Kepala Dinas Ini Rela Nyamar Jadi Kernet untuk Bongkar Pungli di Dishub Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Sam’ani Intakoris Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Kudus menangkap basah anak buahnya yang lakukan pungutan liar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk melakukannya, ia harus melakukan penyamaran sebagai kernet pikap.

Saat dihubungi MuriaNewsCom, ia membenarkan hal itu. Menurutnya dirinya memang melakukan tangkap tangan oknum petugas Dishub Kudus yang lakukan pungutan liar, tak sesuai ketentuan.

“Iya benar, ada oknum Dishub yang meminta lebih untuk retribusi (pengujian) kendaraan. Orang tersebut sudah kita bina dan geser,” ujarnya, melalui sambungan telepon, Senin malam (19/3/2018).

Menurutnya, operasi tangkap tangan yang dilakukannya bermula dari laporan warga yang mengeluh kepadanya. Keluhan tersebut terkait dengan proses Uji KIR.

“Saya kemudian berinisiatif untuk melakukan penyamaran, dengan memakai sandal jepit dan topi rimba. Tidak hanya itu, selama proses tersebut saya juga bertanya-tanya kepada sopir-sopir lain terkait proses tersebut. Nah ternyata memang ada tindakan pungli. Kejadiannya Kamis (15/3/2018) minggu kemarin,” tambahnya.

Dirinya menyebut, setidaknya ada dua oknum petugas Dishub yang melakukan tindakan pungli. Setelah terbukti, ia lantas menghukum anak buahnya itu.

“Kami sudah geser oknum tersebut, (tidak lagi menangani KIR). Sementara masih di Dishub. Namun ketika melakukan kesalahan lagi, bukan tak mungkin kita mutasi ketempat lain,” tegasnya.

Adapun, berdasarkan informasi yang dikumpulkan pungutan liar yang dilakukan yakni sebesar Rp 56 ribu. Padahal sesuai dengan Perda Kabupaten Kudus No 9/2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, jumlahnya tidak mencapai sebesar itu.

Terdapat empat tipe kendaraan sesuai dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB). Pertama mobil bus dan mobil barang dengan JBB lebih dari 9.000 kilogram tarifnya sebesar Rp 35.000, sementara untuk tipe kendaraan tersebut dengan JBB sampai 9.000 kilogram tarifnya sebesar Rp 30.000. Sementara untuk kereta gandengan dan kereta tempelan tarifnya sebesar Rp 25.000 dan untuk mobil penumpang umum sebesar Rp 25.000.

Per item masih ditambah Retribusi penggantian tanda uji berkala sebesar Rp 6.500, retribusi penggantian buku uji berkala sebesar Rp 7.500 dan penggantian tanda samping Rp 2.000. Jika dikalkulasi, untuk kendaraan dengan JBB lebih dari 9000 kg, retribusi yang dibayarkan maksimal Rp 51.000. Sementara untuk kendaraan dengan tipe dibawahnya hanya Rp 46.000, dan Rp 41.000.

Terakhir, ia mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika merasa dipungut melebihi peraturan.

“Silakan lapor langsung kepada saya, sertakan bukti foto, agar kemudian tidak fitnah. Jikalau benar akan kami tindaklanjuti,” tutupnya.

Editor: Supriyadi

Ojek Online Grab yang Beroperasi di Pati Ternyata Belum Berizin

Dinas Perhubungan bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi terkait angkutan online di Mapolres Pati, Selasa (24/10/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Objek online berbasis aplikasi, Grab yang beroperasi di Kabupaten Pati tenyata belum mengantongi izin. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Perhubungan Pati Tri Haryama dalam rapat koordinasi keberadaan angkutan online di Mapolres Pati, Selasa (24/10/2017).

“Grab belum mendapatkan izin dari Kominfo yang notabene Grab hanya jual aplikasi, tapi kenyataannya sebelum mendapatkan izin Grab sudah beroperasi dengan menggunakan atribut lengkap Grab,” ujar Tri.

Menurutnya, penggunaan atribut lengkap Grab tanpa dilengkapi izin dapat membahayakan keselamatan diri maupun penumpang. Karena itu, dia melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas permasalahan tersebut.

Baca: Bikin Haru, Bocah 12 Tahun Asal Karanggeneng Grobogan Ini Rela Putus Sekolah Demi Merawat Ibunya

“Kendaraan bermotor umum wajib memiliki izin dan berbadan usaha, selama belum berizin berarti ilegal dan dapat dilakukan penindakan. Sementara Peraturan Menteri Perhubungan hanya mengatur taksi online, untuk ojek online masih digodok,” imbuhnya.

Kendati begitu, pihaknya mengakui bila keberadaan angkutan online saat ini menjadi sebuah keniscayaan. Hal itu menjadi konsekuensi dari perkembangan teknologi yang terus mengalami perubahan.

Karena itu, rapat tersebut dilandasi pada semangat kekeluargaan sehingga bisa mencari dan menemukan solusi terbaik. “Kita berharap, masalah bisa diselesaikan tanpa masalah,” pungkasnya.

