Bingung Urus Dokumen Adminduk,? di Aplikasi Dukcapil Kudus Bisa Tanya Secara Online

Aplikasi Dukcapil Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kependudukan dan Catan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kudus, mengluarkan terobosan baru dalam proses pengurusan dokumen administrasi kependudukan (adminduk). Proses pelayanan pengajuan permohonan bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Dukcapil Kudus.

Dengan memanfaatkan aplikasi tersebut, proses pelayanan menjadi mudah dan cepat, dan dipastikan tanpa pungli. Beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan dalam aplikasi itu di antaranya pengurusan akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga (KK).

Mengunakan aplikasi ini juga bisa memanfaatkan layanan delivery order. Yakni dokumen yang diajukan akan diantarkan ke tempat tujuan sesuai permintaan pemohon.

Selain fasilitas tersebut, menurut Sekretaris Dinas Dukcapil Kudus, Putut Winarno, juga ada fitur chat. Fitur ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antara pemohon dengan petugas Disdukcapil Kudus.

Layanan fitur chat yang ada di aplikasi Dukcapil Kudus

 

“Fitur ini bisa digunakan untuk menanyakan semua keluhan seputar administrasi adminduk. Jika ada yang bingung persyaratannya apa saja, bisa manfaatkan fitur ini,” katanya.

Fitur ini terletak di bagian bawah pojok kanan. Ketika tanda fitur ini disentuh akan membuka lembaran percakapan. Pemohon bisa langsung memberikan keluhan dan akan dijawab langsung oleh admin yang selalu standby membantu.

“Untuk warga Kudus, yang belum mendownload aplikasi Dukcapil Kudus segeralah mendownloadnya dan manfaatkan fitur yang ada di dalamnya,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Hanya Kirim Foto Persyaratan Lewat Aplikasi Ini, Dokumen Adminduk Bisa Didelivery Order ke Rumah

Sekretaris Dinas Dukcapil Kudus, Putut Winarno menyerahkan dokumen adminduk kepada warga langsung ke rumahnya. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Proses pengurusan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) di Kabupaten Kudus kini semakin mudah. Hanya dengan memfoto persyaratan yang digunakan dan mengirimkannya, warga sudah bisa mengurus dokumen tanpa perlu ribet ataupun antre.

Untuk memanfaatkan layanan ini, warga harus menggunakan aplikasi Android Dukcapil Kudus, yang sudah tersedia di Google Play Store. Setelah mendownload dan mendaftar, warga bisa memanfaatkanya untuk mengajukan permohonan dokumen secara online.

Sekretaris Dinas Dukcapil Kudus, Putut Winarno mengatakan, dengan hanya mengirimkan foto persyaratannya saja, warga sudah dapat mengurus dokumen kependudukan yang diajukan.

“Prinsipnya sederhana, seperti WA. Untuk mendaftar di aplikasi, pemohon hanya menggunakan NIK, nomoer HP, dan memasukkan password sendiri,” katanya.

Foto-foto persyaratan tersebut tinggal dikirim ke Disdukcapil Kudus melalui aplikasi ini. Sehingga pemohon tak perlu mengisi blanko atau formulir dan tak perlu antre. Dengan sistem ini juga tak mungkin terjadi adanya pungutan liar (pungli).

Selain itu pada layanan online ini, dokumen yang diterbitkan bisa dilayani delivery order. Yakni dokumen yang telah diterbitkan diantar sampai ketujuan pemohon.

Setelah itu petugas layanan antar meminta dokumen yang disyaratkan sesuai dengan gambar foto yang dikirimkan melalui aplikasi online ini.

“Kami tetap meminta persyaratan yang lengkap dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan layanan antar ini gratis tanpa memungut biaya tambahan,” ujarnya.

Ia menyebut, seluruh petugas yang melayani program ini sudah menandatangani fakta integritas untuk tidak melakukan pungli, gratifikasi atau meminta sesuatu maupun meminta biaya tambahan.

“Jadi seluruh pelayanan di Dukcapil Kudus gratis termasuk program delivery order ini,” terangnya.

Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Editor : Ali Muntoha

Urus Dokumen Kependudukan di Kudus Ternyata Bisa Delivery Order

Sekretaris Dinas Dukcapil Kudus, Putut Winarno menyerahkan dokumen adminduk kepada warga langsung ke rumahnya. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus mengembangkan terobosan yang cukup unik, untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Terobosan ini berupa layanan delivery order.

Nah, lazimnya delivery order ini digunakan untuk pemesanan makanan atau barang, bedanya program ini di Disdukcapil Kudus, untuk pelayanan permohonan dokumen administrasi kependudukan (adminduk).

Untuk memanfaatkan layanan ini harus melalui aplikasi online berbasis Android. Sekretaris Dinas Dukcapil Kudus, Putut Winarno mengatakan, program ini untuk menjawab perkembangan teknologi yang semakin cepat.

“Kami menggunakan aplikasi online berbasis Android yang sederhana. Prinsip kerjanya sama seperti aplikasi whatApps, hanya saja pemohon harus mendaftar hanya menggunakan NIK, nomer HP dan Password yang dibuat pemohon sendiri,” katanya.

Putut menyampaikan, masyarakat dapat mendownload aplikasi ini di Google Play dan menggunakan fitur layanan yang sudah disediakan. Keuntungan menggunakan aplikasi ini, tak lagi harus mengisi blanko formulir yang ribet.

Karena yang dibutuhkan hanya foto dari persyaratan yang digunakan untuk pengajuan dokumen adminduk.

