Memanas, Kades Tanggul Tlare Jepara Sangsikan Tanda Tangan Warga Penolak Tukar Guling

MuriaNewsCom, Jepara – Audiensi yang diadakan warga dengan pemerintah desa, sempat berjalan alot. Itu lantaran Kades Tanggul Tlare Baidi menyangsikan tanda tangan penolakan warga sebanyak 207 orang yang dibubuhkan, ditengarai tidak asli.

Kontan hal itu menimbulkan reaksi dari warga. Mereka sempat tak terima dengan klaim dari Baidi. Bahkan, kepala desa sempat memohon untuk diberi waktu seminggu guna membatalkan proses tukar guling.

”Kami berani kok kemudian di cek satu-satu keliling desa untuk memastikan kebenaran tanda tangan kami,” tutur Yusuf.

Baca: Tolak Tukar Guling Tanah Aset Desa, Warga Tanggul Tlare Jepara Geruduk Balai Desa

Ia menjelaskan, penolakan warga atas rencana tukar guling merupakan bentuk keprihatinan terhadap pemerintah desa. Selain tak dilibatkan, proses tersebut seoalh-olah dilakukan tertutup. Karena itu, banyak warga yang kesal.

”Sekali lagi silahkan dicek ke warga. Tak ada manipulasi dalam tanda tangan tersebut,” tegasnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Kades Tanggul Tlare Baidi pun meminta maaf. Ia pun mengaku memang ada pembicaraan (dengan investor) terkait tukar guling. Namun, hal itu menurutnya baru sebatas rencana.

”Kalau dari skala 100 persen baru 10 persen, baru pembicaraan. Rencananya mau dibuat POM Bensin sampai ke belakang area (dekat pantai) nanti untuk wisata,” jelasnya.

Hanya saja, ia menyebut sudah melakukan sosialisasi kepada warga. Saat itu, ia mengklaim tidak ada penolakan. Namun demikian, warga memang tak setuju jika peruntukan tukar guling untuk pembangunan hotel.

”Sudah sosialisasi dan tidak ada penolakan. Yang ditolak warga jika dibangun hotel. Itu saja,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

Tolak UU MD3, PMII Kudus Gelar Aksi di Depan Kantor DPRD

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kudus, melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kudus, Jumat (2/3/2018). Mereka menolak pemberlakuan UU MD3, yang dianggap menjadikan anggota dewan imun terhadap kritik.

Mereka menuangkan keresahan mereka dengan memainkan aksi teatrikal, dengan membawa duplikat keranda. Hal itu diibaratkan sebagai matinya demokrasi, jika revisi undang-undang tersebut jadi diterapkan.

“Ada beberapa pasal yang kami pandang sebagai imunitas anggota dewan, seperti pasal 73, pasal 122 huruf (K) dan pasal 245. Pada pasal 245 menyebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan dari anggota DPR terkait tindak pidana harus seizin Presiden. Ini dikhawatirkan menjadi kekebalan kepada anggota dewan,” ujar Koordinator Aksi Syamsudin.

Dirinya menyebut, akan sulit bagi penegak hukum untuk menelusuri keterkaitan anggota dewan, bila terindikasi melakukan tindak korupsi.

“Oleh karenanya, kami PMII Kudus merumuskan empat poin. Pertama, menolak dengan tegas pasal-pasal revisi UU MD3 yang bertentangan dengan demokrasi. Kedua, menuntut DPRD Kudus ikut menyuarakan penolakan terhadap revisi UU MD3, senantiasa memperjuangkan hak demokrasi warga dan membela rakyat yang menjadi korban kriminalisasi akibat undang-undang tersebut,” sebutnya.

Selain berunjuk rasa, perwakilan demonstran juga sempat menemui perwakilan angota DPRD Kudus Ilwani. Ketua DPC PKB tersebut mengaku mendukung aksi yang dilakukan mahasiswa.

“Saya mendukung agar Revisi UU MD 3 tak disahkan. Sebagai wakil rakyat kami tak takut dikritik, manusia kadang salah namun kadang ada benarnya. Perlu saya jelaskan juga disini, kami (DPRD) tak memakai UU MD3 tapi memakai peraturan pemerintah (PP),” tutur dia.

Keberpihakan Ilwani, dibuktikan dengan penandatangan dukungan kepada mahasiswa pada secarik kertas. Salah satu poinnya, adalah untuk mengawal aksi penolakan mahasiswa Kudus terhadap UU MD3 sampai ke Jakarta.

Setelah didatangi oleh anggota DPRD Kudus, peserta aksi pun berangsur-angsur meninggalkan kantor DPRD Kudus.

Revisi UU MD3 sendiri merupakan, perubahan undang-undang no 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (M D3).

Editor: Supriyadi

Hadapi Demonstran, Pemkab dan DPRD Pati Sepakat Tolak Impor Beras

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab dan DPRD Pati sepakat dengan usulan para petani Pati menolak impor beras di Indonesia. Penolakan tersebut disampaikan langsung kepada para petani Pati saat menemui para demonstran di depan pendapa kabupaten, Senin (22/1/2018).

“Saya wakil dari DPRD Pati, dengan ini menyatakan kalau kami menolak impor beras. Seperti yang diinginkan para petani padi di Pati,” kata perwalian DPRD Pati, Ali N kepada ratusan petani.

Menurut dia, hasil putusan pertemuan antara perwakilan Pemkab Pati, DPRD Pati, dan perwakilan petani juga berbunyi demikian. Pertemuan yang berlangsung di ruang serbaguna DPRD Pati itu mengerucut pada penolakan impor beras.

www.krogerfeedback.com a Kroger website for Kroger Survey

Sementara, Edi S, asisten II Setda Pati menyuarakan hal yang sama kepada ratusan petani. Dikatakan usai perwakilan DPRD, dari Pemkab Pati juga menyetujui apa yang diinginkan para petani Pati.

“Saya mewakili Pemkab Pati juga setuju dengan usulan petani, untuk menolak impor beras, ucapnya singkat menyambut petani.

Ditambahkan Subhan, petani yang ikut aksi mengatakan Pemkab Pati harus komitmen menolak Impor Beras. Itu harus dibuktikan dengan meminta kementerian dan pemerintah pusat tidak impor beras.

“Kami akan terus mendampingi dan mengawal agar tak ada impor beras. Bahkan masa yang lebih banyak bisa kami kerahkan,” ucapnya.

Editor: Supriyadi

Disdikbud Pati Tak Bisa Penuhi Keinginan Warga, Kepala SD Penggung Dipindah

MuriaNewsCom, Pati – Proses audiensi antara perwakilan warga Dukuh Penggung, Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan (Disdikbud) Pati tak sesuai harapan. Pihak dinas bersikukuh tak bisa memenuhi keinginan masyarakat untuk mempertahankan Kepala SD Penggung 01 diposisinya.

