Besok, Dinas Pendidikan Grobogan Bakal Gelar Workshop Gerakan Literasi Sekolah 2018, Ini Tujuannya

MuriaNewsCom, Grobogan – Dinas Pendidikan Grobogan terus melakukan upaya untuk meningkatkan minat baca dikalangan pelajar. Salah satunya dengan menggelar workshop gerakan literasi sekolah 2018 yang akan dilangsungkan selama tiga hari, mulai 23-25 Februari.

Ketua Panitia workshop gerakan literasi sekolah 2018 Achmad Bashori menyatakan, kegiatan itu mengambil tema “Implementasi gerakan literasi sekolah untuk mewujudkan Grobogan sebagai Kabupaten Literasi “. Kegiatan itu terlaksana atas kerjasama Dinas pendidikan Kabupaten Grobogan, Forum Silaturahim Sekolah Islam Grobogan  (FOSSIG ) dan Forum Persaudaraan Muslim Grobogan (FPMG).

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung  Grobogan sebagai Kabupaten Literasi yang telah dicanangkan Bupati sejak tahun 2016 lalu,” ungkapnya.

Menurut Bashori, kegiatan workshop akan menghadirkan narasumber nasional yang kompeten dalam bidang Literasi. Antara lain, Satria Dharma dari surabaya, Dewi Utama Faizah dari Satgas GLS Kemdikbud RI, Dharma Sastra dari Tarakan, Ameliasari T Kesuma dari Salatiga, BM Asti dan Kak Erwin NS Pambudi dari Grobogan. Satu lagi adalah Handoko Widagdo, warga Grobogan yang saat ini melakukan program inovasi dan literasi rendah di Kalimantan Utara.

Peserta workshop merupakan perwakilan sekolah dari 19 kecamatan, dari jenjang SD, SMP dan SMA. Peserta satu sekolah terdiri minimal 4 orang dengan maksud agar gerakan literasi ini mampu dilaksanakan oleh sekolah.

Ketua Dinas Pendidikan Grobogan Amin Hidayat menambahkan, kegiatan yang dilakukan mulai besok, tidak hanya sekadar program tapi ini sebuah gerakan yang harus bersinergi antara lembaga pendidikan dengan pihak kompeten lainnya. Dijelaskan, puncak kegiatan literasi ini akan dilangsungkan pada bulan oktober mendatang. Yakni, acara festival literasi sekolah.

“Saat acara pembukaan juga akan ada pengukuhan Relawan Literasi Grobogan. Tugas relawan ini nanti akan merintis kampung-kampung Literasi,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Dikatai Kayak Orang Takziyah, Ibu-ibu Pengunjuk Rasa di Disdikbud Pati Emosi

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan ibu-ibu yang menggelar aksi di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati makin memanas. Itu terjadi setelah terdengar celetoh dari dalam kantor yang dibilang kayak sedang takziyah. Mendengar hal itu, para ibu yang sudah lama menunggu makin emosi dan nyaris tak terkontrol.

Berdasarkan pantauan, kondisi demostrasi awalnya cukup kondusif. Para ibu-ibu yang menuntut pergantian Kepala SD Penggung 01 dibatalkan memilih diam sambil menunggu hasil audiensi dari perwakilan warga dengan dinas. Tiba-tiba, muncul suara dari dalam gedung soal tenangnya demo.

“Demo ko kayak orang takziyah, diam saja,” celetoh suara dari dalam kantor dinas.

Baca: Emoh Kepala Sekolah Diganti, Puluhan Ibu-ibu Wali Murid SD Penggung 01 Geruduk Dinas Pendidikan Pati

Baca : Kepala Sekolahnya Diganti, Seluruh Siswa SD Penggung 01 Pati Mogok Sekolah

Mendengar hal itu, para ibu langsung emosi. Sebagian langsung marah marah meluapkan emosi. Bahkan, selain mengatai pejabat dinas, para ibu juga nyaris menerobos masuk ke dalam kantor dinas.

