Ketua DPRD Usulkan Usaha Depo Air Minum Dikelola Desa

Ketua DPRD Kudus, Masan, saat membahas mengenai usaha depo air minum di kawasan lereng Gunung Muria. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua DPRD Kudus, Masan, menilai usaha depo air bersih yang menjamur di kawasan Desa Colo dan Kajar, Dawe, tak memberi konstribusi apapun untuk pemerintah, terutama desa.

Padahal, bisnis tersebut mempunyai potensi yang cukup besar. Oleh karenanya, ia menyarankan agar usaha pengambilan air bersih ini dikelola desa, sehingga hasilnya bisa kembali untuk kesejahteraan warga desa.

Usulan ini disampaikan Masan, setelah ia melakukan pengecekan ke depo air di Desa Kajar maupun Colo. Pengecekan itu untuk menindaklanjuti kedatangan kelompok pemanfaat air Muria ke gedung DPRD Kudus, beberapa waktu lalu.

“Saya sudah meninjau ke lokasi. Dan ternyata usaha-usaha itu tak banyak memberi manfaat ke warga sekitar, bahkan tidak ada kontribusi yang masuk ke desa,” katanya, Jumat (1/9/2017).

Menurut dia, tak hanya usaha depo air saja yang memanfaatkan air pegunungan muria secara besar-besaran, usaha toilet di sekitar makam Sunan Muria juga memanfaatkan air Muria untuk kegiatan komersial. ”Kontribusi ke desa juga tidak ada,” ujarnya.

Masan juga mempertanyakan pernyataan pengusaha yang mengaku hanya memanfaatkan air sisa untuk dijual. Ia meminta statemen air sisa itu didefinisikan secara jelas. Sebab jika memang benar air sisa, seharusnya tidak dijual untuk kebutuhan air minum.

“Ketika kebutuhan air rumah tangga dan pertanian di wilayah lereng Muria belum terpenuhi, seharusnya jangan disebut dengan air sisa,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Colo Joni Awang juga menyebut jika keuntungan usaha depo air, sepenuhnya masuk ke pengusaha. Ia juga telah mendapat surat dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tentang pembekuan usaha depo air yang tak berizin.

Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah menegaskan siap melakukan penertiban usaha yang masih nekat beroperasi. Terlebih sebanyak  24 usaha depo air yang tersebar di Desa Colo, Kajar, Dukuh Waringin, dan Piji tidak berizin.

Hanya, kewenangan penindakan berada di tangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBWS Pemali Juwana. “Akhir Agustus 2017 seharusnya usaha depo air ilegal sudah tutup. Jika dibutuhkan, Satpol PP siap menerjunkan tim untuk membantu penertiban. Namun memang ada koordinasi tertulis agar kami tidak disalahkan,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha