TKI Asal Jepara Didominasi Warga Kecamatan Donorojo dan Keling

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pentatrans) pada Dinsosnakertrans, M Subkhan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pentatrans) pada Dinsosnakertrans, M Subkhan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Meski ada kecenderungan menurun jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Jepara. Namun tetap saja masih ratusan warga Jepara yang memilih untuk menjadi TKI setiap tahunnya.

Dari sekian ratus yang berangkat setiap tahun, ternyata paling banyak didominasi warga di wilayah utara Kabupaten Jepara. Seperti wilayah Kecamatan Donorojo dan Keling. Bahkan, separo dari jumlah TKI yang berangkat setiap tahun berasal dari kedua Kecamatan tersebut.

“Data yang ada memang seperti itu. Ketika kami mengadakan rapat kordinasi dengan petinggi yang warganya ada yang menjadi TKI, didominasi dari dua kecamatan tersebut,” kata  Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pentatrans) M Subkhan kepada MuriaNewsCom, Rabu (11/5/2016).

Lebih lanjut dia mengatakan, ada sekitar 50 Desa yang warganya ada yang menjadi TKI. Namun, setiap Desa jumlah TKI-nya tidak sama. Ada yang banyak dan ada yang segelintir saja.

Menurutnya, untuk tahun ini juga diperkirakan menurun. Sebab, dilihat dari januari hingga April, rata-rata warga Jepara yang menjadi TKI di luar negeri hanya sekitar 20 an saja. Itu menurun dibanding tahun 2015 maupun 2014 lalu yang rata-rata bisa mencapai 30 an orang.

“Karena jumlah TKI setiap bulannya terbilang sangat sedikit, jadi kami bisa benar-benar member pengarahan kepada mereka sebelum berangkat. Tak hanya itu, kami juga melakukan wawancara kepada pihak keluarga, agar nantinya tidak ada masalah,” ungkapnya.

Editor: Supriyadi

Dinsosnakertrans Jepara Minta Hasil Kesepakatan Antara PT Skanindo dan Karyawannya Dilaporkan

Muryanto, Kasi Pengawasan Tenaga Kerja dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman

Muryanto, Kasi Pengawasan Tenaga Kerja dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman

 

MuriaNewsCom, Jepara – Menanggapi hasil musyawarah penyelesaian masalah antara PT Skanindo Ekaduta dengan Karyawan. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara melalui Kasi Pengawasan Tenaga Kerja Muryanto mengatakan, hasil kesepakatan lebih baik disampaikan ke pihaknya.

”Pihak perusahaan saat dipanggil memang menjanjikan menyelesaikan masalah tersebut secara bipartite. Jika memang sudah selesai, kami mengapresiasinya. Hanya saja, alangkah lebih baik melaporkan hasilnya kepada kami. Itu untuk menghindari potensi masalah lain,” ujar Muryanto, Rabu (30/3/2016).

Menurutnya, bagaimanapun juga persoalan antara perusahaan itu dengan karyawannya sudah mengemuka. Pihak pemerintah juga telah mengetahui, sehingga dia meminta agar hasil kesepakatan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah melalui dinasnya.

Beberapa waktu lalu sejumlah karyawan PT Skanindo Ekaduta mempermasalahkan statusnya di perusahaan tersebut akibat terlalu lama tak dipekerjakan. Masalah tersebut diselesaikan secara bipartite, antara karyawan terkait dengan pihak perusahaan.

Perwakilan Paguyuban Karyawan PT Skanindo Ekaduta Eko Mei Susanto mengemukakan, pihak perusahaan memberikan hak-hak mereka sesuai dengan tuntutan yang diinginkan. Menurut dia, pihak perusahaan memberikan tali asih kepada belasan karyawan yang statusnya saat ini sudah tidak dipekerjakan kembali di lokasi perusahaan yang baru.

Paguyuban karyawan sebelumnya sempat mengadukan masalah tersebut ke Komisi C DPRD Jepara. Pengaduan itu lantaran tidak ada kejelasan mengenai status belasan karyawan yang diistirahatkan akibat lokasi pabrik yang berpindah. Pengistirahatan karyawan perusahaan terjadi sejak 5 Januari 2016 lalu yakni untuk karyawan bagian mesin. Dilanjutkan pada 29 Januari 2016 untuk karyawan amplas dan servis, serta terakhir pada 6 Februari 2016 lalu.

Editor : Titis Ayu Winarni

Heboh! Dinsoskertrans Pati Bongkar Pengemis-pengemis Kaya

Petugas Dinsoskertrans Pati melakukan pendataan pada pengemis yang terjaring operasi Satpol PP, Senin (28/3/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Petugas Dinsoskertrans Pati melakukan pendataan pada pengemis yang terjaring operasi Satpol PP, Senin (28/3/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Siapa sangka bila pengemis-pengemis yang mangkal di sejumlah perempatan rambu lalu lintas di Pati ternyata orang mampu. Hal itu berhasil dibongkar Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) Pati.

