Jangan Beri Uang ke Pengemis Kalau Tak Ingin Didenda

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Semakin banyaknya jumlah pengemis dan gelandangan di Kabupaten Kudus menjadi keprihatinan banyak pihak. Tak ingin jumlah pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) semakin bertambab, DPRD Kudus bakal menggulirkan rancangan peraturan daerah (raperda) larangan memberi uang kepada PGOT.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kudus Aris Suliyono mengatakan, pemberian uang dinilai tidak mendidik. “Kebaikan” warga itu justru semakin memicu bertambahnya jumlah pengemis di jalanan. “Seperti yang bisa dilihat. Jumlah pengemis di perempatan jalan di Kudus semakin hari justru semakin bertambah,” katanya, Selasa (8/12).

Yang memprihatinkan, banyak pengemis yang melibatkan anak-anak saat meminta-minta uang di jalanan. “Kami akan menggulirkan raperda larangan memberi uang ke pengemis. Sanksi denda bagi pemberi juga akan dipertimbangkan dalam raperda tersebut,” ujarnya.

Aris mengatakan, Pemkab Kudus sudah memiliki banyak program untuk mengentaskan pengangguran melalui berbagai jenis pelatihan keterampilan. Program itu seharusnya juga bisa dimanfaatkan oleh pengemis agar memiliki bekal keterampilan, untuk bekerja yang lebih baik. Di Kudus juga sudah ada panti rehabilitasi untuk PGOT.

Aris mengatakan, raperda larangan memberi uang ke pengemis menjadi salah satu raperda inisiatif yang akan digulirkan tahun depan. Banleg rencananya akan mengusulkan empat raperda inisiatif pada program legislasi daerah (Prolegda) 2016. (MERIE/AKROM HAZAMI)

Rp 50 Juta, Denda Pembuang Sampah Sembarangan di Kecamatan Kota di Kudus

sampah FOTO (e)

Camat Kota Kholid Seif (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

KUDUS – Aturan baru Pemkab Kudus dalam menata wilayah agar tetap bersih, terus ditingkatkan. Seperti halnya dibuat aturan yang mengikat masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

Tidak main main,dalam aturan baru tersebut, berbunyi hukuman kurungan tiga bulan atau denda maksimal Rp 50 juta jika ada yang membuang sampah sembarangan.

Camat Kota Kholid Seif mengatakan, aturan baru tersebut tertera dalam Perda 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Perda Nomor 10 /1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban. Dalam aturan baru tersebut berbunyi hukuman yang harus diterima untuk yang membuang sampah sembarangan.

“Dalam aturan tersebut berbunyi, orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan dikenakan sangsi pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp 50 juta,” katanya.

Meski demikian, pihaknya berharap tidak ada warga yang mendapatkan hukuman tersebut. Bagi dia, jika masih dapat diselesaikan dengan baik baik maka harus diselesaikan dengan baik pula.
(FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)