanya jalan di tempat, sehingga menjadikan kawasan tersebut tak menarik.

Padahal jika digarap dengan serius, PRPP bisa menjadi sumber pendapatan yang cukup besar bagi Pemprov Jateng. Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengatakan, pihaknya telah mendesak Pemprov Jateng dan manajamen PRPP untuk mengoptimalkan kawasan itu.

Yakni dengan mempercantik dan menambah wahana yang ada. Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, kondisi PRPP saat ini yang kurang menarik, menjadikan potensi besar PAD menjadi tak maksimal.

“Kurang variatifnya wahana yang ada, menjadikan sepi pengunjung. Padahal lokasinya strategis dan luas. Ini harus ada pembenahan dan inovasi, sehingga bisa menarik pengunjung dan menjadi ikon pariwisata Jateng,” katanya.

Ia juga menyoroti keberadaan Maerokoco yang berisi miniatur rumah adat di Jawa Tengah. Karena, pemerintah kabupaten/kota juga tidak bisa mewawat, sehingga keberadaan rumah adat tersebut terabaikan.

Bahkan, banyak rumah adat yang kondisinya rusak parah dan justru bisa merusak keindahan PRPP. “Kalau kami inginya bisa diubah menjadi resort area, bisa tetap menggunakan rumah adat. Manfaatnya akan jauh lebih banyak dan bisa menambah pemasukan,” ujarnya.

Bogi-begitu sapaan akrabnya-meminta agar Pemprov terus melakukan inovasi untuk mempercantik kawasan PRPP. Misalnya dengan menambah wahana baru dan membangun bisnis rumah makan.  Jelas itu sangat bagus, karena lokasinya yang sangat luas dan berada di dekat perlintasan jalanan yang melintas di Jateng.

“Jika digarap dengan bagus bisa menjadi ikon baru di Jateng dan bisa meningkatkan pendapatan yang potensial,” tegasnya.

Sebenarnya, kawasan PRPP sudah mulai berbenah. Bahkan, dalam kunjungan sudah mulai meningkat. Dari laporan yang diterima, setiap weekend setidaknya sekitar 3000-4000 pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Meski begitu, dari segi pendapatan masih belum banyak memberikan kontribusi.

“Dari laporan yang kami terima sebenarnya sudah ada keuntungan misalnya di tahun 2016 ada sebesar Rp 800 juta, tetapi memang masih digunakan untuk menambal kebutuhan kerugian di tahun sebelumnya,” tambahnya.

Editor : Ali Muntoha

Sering Hadiri Kawinan, Ketua DPRD Jateng Anggap Wajar Tunjangannya Naik

Rukma Setyabudi, Ketua DPRD Jateng. (DPRD Jateng)

MuriaNewsCom, Semarang – Dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Anggota DPRD membuat seluruh anggota dewan di Indonesia tersenyum gembira. Pasalnya, dengan dikeluarkanya aturan itu, tunjangan para wakil rakyat itu menjadi bertambah.

Meski selama ini kinerja anggota dewan masing sering menjadi sorotan, namun menurut Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi, peningkatan tunjangan untuk anggota dewan ini merupakan hal yang wajar.

Ini dikarenakan kebutuhan yang dikeluarkan anggota dewan juga cukup besar. Ia mencontohkan, tiap anggota dewan kerap mendapat undangan resepsi penikahan, penawaran pasang iklan di media massa, pengajuan proposoal bantuan hingga hingga keluhan dari masyarakat.

Sehingga gaji dan tunjangan banyak yang digunakan untuk memenuhi hal-hal tersebut. Hal ini menurutnya beda dengan pegawai negeri yang gajinya bisa utuh.

“PNS dengan gaji Rp 10 juta pulang rumah masih utuh. Tapi, buat kami yang duduk di kursi legislator enggak bisa kayak gitu dong. Kita mungkin Rp 50 juta. Karena kan dalam sebulan kira-kira diundang 20 resepsi nikah, khitanan, lahiran dan sejenisnya,” katanya dikutip dari Metrojateng.com, Rabu (23/8/2017).