 

“Tidak perlu lagi tulis-menulis atau membuka email. Karena kami menyakini bahwa masih banyak warga yang memegang hp Android yang belum memahami apa itu email, untuk itu kami buat aplikasi yang passwordnya dibuat oleh pemohon sendiri tanpa tanpa harus membuka email,” terangnya.

Dengan layanan ini diharapkan masyarakat akan semakin terbantu dan dimudahkan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan. Karena dokumen ini sangat penting, untuk berbagai kebutuhan.

Editor : Ali Muntoha

Sekretaris Disdukcapil Kudus Sebar Nomor untuk Jemput Lansia Rekam E-KTP

Putut Winarno, Sekretaris Dinas Dukcapil Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus terus mempercapat progres perekaman E-KTP, yang ditarget pemerintah pusat bisa rampung pada akhir 2018.

Bahkan Sekretaris Dinas Dukcapil Kudus, Putut Winarno menyebar nomor pribadinya, agar bisa dihubungi warga yang membutuhkan program jemput bola untuk perekaman E-KTP. Program ini bisa digunakan untuk para lansia atau yang tengah sakit.

“Silahkan hubungi Dukcapil Kudus, bisa melalui telepon ke 0291 437585. Dapat juga melalui akun media sosial Dukcapil baik Facebook, Twitter, Fanspage, Instagram yang semuanya menggunakan nama akun “dukcapilkudus” dan bahkan bisa juga melalui WA ke nomor hp saya 081224857603,” katanya.

Ia mengatakan, hingga 11 Desember 2017 dari 832,681 jiwa penduduk Kudus, masih ada warga yang belum melakukan perekam sejumlah 16,342 orang atau sebesar2,65% dari jumlah wajib KTP sebesar 615,577 orang atau (73,93%).

Untuk mengejar target perekaman sampai dengan akhir Desember 2017 sebesar 2,65 % atau sebesar 16.342 warga memang sangat sulit dilakukan.

Meski demikian, ia memastikan pihaknya tetap berusaha seoptimal mungkin sesuai arahan dari Kemendagri.

“Selain jemput bola kami juga menyosialisasikan ke warga, baik  kepada pemohon yang datang Didukcapil, membuat leaflet, baliho-baliho, juga bekerjasama dengan media-media baik media cetak maupun media online yang ada di kudus,” ujarnya.

Pihaknya juga gencar menyosialisaikan melalui media sosial. Pihaknya juga meminta ke seluruh warga jika belum melaksanakan perekaman E-KTP untuk segera melakukan perekaman.

Editor : Ali Muntoha

Mobil Perekaman E-KTP juga Layani Warga di Sekolah dan Mal-mal Kudus

Sekretaris Dinas Dukcapil Kudus Putut Winarno saat meninjau pelayanan di mobil layanan keliling. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Untuk meningkatkan capaian perekaman E-KTP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus, melakukan layanan jemput bola. Disiapkan mobil keliling yang melayani warga dalam perekaman E-KTP.

Mobil keliling ini menurut Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Ahmad Sofyan, mobil keliling ini masuk ke sekolah-sekolah dan mal-mal yang ada di Kudus. Menurut dia, mobil keliling ini bahkan memberi pelayanan di luar jam kerja.

Pelayanan yang dilaksanakan di luar hari kerja yakni pelayan perekaman di Mall-Mall maupun dikeramaian. Untuk bulan Desember ini, tim Mobille Dukcapil melakukan jemput bola di ADA Swayalan di hari Sabtu mulai pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 WIB.

“Sedangkan di hari Minggu melaksanakan perekaman di depan Mall Ramayana berbarengan dengan acar Car Free Day,” katanya.

Ia mengatakan, perekaman di luar hari kerja ini merupakan program kerja dari Dinas Dukcapil Kudus, selain itu pada bulan Oktober yang lalu Menteri Dalam Negeri melalui suratnya Nomor 471.13/5386/SJ perihal percepatan penyelesaian perekaman KTP Elektronik (KTP-El) dan cakupan kepemilikan akta kelahiran, memerintahkan agar target perekaman untuk warga wajib KTYP harus selesai sampai dengan akhir Desember 2017.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 akan diadakan pemilukada baik bupati maupun gubernur serta 2019 akan diselenggarakannya pemilu dan pilpres.

“Dalam Surat Menteri Dalam Negeri, untuk mengejar target perekaman, diharuskan melaksanakan  pelayanan keliling dan pelayanan pada hari libur, baik hari Sabtu dan Minggu”, ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan pihak sekolah , untuk wajib KTP pemula yang bersekolah di SMA, MA, SMK yang berusia 17 tahun. “Kami menugaskan 3 tim mobile ke sekolah-sekolah sesusai jadwal yang telah ditentukan”, tambahnya.

Editor : Ali Muntoha

Urus Dokumen Adminduk di Disdukcapil Kudus Gratis

Warga memanfaatkan mobil keliling Disdukcapil Kudus untuk mengurus dokumen adminduk. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus menjamin semua proses pengurusan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) seperti KTP, KK, akta kelahiran tak dipungut biaya alias gratis.

Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo melalui Kepala Bidang (Kabid) Pencatatan Sipil Titit Sri Harjanti mengatakan, proses pengurusan yang dilakukan, tidak dipungut biaya sedikitpun alias gratis.

Karena itu, dia mengimbau kepada seluruh warga, untuk bisa mengurus dokumen adminduk mereka. ”Karena dokumen itu sangat penting guna pengurusan semua hal yang diperlukan warga,” katanya.

Ia menyebut, bagi warga yang tak sempat dating ke kantor Disdukcapil Kudus, bisa memanfaatkan mobil adminduk keliling. Mobil ini bisa melayani warga dalam mengurus dokumen adminduk.

Menurut dia, kendala yang dihadapi hanyalah kurangnya persyaratan yang dibawa warga. Ia mencontohkan, ada kekurangan syarat dalam pembuatan akta kelahiran. Sehingga mereka harus melengkapinya terlebih dahulu.

Itu sebabnya, petugas tidak segan-segan untuk terus memberikan sosialisasi ataupun pengertian kepada warga, guna melengkapi persyaratan tersebut.

”Karena syaratnya memang mudah. Dan sudah dimiliki warga, hanya tidak dibawa misalnya. Nah, saat itu kita sampaikan ke warga supaya melengkapi terlebih dahulu,” paparnya.

Namun sejauh ini, proses pengurusan dokumen adminduk sangat mudah. Mudahnya proses pembuatan yang ada, memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan. Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Editor : Ali Muntoha

Tak Sempat ke Kantor Disdukcapil Kudus? Manfaatkan Mobil Keliling Adminduk

Warga memanfaatkan mobil keliling Disdukcapil Kudus untuk mengurus dokumen adminduk. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Banyak warga yang terlambat atau malah mengurus dokumen kependudukan lantaran tak sempat datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus.

Namun Disdukcapil Kudus mempunyai layanan mobil keliling yang bisa dimanfaatkan warga untuk mengurus dokumen kependudukan.

Lewat mobil adminduk ini, masyarakat sangat terbantu untuk mengurus dokumen adminduk mereka.

”Kedatangan mobil adminduk ini, untuk melayani warga terkait perekaman KTP elektronik, akta kelahiran, ataupun akta kematian. Semua bisa dilayani melalui mobil adminduk,” terang Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo melalui Kepala Bidang (Kabid) Pencatatan Sipil Titit Sri Harjanti.

Program layanan sangat efektif membantu warga. Mereka banyak menanti kedatangan mobil adminduk, ke wilayah mereka. Apalagi, sebelum datang ke satu wilayah, terlebih dahulu diberitahukan jadwal kedatangan ke lokasi.

Ramainya warga ini, karena memang mereka memiliki keterbatasan tersendiri dalam pengurusan dokumen adminduk. Salah satunya karena lokasi geografis kediaman mereka, yang lumayan jauh dari lokasi pengurusan.

”Atau bisa juga karena mereka sibuk bekerja, sehingga tidak sempat datang ke kantor kecamatan maupun ke kantor dinas, ya. Sehingga kedatangan mobil adminduk ini, sangat membantu mereka,” katanya.

Editor : Ali Muntoha

Ini Syarat untuk Mengurus Akta Kematian

Akta kematian. (ilustrasi)

MuriaNewsCom,  Kudus – Tingkat kepedulian warga untuk mengurus dokumen akta kematian di Kabupaten Kudus masih cukup rendah. Padahal akta ini cukup penting, selain itu untuk mengurusnya juga cukup mudah,

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus Hendro Martoyo melalui Sekretaris Dinas Putut Winarno mengatakan, akta kematian sama pentingnya dengan akta kelahiran.

Hanya saja mengurus akta kematian rupanya bukan sesuatu yang familiar bagi warga, sehingga minat mengurusnya juga terbilang rendah.

Padahal mengurus akta kematian tidaklah sulit. Yakni pemohon adalah ahli waris yang bersangkutan.

Jika di luar ahli waris harus dengan surat kuasa bermaterai cukup, ada surat pengantar dari desa atau kelurahan, surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan, dan surat keterangan kematian (asli) dari rumah sakit atau  dokter.

Syarat lainnya adalah fotokopi surat nikah yang meninggal, fotokopi kartu keluarga (KK), dan KTP pemohon atau ahliwaris. Ditambah lagi adanya 2 orang saksi berikut fotokopi KTP.

Sedangkan bagi warga negara asing (WNA) melampirkan fotokopi surat-surat kewarganegaraan asing seperti passport/kitas/kitap/SKLD).

”Semua proses pengurusanannya dijamin gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sekarang pelaporan akta kematian menjadi kewajiban pihak rukun tetangga (RT) untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Disdukcapil setempat,” katanya.

Untuk menggenjot minat masyarakat guna menguruskan akta kematian, pihaknya sudah menyosialisasikan ke setiap desa dan kecamatan. Dengan demikian, maka diharapkan setiap warga menyadari bahwa akta kematian itu sangat penting.

Editor : Ali Muntoha

Ternyata Ini Pentingnya Akta Kematian

Akta kematian. (dokumen)

MuriaNewsCom, Kudus – Banyak orang sering mengabaikan kepengursan akta kematian bagi keluarganya yang sudah meninggal dunia. Padahal akta ini sangat penting.

Selain untuk mengurus berbagai jenis klaim asuransi, akta kelahiran ini menjadi salah satu sarana untuk menghitung berapa jumlah penduduk di suatu daerah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus Hendro Martoyo melalui Sekretaris Dinas Putut Winarno mengatakan, akta kematian sama pentingnya dengan akta kelahiran.

Hanya saja mengurus akta kematian rupanya bukan sesuatu yang familiar bagi warga, sehingga minat mengurusnya juga terbilang rendah.