Kepala Dinsoskertrans Pati Subawi mengaku pernah mengecek dan membuka dompet salah satu pengemis. Betapa terkejutnya Subawi, ketika dompet itu berisi uang Rp 500 ribu pada pagi hari.

“Kita memang buka dompetnya untuk mengecek. Itu pagi-pagi saja, dia sudah mengantongi uang Rp 500 ribu. Ada yang Rp 300 ribu. Itu memang pekerjaan. Apakah itu yang namanya orang miskin?” ujar Subawi saat ditanya MuriaNewsCom, Senin (28/3/2016).

Padahal, kata dia, pekerjaan petani, pekerja bangunan dan lainnya saja tidak sampai memiliki penghasilan sebesar itu. Itu sebabnya, ia meminta kepada pengguna jalan yang melintas di perempatan di Pati untuk tidak memberikan uang kepada pengemis.

“Ada gula, ada semut. Itu juga tergantung masyarakat. Kalau tidak diberi, ya dia tidak ada lagi. Sepanjang di perempatan dikasih uang terus, dia pasti ada terus. Sebaiknya, salurkan saja kepada panti-panti sosial atau yang memang benar-benar membutuhkan,” sarannya.

Yang lebih mengejutkan, salah satu pengemis yang beroperasi di kawasan Puri ternyata memiliki usaha persewaan sound system dan tenda. “Ada pengemis yang beroperasi di Puri. Dia orang Kudus. Dia punya usaha persewaan sound system, tapi pekerjaannya pengemis. Sekarang, pengemis itu memang sudah jadi profesi,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Dinsosnakertrans Kudus Datangi Perusahaan Terkait Realisasi UMK 2016

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom,Kudus – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus terus melakukan pemantauan realisasi upah minimum kabupaten (UMK). Pihak dinas, secara acak mendatangi langsung perusahaan untuk mengetahui apakah gaji yang dibayarkan kepada karyawan sudah sesuai UMK atau belum.

Kabid Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan pada Dinsosnakertrans Kudus Wisno Broto Jayawardana mengatakan, sejumlah perusahaan di survei oleh tim pemantau upah minimum kabupaten.

“Kami mendatangi perusahaan secara langsung. Untuk perusahaan besar, relatif patuh untuk membayarkan gaji karyawan sesuai UMK, begitupun dengan perusahaan skala menengah dan kecil, sudah membayar sesuai ketentuan. Survei yang kami lakukan ini sekitar 100 perusahaan,” katanya.

Baca juga : Tak Ada yang Menangguhkan, Perusahaan Wajib Gaji Karyawan Sesuai UMK

Mengenai prosentase perusahaan besar yang disurvei mencapai 20 persen. Sedangkan untuk perusahaan skala menengah dan kecil, masing-masing 40 persen. Pengecekan dilakukan secara acak dan dimulai dari kawasan pinggiran.

”Sejauh ini masih belum ada kami temukan perusahaan yang masih membayar di bawah UMK. Tapi, kalau memang nanti ditemukan perusahaan yang masih membandel, nanti akan diproses lebih lanjut,” ujarnya.

Dia mengatakan, menyikapi perusahaan yang dimungkinkan tidak membayar upah karyawan sesuai UMK, perlu adanya audit khusus. “Hanya saja, untuk dapat mengaudit satu perusahaan saja butuh waktu dan tenaga yang tidak sedikit. ‎Yang jelas, untuk pengawasan realisasi UMK ini butuh dukungan semua pihak,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

 

Baca juga : Kalau Perusahaanmu Langgar Nilai UMK 2016, Lapor Pemkab Kudus

Dinsoskertrans Pati Bersiap Pugar 96 Rumah Tak Laik Huni

Bupati Pati Haryanto menyerahkan bantuan secara simbolik kepada warga yang dinilai memiliki rumah tak laik huni. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto menyerahkan bantuan secara simbolik kepada warga yang dinilai memiliki rumah tak laik huni. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) Kabupaten Pati menggelontorkan dana Rp 597,5 juta untuk memugar 96 rumah tak laik huni di Pati. Dana itu diserahkan di Ruang Pragola Setda Pati, Jumat (18/12/2015).

Kepala Dinsoskertrans Pati Subawi kepada MuriaNewsCom mengatakan, dana tersebut diambil dari bantuan tahap kedua dari dana APBD perubahan Kabupaten Pati 2015.

”Setelah melalui hasil survey yang telah kami lakukan di semua wilayah di Kabupaten Pati, akhirnya kami bisa menganggarkan untuk memberikan bantuan kepada pemilik rumah tak laik huni,” katanya.

Dari total dana yang digelontorkan, sebanyak 47 rumah mendapatkan dana masing-masing Rp 7,5 juta. Sementara itu, 49 rumah lainnya mendapatkan anggaran Rp 5 juta.

”Dana itu langsung diberikan melalui rekening masing-masing penerima bantuan. Itu sesuai dengan nama dan alamat penerima. Total, bantuan itu diberikan kepada warga yang dinilai tak memiliki rumah laik di 13 kecamatan di Kabupaten Pati,” pungkasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Dinsosnakertrans Gelar Pelatihan yang Diikuti Ribuan Peserta dari Lingkungan IHT Kudus

Salah satu pelatihan yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus. (BLK Kudus)

Salah satu pelatihan yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus. (BLK Kudus)

 

KUDUS – Pembinaan lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang menjadi salah satu alokasi dana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terus dimaksimalkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT.

