Asyik, 985 Rumah Tak Layak Huni di Jepara Bakal Diberi Bantuan

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 985 rumah tidak layak huni di Kabupaten Jepara, tahun ini akan diberikan bantuan oleh Pemkab Jepara melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara. Jumlah tersebut berdasarkan pengajuan yang diterima pada tahun 2015 lalu dan akan direalisasikan tahun ini.

Kepala Dinsosnakertrans Jepara M Zahid melalui Kasi Rehabilitasi Sosial Joko Setyowanto mengatakan, jumlah tersebut yang direncanakan dibantu tahun ini. Itu merupakan hasil pengajuan yang masuk di instansinya pada tahun 2015 lalu.

”Ya, yang mengajukan tahun lalu akan direalisasikan tahun ini. Dari APBD 2016 ini memang 985 rumah yang akan diberi bantuan untuk renovasi rumah tidak layak huni,” ujar Joko kepada MuriaNewsCom, Jumat (13/5/2016).

Menurut dia, masing-masing rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp 5 juta. Dana tersebut diperuntukkan bagi meraka yang memang rumahnya tidak layak huni dan tergolong warga miskin. Namun, diakuinya dana tersebut tidak seberapa karena memang tujuannya hanya sebagai stimulus dan bantuan saja.

”Programnya bukan bedah rumah, tetapi renovasi rumah tidak layak huni. Dana itu bisa dijadikan stimulus dan tambahan semacam subsidi bagi yang tidak mampu,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, sejumlah persyaratan harus dipenuhi oleh pihak pemohon. Misalnya membuat proposal yang diketahui oleh Petinggi dan Camat, membuat rencana anggaran, surat keterangan miskin, dan foto copy identitas lengkap baik KTP maupun Kartu Keluarga (KK).

”Juga mencantumkan foto rumahnya. Kalau untur survey diserahkan kepada Kecamatan masing-masing. Sebab, segitu banyak tenaga kami tidak cukup kalau melakukan survey satu persatu secara langsung,” katanya.

Editor: Supriyadi

Minat Warga Jepara Jadi TKI ke Luar Negeri Turun

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pentatrans) pada Dinsosnakertrans, M Subkhan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pentatrans) pada Dinsosnakertrans, M Subkhan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Minat warga Jepara untuk bekerja di luar negeri cenderung menurun dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Tenega Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara, tahun ini ada penurunan jumlah warga Jepara yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

“Ada tren penurunan sejak dua tahun terakhir ini. Di tahun 2014 lalu ada sekitar 414 warga yang menjadi TKI. Tahun 2015 lalu turun menjadi 326 saja,” ujar Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pentatrans) M Subkhan kepada MuriaNewsCom, Rabu (11/5/2016).

Menurutnya, untuk tahun ini juga diperkirakan menurun. Sebab, dilihat dari januari hingga April, rata-rata warga Jepara yang menjadi TKI di luar negeri hanya sekitar 20 an saja. Itu menurun dibanding tahun 2015 maupun 2014 lalu yang rata-rata bisa mencapai 30 an orang.

“Karena jumlah TKI setiap bulannya terbilang sangat sedikit, jadi kami bisa benar-benar member pengarahan kepada mereka sebelum berangkat. Tak hanya itu, kami juga melakukan wawancara kepada pihak keluarga, agar nantinya tidak ada masalah,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, wawancara terhadap pihak keluarga terutama ahli waris sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir persoalan dikemudian hari. Misalnya ketika seorang warga yang berangkat ke luar negeri, tiba-tiba ada suaminya yang menanyakan ke Dinsosnakertras. Tentu saja, pihaknya membutuhkan sejumlah data lengkap agar bisa menyelesaikan persoalan itu.

”Kadang ada rumah tangga ada masalah lalu istri memutuskan untuk menjadi TKI. Nah, suaminya mencari kesini. Jadi kami butuh data lengkap mereka,” katanya.

Negara yang menjadi tujuan paling banyak dari warga Jepara ada di wilayah Aisa Tenggara. Sedangkan untuk wilayah Timur Tengah sudah tidak ada lagi, apalagi setelah ada pelaranagn dari pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

Editor: Supriyadi

Dinsosnakertrans Jepara Minta Hasil Kesepakatan Antara PT Skanindo dan Karyawannya Dilaporkan

Muryanto, Kasi Pengawasan Tenaga Kerja dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman

Muryanto, Kasi Pengawasan Tenaga Kerja dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman

 

MuriaNewsCom, Jepara – Menanggapi hasil musyawarah penyelesaian masalah antara PT Skanindo Ekaduta dengan Karyawan. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara melalui Kasi Pengawasan Tenaga Kerja Muryanto mengatakan, hasil kesepakatan lebih baik disampaikan ke pihaknya.

”Pihak perusahaan saat dipanggil memang menjanjikan menyelesaikan masalah tersebut secara bipartite. Jika memang sudah selesai, kami mengapresiasinya. Hanya saja, alangkah lebih baik melaporkan hasilnya kepada kami. Itu untuk menghindari potensi masalah lain,” ujar Muryanto, Rabu (30/3/2016).

