Kurangi Antrean, Disdukcapil Jepara Luncurkan ‎Layanan Online Pembuatan Dokumen Kependudukan

MuriaNewsCom, Jepara – Memangkas alur birokrasi, Disdukcapil Jepara meluncurkan system pelayanan pengurusan data kependudukan secara daring (online). Dengan layanan ini, warga Bumi Kartini tak harus berdesak-desakan mengantre di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saat hendak melakukan pembuatan KTP Elektronik, Akta Kelahiran (0-60 hari) dan Akta Kematian.

“Dibuatnya system pelayanan daring ini untuk memaksimalkan system pelayanan yang sudah ada. Selain itu untuk lebih memudahkan masyarakat, agar tak usah berdesakan di kantor Disdukcapil saat mengurus dokumen kependudukan,” terang Sri Alim, Kepala Disdukcapil Jepara, Rabu (24/1/2018).

Ia menyebut, ketika hendak membuat dokumen kependudukan yaitu Akta Lahir, Akta Kematian dan KTP Elektronik warga cukup mengakses laman pelayanan.disdukcapil.jeparakab.go.id. Setelahnya, warga harus mendaftar dengan menuliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon genggam.

Untuk mengurus surat tersebut, warga hanya perlu mengunggah (upload) surat-surat keterangan yang dibutuhkan.

“Kalau untuk mengurus akta kelahiran ya dibutuhkan surat keterangan seperti Kartu Keluarga, Surat Keterangan menikah dan sebagainya. Kalau untuk KTP Elektronik dan Akta Kematian, menyesuaikan dengan kebutuhan surat yang diperlukan. Setelah mengunggah dokumen, maka yang bersangkutan akan menerima notifikasi apakah dokumennya sudah lengkap atau belum,” jelas Alim.

Setelah mendaftar, Alim menyebut tak butuh waktu lama untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Hal itu terutama untuk‎ pengurusan akta kelahiran dan akta kematian. Namun untuk KTP Elektronik harus menunggu ketersediaan blanko dan masa tunggu pencetakan.

“Ke depan pihaknya akan mengembangkan pelayanan daring untuk jenis layanan lainnya,” ungkapnya.

Editor: Supriyadi

Jadi Syarat Pemilih di Pemilu 2019, KPU Minta Pelayanan E-KTP di Jepara Ditingkatkan

Pelayanan pengurusan kependudukan di Kantor Disdukcapil Jepara dipenuhi warga dari berbagai kecamatan di Jepara. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam pelayanan perekaman data KTP Elektronik (E-KTP). Hal itu seiring penggunaan tanda pengenal tersebut sebagai syarat memilih pada Pemilu 2019 saat memilih Legislatif dan Presiden. 

Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri mengatakan, pengalaman penggunaan E-KTP sudah diterapkan pada Pilbup 2016. 

“Disdukcapil sudah cukup progresif terkait proses perekaman data KTP saat itu. Saat ini pun proses perekaman masih dilakukan dengan turun ke desa-desa,” ujarnya, baru-baru ini.

Meskipun demikian, pihaknya menginginkan Disdukcapil melakukan peningkatan pelayanan terhadap hal tersebut. Hal itu karena berdasarkan peraturan baru yakni UU 7/2017 dan PKPU 7/2017 KTP Elektronik menjadi syarat mutlak seseorang bisa memilih wakilnya untuk duduk di DPR ataupun sebagai presiden. 

“Keseriusan itu (perekaman data ktp hingga tingkat desa) perlu ditingkatkan, karena hal ini (ktp) tidak hanya menyangkut urusan administratif semata akan tetapi sudah menjadi hak konstitusi seseorang karena berhubungan dengan hak pilih,” tuturnya. 

Kedepan, KPU Jepara akan menggencarkan sosialisasi terkait aturan tersebut kepada masyarakat. Pihaknya juga meminta parpol untuk dapat memberikan pendidikan politik bagi warga agar melek politik.