Dalam hal ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus pada tahun 2015 telah melatih 3.500 peserta dari masyarakat di lingkungan IHT Kudus. Hal ini juga mengacu kepada Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Menurut Sajad, Kepala UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Conge Ngembalrejo Kudus, pelatihan keterampilan kerja disesuaikan dengan pangsa kerja yang ada. Perencanaan dan penentuan pangsa kerja berdasarkan Muskerbang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

BLK milik Dinsosnakertrans Kudus itu pada tahun 2015 telah menargetkan peserta sebanyak 3.500 mengikuti pelatihan kerja. Sebanyak 25 jenis kejuruhan pelatihan kerja telah diminati peserta pelatihan.“Peserta pelatihan hanya boleh mengikuti satu pilihan jurusan saja,” ujarnya.
Untuk memaksimalkan peran dalam penggunaan DBHCHT, pihak BLK terus melakukan evaluasi. Termasuk evaluasi yang penting dilakukan, menurutnya, menyesuaikan jenis pelatihan dengan perkembangan pasar kerja.

“BLK terus melakukan kreatifitas dalam penentuan dan penambahan jurusan. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya pilihan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ungkapnya. (Ads)

Karakteristik Daerah Berpengaruh Dalam Penggunaan DBHCHT

Salah satu kegiatan pelatihan yang didanai DBHCHT. Karakteristik daerah berpengaruh dalam penggunaan DBHCHT. (BLK Kudus)

Salah satu kegiatan pelatihan yang didanai DBHCHT. Karakteristik daerah berpengaruh dalam penggunaan DBHCHT. (BLK Kudus)

 

KUDUS – Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 2, penggunaan DBHCHT dibatasi pada lima penggunaan. Di antaranya peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Dalam praktiknya, karakteristik daerah berpengaruh dalam penggunaan DBHCHT. Untuk merealisasikan ketentuan penggunaan DBHCHT tidak semua daerah memiliki kesamaan. Bisa jadi satu daerah memiliki kegiatan tertentu yang didanai DBHCHT, namun di daerah lain kegiatan serupa tidak diperkenankan untuk dilaksanakan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus, Lutful Hakim terkait penggunaan DBHCHT berdasarkan karakteristik daerah penghasil tembakau.

Menurutnya, dalam beberapa hal penggunaan DBHCHT menyesuaikan lingkungan IHT yang ada di daerah. Terkecuali untuk beberapa ketentuan seperti pemberantasan rokok ilegal dan sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang telah jelas pelaksanaannya.  “Kegiatan yang didanai DBHCHT di daerah tertentu ada yang tidak bisa dilaksanakan di daerah lainnya. Kecuali ketentuan yang jelas seperti sosialisasi ketentuan di bidang cukai ataupun pemberantasan barang kena cukai ilegal,” tuturnya.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Lutful mencontohkan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang didanai DBHCHT di Kabupaten Temanggung. Kabupaten yang dikenal daerah penghasil tembakau tersebut membangun infrastruktur jalan dan jembatan sebagai akses para petani tembakau.  “Jelas di Kabupaten Temanggung DBHCHT dapat digunakan untuk pembangunan jembatan dan jalan di sekitar lokasi pertanian tembakau,” ungkapnya.

Lebih lanjut Lutful mengingatkan, perbedaan karakteristik daerah penghasil produk tembakau perpengaruh pada penyerapan DBHCHT. Pihaknya berharap masyarakat memahaminya sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif terkait alokasi DBHCHT khususnya di Kabupaten Kudus. (Ads)

Klaim Dana BPJS Ketenagakerjaan Harus Lampirkan Resep Obat dari Dokter

Petugas BPJS melayani anggota peserta BPJS di kantor BPJS sub cabang Jepara (MURIANEWS/WAHYU KZ)

Petugas BPJS melayani anggota peserta BPJS di kantor BPJS sub cabang Jepara (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Sejumlah kasus sulitnya mencairkan dana sering dialami nelayan di Jepara, sehingga nelayan menilai jika BPJS Ketenagakerjaan sulit diandalkan. Namun, hal itu sebenarnya kurangnya kelengkapan persyaratan yang diajukan peserta, yakni tidak melampirkan resep obat. Padahal persyaratan tersebut sudah diwajibkan meski sebelumnya memang belum.  Lanjutkan membaca

Ada Inovasi Baru di Dinsosnakertrans Kudus, Pencari Surat Kuning Dites Bakat Dahulu

Pembuat surat kuning menyerahkan hasil tes kepada petugas (MURIANEWS/FAISOL HADI)

KUDUS – Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus memberikan pemahaman terhadap pencari kerja yang membuat surat kuning. Hal itu dilakukan guna melihat kemampuan dan bakat pencari kerja sebelum melamar kerja.

Lanjutkan membaca