Politisi PDIP ini merinci,  rata-rata setiap datang ke undangan masyarakat, ia harus nyumbang Rp 500 Ribu. “Kalau sudah kenal paling tidak Rp 1 Juta. Tinggal kalikan saja dengan 20 undangan. Maka wajar kalau kita dapat kenaikan tunjangan. Mungkin idealnya tunjangannya naik lebih dari Rp 10 Juta,” akunya

Sehingga menurut dia, sudah cukup wajar jika tunjangan dewan dinaikkan. Ia menyebut bahwa realisasi kenaikan tunjangan bakal berlaku efektif sejak APBD Perubahan disahkan pada Septemper 2017.

“Ini suatu sangat positif. Saya senang sekali. Dengan tunjangan bagus, gaji lebih mantap, kita merasa lebih cukup,” terangnya.

Sementara itu, Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono mengatakan dengan ditekennya PP tersebut jenis dan nominal tunjangan bagi anggota DPRD bertambah. Menurutnya, penambahan itu akan membuat anggota DPRD lebih nyaman.

“Yang paling ada perubahan adalah tunjangan alat kelengkapan. Ini juga ada perubahan. Ada juga sistem penanggungjawaban biaya operasional Dewan itu dulu kan at cost, sekarang 20% at cost. Jadi sekarang lebih nyaman,” terangnya dikutip dari Detik.com.

Fasilitas bagi anggota DPRD juga ditambah, dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Bahkan bila pimpinan DPRD tidak memakai kendaraan dinas, mereka akan mendapat uang transportasi.

Anggota DPRD juga mendapat tunjangan komunikasi yang dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tinggi mendapat tunjangan komunikasi 7 kali uang representasi, kategori sedang mendapat 6 kali uang representasi, dan kategori rendah mendapat 5 kali uang representasi.

Editor : Ali Muntoha

Didatangi Anggota DPRD Jateng, Pembongkaran Bangunan di Sempadan Grobogan  Ditunda

Sejumlah pihak terkait terlibat diskusi penundaan pembongkaran bangunan illegal di Balai PSDS Jragung Tuntang, Desa Kemiri, Kecamatan Gubug, Grobogan, Kamis (10/8/2017).

MuriaNewsCom, Grobogan – Pembongkaran bangunan illegal yang berdiri di sempadan daerah irigasi Glapan, Kecamatan Gubug akhirnya tertunda. Hal ini seiring datangnya anggota komisi B DPRD Jateng Romly Mubarok ke lokasi penggusuran bangunan di Desa Kemiri, Kamis (10/8/2017).

Menurut Romly, dia tergerak turun ke lapangan setelah sebelumnya mendapat aduan dari warga. Wakil Rakyat dari PKB ini merasa tergerak karena kebetulan berasal dari Dapil Grobogan dan sekitarnya.

“Saya berharap pembongkaran ini juga mempertimbangkan aspek sosial. Perlu ada pendekatan-pendekatan,” ungkap Romly, usai melangsungkan pertemuan di Balai PSDA Jragung Tuntang di Desa Kemiri, Kecamatan Gubug.

Pertemuan dan diskusi itu dihadiri sejumlah pihak. Antara lain dari Balai PSDA Bodri Kuto, BBWS Pemali Juana, dan jajaran Muspika Gubug.

Dalam diskusi terkait penundaan penggusuran ini sempat diwarnai ketegangan. Sebabnya, ada warga yang ikut mengingatkan supaya pembongkaran tetap dijalankan. Soalnya, ratusan bangunan lain telah diratakan.

Akhirnya, diskusi mencapai kesepakatan. Yakni, pembongkaran dilaksanakan 20 hari lagi pada beberapa rumah warga tersebut.

“Kami akan menghormati kesepakatan yang telah dicapai dan tidak ada kompensasi pada pemilik bangunan. Jadi, hal ini hanya soal penundaan saja dan pembongkaran akan tetap dilanjutkan,” kata staf Balai PSDA Bodri Kuto Saripudin.

Editor: Supriyadi

Gugatan Pilkada Pati ke MK Jadi Sorotan Komisi A DPRD Jateng

Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Gugatan Gerakan Masyarakat (Geram) Pati kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pembatalan hasil Pilkada Pati mendapatkan sorotan dari Komisi A DPRD Jawa Tengah. Menurut Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie, kotak kosong menjadi bagian dari demokrasi dalam pilkada.