Kades Ngagel Suwandi mengatakan, dari hasil pertemuan beberapa menit dengan pihak dinas, pihak dinas tidak bisa memenuhi tuntutan masyarakat. Karena, semuanya sudah sesuai aturan dari pusat yaitu Permendagri.

“Katanya aturan menyebut jika sudah empat tahun, harus dimutasi. Kalau tidak akan berpengaruh terhadap hak-hak kepala sekolah termasuk soal sertifikasi,” katanya saat mendampingi warganya aksi.

Jawaban tersebut, lanjutnya, jelas membuat warganya resah. Mereka khawatir kepala sekolah yang baru tak bisa mengayomi siswanya sebaik kepala sekolah yang lama. Hanya, ia memastikan tak akan melakukan aksi lanjutan.

Baca: Dikatai Kayak Orang Takziyah, Ibu-ibu Pengunjuk Rasa di Disdikbud Pati Emosi

”Semuanya sudah jelas. Dasarnya Permendagri, bukan faktor like and dislike. Jadi kami pastikan tak akan ada aksi lagi,” tegasnya.

Sementara, Kepala Disdikbud Pati Sarpan, menyebut hal yang sama. Semuanya sudah menjadi aturan pusat yang harus ditaati dan dilaksanakan. ”Jadi itu (pemidahan kepala sekolah) sudah aturan. Bukan rekayasa,” tegasnya.

Dia menyebutkan, penggantian kepala sekolah sudah berlangsung sejak akhir Desember lalu. Namun, meski sudah diganti tidak menutup kemungkinan akan diganti kembali, tergantung dari performanya.

“Kepala sekolah yang baru bisa dievaluasi. Jika tidak baik, maka bisa ditindak,” ucapnya singkat.

Disinggung soal hasil keputusan, dia menyebut warga mau menerimanya dengan syarat. Syarat yang diajukan adalah kepala sekolah yang sama baiknya dengan kepala sebelumnya.

Editor: Supriyadi

Dikatai Kayak Orang Takziyah, Ibu-ibu Pengunjuk Rasa di Disdikbud Pati Emosi

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan ibu-ibu yang menggelar aksi di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati makin memanas. Itu terjadi setelah terdengar celetoh dari dalam kantor yang dibilang kayak sedang takziyah. Mendengar hal itu, para ibu yang sudah lama menunggu makin emosi dan nyaris tak terkontrol.

Berdasarkan pantauan, kondisi demostrasi awalnya cukup kondusif. Para ibu-ibu yang menuntut pergantian Kepala SD Penggung 01 dibatalkan memilih diam sambil menunggu hasil audiensi dari perwakilan warga dengan dinas. Tiba-tiba, muncul suara dari dalam gedung soal tenangnya demo.

“Demo ko kayak orang takziyah, diam saja,” celetoh suara dari dalam kantor dinas.

Baca: Emoh Kepala Sekolah Diganti, Puluhan Ibu-ibu Wali Murid SD Penggung 01 Geruduk Dinas Pendidikan Pati

Baca : Kepala Sekolahnya Diganti, Seluruh Siswa SD Penggung 01 Pati Mogok Sekolah

Mendengar hal itu, para ibu langsung emosi. Sebagian langsung marah marah meluapkan emosi. Bahkan, selain mengatai pejabat dinas, para ibu juga nyaris menerobos masuk ke dalam kantor dinas.

“Siapa tadi yang bilang takziyah. Kami ke sini minta ketemu kepada dinas malah dikatai Takziyah. Sini keluar yang bilang, jangan cuma ngomong seenaknya,” ucap seorang demonstran dengan marah.

Selain emosi, nampak pula sekelompok ibu yang menangis lantaran dikatai Takziyah. Sayangnya, meski situasi terus memanas, tak ada yang keluar dari kantor dinas untuk klarifikasi.

Editor: Supriyadi

Baca: Wali Murid SD Penggung 01 Pati Ancam Mogok Sekolah Jika Kepala Sekolah Dipindah

Emoh Kepala Sekolah Diganti, Puluhan Ibu-ibu Wali Murid SD Penggung 01 Geruduk Dinas Pendidikan Pati

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan Ibu-ibu wali murid SD Penggung 01, Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti menggeruduk Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Selasa (17/1/2018) siang. Ibu-ibu itu nekat datang ke kantor dinas, lantaran menginginkan kepala sekolah yang lama tetap menjabat.

Zumaroh, satu dari ibu wali  murid yang datang menjelaskan, beberapa waktu lalu tersebar kabar akan ada pergantian kepala sekolah di tempat anaknya belajar. Padahal, kepala sekolah yang lama dianggap berhasil memajukan prestasi sekolah.

“Kami semua wali murid sepakat, tetap menginginkan Kepala SD Penggo 01 Pak Saekan. Tidak mau yang lain,” katanya saat aksi.

Menurut dia, selama ini kepala sekolah sudah berbuat banyak demi kemajuan sekolah dan siswanya. Bahkan, jika dulunya sekolah tampak disepelekan oleh banyak kalangan, saat ini sudah maju dan banyak berkembang

Bahkan, kata dia, sekolah tersebut boleh dibilang menjadi sekolah yang diunggulkan dalam hal  prestasi. Terbukti, dari sejumlah perlombaan yang diikuti selalu memborong penghargaan.

”Tak hanya soal prestasi, soal pembangunan sekolah juga sangat diunggulkan. Dulunya sekolah hanya memiliki bangunan tua, namun sekarang bangunan juga diperhatikan. Itulah yang membuat masyarakat ingin kepala sekolah tidak diganti,” tegasnya.

Melihat prestasi itu, Zumaroh juga mempertanyakan alasan Dinas Pendidikan melakukan pergantian. Ia pun terang-terangan, tak ingin melihat sekolah tempat anaknya belajar semakin mundur jika kepala sekolah diganti.

”Kalau prestasinya sudah bagus, tinggal mendukung. Bukan menggantinya. Seharusnya itu yang dilakukan dinas,” tandasnya.

Sementara dari pantauan di lapangan, dalam melakukan aksi pihak dinas tak kunjung keluar untuk memberi kejelasan. Akibatnya, banyak demonstran yang sempat melakukan aksi duduk di depan pintu masuk sambil menunggu sikap dari dinas terkait.

Editor: Supriyadi

Memprihatinkan, Harga Bawang Merah di Tingkat Petani Pati Hanya Rp 5 Ribu Per Kilogram

MuriaNewsCom, Pati – Harga bawang merah di tingkat petani di Kabupaten Pati jauh dari kata layak karena sangat murah. Untuk satu kilogramnya, harga bawang merah hanya berada sekitar Rp 5 ribuan saja. Itupun, dengan kualitas bawang yang cukup bagus.

Koordinator aksi Paguyuban Petani Bawang Merah Pati (PPBMP) Suparlan mengatakan, saat ini harga Bawang Merah sangat memprihatikan bagi petani. Dengan hanya Rp 5 ribuan saja. Maka petani hanya akan dirugikan.