”Sangat penting bagi warga untuk mengurus akta kematian. Karena dari sana bisa diketahui berapa jumlah penduduk di Kudus. Jika kemudian tidak diurus atau dilaporkan, maka jumlah penduduk Kudus akan terlihat sangat banyak,” katanya.

Padahal menurut dia, pihaknya harus terus mengupdate jumlah penduduk yang meninggal dalam hitungan bulan atau tahun.

Di samping itu, adanya akta kematian juga berfungsi untuk mengurus hak waris, taspen, atau yang lain. Hanya saja, pemohon akta kematian memang tidak sebanyak akta kelahiran.

Editor : Ali Muntoha

Disdukcapil Kudus Genjot Kepemilikan Akta Kelahiran

Petugas memberikan akta kelahiran kepada ibu yang baru melahirkan. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus menggenjot kepemilikan akta kelahiran bagi warga. Berbagai program dilakukan, termasuk jemput bola dan Si Bolang Mahir.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus Hendro Martoyo melalui Kepala Bidang (Kabid) Pencatatan Sipil Titit Sri Harjanti mengatakan, upaya menggenjot angka kepemilikan akta kelahiran, guna memenuhi target nasional kepemilikan akta kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun, yang minimal harus 79 persen.

“Untuk anak usia 0-5 tahun persentase kepemilikan akta kelahiran sudah mencapai 99 persen. Dan yang belum memiliki masih didominasi anak usia di atas 5 tahun,” katanya.

Ia menyebut, sistem jemput bola ini, menurut Titit, dilakukan pihaknya dengan menggandeng Sembilan rumah sakit yang ada di Kudus, serta 14 UPT Puskesmas yang ada, untuk pembuatan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir.

Hal ini dilakukan, supaya bayi yang lahir bisa mendapatkan akta kelahirannya, saat dibawa pulang ke rumah. Ini juga untuk mempermudah warga mengurusnya.

”Orang tua bayi tinggal menyiapkan persyaratan yang diperlukan seperti kartu keluarga (KK), surat keterangan dokter, dan fotokopi akta atau surat kawin. Kami yang memprosesnya hingga jadi, dan akan kami antarkan langsung saat sudah jadi,” tuturnya.

Program tersebut disambut sangat positif masyarakat. Ini dilihat dari animo mengurus akta kelahiran melalui rumah sakit tempat melakukan persalinan, yang  tergolong tinggi. Ribuan orang sudah mengajukan permohonan.

Editor : Ali Muntoha

Kini Giliran Disdukcapil Kudus yang Aktif Soal Adminduk

Petugas memberikan sosialisasi dan pelayanan tentang dokumen adminduk. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Jika dahulu warga atau penduduk yang aktif mengurus dokumen administrasi kependudukan (adminduk), sekarang ini zamannya sudah berganti. Giliran pemerintah yang harus aktif kepada warga.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus Hendro Martoyo melalui Kepala Bidang (Kabid) Pencatatan Sipil Titit Sri Harjanti mengatakan, pemerintah memang sangat proaktif dalam proses pengurusan dokumen adminduk warganya.

”Kalau dulu kan, pemerintah mewajibkan warganya agar aktif mengurus dokumen kependudukan. Sekarang pemerintah yang proaktif. Seperti kita ini, yang mendekatkan diri kepada warga, agar mereka mengurus dokumen kependudukannya,” jelasnya.

Sistem jemput bola ini, menurut Titit, dilakukan pihaknya dengan menggandeng Sembilan rumah sakit yang ada di Kudus, serta 14 UPT Puskesmas yang ada, untuk pembuatan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir.

Hal ini dilakukan, supaya bayi yang lahir bisa mendapatkan akta kelahirannya, saat dibawa pulang ke rumah. Ini juga untuk mempermudah warga mengurusnya.

”Orang tua bayi tinggal menyiapkan persyaratan yang diperlukan seperti kartu keluarga (KK), surat keterangan dokter, dan fotokopi akta atau surat kawin. Kami yang memprosesnya hingga jadi, dan akan kami antarkan langsung saat sudah jadi,” tuturnya.

Editor : Ali Muntoha

Disdukcapil Kudus Pastikan Perbaikan Data Diri Tak Sampai 5 Menit

Customer service di Kantor Disdukcapil Kudus siap memberi pelayanan kepada warga. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Banyaknya data warga yang ganda, memuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus meminta warga untuk melaporkan diri ke kantor dinas.

Pelaporan dilakukan, untuk proses perbaikan data diri. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kudus, Busono memastikan proses perbaikan data sendiri, menurut Busono, sangat mudah dilakukan.

Warga yang datang membawa kartu keluarga dan surat keterangan dari desa, kemudian dilayani petugas Disdukcapil.

“Tidak sampai lima menit, data ganda tersebut sudah bisa diperbaiki. Dan warga hanya memiliki satu nomor kependudukan saja,” katanya.

Mudahnya proses pembuatan yang ada, memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Busono menegaskan, bahwa yang lebih penting lagi adalah kepedulian warga untuk melaporkan ke pihak terkait, jika ada perubahan pada dokumen kependudukan mereka. Misalnya saja pindah domisili atau perubahan pada status diri warga.

”Laporkan kepada kami, sehingga kami bisa segera proses. Dijamin tidak lama prosesnya, dan sangat mudah. Sehingga dokumen kependudukan itu, bisa dipakai untuk keperluan apa saja yang dibutuhkan. Jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan kepada kami,” imbuhnya.

Editor : Ali Muntoha

Ini Alasan Disdukcapil Kudus Rela Door to Door Urus Dokumen Kependudukan

Petugas Disdukcapil Kudus datang ke rumah warga untuk jemput bola melakukan perekaman E-KTP. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus menerjunkan petugas khusus, untuk melakukan jemput bola door to door ke rumah warga. Petugas khusus ini member pelayanan khusus kepada warga untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Warga yang sakit, lanjut usia, maupun kondisi geografis yang terpencil sering menjadi kendala warga dalam mengurus dokumen adminduk. Dengan dikerahkan petugas ini menjadi salah satu cara untuk memberikan pelayanan secara maksimal.

Karena menurut Kepala Disdukcapil Kudus, Hendro Martoyo, dokumen kependudukan sangat penting. Pentingnya dokumen adminduk ini, membuatnya harus dimiliki warga.

“Karena sejak lahir hingga meninggal, membutuhkan dokumen adminduk tersebut. Warga juga bisa memanfaatnya untuk berbagai keperluan yang mereka perlukan,” katanya.

Apalagi, pembuatan dokumen adminduk sangatlah mudah. Misalnya saja untuk membuat kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, cukup dengan membawa fotokopi kartu keluarga (KK) yang ada. Demikian juga dengan dokumen lainnya.

Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Sistem jemput bola ini juga dilakukan demi tercapainya target perekaman dokumen kependudukan, sebagaimana yang ditargetkan pemerintah. ”Sehingga semua warga bisa memiliki dokumen mereka, dan digunakan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Editor : Ali Muntoha

Ada Warga Kudus yang Lakukan Perekaman E-KTP di Dua Tempat, Ini yang Dilakukan Disdukcapil

Proses perekaman E-KTP. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Beberapa waktu lalu, di Kabupaten Kudus ditemukan ribuan warga yang memiliki data ganda pada dokumen administrasi kependudukan (adminduk) mereka. Yakni pada kartu tanda penduduk (KTP) elektronik warga.

Hal ini juga yang sempat menjadi sorotan banyak pihak, karena data ganda ini terbilang banyak sekali jumlahnya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus sendiri, sudah melakukan proses pendataan kembali, warga yang memiliki data ganda tersebut.

”Adanya data ganda ini, terjadi karena saat perekaman KTP dilakukan di dua tempat. Yakni di Kudus dan luar Kudus. Sebab, warga tersebut memiliki alamat berbeda, namun memiliki nama yang sama,” jelas Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Busono.

Akibat perekaman dua kali itulah, berakibat pada data yang ganda. Ini terjadi, karena warga tersebut sudah pindah, atau dalam posisi merantau.

”Nah, kemarin kan sudah kita surati. Bagi yang memang hadir untuk memperbaiki datanya, kita perbaiki. Namun bagi yang tidak, terpaksa kita hapus datanya,” terangnya.

Apalagi saat ini menjelang pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif, dan pemilu presiden. Sehingga validitas data sangat diperlukan, untuk mengetahui berapa jumlah pasti warga negara yang berhak menggunakan hak pilihnya.

Editor : Ali Muntoha

Ini Syarat Program Si “Bolang Mahir” Pulang Melahirkan Langsung Dapat Akta dan KK

Ibu melahirkan di Kudus langsung mendapatkan akta kelahiran anaknya, sebelum pulang dari rumah sakit. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mempunyai program Si Bolang Mahir. Yakni sebuah program two in one, ketika ibu melahirkan pulang langsung bisa bawa pulang akta kelahiran dan kartu keluarga (KK).

Untuk bisa mengikuti program yang mempunyai kepanjangan Si Buah Hati Lahir, Pulang Bawa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ini pun syaratnya cukup mudah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus, Hendro Martoyo mengatakan, syarat yang harus disiapkan orang tua bayi yakni cukup dengan surat keterangan lahir dari dokter rumah sakit atau puskesmas.

Orang tua bayi juga harus menyiapkan fotokopi surat nikah atau akta kawin yang dilegalisir, kartu keluarga asli, dan nama anak. Dengan syarat-syarat itu, maka akta kelahiran sudah langsung bisa dibawa pulang.

Akta kelahiran adalah salah satu dokumen administrasi kependudukan yang harus dimiliki warga negara ini.

Mudahnya proses pembuatan yang ada, memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Disdukcapil Kudus juga terus melakukan sosialisasi dan terobosan untuk memaksimalkan penerbitan akta kelahiran.

Saat ini pemerintah pusat tengah gencar untuk menargetkan setiap daerah terkait kepemilikan akta kelahiran penduduk umur 0 sampai 18 tahun. Pemerintah pusat menargetkan kepemilikan akta sampai 85 persen. ”Kami yakin mampu memenuhi target tersebut,” jelasnya.

Dari data yang ada sampai November 2017, untuk jumlah penduduk sampai usia 18 tahun mencapai 238.341 jiwa. Sementara yang sudah memiliki akta kelahiran mencapai 200.836 jiwa.

Sehingga capaiannya sudah sebesar 84,26%. Pihaknya optimistis jika sampai akhir tahun nanti, bisa mencapai 85% sesuai dengan target dari pemerintah pusat. ”Untuk itu, kami terus melakukan upaya agar masyarakat semakin sadar untuk mengurus akta kelahiran,” imbuhnya.

Editor : Ali Muntoha

Melahirkan di Kudus, Ibu Pulang dari RS Langsung Bawa Akta Kelahiran dan KK

Ibu melahirkan di Kudus langsung mendapatkan akta kelahiran anaknya, sebelum pulang dari rumah sakit. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Jika di daerah lain orang tua harus mengurus dulu bolak-balik ke kantor pemerintahan untuk mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, beda dengan di Kabupaten Kudus.

Di kabupaten ini, ketika ibu melahirkan pulang dari rumah sakit atau puskesmas langsung bisa membawa pulang akta kelahiran si bayi plus kartu keluarga (KK) yang baru.

Pasalnya, ketika bayi di Kudus lahir, langsung masuk dalam program Si Bolang Mahir.

Ini adalah program yang digagas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus. Program two in one yang digagas sebuah ”hadiah” bagi anak-anak yang baru lahir.

Program Si Bolang Mahir ini adalah kependekan dari Si Buah Hati Lahir, Pulang Bawa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Sebuah program two in one, yang diberikan Pemkab Kudus untuk anak-anak yang lahir di wilayah ini.

”Jadi, begitu bayi lahir, mereka bisa mendapatkan akta kelahiran. Sekaligus dapat kartu keluarga. Sangat bagus, karena keluarga tidak lagi harus wara wiri mengurus akta kelahiran dari bayi mereka,” kata Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo.

Program ini merupakan kerja sama antara Disdukcapil dengan rumah sakit yang ada di Kudus, serta Puskesmas-puskesmas yang ada.

Mudahnya proses pembuatan yang ada, memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Editor : Ali Muntoha

Tak Bisa Rekam E-KTP Karena Sakit? Disdukcapil Kudus Siap Datang ke Rumah

Petugas Disdukcapil Kudus mendatangi rumah warga untuk melakukan pelayanan pengurusan dokumen adminduk. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Keterbatasan fisik, wilayah, dan hal-hal teknis lainnya, terkadang membuat sebagian warga Kabupaten Kudus tidak dapat melakukan proses pengurusan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) sendiri.

Alasan sakit dan fisik yang sudah tua juga sering jadi kendala dalam proses perekaman E-KTP. Namun kini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus menerjunkan petugasnya ke rumah-rumah warga untuk melakukan perekaman.

Petugas khusus disiapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus, untuk melayani warga yang memiliki keterbatasan. Misalnya sudah berusia lanjut, ataupun memiliki keterbatasan fisik.

”Kami memang ada petugas yang berkeliling dari satu wilayah ke wilayah lainnya, untuk memproses adminduk dari warga. Terutama mereka yang sudah jompo atau memiliki keterbatasan fisik,” terang Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo.

Dikatakan Hendro, warga dengan keterbatasan tersebut, memang layak untuk didatangi. Karena adminduk adalah hak setiap warga untuk bisa memilikinya.

”Sehingga kami yang berkewajiban untuk mendatangi warga, supaya bisa mendapatkan dokumen kependudukan mereka,” ujarnya.

Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Editor : Ali Muntoha

Disdukcapil Kudus Terus Sisir Warga yang Belum Rekam E-KTP

Petugas Disdukcapil saat melakukan perekaman E-KTP dengan jemput bola ke sekolah-sekolah. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus terus melakukan penyisiran warga yang belum melakukan perekaman E-KTP. Apalagi masih ada sekitar 19 ribu wajib KTP di Kudus yang belum melakukan perekaman.

Targetnya, pada akhir 2017 ini proses perekaman sudah rampung. Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo mengatakan, pihaknya memang masih terus melakukan sosialisasi terkait pembuatan E-KTP tersebut.

Termasuk menyisir warga yang belum memiliki dokumen kependudukan itu.

”Kami sudah melakukan upaya jemput bola, untuk menyisir warga yang belum memiliki KTP elektronik. Supaya mereka bisa segera mengurusnya. Ada juga yang kami rekam datanya langsung dengan program jemput bola ini,” jelasnya.

Armada khusus perekaman data, juga terus berkeliling ke semua wilayah yang ada di Kabupaten Kudus ini.

Itu sebabnya, jumlah wajib KTP yang sudah melakukan perekaman, semakin banyak. Saat ini, kurang lebih masih ada 19 ribu warga yang belum melakukan perekaman.

Dikatakan Hendro, pembuatan KTP elektronik juga sangat mudah. Yakni hanya cukup dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga (KK) yang mereka miliki.

Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

”Yang jelas, kami terus melakukan penyisiran. Termasuk jemput bola, untuk melayani warga yang belum perekaman. Dan pada Desember nanti, warga yang belum melakukan perekaman bisa diperkecil,” imbuhnya.

Editor : Ali Muntoha

Kabar Gembira Bagi Pemegang Suket di Kudus, Sudah Bisa Ditukar dengan E-KTP

Sekretaris Dinas Dukcapil Kudus, Putut Winarno, saat ikut memantau perekaman E-KTP. (istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Bagi warga di Kabupaten Kudus yang telah melakukan perekaman E-KTP dan baru mendapatkan surat keterangan (suket), kini sudah bisa bergembira,

Karena suket itu sudah bisa ditukar dengan keeping E-KTP. Karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus telah mendistribusikan 4 ribu blanko E-KTP ke seluruh kecamatan di Kudus.

Sebelumnya suket diberikan ke pemohon E-KTP, lantaran stok blanko E-KTP dari pemerintah pusat habis. Namun saat ini blanko sudah ada dan telah didistribusikan.

Dibagikannya blangko KTP elektronik ini, dilakukan melalui distribusi di tingkat kecamatan. Warga bisa mengambilnya di masing-masing kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus.