Menurutnya, bagaimanapun juga persoalan antara perusahaan itu dengan karyawannya sudah mengemuka. Pihak pemerintah juga telah mengetahui, sehingga dia meminta agar hasil kesepakatan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah melalui dinasnya.

Beberapa waktu lalu sejumlah karyawan PT Skanindo Ekaduta mempermasalahkan statusnya di perusahaan tersebut akibat terlalu lama tak dipekerjakan. Masalah tersebut diselesaikan secara bipartite, antara karyawan terkait dengan pihak perusahaan.

Perwakilan Paguyuban Karyawan PT Skanindo Ekaduta Eko Mei Susanto mengemukakan, pihak perusahaan memberikan hak-hak mereka sesuai dengan tuntutan yang diinginkan. Menurut dia, pihak perusahaan memberikan tali asih kepada belasan karyawan yang statusnya saat ini sudah tidak dipekerjakan kembali di lokasi perusahaan yang baru.

Paguyuban karyawan sebelumnya sempat mengadukan masalah tersebut ke Komisi C DPRD Jepara. Pengaduan itu lantaran tidak ada kejelasan mengenai status belasan karyawan yang diistirahatkan akibat lokasi pabrik yang berpindah. Pengistirahatan karyawan perusahaan terjadi sejak 5 Januari 2016 lalu yakni untuk karyawan bagian mesin. Dilanjutkan pada 29 Januari 2016 untuk karyawan amplas dan servis, serta terakhir pada 6 Februari 2016 lalu.

Editor : Titis Ayu Winarni

Dinsosnakertrans Ancam Pidanakan 10 Perusahaan Mebel

ilustrasi

ilustrasi

 
MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat, sebelumnya memberikan surat peringatan kepada sejumlah perusahaan yang belum memberi upah kepada pekerjanya sebagaimana upah minimum kabupaten (UMK) Jepara sebesar Rp 1,35 juta perbulan. Kali ini Dinsosnakertrans mengancam bakal mempidanakan perusahaan yang masih tak membayar pekerja sesuai UMK.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinsosnakertrans Jepara M Zahid melalui Kasi Pengawasan Tenaga Kerja Muryanto. Menurutnya, sebanyak 10 perusahaan yang sempat diberi peringatan keras pada pertengahan Februari lalu sebagian telah memberikan pernyataan siap membayar gaji sesuai UMK. Sebagian lainnya, terang Muryanto, memang mengaku keberatan dengan sejumlah alasan. Di antaranya lantaran bisnis mebel saat ini yang tengah sepi serta tenaga kerja yang ada tak lagi produktif. Salah satunya karena usia pekerja yang dimiliki sudah tidak produktif.

”Sebelumnya, perusahaan tersebut diberi peringatan lantaran memberi upah pekerjanya di bawah UMK. Kami mengancam akan mempidanakan perusahaan yang masih terus membandel dan tidak mengindahkan peringatan yang kami berikan,” ujar Muryanto kepada MuriaNewsCom, Kamis (3/3/2016).

Lebih lanjut dia mengemukakan, bersamaan dengan itu, tetap melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memberikan pernyataan menyanggupi pembayaran upah sesuai UMK sebesar Rp 1,35 juta/bulan. Pengawasan juga dilakukan terhadap perusahaan lain.

”Kami akui memang ada pemilik perusahaan yang menyatakan keberatannya. Alasan yang banyak dikemukakan karena banyak pekerjanya yang berusia tua. Sedangkan angkatan muda nyaris tidak ada karena memilih kerja di pabrik garmen,” papar dia.

Dia menambahkan, bagaimanapun juga, aturan UMK tetap harus dipatuhi. Pihaknya tak segan mempidanakan perusahaan tersebut. Pasalnya, dia sebagai penyidik bisa melakukan berita acara pemeriksaan (BAP).

Editor : Titis Ayu Winarni

Sulitnya Pencairan Dana BPJS, Disebut Karena Nelayan Enggan Lengkapi Persyaratan

f-nelayan (e)

Nelayan di Jepara kesulitan mengakses BPJS Ketenagakerjaan karena dianggap tidak memenuhi persyaratan, yakni tak melampirkan resep obat dokter. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Sejumlah nelayan di Jepara pernah mengeluhkan sulitnya mengakses jaminan kesehatan seperti BPJS. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara menyatakan, sulitnya pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan, dinilai karena nelayan sendiri yang enggan melengkapi persyaratan. Lanjutkan membaca

H-14 Idul Fitri THR Harus Mulai Dibayar Perusahaan

THR (e)

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara M Zahid.(MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Memasuki pekan pertama bulan suci Ramadan ini, perusahaan-perusahaan yang ada di Jepara mulai diimbau untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada H-14 atau selambat-lambatnya pada H-7 hari raya Idul Fitri. Lanjutkan membaca