“Kami meminta harga dapat distabilkan, yaitu diangka Rp 17 ribu per kilogram. Dengan Rp 17 ribu, maka petani bisa masuk,” katanya saat aksi di alun-alun Pati, Senin (16/1/2018).

Baca: Harga Terus Anjlok, Ribuan Petani Bawang Merah di Pati Gelar Aksi di Alun-alun

Menurut dia, para petani tak tahu lagi kemana akan mengadu saat kondisi semacam ini. Karena, selain kepada bapak Bupati Pati atau yang mewakilinya, para petani tak tahu menyuarakan kepada siapa.

Sumarno, Petani Bawang Merah di Pati juga menyebutkan hal yang sama. Jika harganya sangat rendah, dampak petani hanya akan dililit hutang. “Jangankan untung, untuk balik modal saja tak bisa,” ungkap dia.

Petani berharap, pemerintah tingkat kabupaten dapat memperhatikan nasib para petani. Itu diharapkan bukan sekedar omongan namun sebuah aksi yang nyata.

Editor: Supriyadi

Ribuan Nelayan Cantrang Pati Tulis Surat untuk Presiden Jokowi

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan nelayan cantrang di Kabupaten Pati menulis surat kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk memperbolehkan kapal cantrang beroperasi kembali.  Surat tersebut ditulis bersama saat aksi di Juwana, Senin (8/1/2018).

Dari pantauan, surat tersebut ditulis dalam secarik kertas putih. Selain meminta centrang beroperasi kembali, Presiden Jokowi juga diminta memilih antara nelayan Indonesia ataukah Menteri Susi.

“Bapak presiden bisa memilih, apakah akan memilih kami para nelayan ataukah Menteri Susi,” kata koordinator aksi Rasmijan saat aksi.

Baca: Ribuan Nelayan Di Pati Desak Cantrang Diizinkan Lagi Berlayar

Surat tersebut, kata dia, rencananya akan dikirim langsung kepada presiden saat aksi ke Jakarta medio Januari 2018. Dalam hajat tersebut, mereka sudah mempersiapkan 50 bus untuk membawa para nelatyan.

Disebutkan, Menteri Susi tak memiliki alasan untuk melarang cantrang beroperasi. Karena, dari hasil penelitian menyebutkan kapal cantrang ramah lingkungan bahkan di kedalaman 50 meter. Untuk itu, apa yang ditudingkan kapal cantrang merusak karang tidaklah benar.

“Kapal cantrang sudah beroperasi semenjak tahun 80an. Dan selama ini tidak ada masalah, tapi kenapa tiba-tiba kapal dilarang berlayar,”imbuhnya

Editor: Supriyadi

Dinas Pendidikan Grobogan Siap Keluarkan Surat Penugasan Bagi Guru Honorer

Perwakilan guru honorer melakukan audensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Pudjo Albachrun di ruang rapat Setda lantai I, Senin (20/11/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Kepala Dinas Pendidikan Grobogan Pudjo Albachrun menegaskan, pihaknya akan segera membuat surat penugasan mengajar bagi para guru honorer.

Kebijakan itu dilakukan bukan berkaitan adanya aksi damai para guru honerer tetapi memang sebelumnya sudah dipersiapkan, yakni setelah turunnya Permendikbud No 26 tahun 2017.

Sesuai peratuan tersebut, para guru honorer bisa mendapatkan honor dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besarnya honor yang didapat maksimal sebanyak 15 persen dari BOS.

”Setelah ada Permendikbud tersebut, langsung kita sikapi. Namun, kita tidak bisa buru-buru mengeluarkan surat penugasan karena harus menyesuaikan dengan aturan lainnya. Jangan sampai surat yang kita keluarkan malah bertentangan dengan aturan lain,” tegas Pudjo saat melangsungkan audensi dengan perwakilan guru honorer di ruang rapat Setda Grobogan lantai I, Senin (20/11/2017).

Baca: Guru Honorer di Grobogan Turun ke Jalan Gelar Unjuk Rasa, Ini yang Mereka Tuntut

Sebelum menerbitkan surat penugasan, terlebih dahulu akan dilakukan validasi data guru honorer. Surat penugasan yang dikeluarkan nantinya bisa dijadikan acuan untuk menyalurkan honor bagi guru honorer lewat dana BOS.

”Jumlah guru honorer ini ada ribuan. Jadi akan kita validasi datanya biar akurat,” jelasnya.

Sejumlah pejabat ikut mendampingi Pudjo saat melangsungkan audensi dengan perwakilan guru honorer. Antara lain Kepala Kesbanglinmas Yudhi Sudarmunanto, Kepala Satpol PP Bambang Panji, dan Kabid PMPTK Dinas Pendidikan Ruswandi.

Sebelum melakukan audensi, ratusan guru honorer yang tergabung dalam wadah Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) Grobogan melangsungkan aksi damai. Aksi damai dilakukan dalam rangka memperjuangkan nasib para guru honorer terutama dalam masalah kesejahteraan.

Ketua PGHRI Grobogan Idang Murdoko menyatakan, ada tiga aspirasi yang ingin disampaikan dalam audensi tersebut. Yakni, segera diterbitkan SK Bupati Grobogan untuk guru honorer tersebut.

Selanjutnya, guru honorer meminta Pemkab Grobogan untuk menambah alokasi belanja dalam pembiayaan kesejahteraan guru honorer. Para guru honorer juga menuntut agar upah guru honorer disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK).

Menurut Idang, adanya SK bupati itu diperlukan menyusul adanya Permendikbud No 26 tahun 2017. Sesuai peratuan tersebut, para guru honorer bisa mendapatkan honor dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besarnya honor yang didapat sebanyak 15 persen dari BOS.

Aturan Permendikbud itu akan diberlakukan mulai tahun 2018. Setelah ada Permendikbud, honor yang selama ini didapatkan terancam tidak bisa diterima lagi. Soalnya, keberadaan guru honorer belum dapat penugasan lewat SK bupati.

”Honor dari dana BOS bisa kita dapat kalau ada SK dari Bupati. Kalau tidak ada SK tidak bisa cair. Dengan ada SK dari Bupati maka ada kemungkinan untuk bisa dapat sertifikasi. Oleh sebab itu, kami menuntut agar Bupati Grobogan segera menerbitkan SK buat guru honorer ini,” tegasnya.

Idang menyatakan, jumlah guru honorer di Grobogan yang terdata sekitar 5.000 orang. Sebagian besar adalah guru yang mengajar di SD. Selama ini, mereka mendapatkan honor dari dana BOS rata-rata Rp 350 ribu per bulan.

Editor: Supriyadi

Kades Se-Kecamatan Undaan Demo di Kantor DPRD Kudus

Sejumlah kades berorasi di depan kantor DPRD Kudus, Kamis (9/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Belasan kepala desa (kades) se-Kecamatan Undaan, Kudus, menggelar demo di kantor DPRD setempat, Kamis (9/11/2017). Aksi digelar terkait adanya pupuk, yang dirasa sulit didapatkan petani setempat.

Kades yang ikut aksi berjumlah 16 orang. Selain kades, sejumlah petani di Undaan juga ikut aksi. Mereka menamakan diri dalam Forum Peduli Petani Undaan (FPPU).

Dalam orasinya, sejumlah kades mempertanyakan di mana peranan para anggota dewan. Terutama saat para petani merasakan kesulitan mendapatkan pupuk.

“Anggota dewan sudah mencederai rakyat dengan hal ini (pupuk sulit),” ujar salah satu kades yang melakukan orasi di hadapan massa.

Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka satu persatu maju ke mimbar orasi menyuarakan aspirasinya. Sebelumnya, mereka berangkat bersama dengan mengendarai truk. Sejumlah truk tampak memadati halaman kantor DPRD Kudus.

Kapolsek Undaan AKP Anwar mengatakan, semua kades di wilayah hukumnya mengikuti aksi soal pupuk ini. Warga dan kades merasa dipermainkan lantaran pupuk yang sulit dibeli para petani Undaan.

“Mereka (Kades) di Undaan menyuarakan aspirasinya soal susahnya pupuk. Sehingga mereka menggelar aksi pagi ini di DPRD Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Editor : Akrom Hazami

 

Komisi B DPRD Kudus Layangkan Panggilan Pimpinan Soloroda

Mukhasiron (dua dari kanan) menerima perwakilan buruh dan SPSI di ruang Komisi B DPRD Kudus, Senin (6/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus bakal melayangkan panggilan kepada pemilik perusahaan PT Soloroda Indah Plastik. Pemanggilan tersebut dilakukan lantaran dewan merasa geram, karena membiarkan buruh terlantar.

Ketua Komisi B DPRD Kudus Mukhasiron menyebutkan, layangan pemanggilan akan dikirim paling lambat besok pagi, Selasa (7/11/2017). Dengan begitu, Rabu (8/11/2017) pemilik perusahaan sudah hadir di DPRD Kudus.

“Dalam surat tersebut tak bisa diwakilkan. Jadi harus pemiliknya langsung yang datang ke DPRD Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom usai audiensi, Senin (6/11/2017).

Baca: Ditemui Komisi B DPRD Kudus, Curhatan Buruh Soloroda Bikin Ngenes

Menurut dia, yang dipanggil nantinya tak hanya pemilik perusahaan saja. Melainkan juga dengan bagian perizinan Pemkab Kudus. Sebab, terdengar kabar adanya pelimpahan aset perusahaan lama ke perusahaan baru. Untuk itu, perizinan juga harus dihadirkan.

Dikatakan, para buruh saat ini diperlakukan tak adil oleh perusahaan. Karena, selama ini sudah bekerja dan dirumahkan tanpa adanya kejelasan dari perusahaan. Bahkan, PHK sepihak juga dilakukan tanpa pesangon.

“Namun kami juga harus menunggu keterangan dari perusahaan. Selama ini belum ada statemen resmi dari pemiliknya,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Baca:Berbulan-bulan Dirumahkan Tanpa Kejelasan, Buruh Solorada Geruduk DPRD Kudus

Ditemui Komisi B DPRD Kudus, Curhatan Buruh Soloroda Bikin Ngenes

Sejumlah perwakilan buruh beserta SPSI bertemu Komisi B DPRD Kudus, Senin (6/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan buruh dari PT Soloroda Indah Plastik yang melakukan demo di depan Gedung DPRD Kudus berasal dari beberapa golongan. Meski begitu, mereka bersatu untuk memperjuangkan hak mereka. Alasannya profesi sebagai karyawan menjadi penopang utama keluarga.

Karena itu, saat karyawan dirumahkan, banyak yang langsung njomplang. Beberapa bahkan terpaksa mengambil utang supaya dapur masih bisa ngepul.

Rusdi, satu dari sekian buruh mengatakan, kalau dia sudah bekerja lebih dari delapan tahun. Secara tiba-tiba, dia diberikan surat pemberhentian sepihak dari perusahaan tanpa adanya pesangon.

“Untuk itu kami menuntut perusahaan agar dapat memberikan hak-hak para karyawan. Termasuk juga dengan pesangon,” katanya saat audiensi dengan Komisi B DPRD Kudus, Senin (6/11/2017).

Baca: Berbulan-bulan Dirumahkan Tanpa Kejelasan, Buruh Solorada Geruduk DPRD Kudus

Menurut dia, hampir semua buruh Soloroda Indah Plastik menangis akan ketidakjelasan tersebut. Ironisnya untuk menjaga dapur, mereka terpaksa utang dan terancam tak bisa melunasi. Itu terjadi, karena temannya sesama buruh tak punya penghasilan.

“Saat melihat buruh yang memiliki utang perusahaan bilang itu tanggung jawab buruh, namun saat perusahaan hutang kepada buruh mereka diam,” ucapnya.

Kisah lainya juga muncul adalah pasangan suami istri yang semuanya karyawan Soloroda. Semuanya bernasib sama dengan tak ada kejelasan tindak lanjut akan hak karyawan.

Ndaru Handoyo, perwakilan SPSI Kudus mengatakan, karyawan hanya meminta hak mereka saja. Jika memang dirumahkan, maka pesangon dapat diberikan sesuai aturan.

Disebutkan, kalau aksi itu sudah kesembilan kalinya. Semuanya belum membuahkan hasil. Kami minta dari unsur pemerintah dapat bertindak tegas menyikapi hal tersebut.

Para buruh sudah lelah dan capek atas permainan perusahaan. Karena, selama tiga bulan ini sudah tidak ada hak yang diberikan dari perusahaan kepada mereka para pekerja.

“Kami sudah menggelar aksi beberapa kali, namun perusahaan tetap diam. Bahkan saat mereka janji mempertemukan pimpinan dengan para buruh, malah pimpinanya menghilang. Sedang karyawan atasan sekelas manager juga terkesan menutupi keberadaan pemilik,” ujarnya

Merasa ditelantarkan, lanjut dia para buruh memutuskan mencari sikap dari DPRD Kudus. Karena, para dewa lah yang dianggap mampu membantu para buruh untuk mendapatkan kejelasan.

Dia menjelaskan beban Karyawan sangat tinggi. Karyawan sudah tiga bulan tak ditanggung BPJS oleh perusahaan. Sehingga, saat berobat kartunya tak bisa dipakai karena tidak dibayarkannya BPJS dari perusahaan, sedang bayar mandiri tak bisa.

Editor: Supriyadi

Diterima Kajari, Demontran Eksploitasi Air Pegunungan Muria Diminta Buat Laporan Resmi

Para demonstran menyampaikan aspirasi sambil membawa miniatur truk tangki bertuliskan Air Pegunungan Muria, Kamis (2/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Belasan warga Kudus yang tergabung dalam Lembaga Aspirasi Publik menggelar aksi unjukrassa menuntut penghentian eksploitasi air Pegunungan Muria diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus Herlina Setyorini, Kamis (2/11/2017).

