Tak Ada Transparansi Angaran, Kades Semirejo Pati Dilaporkan ke Dewan

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan pemuda Desa Semirejo, Kecamatan Gembong yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Desa mendatangi Kantor DPRD Pati, Kamis (18/1/2018). Mereka mengadukan Kepala Desa Semirejo Triyono yang diduga melakukan penyelewengan dana desa.

Gunawan, koordinator pemuda mengatakan, puluhan pemuda terpaksa mengelar audiensi dengan wakil rakyat lantaran selama ini melihat pemdes tidak transparan terkait dana desa. Bahkan, pihaknya melihat banyak hal-hal yang diduga dicurangi oleh pemeritah desa.

“Ada 14 penyimpangan yang kami lihat dalam pemerintah Desa Semirejo. Kami meminta adanya tindakan yang tegas dan cepat akan adanya penyelewengan itu,” katanya kepada awak media usai audiensi.

Disebutkan, penyelewengan yang dilakukan seperti pengelolaan dana PAM SIMAS yang tidak transparan. Sebelum mengadu ke dewan, ia mengaku sudah menanyakan hal tersebut dua kali. Yakni pada 11 September 2017 lalu dan 29 September, namun tidak mendapatkan jawaban.

Selain itu, kata dia, pihak desa juga dianggap melakukan pelanggaran hukum berat, karena sudah menyewakan aset desa tanpa melakukan tahapan lelang.  Parahnya, hal yang dilakukan itu tanpa diketahui masyarakat desa serta BPD.

“Kami juga melihat adanya pembongkaran dan pembangunan balai desa tanpa adanya rembuk desa dan tahapan yang seharusnya. Banyak lagi yang sudah kami laporkan terkait kecurangan,” ucapnya.

Dia berharap, pemerintah dan dewan bisa segera bertindak. Ia khawatir jika tak segera diluruskan, masyarakat semakin dirugikan.

Editor: Supriyadi

Komisi B DPRD Kudus Panggil Pengelola Minimarket Ini, tapi Berujung Kecewa

Anggota Komisi B DPRD Kudus Mahawib menyampaikan kekecewaannya saat pertemuan dengan minimarket, di kantor DPRD setemmpat, Selasa (7/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus memanggil pengelola minimarket Alfamart dan Indomaret, untuk membahas soal aturan Perda Nomor 12 tahun 2017 tentang Penataan Pasar Modern, Selasa (7/11/2017). Sayangnya, mereka kecewa karena yang datang bukan pengelola atau pimpinannya, melainkan perwakilan.

Dalam pertemuan di ruang Komisi B DPRD Kudus, pihak Alfamart hanya dihadirkan supervisor saja. Sedang untuk Indomaret, kedatangannya terlambat atau saat rapat ditutup beberapa menit.

Mawahib, anggota Komisi B DPRD Kudus mengatakan, absennya dua pimpinan minimarket Alfamart dan Indomaret dari pemanggilan Komisi B merupakan sebuah pelecehan. Karena, surat undangan yang diberikan dikhususkan untuk pimpinan.

“Ini lembaga resmi pemerintahan. Ini sama saja sebuah pelecehan,” katanya saat pertemuan.

Sakdiyanto, anggota komisi B lainya juga mengatakan hal yang sama. Bagi dia, Komisi B sangat kecewa dengan absennya  pimpinan minimarket. “Padahal seharusnya akan banyak yang harus diperbincangkan,” kata Sakdiyanto.

Sesuai rencana, Komisi B akan kembali melakukan pemanggilan pimpinan Alfamart dan Indomaret.

Perwakilan Alfamart Bayu Pramudya dan Sigit Aji Kurniawan juga tak bisa menjelaskan sesuai keinginan dewan. Mereka hanya hadir, lantaran diminta datang sesuai undangan.”Kami diminta datang pimpinan, karena sedang ada acara lainya di luar,” jawab Bayu.

Editor : Akrom Hazami

Dewan Bilang, Rp 55 Miliar Honor Tim Pengadaan Proyek adalah Pemborosan

uang-dana-hibah

 

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menyoroti anggaran fantastis untuk honorarium panitia pengadaan barang dan jasa.

Jumlah honor untuk tim pengadaan proyek sendiri tidak tanggung-tanggung. Yakni mencapai angka Rp 55 miliar. Inilah yang dipersoalkan anggota DPRD Kudus.

Ketua Komisi A DPRD Kudus Mardijanto menilai, anggaran honorarium pengadaan proyek tersebut sebagai bentuk pemborosan. ”Jumlah itu menurut kami memang sebuah pemborosan,” jelasnya, Selasa (26/4/2016).

Menurutnya, sangat mendesak anggaran itu dihilangkan karena adanya duplikasi anggaran. Terlebih, posisi tim yang seorang pegawai negeri sipil (PNS) sudah mendapatkan gaji, tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

”Pada dasarnya menjadi panitia pengadaan adalah sudah menjadi kewajiban PNS. Jadi menurut kami, tugas tersebut sudah melekat pada pegawai yang membidanginya. Tidak perlu dianggarkan honor sebesar itu,” katanya, Selasa (26/4/2016).

Karena itulah, Mardijanto menyarankan supaya anggaran tersebut bisa dihilangkan saja. Sehingga anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih berguna lainnya.

Reporter: Merie