Sebelumnya, warga ini menggunakan surat keterangan (suket), yang fungsinya sama dengan KTP elektronik.

”Suket tersebut bisa dilakukan penggantian. Dan kami sudah mendistribusikan semua KTP elektronik yang sudah jadi ke sembilan kecamatan yang ada,” kata Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo.

Distribusi melalui kantor kecamatan ini, dinilai sebagai salah satu cara yang efektif untuk memberikan blangko KTP elektronik yang sudah jadi tersebut. Apalagi untuk wilayah yang terlalu jauh dari kantor dinas setempat.

Editor : Ali Muntoha

Begini yang Ditekankan Kadisdukcapil Kudus Kepada Petugas Pelayanan

Proses pelayanan di Kantor Disdukcapil Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus tak hanya terus meningkatkan kecepatan dalam proses pelayanan dokumen adminduk semata. Pelayanan yang ramah dan maksimal juga terus ditekankan kepada petugas di kantor ini.

Petugas yang melayani warga yang hendak mengurus dokumen administrasi kependudukan (adminduk) sendiri, memang selalu ditekankan untuk melayani sepenuh hati.

Mereka akan menjawab apapun pertanyaan Anda, yang berhubungan dengan permohonan yang ada.

Di loket pelayanan yang ada di kantor dinas sendiri, disediakan kotak saran atau pun kritik terhadap pelayanan yang ada.

”Kita kan sediakan itu kota. Dan kita baca apakah kemudian memang ada saran atau kritik atau yang lainnya, yang ditujukan ke kita. Tapi, kadang-kadang lucu-lucu juga membaca apa yang ditulis warga,” kata Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo melalui Sekretaris Dinas Putut Winarno.

Warga memang menuliskan apa yang ingin disampaikannya, pada kertas yang sudah disediakan dinas. Yang lucu adalah ketika ada komentar mengenai petugas yang melayani mereka dalam pengurusan adminduk.

”Kadang-kadang ada yang nulis begini ”saya senang datang ke sini, karena dilayani oleh mas yang ganteng dan mbak yang cantik”, atau ”pelayanannya memuaskan karena petugasnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik”. Banyak yang menulis begitu malah,” tuturnya.

Petugas yang ada, memang sudah ditekankan untuk selalu mengedepankan pelayanan sepenuh hati. Mereka juga diminta melayani dengan ramah dan baik, kepada setiap warga yang ada. Apalagi, proses pengurusan adminduk sudah sangat dipermudah.

Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

“Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Petugas Ganteng dan Cantik di Disdukcapil Kudus Bikin Warga Nyaman

Petugas Disdukcapil Kudus menunjukkan E-KTP. Petugas Disdukcapil Kudus siap memberi pelayanan yang ramah. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Kehadiran petugas yang ramah dan rupawan memang cukup efektif untuk memberikan pelayanan masyarakat yang maksimal. Ini juga terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus.

Di mana keberadaan petugas ganteng dan cantik yang begitu perhatian dalam memerikan pelayanan, makin memberi kesan nyaman dalam mengurus dokumen adminduk di kantor tersebut..

Kepala Disdukcapil Kudus, Hendro Martoyo menyebut, banyak warga yang memuji kehadiran petugasnya yang sangat ramah. Pujian pun banyak disampaikan baik secara langsung, ataupun melalui kotak saran yang ada di kantor tersebut.

”Kadang-kadang ada yang nulis begini ”saya senang datang ke sini, karena dilayani oleh mas yang ganteng dan mbak yang cantik”, atau ”pelayanannya memuaskan karena petugasnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik”. Banyak yang menulis begitu malah,” tuturnya.

Bukan hanya petugas yang ada di kantor dinas saja yang kemudian diminta melayani sepenuh hati. Namun kepada petugas yang berkeliling dari satu desa ke desa lainnya untuk melakukan sosialisasi dan perekaman, juga ditekankan hal yang sama.

”Kita ingin suasana berbeda dalam memberikan pelayanan kepada warga yang datang. Sehingga warga merasa senang karena bisa terbantu keperluannya. Mereka juga bisa mendapatkan dokumen kependudukan mereka dengan baik,” imbuhnya.

Editor : Ali Muntoha

Belum Punya E-KTP Apa Bisa Registrasi Ulang Simcard, Begini Penjelasan Disdukcapil Kudus

Hendro Martoyo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kudus. (Dokumen)

MuriaNewsCom, Kudus – Proses registrasi ulang simcard telepon seluler harus memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK). Lantas bagaimana jika pengguna telepon seluler belum mempunyai E-KTP karena masih di bawah umur?

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus, Hendro Martoyo member penjelasan mengenai hal ini.

Menurut dia, dalam proses registrasi ulang simcard yang dibutuhkan adalah NIK dan nomor KK. Meskipun pengguna masih di bawah umur sehingga belum mempunyai E-KTP, tetap sudah memiliki NIK. Ini bisa dilihat dalam kartu keluarga.

”Jika hendak registrasi ulang simcard kan, memang menggunakan kartu keluarga (KK). Dari sana, baru proses bisa dilakukan. Kalau belum punya KK, maka proses registrasi ya, tidak bisa dilakukan,” katanya.

Bagi warga yang masih berusia di bawah 17 tahun, memang sudah bisa mendaftarkan simcard mereka. Karena sejak lahir, mereka juga sudah diberikan NIK.

Pemerintah juga sebenarnya sudah memprogramkan KTP untuk anak. Hanya saja, tidak semua daerah memberlakukannya.