Hanya saja, jumlah perselisihan hasil pemilihan (PHP) pada Pilkada Pati diakui sangat jauh sehingga tidak menjadi persoalan bagi pasangan calon. “Dari sisi jumlah, selisihnya memang jauh, 75 persen dan 25 persen. Itu bukan menjadi persoalan,” ungkap Masruhan, Kamis (16/3/2017).

Yang menjadi persoalan menurut Masruhan, justru persoalan jumlah perolehan kotak kosong yang cukup tinggi di Pati. Hal itu diakui bisa menjadi pembelajaran demokrasi bukan hanya masyarakat Pati, tetapi juga masyarakat Indonesia.

“Penduduk Pati sangat padat. 25 persen suara itu termasuk sangat tinggi. Ini sebetulnya yang bisa menjadi pembelajaran bersama. Kalau gugatan ke MK itu tidak jadi persoalan, karena selisihnya sangat jauh,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Pati Much Nasich mengaku sudah siap menjawab dalam persidangan pertama yang digelar MK, Jumat (16/3/2017) besok. Dalam sidang tersebut, Komisioner KPU Pati akan mendengarkan permohonan yang diajukan pemohon.

“Persiapan matang sudah kami lakukan. Besok, sekitar jam 14.00 WIB, kita mengikuti sidang pertama terkait perselisihan hasil pemilihan (PHP). Jawaban-jawaban yang sesuai aturan dan regulasi sudah dipersiapkan, sehingga kami berharap bisa berjalan dengan baik,” harap Nasich.

Editor : Kholistiono

Komisi A DPRD Jateng Kunjungi KPU Pati Bahas Kotak Kosong

Jajaran Komisi A DPRD Jawa Tengah mengunjungi Kantor KPU Pati, Kamis (16/3/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Fenomena kotak kosong dalam Pilkada Pati ikut menjadi sorotan Komisi A DPRD Jawa Tengah. Sejumlah anggota Komisi A DPRD Jateng mengunjungi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati untuk membahas fenomena kotak kosong, Kamis (16/3/2017).

Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie mengatakan, tidak terkovernya kotak kosong dalam undang-undang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kalangan legislatif maupun eksekutif di tingkat pusat. Pasalnya, Samsurie menganggap, kotak kosong menjadi bagian dari proses demokrasi yang tidak bisa dianggap sepele.

“Setelah melakukan pembahasan dan pengkajian bersama, kami berharap ada perubahan regulasi pilkada tentang calon tunggal. Hal itu untuk menata dan mengakomodasi kotak kosong agar tidak berpolemik seperti di Pati,” kata Samsurie.

Menurutnya, fenomena kotak kosong akan lebih besar bila tidak ada regulasi yang mengaturnya. Padahal, Pilkada di Indonesia akan digelar serentak pada 2018 dan 2019. Karena itu, pihaknya akan mengusulkan kepada DPR RI untuk membuat regulasi baru terkait eksistensi kotak kosong.

Selain kotak kosong, Samsurie juga menyoroti persoalan politik uang. Dia menilai, dugaan politik uang menyebar secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Bila tidak segera diatur dalam regulasi yang lebih visibel dan jelas, politik uang akan sulit ditangani.

“Sekarang ini, jarang sekali ada politik uang yang bisa dibuktikan, ditangani dan ada sanksinya. Kalau ada regulasinya yang visibel dan jelas, penanganannya akan lebih muda. Maka, perlu ada regulasi baru yang mengaturnya,” imbuhnya.

Ketua KPU Pati Much Nasich mengatakan, masukan dari Komisi A DPRD Jateng sangat penting bagi KPU Pati. Pasalnya, kotak kosong selama ini tidak diatur dalam undang-undang, sehingga beberapa kali sempat mengalami kegamangan.

“Kami berharap ada segera regulasi sehingga bisa ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis, sehingga kita tidak mengalami kegamangan dalam menangani persoalan kotak kosong,” tandasnya.

Editor : Kholistiono