Kajari baru itu menerima demonstran di Aula Kejaksaan. Dalam kesempatan tersebut, Kajari menyebutkan kalau masyarakat bisa langsung melaporkan secara resmi kepada kejaksaan jika ada persoalan.

“Silahkan dapat menyampaikan secara tertulis. Nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya kepada pendemo.

Baca: Warga Kudus Jalan Mundur Sambil Narik ’Truk Tangki’ Tolak Eksploitasi Air Gunung Muria

Kajari menjelaskan keberadaan laporan dapat dijadikan sebagai bukti dalam penindakan. Sebaliknya, jika hanya disampaikan lisan, maka hanya sebatas informasi yang sifatnya tak  akurat dan tak kuat. Untuk itu, diharapkan dapat dilakukan secara resmi.

“Saya ucapkan terimakasih sudah datang, saya baru sepekan menjabat dan dengan adanya hal ini akan tahu informasi tentang Kudus. Namun jangan sedikit sedikit demo,” jelasnya.

Dalam hal tersebut, masa memberikan berkas kepada Kajari Kudus. Menyikapi hal tersebut Kajari belum bisa menentukan sikap, lantaran belum membaca berkas yang diterima.

Editor: Supriyadi

Pertanyakan Dana Desa, Belasan Warga Geruduk Balai Desa Suwaduk Pati

Belasan warga mendatangi Balai Desa Suwaduk untuk mempertanyakan penggunaan dana desa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Belasan warga Desa Suwaduk, Kecamatan Wedarijaksa menggeruduk Balai Desa setempat, Selasa (31/10/2017). Mereka mempertanyakan penggunaan dana desa yang terkesan amburadul sejak pencairan tahap pertama tahun 2017.

Sejumlah warga yang hadir mengenakan kaos seragam berwarna kuning bertuliskan penggunaan dana desa, seperti drainase kulon kretek 8.937.000, aspal dalan kebo 53.448.000, TPK: 453 juta.

Bahkan, ada kaos bertuliskan “Aspal kulon masjid 53.448.000 endi?” Melalui kaos yang dipakai, warga juga menuliskan agar warga Suwaduk tidak menjadi tumbal.

Salah satu warga, Sunarto mengatakan, dana desa Suwaduk tahap pertama sampai sekarang belum terealisasi semua. Karena itu, mereka bersama warga lainnya datang untuk mempertanyakan penggunaan dana desa.

“Biar jelas, arahnya kemana dana desa dari pemerintah pusat itu. Biar tidak terjadi korup,” jelas Sunarto.

Menurut dia, penggunaan dana desa Suwaduk masih terbengkali. Bahkan, material berupa koral maupun batu-batu dan aspal disebut tidak ada.

“Ada kecurigaan penyelewengan, soalnya dana desa sudah dicairkan dari bendahara desa, dari penanggung jawab belum dilaksanakan,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, kepala desa setempat, Sudarsono mengaku tidak ada masalah dengan penggunaan dana desa. Namun, dia mengaku bila ada kendala teknis.

Saat ini, masih ada empat titik pengerjaan yang masih belum terlaksana. Tapi, dia memastikan jika pengerjaan akan rampung sebelum tahun anggaran selesai.

“Saya suka warga yang kritis, karena bisa memberikan kontrol dan masukan. Dengan begitu, ada semacam perhatian sehingga pelaksanaan dana desa bisa berjalan dengan baik,” ujar Sudarsono.

Sementara itu, Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Rodli KY menambahkan, pengerjaan proyek dana desa memang sempat tersendat dengan hari raya, suronan, termasuk berbagai kegiatan lainnya yang padat.

Namun, ia memastikan bila bahan material untuk pengerjaan proyek sudah dipesan dan dilakukan pembiayaan. “Dua sampai tiga hari nanti akan datang, kita akan selesaikan sebelum tahun anggaran habis,” tuturnya.

Sementara sisa waktu batas pengerjaan proyek akan dikebut lebih cepat dengan kualitas terbaik. Dia juga akan segera menggelar rapat TPK untuk segera menyelesaikan pengerjaan dana desa dengan baik.

Editor: Supriyadi

Perbaiki Jalan Mati, Warga Getassrabi Kudus Tuntut Pengecoran Jalan Dialihkan ke Pemukiman

Alat berat berada di kawasan pembangunan jalan desa Getassrabi Gebog. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Proyek pengecoran jalan Desa Getassrabi, Gebog menuai kritikan dari masyarakat, Jumat (27/10/2017). Itu lantaran pembangunan jalan dianggap tak pas karena jalan yang dibangun merupakan jalan mati. Akibatnya, warga meminta agar pembangunan dapat dialihkan dikawasan permukiman.

Aris Muntohar, warga Dukuh Karaan, Desa Getassrabi mengaku heran dengan langkah Pemdes Getassrabi terhadap pembangunan jalan tersebut. Karena, jalan yang dibangun merupakan jalan yang nyaris tak pernah dilalui masyarakat di sana. 

Sebaliknya, lanjut dia, jalan yang dilalui berupa permukiman malah sama sekali tak tersentuh pembangunan. Padahal kondisinya sangat memprihatinkan lantaran rusak parah.

“Jalan yang dibangun sepanjang 160an meter pada dukuh Karaan Desa Getassrabi. Jalan itu jalan sawah dan kebun serta sangat jarang dilalui masyarakat karena aksesnya memutar,” katanya kepada wartawan.

Menurut dia, banyak warga yang mempertanyakan tindakan pemerintah desa tersebut. Apalagi, persis di sebelah jalan yang dibangun terdapat pemukiman warga yang jalannya sudah rusak parah. Namun malah dibiarkan rusak.

Para warga meminta pembangunan dapat dialihkan kesana. Selain jadi jalan permukiman warga, jalan tersebut juga jadi akses jalan menuju masjid dan juga makam dukuh setempat.

“Warga meminta agar digeser saja pekerjaannya. Sebab pasti lebih pas dan bermanfaat jika dibangun di jalan permukiman. Kalau tidak warga benar-benar bisa kecewa dengan desa,” jelasnya.

Disinggung soal biaya pembangunan, pihaknya tak tahu secara persis. Hanya desas desus yang berkembang, nominalnya mencapai Rp 190 jutaan. 

Hari ini, pihak pemdes dengan perwakilan warga mengadakan rapat tertutup soal perbaikan tersebut. Rapat digelar dengan setelah puluhan warga mengeruduk kantor balai desa untuk mempertanyakan keputusan itu.

Hanya saja, hingga berita ini diturunkan pihak pemdes belum bisa dikonfirmasi. Pesan WhatsApp yang dikirim MuriaNewsCom pun belum dijawab.

