Duh, Pengajuan Peserta Diklat Pengukuran Kapal dari Dishubkominfo Jepara Tak Direspons Kementerian

Sejumlah kapal bersandar di Dermaga Kartini, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah kapal bersandar di Dermaga Kartini, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Jepara ternyata sudah beberapa kali mengajukan staf atau petugasnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) pengukuran kapal. Namun, hingga saat ini belum ada respon dari pihak Kementerian Perhubungan.

Kasi Teknik Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan Laut pada Dishubkominfo Jepara Suroto mengatakan, petugas pengukur kapal harus yang memiliki sertifikat keahlian, dan telah mengikuti Diklat.

”Penertiban pas kapal untuk ukuran kappa dibawah 7 GT menjadi ranah kami di Dishub. Tapi kami belum memiliki petugas ahli yang bersertifikat untuk pengukuran kapal. Sehingga, untuk pengukuran kapal saat ini masih dilakukan oleh Syahbandar yang memiliki petugas ahli,” terangnya kepada MuriaNewsCom.

Menurut dia, di Jepara, petugas ukur kapal di bawah 7 groston hanya ada satu, itu pun dari Syahbandar. Padahal seharusnya, Dishubkominfo juga bisa melakukan pengukuran kapal karena kapal dibawah 7 GT menjadi ranah Dishubkominfo.

”Kami sudah beberapa kali mengajukan staf untuk mengikuti Diklat ke Kemneterian. Tetapi sampai saat ini belum ada panggilan. Tahun ini juga kami mengajukannya lagi,” ungkapnya.

Suroto mengatakan, tanpa mengikuti diklat tersebut, tidak tidak punya kewenangan untuk mengkur kapal. Di sisi lain, dikatakan Suroto, pihak nelayan meminta agar pengukuran dilakukan tukang. Namun, pihak Dishubkominfo tidak bisa mengabulkannya. Itu karena tidak sesuai dengan surat di kementrian.

Dia menambahkan, sejauh ini proses mendapat surat legalitas kapal di bawah 7 groston sangat mudah dan tidak ada biaya. Berbeda dengan kapal di atas 7 groston yang membutuhkan dana dan persiapan sejumlah dokumen.

Editor: Supriyadi