Editor: Supriyadi

Blangko KK di Jepara Diperkirakan Cukup Hingga Akhir 2016

Pelayanan pembuatan KK di Disdukcapil Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Pelayanan pembuatan KK di Disdukcapil Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

        MuriaNewsCom, Jepara – Setelah sempat habis beberapa hari, kini masyarakat tak perlu khawatir untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK). Pasalnya, stok blangko KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jepara kini sudah tersedia, setelah mendapatkan jatah dari pemerintah pusat pekan lalu.

Hal itu disampaikan Kepala Disdukcapil Jepara Sri Alim Yuliatun. Menurutnya, blangko KK yang dialokasikan dari APBD 2016 sebanyak 18 ribu blangko telah habis. Kemudian, pihaknya menunggu dari pusat yang didapatkan dari alokasi APBN sebanyak 146 ribu blangko.“Saat ini sudah sekitar 50 ribu blangko yang didrop. Sisanya kita tunggu sekitar satu pekan lagi karena saat ini masih proses pengepakan di percetakan,” ujar Sri Alim kepada MuriaNewsCom.

Lebih lanjut ia mengemukakan, jumlah 146 ribu blangko itu diharapkan bisa mencukupi sampai akhir tahun.   “Jumlah 18 ribu yang bersumber dari APBD dengan cepat habis karena tiap kecamatan dijatah seribu blangko. Sampai April lalu, blangko KK itu sudah habis, sehingga harus cetak lagi menggunakan dana dari APBN,” jelasnya.

Pihaknya berharap jumlah ini mencukupi sampai akhir tahun, karena memang permintannya cukup banyak. Setiap harinya ada ratusan pemohon KK yang masuk ke dinasnya, baik pemohon baru maupun perubahan.

Tahun ini, lanjut Sri Alim, blangko KK yang disediakan sudah jauh lebih banyak dari tahun lalu. Tahun 2015 lalu, hanya disediakan sekitar 90 ribu blangko. Angka itu, ternyata kurang untuk satu tahun, sehingga ditambah untuk tahun ini.

Editor : Kholistiono

 

Belum Maksimal, Pelayanan Disdukcapil Jepara

sidak-wabup disdukcapil (e)

Wabup Subroto saat melakukan inspeksi mendadak ke kantor Disdukcapil Jepara, Senin (11/4/2016). (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jepara dinilai masih beum optimal. Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Subroto ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak), Senin (11/4/2016).

Menurut wabup, kondisi pelayanan yang belum optimal tersebut, lantaran keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia (SDM) di Disdukcapil. Di sana hanya terdapat sekitar 20 PNS dan belasan tenaga honorer.

”Untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan personel yang terbatas, tentu tidak bisa,” ujar Subroto.

Wabup mengatakan, dalam waktu dekat ini dirinya meminta kepada kepala Disdukcapil untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Setelah itu dilaporkan, sehingga bisa dicarikan solusi.

”Jika nanti pelayanan bisa didelegasikan ke masing-masing kecamatan, tentu bisa lebih baik. Segera setelah ini, akan kita rapatkan dengan pihak-pihak terkait,” terangnya.

Setiap harinya, kata Subroto, ada sekitar 400 pemohon KTP yang masuk ke Disdukcapil. Akan tetapi, karena keterbatasan jam kerja yang hanya sampai pukul 15.00 WIB, maka yang bisa tercetak hanya sekitar 150 saja.

”Meskipun petugas Disdukcapil sudah menambah jam kerja, tapi pemohon tentu kan sudah pulang,” tandasnya.

Dari pantauan MuriaNewsCom, wabup datang ke Kantor Disdukcapil sekitar pukul 11.00 WIB. Setelah masuk, orang nomor dua di pemerintahan Jepara ini langsung duduk di kursi antrean.

Setelah itu, ia menghampiri petugas customer service untuk menanyakan perihal pelayanan di Disdukcapil. Selang beberapa saat muncul Kepala Disdukcapil Jepara Sri Alim Yuliatun yang menghampiri wabup.

Ditambahkan wabup, sidak yang dilakukannya itu sebagai respon atas berbagai masukan yang masuk soal pelayanan KTP. ”Ada banyak pesan yang masuk soal pelayanan KTP ini. Sehingga saya membuktikanya dan memang benara,” imbuhnya.

Editor: Merie