Disdukcapil Kudus Buka Layanan Rekam Data KTP di Akhir Pekan

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus membuka layanan rekam KTP Elektronik (E-KTP), pada akhir pekan Sabtu-Minggu. Layanan ini ditempuh untuk meningkatkan perekaman kartu tanda penduduk elektronik, jelang pilkada 2018.

Layanan perekaman E-KTP pada akhir pekan, resmi dimulai pada hari Sabtu (31/3/2018) hingga 24 Juni 2018. Layanan Sabtu-Minggu itu dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB.

“Kami sediakan 7-8 petugas yang bersiaga di Kantor Disdukcapil Kudus dengan sistem bergantian,” kata Sekretaris Dinas Disdukcapil Kudus Putut Winarno.

Dikatakannya, layanan itu menyasar warga Kudus yang belum melakukan perekaman KTP, namun kesehariannya sibuk bekerja. Seperti buruh yang bekerja di luar kota, ataupun pelajar.

“Meskipun ada layanan Sabtu-Minggu, namun layanan jemput bola bagi warga berkebutuhan khusus, lansia tetap kami lakukan. Kalau untuk layanan weekend ini, kami tujukan bagi buruh luar kota yang kebetulan pulang, atau bagi perekam baru,” tuturnya.

Menurut data per tanggal 26 Maret 2018, dari jumlah penduduk sebanyak 835.318, jumlah warga wajib ber KTP ada 621.489. Sedangkan yang sudah melakukan perekaman berjumlah 608.028, dan yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik berjumlah 13.461.

Editor: Supriyadi

Begini yang Ditekankan Kadisdukcapil Kudus Kepada Petugas Pelayanan

Proses pelayanan di Kantor Disdukcapil Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus tak hanya terus meningkatkan kecepatan dalam proses pelayanan dokumen adminduk semata. Pelayanan yang ramah dan maksimal juga terus ditekankan kepada petugas di kantor ini.

Petugas yang melayani warga yang hendak mengurus dokumen administrasi kependudukan (adminduk) sendiri, memang selalu ditekankan untuk melayani sepenuh hati.

Mereka akan menjawab apapun pertanyaan Anda, yang berhubungan dengan permohonan yang ada.

Di loket pelayanan yang ada di kantor dinas sendiri, disediakan kotak saran atau pun kritik terhadap pelayanan yang ada.

”Kita kan sediakan itu kota. Dan kita baca apakah kemudian memang ada saran atau kritik atau yang lainnya, yang ditujukan ke kita. Tapi, kadang-kadang lucu-lucu juga membaca apa yang ditulis warga,” kata Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo melalui Sekretaris Dinas Putut Winarno.

Warga memang menuliskan apa yang ingin disampaikannya, pada kertas yang sudah disediakan dinas. Yang lucu adalah ketika ada komentar mengenai petugas yang melayani mereka dalam pengurusan adminduk.

”Kadang-kadang ada yang nulis begini ”saya senang datang ke sini, karena dilayani oleh mas yang ganteng dan mbak yang cantik”, atau ”pelayanannya memuaskan karena petugasnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik”. Banyak yang menulis begitu malah,” tuturnya.

Petugas yang ada, memang sudah ditekankan untuk selalu mengedepankan pelayanan sepenuh hati. Mereka juga diminta melayani dengan ramah dan baik, kepada setiap warga yang ada. Apalagi, proses pengurusan adminduk sudah sangat dipermudah.

Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

“Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Ini Pentingnya KK saat Proses Registrasi Ulang Simcard

Hendro Martoyo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kudus. (Dokumen)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah mewajibkan pemilik telepon seluler untuk melakukan resgistrasi ulang simcard. Dalam proses registrasi ulang itu, pengguna diwajibkan memasukkan data-data yang sesuai dengan dokumen administrasi kependudukan (kependudukan).