Editor: Supriyadi

Tekan Angka Kecelakaan, Kemenhub Sosialisasikan Penutupan Perlintasan Sebidang di Wilayah Grobogan

Pihak kementerian perhubungan bersama instansi terkait lainnya saat melangsungkan sosialisasi penutupan perlintasan sebidang di Kecamatan Toroh, Kamis (12/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Kegiatan sosialisasi penutupan perlintasan sebidang pada jalur kereta api di wilayah Grobogan mulai dilakukan pihak Kementerian Perhubungan. Dalam sosialisasi tersebut, pihak kementerian juga melibatkan Dinas Perhubungan, kepolisian, dan kecamatan.Kepala Dinas Perhubungan Grobogan Agung Sutanto menyatakan, sosialisasi penutupan perlintasan sebidang dilangsungkan di 12 kecamatan. Sosialisasi sudah dimulai Rabu kemarin di lima kecamatan. Sedangkan pada hari ini, kegiatan sosialisasi bertempat di tujuh kecamatan lainnya yang terdapat perlintasan sebidang.

Menurut Agung, dalam sosialisasi itu disampaikan pada pihak desa agar mendata perlintasan yang ada diwilayahnya masing-masing. Dari data itu, pihak desa diberi pilihan untuk menentukan perlintasan yang tetap dibuka dan ditutup. Tenggat waktu untuk memberikan keputusan sampai akhir tahun 2017.

“Penutupan perlintasan sebidang dilakukan setelah hasil pendataan dari desa diserahkan ke Kementrian Perhubungan. Penutupan ini salah satu tujuannya untuk mengurangi angka kecelakaan yang melibatkan kereta api,” jelas mantan kabag humas itu.

Agung menegaskan, jika perlintasan nanti ditutup diharapkan warga bisa beralih melewati jalur lain. Sementara jika menghendaki tetap dibuka maka konsekuensinya harus dipasang palang pintu dan diberi penjaga secara swadaya.
’’Semua keputusan kami serahkan ke pihak desa untuk menentukan pilihan. Kami harap, pihak desa dapat memusyawarahkan pada warganya dengan baik,’’ jelasnya.

Ditambahkan, sejauh ini masih ada banyak perlintasan kereta yang tidak berpintu dan ada penjaganya. Dari pendataan yang dilakukan, jumlah perlintasan  keseluruhan

ada 139 titik.

Perlintasan ini terbentang dari arah barat ke timur. Mulai Kecamatan Tegowanu, Tanggungharjo, Kedungjati, Gubug, Godong, Karangrayung, Penawangan, Purwodadi, Toroh, Pulokulon, Geyer, Kradenan, dan Gabus.

Dari 139 titik ini, baru 13 titik perlintasan yang dilengkapi palang pintu atau dijaga petugas. Kemudian, ada satu titik yang dipasang palang pintu swadaya masyarakat. Yakni, perlintasan sebidang di Desa Katong, Kecamatan Toroh.

“Ratusan titik perlintasan lainnya belum ada pintu maupun penjaganya. Beberapa 

perlintasan  yang arus lalu lintasnya cukup ramai biasanya ada penjaga swadaya. Untuk menekan kecelakaan, salah satu upayanya adalah memasang rambu peringatan di perlintasan dan garis kejut,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Antisipasi Konflik,Rencana Penggabungan Paguyuban Becak dan Ojek Menara Akan Disosialisasikan

Penarik becak mangkal menunggu penumpang di area Menara Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Penarik becak mangkal menunggu penumpang di area Menara Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Rencana penggabungan paguyuban ojek dan becak menjadi satu di kawasan Bakalan Krapyak Kudus, berpotensi menyebabkan gesekan. Untuk itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus merencanakan adanya sosialisasi dulu.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Didik Sugiharto mengatakan, rencana dilakukan sosialisasi sebenarnya sudah terjadwal pekan lalu. Hanya, lantaran satu hal, maka sosialisasi belum bisa dijalankan sampai sekarang.

“Rencananya bulan ini akan dilakukan sosialisasi. Tempatnya di Terminal Bakalan Krapyak. Namun kepastiannya masih belum tahu karena kami menunggu paguyuban juga,” katanya kepada MuriaNewsCom di Kudus, Selasa (17/1/2017).

Menurutnya, sosialisasi sangat penting dilakukan. Karena dapat mengetahui respons dari paguyuban di dua tempat. Dengan sosialisasi juga akan mampu menampung aspirasi dan keinginan dari paguyuban. Dia mengatakan, jadwal operasi tetap sama, yakni siang hari untuk becak dan malam harinya ojek. Namun semuanya berangkat dari Terminal Bakalan Krapyak, dan kembali setelah membawa penumpang dari pangkalan.

Dengan pembagian waktu 24 jam yang terbagi dua sif, maka rata-rata ada 500 lebih tiap sif. Dan jumlah tersebut dianggap mencukupi kebutuhan peziarah dari terminal ke Menara Kudus dan sebaliknya. Selain itu , kata dia, kebut-kebutan penarik ojek dan becak juga tak muncul lagi. Sebab model yang diterapkan adalah model antre sesuai urutan.

Editor : Akrom Hazami