“Siapa tadi yang bilang takziyah. Kami ke sini minta ketemu kepada dinas malah dikatai Takziyah. Sini keluar yang bilang, jangan cuma ngomong seenaknya,” ucap seorang demonstran dengan marah.

Selain emosi, nampak pula sekelompok ibu yang menangis lantaran dikatai Takziyah. Sayangnya, meski situasi terus memanas, tak ada yang keluar dari kantor dinas untuk klarifikasi.

Editor: Supriyadi

Baca: Wali Murid SD Penggung 01 Pati Ancam Mogok Sekolah Jika Kepala Sekolah Dipindah

Wali Murid SD Penggung 01 Pati Ancam Mogok Sekolah Jika Kepala Sekolah Dipindah

MuriaNewsCom, Pati – Sejumlah wali murid SD Penggung 01 Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Pati mengancam melakukan aksi mogok sekolah jika kepala sekolah jadi dipindah. Itu dilakukan lantaran minat sekolah anaknya sangat menurun semenjak kabar pergantian kepala sekolah beredar.

Niswatin, satu dari puluhan ibu wali murid yang ikut aksi mengatakan, pasca adanya kabar pemindahan kepala sekolah, anaknya menjadi malas belajar dan malas sekolah. Setelah ditanya, anaknya menjawab kepala sekolah akan diganti.

4X Kroger Feedback Fuel Points Win Extra 4X Fuel

“Jadi para murid sangat sedih bila kepala sekolah diganti. Makanya kami tetap menginginkan Pak Saekan tetap menjabat,” katanya kepada MuriaNewsCom saat aksi, Selasa (17/1/2018).

Baca: Emoh Kepala Sekolah Diganti, Puluhan Ibu-ibu Wali Murid SD Penggung 01 Geruduk Dinas Pendidikan Pati

Menurut dia, siswa yang jadi malas belajar dan malas berangkat sekolah bukan hanya anaknya saja. Beberapa siswa lainnya juga sama. Melihat hal itu, dia yakin kepala sekolah berhasil mendekati hati para siswanya ke arah yang baik.

“Jika nantinya jadi dipindah, maka kami para orang tua bisa melakukan aksi mogok sekolah. Karena siswa sudah malas ke sekolah jika kepala sekolahnya diganti,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengancam akan mencabut anaknya dari sekolah yang bersangkutan jika dinas ngotot mengganti sang kepala. Hal itu bahkan sudah disepakati sebagian besar wali murid. Sebagai gantinya mereka akan dipindah ke sekolah lain.

Editor: Supriyadi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Terbitkan Ensiklopedi Toponimi Jepara

Ensiklopedi Toponimi Kabupaten Jepara buata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah menerbitkan buku bertajuk “Ensiklopedi Toponimi Kabupaten Jepara”. Sesuai tajuknya toponimi atau asal usul nama suatu tempat dan tipologisnya, buku ini berisi tentang sejarah mengenai desa-desa ataupun situs yang terdapat di Bumi Kartini. 

Hadi Priyanto ketua tim penulis buku ini mengatakan, di dalamnya terdapat 46 kisah asal usul nama tempat dan even budaya yang ada di Jepara. Selain itu, pada buku setebal 120 halaman itu,  terdapat pula penjelasan mengenai prosesi lomban, Perang Obor, Gong Senin hingga nama-nama desa. 

Ia menduga, ada kecenderungan masyarakat mengabaikan sejarah dan seni budaya lokal. Oleh karenanya banyak sejarah terkait asal-usul suatu tempat atau event yang berangsur hilang dari ingatan sebagian orang.

“Harapan kami buku ini bisa mengisi kekosongan bahan pustaka tentang sejarah lokal. Dengan demikian kita dapat belajar dari sejarah lokal,” ujarnya Sabtu (23/9/2017). 