Jika tak melakukan registrasi ulang hingga batas waktu yang ditentukan, maka simcard tersebut akan dilakukan pemblokiran.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus, Hendro Martoyo menyebut, dalam proses ini dokumen kependudukan begitu penting. Karena data ang digunakan untuk registrasi ulang adalah data yang ada di kartu keluarga (KK).

Karena itulah, kepemilikan dokumen adminduk adalah salah satu hal penting yang harus ada. Pasalnya, dokumen tersebut mendukung semua bentuk keperluan yang dibutuhkan warga.

”Jika hendak registrasi ulang simcard kan, memang menggunakan kartu keluarga (KK). Dari sana, baru proses bisa dilakukan. Kalau belum punya KK, maka proses registrasi ya, tidak bisa dilakukan,” katanya.

KK dibutuhkan karena pada saat registrasi, pemilik simcard akan diminta mengisi nomor KK dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka. Termasuk juga yang masih berusia di bawah 17 tahun.

”Kalau mau buat KK, cukup melalui aplikasi online yang ada. Kemudian untuk KTP elektronik juga mudah. Cukup fotokopi KK saja sudah bisa memproses. Jadi, jangan ragu untuk segera memiliki dokumen adminduk karena fungsinya yang sangat penting,” imbuhnya.

Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Editor : Ali Muntoha

Begini Cara Disdukcapil Kudus Supaya Pelajar Bisa Nyoblos Bupati dan Gubernur

Petugas Disdukcapil Kudus melakukan proses perekaman E-KTP ke sekolah-sekolah. (MurianewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Tahun 2018 mendatang menjadi tahun politik, di mana bakal digelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kudus maupun Pilgub Jateng.

Dalam pesta demokrasi ini nantinya akan ada ribuan pemilih pemula yang bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih bupati ataupun gubernur. Para pemilih pemula ini ada di antaranya yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA).

Namun mereka baru bisa menggunakan hak pilihnya jika sudah memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Untuk memudahkan hak para pemilih pemula ini untuk memberikan hak pilihnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus melakukan upaya jemput bola untuk proses perekaman E-KTP.

Petugas Disdukcapil Kudus mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman. Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo melalui Sekretaris Dinas Putut Winarno menyebut, upaya ini merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat.

”Karena dokumen KTP elektronik ini sangat penting untuk proses demokrasi yang ada. Kami ingin memastikan jika warga di Kudus ini sudah memiliki dokumen tersebut, sehingga mereka nanti bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik,” katanya.

Apalagi, proses pembuatan KTP elektronik sekarang ini sangat mudah. Yakni cukup dengan fotokopi kartu keluarga (KK) saja, sudah bisa melakukan perekaman datang.

Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Editor : Ali Muntoha

Disdukcapil Jepara Digelontor 6.000 Keping Blanko KTP Elektronik

Proses perekaman E-KTP di Kantor Dindukcapil Jepara, belum lama ini. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jepara mendapatkan jatah blanko KTP Elektronik sebanyak 6.000 keping. Namun, 4.000 keping di antaranya telah habis dan tinggal menyisakan 2.000 buah. 

“Kita sudah menerima blanko KTP Elektronik dalam dua tahap, yang pertama sebanyak 4.000 kita terima pada Rabu (20/9/2017). Sedangkan yang kedua Jumat (29/9/2017) sebanyak 2.000 keping,”  kata  Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Susetiyo, Senin (2/10/2017). 

Ia menjelaskan, sebanyak 4.000  keping blanko KTP Elektronik telah habis,  dicetak untuk mereka yang telah merekam data sampai Bulan Oktober 2016. Sedangkan sisanya (2.000 keping) untuk mencetak mereka yang telah melakukan perekaman ditahun 2014. 

Menurutnya, Disdukcapil Jepara berusaha agar orang yang telah merekamkan jauh-jauh tempo mendapatkan haknya. Ia menyebut, pihaknya akan menelusuri data internal dinas, untuk mencari mereka yang telah merekam data pada 2014 namun belum menerima haknya. 