Editor: Supriyadi

Pabrik di Sukoharjo Ini Diprotes Gara-gara Bau Limbahnya

Warga melakukan aksi unjuk rasa di salah satu pabrik di Sukoharjo. (Facebook)

MuriaNewsCom, Sukoharjo – Ratusan warga Desa Plesan, Desa Gupit dan Desa Celep, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, menggelar demo  PT Rayon Utama Makmur (RUM) Jalan Songgorunggi-Jatipuro km 3,8, Desa Plesan, Nguter, Kamis (26/10/2017).

Mereka protes lantaran pabrik kapas sintetis itu mengeluarkan limbah udara berbau busuk seperti tinja. Hal itu membuat mereka mengeluh terhadap pabrik yang baru tahap uji coba tersebut, sepekan terakhir.

Warga membawa spanduk bertuliskan ‘Limbahmu Meracuni Masyarakat’ dan’Jangan Korbankan Kesehatan Kami Demi Bisnismu’.

“Baunya seperti septic tank. Ada warga yang muntah,” kata salah satu peserta aksi, Suwardi, di lokasi.

Menurutnya, pabrik itu baru tahap uji coba produksi. Meski baru sepekan, tapi baunya membuat warga jengkel.

Editor : Akrom Hazami

Dituntut Warga Turun Jabatan, Ini Kata Kades Tanjungrejo Kudus

Kepala Desa (Kades) Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Yuli Lukmawati saat memberi jawaban atas tuduhan warga dalam aksi yang digelar Kamis (26/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Desa (Kades) Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Yuli Lukmawati membantah tuduhan yang dilontarkan warga dalam aksi, Kamis (26/10/2017). Kades perempuan itu mengatakan kalau semua yang dilakukan sesuai dengan prosedur.

“Kami di Pemdes Tanjungrejo bersih dalam memimpin. Jadi apa yang dituduhkan warga sama sekali tak benar,” katanya saat konfirmasi pada media.

Menurut dia, selama ini pihak desa selalu transparan dan terbuka soal anggaran. Bahkan jika ada warga yang mau mengusutnya, pihaknya mengaku siap untuk meneruskannya sampai kapanpun.

Baca: Didemo Warga, Kades Tanjungrejo Kudus Dituntut Mundur dari Jabatannya

Mengenai eksekusi lahan misalnya. Dia mengaku sudah ketemu dengan warga sejumlah dua kali. Hasilnya, para warga menerima adanya eksekusi lantaran sadar kalau mereka menempati bangunan bukan miliknya.

“Saat ini mereka juga sudah kembali ke rumah masing-masing. Karena memang mereka itu warga asli Tanjungrejo,” ujarnya.

Soal Prona, dia menyebutkan sudah sesuai prosedur. Dia mengaku ada 300 bidang dengan per bidang dibebankan biaya Rp 850. Itupun bukan untuk desa, melainkan untuk proses notaris. Dan itu kesepakatan.

“Saya siap diproses, bahkan sudah dipanggil polres dua kali. Dan soal pelayanan, kami siap 24 jam,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

Didemo Warga, Kades Tanjungrejo Kudus Dituntut Mundur dari Jabatannya

Sejumlah warga membentangkan sepanduk tuntutan saat demo Kepala Desa Tanjungrejo, Kamis (26/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Belasan warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (26/10/2017). Aksi dilakukan lantaran warga tak puas atas kepemimpinan sang kepala desa (Kades). Bahkan dalam aksinya, warga meminta kades untuk lengser dari jabatannya.

Hadi Paryono, sekretaris aksi pelaksana mengatakan, dari catatan para warga, kades dianggap banyak melakukan kesalahan. Seperti halnya kasus eksekusi bangunan oleh PG beberapa waktu  lalu yang dibiarkan pihak pemdes.

“Kami sudah meminta bertemu dengan desa, kami juga meminta audiensi tentang nasib warga. Namun pihak desa malah menghidar, dan saat bertemu hanya bilang mengusahakan saja,” katanya saat aksi.

Tak hanya itu, dalam aksi juga mengutarakan tentang kasus Prona yang dianggap ada pungli. Selain itu, warga juga menganggap pelayanan sangat buruk kepada masyarakat saat masyarakat membutuhkan.

Dia mencontohkan, saat masyarakat meminta surat keterangan sering terlambat dan lamban. Hal itu membuat kendala bagi yang butuh cepat dalam pengurusan. Kasus lainya, masyarakat tak digubris saat mengajak diskusi desa untuk kemajuan desa.

“Kami juga menduga adanya pungutan liar kasus sertifikat Prona oleh desa kepada masyarakat. Kami juga menduga adanya permainan APBDes, berupa penyimpanan dan penyimpangan,” ungkapnya. 

Editor: Supriyadi

KMKB Desak Kajari Ungkap Kecurangan Pembahasan APBD Kudus

Puluhan masa dari beberapa LSM di Kudus menggeruduk Kantor Kejaksaan Negeri Kudus sambil mengenakan topeng monyet, Rabu (25/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – LSM Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB) mengutuk pembahasan APBD murni dan APBD Perubahan yang diduga penuh konspirasi. Mereka menilai, pembahasan APBD yang seharusnya dilakukan untuk kesejahteraan menjadi ajang bagi-bagi kue oleh oknum-oknum anggota DPRD.

”Kami mengutuk anggota DPRD yang terduga konspirasi. Sehingga, kami meminta Kajari Kudus bertidak,” ungkap orator aksi Sururi Mujib yang juga Ketua KMKB saat melakukan demo, Rabu (25/10/2017).

Karena itu, ia mendesak Kepala Kejaksaan Negeri berani membongkar hal yang dianggap kecurangan pembahasan APBD dan APBD perubahan. Jika dibiarkan, hal itu akan terus berlanjut saat tak ada tindakan.

Baca: LSM di Kudus Domo Kejaksaan Negeri Sambil Kenakan Topeng Monyet

Dia menyebutkan, dalam membahas APBD, selalu menjadi kegaduhan, antara tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pimpinan/anggota DPRD maupun antar sesama anggota DPRD.

Salah satunya adalah pembahasan soal dana aspirasi, yang mana  ada dalam judul kegiatan dan tititk-titik yang dititipkan di OPD. Selanjutnya, proyek yang sudah terkondisikan itu langsung melalui kontraktor untuk berkomunikasi dengan OPD terkait.

”Ini tugas para bapa-bapak yang ada di kejaksaan. Kalau tidak diusut, akan semakin menjadi-jadi dan menjadi budaya,” ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Seksi Intel Kejari Kudus Dadan Ahmad Sobari yang menemui demonstran berjanji akan meneruskan aspirasi yang disampaikan oleh KMKB ke pimpinan. Ini lantaran Kajari Kudus sedang tugas luar kota.

“Untuk mengungkap kasus membutuhkan bukti yang kuat. Yang jelas akan kami teruskan kepada pimpinan,” ujarnya.

