Selama Agustus, Warga Pati Dibebaskan Denda Administrasi Kependudukan

Kepala Disdukcapil Pati Dadik Sumarji. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati membebaskan warga Pati dari sanksi dan denda yang terlambat mengurus administrasi kependudukan selama Agustus 2017.

Penghapusan sanksi dan denda menjadi upaya Disdukcapil untuk meringankan beban warga Pati dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Pati ke-694 dan HUT RI ke-72. “Ketentuan ini berlaku dari tanggal 1 hingga 31 Agustus,” ujar Kepala Disdukcapil Pati Dadik Sumarji, Jumat (11/8/2017).

Umumnya, warga Pati yang terlambat mengurus akta kelahiran lebih dari dua bulan dikenakan denda Rp 50 ribu, terlambat mengurus surat pindah Rp 37.500, dan terlambat melapor perubahan kartu keluarga (KK) adalah Rp 50 ribu. Namun, ketentuan denda itu tidak berlaku selama Agustus 2017.

Dadik mengaku, kebijakan itu sejak awal disepakati Bupati Pati Haryanto dan telah disosialisasikan di tingkat kecamatan untuk kemudian disampaikan di tingkat desa. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk tertib administrasi.

Karena itu, ia mengimbau kepada semua masyarakat Pati yang terlambat mengurus surat-surat kependudukan untuk segera mengurus agar tidak dikenakan denda. “Mumpung ada kebijakan yang membebaskan sanksi dan denda, sebaiknya dimanfaatkan dengan baik,” imbaunya.

Dadik sendiri mencatat, kesadaran masyarakat Pati untuk mengurus surat-surat kependudukan masih rendah. Soal e-KTP, misalnya. Pihaknya beberapa kali sudah melakukan jemput bola di desa dengan sistem by name by address.

Namun, tingkat kehadiran warga hanya 25 persen dari total target yang semestinya hadir. “Kalau tidak ada butuh, malas mengurus. Kalau pada butuh, pengen cepat-cepat dan cenderung menyalahkan petugas,” tandasnya.

Editor : Ali Muntoha

7.687 Warga Tak Masuk DPT, Disdukcapil Pati Keliling dari Desa ke Desa

 Petugas Disdukcapil datang dari desa ke desa untuk mengakomodasi pemilih yang belum memiliki e-KTP. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Petugas Disdukcapil datang dari desa ke desa untuk mengakomodasi pemilih yang belum memiliki e-KTP. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak 7.687 warga Pati tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT), lantaran belum memiliki E-KTP. Padahal, mereka memenuhi persyaratan lainnya untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada Pati 2017.

Meski tidak masuk DPT, tetapi mereka masih diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan. Sayangnya, kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih masih minim.

Hal itu yang membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pati harus turun ke lapangan dari desa ke desa, jemput bola. Mereka datang ke sejumlah pemilih yang tidak memiliki e-KTP untuk membuat e-KTP.

“Kita datang ke berbagai daerah dari desa ke desa untuk jemput bola, supaya masyarakat bisa memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih. Bagi pemohon, syaratnya hanya membawa fotokopi kartu keluarga (KK),” ucap Kepala Disdukcapil Pati Dadik Sumarji, Rabu (21/12/2016).

Mekanisme jemput bola terbukti cukup efektif. Saat ini, sudah ada 50 persen warga yang siap menggunakan hak pilihnya dari total 7.687 orang. Dengan demikian, semua warga Pati yang memenuhi syarat sebagai pemilih bisa menggunakan hak pilihnya.

Ketua KPU Pati Much Nasich memberikan apresiasi kepada Disdukcapil yang sudah menjemput bola dari desa ke desa. “Hingga ditetapkannya DPT, masih ada warga yang belum punya e-KTP sehingga terpaksa tidak bisa menggunakan hak pilih. Dengan langkah Disdukcapil yang datang langsung ke masyarakat, diperkirakan akan menambah pemilih pada 15 Februari 2017,” tukas Nasich.

Editor : Kholistiono

41.507 Warga Pati Belum Miliki E-KTP

 Seorang siswa yang magang di Kantor Disdukcapil Pati memberikan E-KTP yang sudah jadi kepada warga. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Seorang siswa yang magang di Kantor Disdukcapil Pati memberikan E-KTP yang sudah jadi kepada warga. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak 41.507 warga Pati ternyata belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Padahal, perekaman E-KTP secara nasional ditargetkan pada September 2016 harus selesai.

“Saya belum tahu, apakah masyarakat belum tahu atau memang kesadaran membuat e-KTP masih minim. Sebagian besar berminat segera membuat e-KTP ketika butuh saja. Kalau sudah mendesak, baru buat E-KTP,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pati Dadik Sumarji, Kamis (28/7/2016).

Dari 961.037 warga yang wajib memiliki E-KTP, 919.530 warga di antaranya sudah punya e-KTP. Dengan demikian, masih ada 41.507 warga yang belum memiliki E-KTP. Karena itu, ia meminta kepada warga yang belum punya E-KTP segera mengurusnya. Bila sampai September 2016 nanti masih belum selesai, pihaknya akan melakukan perpanjangan perekaman E-KTP.

“Kami juga meminta kepada lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan, lembaga pelayanan publik, termasuk para camat untuk melakukan sosialiasi pemberlakukan E-KTP yang berlaku seumur hidup. Kadang, mereka tidak tahu adanya kewajiban untuk membuat E-KTP sehingga butuh sosialisasi,” tandasnya.

Editor : Kholistiono