“Untuk jatah sebanyak 2.000 keping ini, kami akan menyisir data mereka yang telah merekam di tahun 2014 dan 2015, namun belum mendapatkan fisik KTP Elektronik,” ungkapnya. 

Menurut data, hingga 2 Oktober 2017 ada 56.441 orang yang telah menerima Surat Keterangan perekaman data, namun belum tercetak pada keping KTP Elektronik. Dengan kondisi tersebut, masih banyak warga Jepara yang harus bersabar. 

“Hal itu disebabkan jumlah perekam data KTP El baru cukup banyak, penggantian kartu yang rusak atau ganti elemen data kependudukan,” terangnya. 

Editor: Supriyadi

Saat Sekdin Disdukcapil Kudus Ikut-ikutan Bertanya ke Presiden soal yang Satu Ini

 

Sekretaris Disdukcapil Kudus Putut Winarno memantau langsung proses perekaman yang dilakukan terhadap warga yang wajib KTP elektronik, di berbagai desa di wilayah ini. (ISTIMEWA)

Sekretaris Disdukcapil Kudus Putut Winarno memantau langsung proses perekaman yang dilakukan terhadap warga yang wajib KTP elektronik, di berbagai desa di wilayah ini.
(ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Keluh kesah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden RI dan kapolri, memang mendadak menjadi meme di masyarakat akhir-akhir ini. Bahkan, euforianya sampai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus.

Sekretaris Disdukcapil Putut ”Win” Winarno dalam akun media sosialnya di Facebook, sempat menuliskan status sebagai berikut. Yakni ”Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah blanko KTP EL tidak bisa dipercepat dikirim ke daerah?. #effectbanyakpertanyaanwarga”. Status itu ditulis pada Rabu (8/2/2017), sekitar pukul 15.00 WIB.

Win yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya memang membuat status seperti itu, karena memang banyak sekali warga Kabupaten Kudus, yang menanyakan kapan KTP elektronik mereka jadi. ”Setiap kali kita melakukan proses jemput bola untuk perekaman KTP elektronik, selalu saja ditanya soal ini. Banyak warga yang bertanya-tanya kenapa KTP mereka itu belum jadi-jadi. Padahal ada yang sudah membuat lama,” terangnya kepada MuriaNewsCom, Rabu (8/2/2017).

Menurut Win, hingga saat ini, penduduk Kudus yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik adalah sebesar 592.005 atau 98,40%. Sedangkan yang belum melakukan perekaman jumlahnya 9.641 atau 1,60%. Jumlah penduduk Kabupaten Kudus sendiri adalah 808.008 jiwa, dengan jumlah wajib KTP elektronik sebanyak 601.696 jiwa. ”Nah, dari data itu, yang sudah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan fisik KTP elektronik adalah sebanyak 19.437 orang, dari jumlah wajib KTP elektronik,” paparnya.

Mereka yang belum mendapatkan fisik KTP elektronik itu, menurut Win, dikarenakan blangkonya belum tersedia. ”Ini merupakan hak dan kewenangan dari pemerintah pusat. Makanya, kami hanya bisa menunggu, kapan blangkonya dikirimkan. Itu juga sudah kita jelaskan kepada masyarakat yang bertanya,” tegasnya.

Namun, ditambahkan Win, pihaknya terus melakukan upaya penyelesaian perekaman kepada mereka yang wajib KTP elektronik. Caranya adalah dengan melakukan jemput bole ke desa-desa, di mana warganya ada yang belum melakukan perekaman.

”Ini juga sebagai bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Supaya semuanya bisa terekam. Biar mereka yang belum bisa datang ke kantor, bisa terlayani dengan unit pelayanan keliling kami ini. Yang jelas, kita akan selesaikan semuanya,” imbuhnya.

Editor: Akrom Hazami