”Mungkin untuk KTP khusus anak, di Kudus belum bisa dilaksanakan. Ada sejumlah kendala yang membuat kita harus bertahap dahulu melaksanakan kebijakan pemerintah itu. Namun jangan khawatir, karena NIK anak kan, sudah melekat sejak mereka lahir,” terangnya.

Bagi yang belum memiliki KK ataupun KTP elektronik itu sendiri, tidak perlu khawatir. Karena Disdukcapil memang sudah sering menyosialisasikan bahwa pengurusan dokumen tersebut sangatlah mudah dilakukan.

Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Editor : Ali Muntoha

Ini Pentingnya KK saat Proses Registrasi Ulang Simcard

Hendro Martoyo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kudus. (Dokumen)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah mewajibkan pemilik telepon seluler untuk melakukan resgistrasi ulang simcard. Dalam proses registrasi ulang itu, pengguna diwajibkan memasukkan data-data yang sesuai dengan dokumen administrasi kependudukan (kependudukan).

Jika tak melakukan registrasi ulang hingga batas waktu yang ditentukan, maka simcard tersebut akan dilakukan pemblokiran.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus, Hendro Martoyo menyebut, dalam proses ini dokumen kependudukan begitu penting. Karena data ang digunakan untuk registrasi ulang adalah data yang ada di kartu keluarga (KK).

Karena itulah, kepemilikan dokumen adminduk adalah salah satu hal penting yang harus ada. Pasalnya, dokumen tersebut mendukung semua bentuk keperluan yang dibutuhkan warga.

”Jika hendak registrasi ulang simcard kan, memang menggunakan kartu keluarga (KK). Dari sana, baru proses bisa dilakukan. Kalau belum punya KK, maka proses registrasi ya, tidak bisa dilakukan,” katanya.

KK dibutuhkan karena pada saat registrasi, pemilik simcard akan diminta mengisi nomor KK dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka. Termasuk juga yang masih berusia di bawah 17 tahun.

”Kalau mau buat KK, cukup melalui aplikasi online yang ada. Kemudian untuk KTP elektronik juga mudah. Cukup fotokopi KK saja sudah bisa memproses. Jadi, jangan ragu untuk segera memiliki dokumen adminduk karena fungsinya yang sangat penting,” imbuhnya.

Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Editor : Ali Muntoha

Proses Jemput Bola Efektif Tingkatkan Perekaman E-KTP di Kudus

Petugas Disdukcapil Kudus melakukan proses perekaman E-KTP ke sekolah-sekolah. (MurianewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus melakukan upaya jemput bola untuk mempercepat proses perekaman E-KTP. Program ini dianggap cukup efektif, terlebih saat ini masih ada belasan ribu warga Kudus yang belum melakukan perekaman.

Proses jemput bola ini tak hanya dilakukan kepada warga berkebutuhan khusus, ataupun daerah terpencil, namun juga ke sekolah menengah atas. Karena siswa kelas akhir tingkat SMA/MA/sederajat yang berumur 17 tahun sudah wajib E-KTP.

Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo melalui Sekretaris Dinas Putut Winarno mengatakan, proses jemput bola yang dilakukan tersebut, cukup efektif.

Karena warga yang didatangi, kebanyakan memang mengaku belum melakukan perekaman, sebab menganggap belum memerlukan dokumen tersebut.

”Artinya ada yang tahu bahwa KTP elektronik itu penting, tapi menunda proses pembuatannya. Namun ada juga yang memang belum sempat melakukannya karena berbagai hal,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh warga yang belum melakukan perekaman, supaya segera melaksanakannya. Karena pihaknya ingin menjamin bahwa hak pilih nanti bisa digunakan dengan baik.

”Jangan sampai tidak memilih nantinya karena alasan tidak punya KTP elektronik. Monggo, gunakan kemudahan yang sudah diberikan, termasuk lewat jalur online, untuk membuatnya,” katanya.

Menurut dia, proses pembuatan KTP elektronik sekarang ini sangat mudah. Yakni cukup dengan fotokopi kartu keluarga (KK) saja, sudah bisa melakukan perekaman datang.

Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Editor : Ali Muntoha

Begini Cara Disdukcapil Kudus Supaya Pelajar Bisa Nyoblos Bupati dan Gubernur

Petugas Disdukcapil Kudus melakukan proses perekaman E-KTP ke sekolah-sekolah. (MurianewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Tahun 2018 mendatang menjadi tahun politik, di mana bakal digelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kudus maupun Pilgub Jateng.

Dalam pesta demokrasi ini nantinya akan ada ribuan pemilih pemula yang bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih bupati ataupun gubernur. Para pemilih pemula ini ada di antaranya yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA).

Namun mereka baru bisa menggunakan hak pilihnya jika sudah memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Untuk memudahkan hak para pemilih pemula ini untuk memberikan hak pilihnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus melakukan upaya jemput bola untuk proses perekaman E-KTP.

Petugas Disdukcapil Kudus mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman. Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo melalui Sekretaris Dinas Putut Winarno menyebut, upaya ini merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat.

”Karena dokumen KTP elektronik ini sangat penting untuk proses demokrasi yang ada. Kami ingin memastikan jika warga di Kudus ini sudah memiliki dokumen tersebut, sehingga mereka nanti bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik,” katanya.

Apalagi, proses pembuatan KTP elektronik sekarang ini sangat mudah. Yakni cukup dengan fotokopi kartu keluarga (KK) saja, sudah bisa melakukan perekaman datang.

Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Editor : Ali Muntoha