Editor: Supriyadi

LSM di Kudus Domo Kejaksaan Negeri Sambil Kenakan Topeng Monyet

Puluhan masa dari beberapa LSM di Kudus menggeruduk Kantor Kejaksaan Negeri Kudus sambil mengenakan topeng monyet, Rabu (25/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah anggota LSM di Kudus, mengelar aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kudus, Rabu (25/10/2017). Mereka menuntut kejaksaan menindak tegas para wakil rakyat yang melakukan KKN dengan menjadi makelar proyek.

Tuntutan tersebut disimbolisasi dengan mengenakan topeng monyet. Mereka seakan ingin menunjukkan para wakil rakyat yang nyambi makelar proyek tak lebih baik dari monyet.

Dari pantauan di lapangan, aksi dilakukan mulai depan Masjid Agung Kudus sekitar pukul 09.00 WIB. Masa kemudian berjalan, menuju kantor Kejaksaan Kudus yang terdapat di Jalan Jenderal Sudirman.

Selama berjalan, mereka sambil meneriakkan orasi dan mengajak masyarakat untuk bergabung dalam aksi tersebut. Aksi yang dilakukan juga membawa sejumlah tulisan profokatif. Seperti halnya tulisan tangkap oknum anggota DPRD Kudus makelar proyek, wahai anggota DPRD Kudus, APBD adalah uang rakyat bukan warisan mbahmu.

Sururi Mujib, Ketua Konsorsium Masyarakat Untuk Kudus Bersih (KMKB) mengatakan, aksi yang digelar hari ini merupakan bentuk keprihatinan atas tidak adanya komitmen DPRD Kudus yang bertindak seenaknya. Khususnya saat lelang proyek. 

“Proyek harus obyektif, Khususnya aspirasi yabg jadi Gratifikasi bentuk korupsi,” ungkapnya saat orasi.

Editor: Supriyadi

Atraksi Barongan Warnai Aksi Penolakan SPBU di Kudus

Atraksi barongan menjadi salah satu atraksi saat demo penolakan pembangunan SPBU baru di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Aksi penolakan pembangunan SPBU di Kudus diwarnai dengan atraksi penampilan kesenian Barongan. Aksi lenggak-lenggok barongan tersebut berhasil menarik perhatian pengunjung jalan hingga ada yang sengaja berhenti untuk menonton.

Berdasarkan pantauan MuriaNewsCom, sejumlah pengguna jalan mendokumentasikan aksi di simpang tujuh Kudus, Senin (16/10/2017). Bahkan beberapa nampak mendekat sambil video atraksi barongan.

“Ini merupakan aksi penolakan pendirian SPBU di Kudus. Tuntutan kami pemerintah tak usah diberikan izin pendirian baru SPBU,” Kata Koordinator aksi, Sunardi.

Baca: Koalisi Rakyat, Ormas, dan LSM Kudus Tolak Pembangunan SPBU

Selain itu, ia juga meminta Kapolres Kudus tak usah merekomendasikan izin pembangunan SPBU di Kudus. Sedang untuk Dinas PKPLH, dapat mengkaji secara cermat mengenai AMDAL, UKL dan sebagainya. Begitu juga untuk Dinas Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu agar tak mengeluarkan izin Operasional SPBU dan juga IMB nya.

Menanggapi aksi demo tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu Revlisianto Subekti mengatakan, hingga kini belum ada pengajuan izin atas SPBU di Kudus. Sehingga, belum bisa menentukan kebijakan.

“Jika memang menurut aturan tak diperbolehkan, maka tidak bisa diberikan izin,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

Koalisi Rakyat, Ormas, dan LSM Kudus Tolak Pembangunan SPBU

Puluhan massa membawa sepanduk berisi tuntutan terhadap pendirian SPBU di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Puluhan warga yang mengatasnamakan koalisi rakyat, ormas, dan LSM Kudus menolak pembangunan SPBU baru di Simpang Tujuh Kudus, Senin (16/10/2017).

Penolakan tersebut lantaran SPBU di Kudus dinilai sudah terlalu banyak dan akan menambak kesemprawutan lalulintas jika terus bertambah.

Koordinator aksi, Sunardi, mengatakan penolakan pembangunan baru SPBU di Kudus terdapat di dua titik. Pertama yaitu di jalan Jenderal Soedirman kawasan depan Polres Kudus, sedang kedua berada di jalan KHR Asnawi atau sebelah barat pabrik HIT Pilitron.

“Kudus kota yang kecil, jadi tak butuh penambahan baru SPBU. Apalagi, selama ini tidak ada kesulitan SPBU yang sampai kehabisan. Jadi sudah cukup,” katanya saat aksi

Menurut dia, jumlah SPBU di Kudus kini sudah mencapai 19  SPBU. Jumlah tersebut sudah tersebar di sembilan kecamatan di Kudus. Sehingga tidak membutuhkan tambahan SPBU lagi.

Selain jumlah SPBU yang sudah banyak, kata dia, lokasi yang dipilih juga berada di kawasan perkotaan. Jika dibangun SPBU, maka akan berdampak pada kemacetan yang timbul. Artinya, kemacetan di perkotaan akan makin tinggi.

“Untuk itu, kami dari masyarakat meminta agar tak usah adanya penambahan SPBU di Kudus.  Kami meminta pemerintah menolak pembangunan baru SPBU di Kudus,” ujarnya yang juga ketua LSM Perintis.

Editor: Supriyadi

Didemo Buruh 2 Jam, Pimpinan PT Soloroda Kudus Ngilang

Ratusan butuh PT PT Soloroda Indah Plastik Jekuko kembali melakukan aksi, Rabu (11/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan butuh PT PT Soloroda Indah Plastik Jekuko kembali melakukan aksi di pabrik mereka, Rabu (11/10/2017). Aksi dilakukan sesuai dengan permintaan pabrik, guna datang kembali hari ini.

Sebelumnya, ratusan pekerja itu sudah datang ke perusahaan pada Rabu (4/10/2016) lalu. Sayangnya, saat itu tak membuahkan hasil dan dimintai datang 11 Oktober langsung ketemu pimpinan.

Aksi yang dilakukan oleh para buruh, mulai dari pintu perusahaan hingga di dalam pabrik. Ratusan buruh berjajar menunggu pimpinan datang, seperti yang dijanjikan sebelumnya. Tuntunannya, adalah mencairkan uang tunggu kepada ratusan karyawan.

“Kami melakukan aksi ini sesuai dengan undangan perusahaan. Kami datang sekitar jam 08.30 WIB,” kata seorang buruh, Susanti.

Sayangnya, aksi yang berlangsung hingga berjam-jam itu tak membuahkan hasil karena, para buruh kembali menemukan kekecewaan dengan tidak adanya pimpinan yang menemui mereka.

Perwakilan SPSI Kudus Ndaru Handoyo mengungkap, para buruh jelas sangat kecewa dengan hal tersebut. Namun sebagai serikat pekerja, sudah sepatutnya terus memperjuangkan nasib mereka.

“Kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak dinas dan buruh serta perusahaan, yang dalam hal ini para manager. Kami sepakat, dalam tiga hari saja akan menuntaskan masalah tersebut dengan pimpinan,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurut dia, waktu tersebut merupakan batasan maksimal yang diberikan. Karena, perusahaan sudah mengingkari janji, dengan tak hadirnya pimpinan kembali. Parahnya, yang mengundang adalah pimpinan perusahaan.

Dia mengancam, jika sampai menolak memberikan hak buruh dalam waktu yang ditentukan. Maka yang akan dilakukan adalah proses hukum, dengan diawali tuntutan pidana.

Kapolsek Jekulo AKP Subakri menambahkan, aksi tersebut berlangsung dengan damai dengan kisaran peserta 300an buruh. Mereka para  bubar membubarkan diri dengan tertib, setelah diberikan pengarahan permintaan waktu tiga hari lagi.

“Masa membubarkan diri sekitar jam 11.00 WIB. Terimakasih kepada para karyawan yang sudah tertib,” ungkapnya.

Editor: Supriyadi

Puluhan Mahasiswa STAIG Grobogan Datangi Kantor KPU, Ini Penyebabnya

Puluhan mahasiswa STAIG Grobogan berkunjung ke kantor KPU untuk belajar masalah demokrasi, Jumat (8/9/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Kantor KPU Grobogan yang biasanya sepi mendadak ramai, Jumat (8/9/2017). Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan (STAIG) terlihat berjubel di kantor penyelenggara pemilu yang berada di Jalan S Parman Purwodadi tersebut.

Selain mahasiwa baru, ada sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan dosen juga ikut mendampingi kedatangannya ke Kantor KPU Grobogan.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif mengatakan, jumlah rombongan dari STAIG sekitar 50 orang. Tujuan mereka datang ke kantornya dalam rangka belajar masalah penyelenggaraan pemilu.

”Saya ajak mereka ke rumah pintar pemilu (RPP) yang sudah tersedia di kantor KPU Grobogan. Disini, kami berikan penjelasan lengkap mengenai masalah penyelenggaraan pemilu sejak orde baru sampai saat ini,” jelasnya.

Menurut Afrosin, RPP yang dimiliki diresmikan Bupati Grobogan Sri Sumarni, Kamis (27/7/2017) lalu. Keberadaan RPP yang diberi label ‘Serambi Pemilu’ ini menempati ruangan yang sebelumnya dipakai untuk aula. RPP yang boleh diakses masyarakat luas ini berfungsi seperti sebuah perpustakaan.

Di dalam RPP berisikan berbagai informasi mengenai perjalanan Pemilu di Indonesia. Tidak hanya itu, sejumlah aturan perundang-undangan, hasil pemilu dan kliping pemberitaan juga tersedia dalam bentuk buku maupun digital.

”Tujuan RPP memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pemilu yang lalau maupun yang akan dilaksanakan mendatang. Di sini juga tersedia berbagai macam informasi dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sampai kepada tata cara Pemilu.  Termasuk menganai Pemilukada dan pilpres,” katanya.

Dalam RPP juga dilengkapi tayangan video pelaksanaan perjalanan Pemilu yang ada di Indonesia dan Kabupaten Grobogan. Untuk menyimak video ini disediakan satu ruangan tersendiri di bagian belakang kantor KPU.

”RPP ini merupakan program KPU Pusat untuk media sosialisasi dan edukasi bagi seluruh masyarakat. RPP ini terbuka untuk umum. Siapa saja boleh datang kesini. Oleh sebab itu, saya mengapresiasi adanya kunjungan dari STAIG ini,” cetusnya.

Selain memberikan informasi, tujuan lain RPP adalah untuk mencerdaskan pengunjung agar tidak canggung ketika mengikuti tahapan Pemilu. Terutama kepada para pemilih pemula. Diharapkan, dengan adanya RPP ini akan berdampak dengan naiknya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak politiknya.

Editor: Supriyadi

Warga Gemulung Jepara Minta Pabrik Tekstil Penuhi Hak Desa

Warga saat mendatangi pabrik PT Hwa Seung Indonesia guna menuntut komitmen dari manajemen, Jumat (28/7/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Warga Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Jepara, menuntut manajemen PT Hwa Seung Indonesia memenuhi hak desa untuk mendapatkan saluran irigasi, gapura pembatas desa dan melanjutkan pembangunan akses jalan usaha tani. Hal itu karena, hingga saat ini manajemen belum merealisasikannya secara maksimal. 

Ahmad Arifin, Pamong Desa Gemulung menyebut, sebelum menjadi milik PT Hwa Seung lahan tersebut dimiliki oleh PT Sengdam Jaya. 

“Lahan milik PT Sengdam Jaya dijual ke PT Hwa Seung Indonesia setahun lalu, namun proses pergantian kepemilikan perusahaan tanpa sepengetahuan pemerintah desa. Dulu sewaktu lahan masih menjadi milik Sengdam, pemerintah desa dan perusahaan membentuk Peraturan Desa No 1/2015. Intinya bila dibangun pabrik, mereka harus memberikan saluran irigasi, batas desa dan pembenahan jalan usaha tani. Namun hingga kini tak terlaksana secara maksimal,” kata dia yang juga Aktifis LSM Masyarakat Peduli Lingkungan, Jumat (28/7/2017). 

Ia menambahkan, luasan pabrik yang kini menduduki wilayah desa memang tak luas. Akan tetapi, bangunan yang berbatasan dengan Desa Banyuputih itu, memerlukan batas desa. Selain itu, saluran irigasi yang belum sempurna menyebabkan air sering menggenangi sawah warga. 

Hal itu diamini oleh Petinggi Gemulung Ahmad Santoso. Ia menyatakan, tak menuntut apapun dari perusahaan milik asing itu. “Namun kami hanya ingin mengembalikan batas desa, karena itu geografis kita, yang saluran irigasi biar saluran, jalan tetap jalan. Tidak tuntut apa-apa. Sesuai perdes itu jalan dan saluran irigasi memang dialihkan namun hingga sekarang tidak maksimal,” terangnya, lewat sambungan telepon. 

Ia menambahkan, untuk mendesak pihak pabrik, pada Jumat pagi belasan warga bersama Pemerintah Desa Gemulung menyambangi pabrik. Hal itu dilakukan guna mengingatkan kembali komitmen yang termaktub dalam Perdes No 1/2015 tentang Pengalihan Fungsi Usaha Tani.

Terpisah, seorang jajaran manajemen PT Hwa Seung Indonesia Anton enggan berkomentar lebih lanjut. Melalui sambungan telepon, dirinya mengatakan, tak memiliki kewenangan untuk berkomentar terkait hal itu. “Saya tak bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait hal itu,” ucapnya singkat.

Editor : Kholistiono