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo mengatakan, dengan terbitnya buku tersebut mampu menggugah warga untuk dapat melestarikan sejarah dan budaya lokalnya. Disamping itu, pihaknya juga ingin agar kabupaten lain di Jawa Tengah dapat membukukan sejarah daerahnya sendiri.

Sekretaris Daerah Jepara M. Sholih mengapresiasi penerbitan buku tersebut, namun demikian kedepan agar buku tersebut lebih dilengkapi. “Semoga di masa depan buku ini dapat dilengkapi dengan kisah berdirinya desa-desa di Jepara,” ungkapnya. 

Editor: Supriyadi

Gandeng Dinas Pendidikan, Dinkes Kudus Sosialisasikan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah

 

SOSIALISASI KTR: Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus di UPT Puskesmas Bae, Kecamatan Gebog. dinkes Kudus memberikan informasi dan pengetahuan tentang dampak asal rokok terhadap kesehatan pada lingkungan pendidikan.

SOSIALISASI KTR: Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus di UPT Puskesmas Bae, Kecamatan Gebog. dinkes Kudus memberikan informasi dan pengetahuan tentang dampak asal rokok terhadap kesehatan pada lingkungan pendidikan.

 

MuriaNewsCom, Kudus – Berdasarkan hasil survei Global Adult Tobacco Survey tahun 2011, Indonesia memiliki prevalansi perokok aktif tertinggi. Disebutkan,  67,4 persen pria dewasa dan 4,5 perempuan dewasa atau secara keseluruhan sebanyak 36,1 persen orang dewasa mengkonsumsi tembakau, baik dengan asap yakni merokok maupun tanpa asap. Bahkan kebiasaan merokok di kalangan anak meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir. Dalam rilis yang dikeluarkan Komunitas Pengendali Tembakau, terdapat anak usia 13-15 tahun merupakan perokok aktif.

Dengan kondisi konsumsi rokok di Indonesia yang sudah sangat mengkhawatirkan ini, kampanye bertemakan “Sudah Waktunya Melek Bahaya Rokok” adalah sebagian kecil dari usaha-usaha guna menanggulangi gempuran strategi merketing rokok yang sangat agresif. Tentunya diharapkan kegiatan serupa yang lebih besar dan menyeluruh untuk menaggulangi masalah merokok di Indonesia.

Di Kudus, upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok sudah dilakukan. Hal itu bisa dilihat dari keluarkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok di Kabupaten Kudus.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kudus dr Maryata menjelaskan, KTR merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau. ”Sedangkan, tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di luar KTR,” kata Maryata.

Dia menjelaskan, penetapan KTR ini merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko dan ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Adapun tempat-tempat yang termasuk dalam kategori KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum.

Baru-baru ini, Dinkes Kabupaten Kudus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dispora) menggelar sosialisasi informasi dan pengetahuan tentang dampak asap rokok terhadap kesehatan pada lingkungan pendidikan. Acara yang diselenggarakan di UPT Puskesmas masing-masing wilayah tersebut melibatkan UPT Dinas Pendidikan tingkat kecamatan, PPAI Kecamatan, pengelola/pemilik yayasan pendidikan, kepala sekolah SD serta SMP, dan peserta dari lintas sektor terkait. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi KTR di sembilan kecamatan pada tahun 2015 lalu.

Kasi Promosi Kesehatan pada Dinkes Kabupaten Kudus Rofiq Sugiharti menambahkan, pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.

Pada Pasal 4 disebutkan, untuk mendukung kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah, maka pihak sekolah wajib melakukan sejumlah kebijakan. Langkah lainnya, memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah, melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra kulikuler yang dilaksanakan di dalam dan di luar sekolah.

”Penetapan KTR di sekolah memiliki banyak manfaat. Antara lain, mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat didukung dengan penciptaan lingkungan yang bebas dari pengaruh rokok,” urainya.

Manfaat lain dari KTR di lingkungan sekolah juga dalam rangka memberikan perlindungan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dari dampak buruk rokok. Sehingga, dengan adanya sosialiasi ini diharapakan mampu tercipta sekolah sebagai tempat yang sehat dan nyaman tanpa asap rokok dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam permendikbud tersebut juga diatur bahwa kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan rokok di lingkungan sekolah.

Dia menambahkan, dari hasil sosialisasi KTR di setiap puskesmas ini, muncul banyak usulan yang menginginkan adanya penyuluhan dampak merokok terhadap kesehatan di setiap sekolah. ”Kepala sekolah dapat memberikan sanksi kepada guru, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Ikut Suami Merantau, 2 Peserta UN Paket B di Kudus Absen

Para peserta Ujian Nasional kejar paket B melakukan ujian dengan serius. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Para peserta Ujian Nasional kejar paket B melakukan ujian dengan serius. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah dua peserta UN Paket B dari LKBM Karangturi memilih absen mengikuti UN tahun ini. Mereka berhenti, lantaran memilih mengikuti suami mereka yang bekerja merantau.

Hal itu disampaikan ketua LKBM Karangturi Hadi Prawoto. Menurutnya dua siswa peserta UN kejar paket yang diterimanya absen sekitar sebulan lalu. Hal itu lantaran mereka ikut merantau bersama suaminya.

”Keduanya perempuan, yang satu ke luar Jawa dan satunya lagi ke Jawa Timur. Keduanya bekerja membantu suaminya di sana,” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa (10/5/2016)

Ia pun menyayangkan atas apa yang dilakukan keduanya. Ini lantaran, waktu ujian terbilang cukup singkat untuk mendapatkan sebuah ijazah setelah mengikuti ujian.

Sebelumnya, kedua peserta UN yang absen juga sudah mengikuti pembelajaran cukup lama. Bahkan, mereka juga sudah melakukan try out sebanyak tiga kali.

”Di sini ada 24 peserta, namun karena dua absen jadi tunggal 22 saja. Dalam UN menggunakan dua ruangan milik madrasah di Desa Garung Kidul,” imbuhnya.

Desa Garung Kidul dipilih lantaran semua peserta kejar paket adalah berasal dari Garung Kidul. Tahun ini pula, merupakan UN terkahir kejar paket B di desa tersbeut.

Editor: Supriyadi

SMA/SMK di Kudus Bakal Dikelola Provinsi Pada Awal 2017

sma (e)

Kepala Dinas Pendidikan Jateng Nur Hadi Amiyanto (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus  Akibat diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten diserahkan kepada pemerintah provinsi. Salah satunya adalah pengelolaan pendidikan menengah.

Kepala Dinas Pendidikan Jateng Nur Hadi Amiyanto mengatakan, pengelolaan pendidikan menengah dari yang semula dilakukan masing-masing kabupaten, pada awal 2017 nanti, hal itu akan dilakukan oleh provinsi.

“Saat ini kami sudah mencocokkan data dari kabupaten dan kota, dan semua sudah masuk, jadi tinggal mencocokkan apakah benar atau tidak. Jadi, nanti semua bakal dikelola langsung oleh provinsi khusus pendidikan tingkat SMA sederajat,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Pencocokan data yang dilakukan, kata dia membutuhkan waktu beberapa bulan. Meski demikian, tahun ini juga dipastikan rampung, sehingga awal 2017 langsung dijalankan.

Mencocokkan data,kata dia, merupakan langkah setelah verifikasi. Hal itu dilakukan guna mengetahui jumlah aset dan lain sebagainya.

Ia katakan, pengelolaan pendidikan menengah yang dilakukan provinsi, nanti hanya sekolah berstatus negeri saja. Sedangkan untuk sekolah swasta dan madrasah, pada awal 2017 nanti belum dilakukan.

“Mudah- mudahan semua berjalan  dengan lancar. Sebab ini juga dilakukan guna kemajuan dunia pendidikan di Jawa Tengah ,” Harapnya.

Editor : Kholistiono