PMII Jepara: Dewan Tak Konsisten

PMII Demo (e)JEPARA – Ditundanya revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern gagal diparipurnakan oleh DPRD Jepara dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. DPRD Jepara dinilai tak konsisten.

“Dulu ngomongnya berkomitmen untuk memprioritaskan revisi Perda tentang toko modern, kok malah ditunda. Ini jelas tidak konsisten,” kata Ketua Umum PMII Jepara Ainul Mahfud kepada MuriaNewsCom, sabtu (11/7/2015).

Menurutnya, sejak gagalnya Ranperda tentang toko modern di rapat paripurna, semua toko modern berjejaring di Jepara berani beroperasi. Padahal, jelas dalam kajiannya, banyak toko modern yang melanggar aturan. Itu sebabnya, pihaknya sangat menyesalkan DPRD Jepara yang terkesan melindungi pemodal besar dan menyengsarakan rakyat.

“Menurut kami, pembatasan keberadaan toko modern sangat penting. Sebab, sedikit demi sedikit, keberadaan mereka mematikan sumber penghasilan rakyat kecil terutama pedagang tradisional dan pedagang kecil,” katanya.

Sementara itu, Arik Sunarso, perwakilan fraksi PDI Perjuangan mengatakan, pembahasan perubahan perda penataan pasar tradisional memang masih membutuhkan tambahan waktu. Hal ini karena masih perlu banyak referensi, termasuk juga bertemu dengan pengusaha toko modern dan pedagang kecil untuk didengar aspirasinya.

“Belum ditetapkannya revisi perda ini tidak menjadi masalah, toh perda penataan pasar yang sudah ada masih cukup relevan jika diterapkan, hanya perlu perubahan-perubahan pasal,” jelasnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santoso menyatakan bahwa di dalam draf revisi perda penataan pasar ini terdapat beberapa perubahan. Diantaranya soal jarak antara toko modern dan pasar tradisional yang diubah menjadi mnimal 2 KM. Jarak ini lebih ketat dari aturan yang ada yakni hanya minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional. (WAHYU KZ/SUWOKO)