Jauh dari Harapan, Anggaran Progam Pengobatan Gratis di Kudus Hanya Dianggar Rp 9 Miliar

Warga beraktivitas di halaman RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom).

MuriaNewsCom, Kudus – Anggaran untuk progam unggulan kesehatan gratis kelas tiga di tahun 2018 jauh dari harapan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus. Ini lantaran, dari usulan kebutuhan kesehatan gratis sebanyak Rp 20 miliar, hanya digedok Rp 9 miliar saja.

Kabid pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada DKK Mustianik, mengatakan sebenarnya awalnya DPRD hanya mengusulkan biaya kesehatan gratis sebanyak Rp 10 miliar. Karena kurang, pihaknya meminta tambahan anggaran sebanyak Rp 10 miliar lagi. Sehingga anggaran yang diusulkan Rp 20 miliar.

“Kalau perhitungan kami, kebutuhan selama setahun  progam kesehatan kelas tiga gratis Rp 20 miliar. Jika hanya Rp 9 miliar, otomatis kurang,” katanya kepada MuriaNewsCom, Rabu (6/12/2017).

Baca: Tunggakan Pengobatan Gratis di RSUD Kudus Tembus Rp 6 Miliar

Menurut dia, usulan Rp 20 miliar sebenarnya sudah disetujui dewan. Hanya, secara tiba-tiba saat Paripurna berlangsung, anggaran untuk itu berubah drastis menjadi Rp 9 miliar.

Ironisnya, dana Rp 9 miliar tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari progam kesehatan gratis. Termasuk untuk pengobatan di puskemas dan pengobatan di RSUD. 

Biaya tersebut, kata dia juga bakal digunakan untuk membayar hutang di 2017 sejumlah Rp 6 miliar. Praktis, DKK hanya memiliki sisa Rp 3 miliar yang akan dipergunakan untuk pengobatan di puskemas.

“Artinya apa, selama 2018 mendatang kami akan hutang ke RSUD Kudus untuk pengobatan kelas tiga gratis. Dan kami akan melunasi pada APBD perubahan tahun berikutnya,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

Direksi RSUD Kudus Dituding “Menyembunyikan” Data Remunerasi, Dewan Ancam Bentuk Pansus

Kalangan DPRD Kudus melakukan sidak ke RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, untuk memeriksa secara langsung pelayanan di rumah sakit tersebut. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Jajaran direksi RSUD dr Loekmono Hadi dituding tak transparan soal data remunerasi yang diterima jajaran direksi hingga karyawan. Kondisi ini membuat kalangan dewan berang, dan mengancam menggulirkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki masalah ini, termasuk membahas tentang pelayanan rumah sakit tersebut.

Pasalnya, direksi RSUD milik Pemkab Kudus itu dinilai telah menutup-nutupi saat dewan meminta beberapa data, termasuk mengenai data pendapatan direksi dan karyawan. Bahkan ketika Ketua DPRD Kudus Masan, Ketua Komisi B Muhtamat, dan Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron menggelar sidak ke RSUD tersebut, mereka tak mendapatkan data yang memuaskan.

“Pansus terkait layanan RSU Kudus layak digulirkan karena direksi RSU menutup-nutupi informasi yang kami butuhkan,” kata Mukhasiron, Minggu (5/3/2017).

DPRD Kudus kini tengah menyoroti banyaknya kritikan terkait buruknya pelayanan di RSU Kudus, terutama terhadap pasien program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan “setengah hati” itu, menurut Mukhasiron, diduga terkait kurang adilnya pembagian renumerasi untuk jajaran direksi hingga staf terbawah.

“Dari informasi yang kami terima, renumerasi atau tambahan penghasilan direktur RSU mencapai Rp 40 juta, ditambah lain-lainnya, take home pay direktur mencapai Rp 70 juta per bulan. Sementara renumerasi untuk perawat dan tenaga medis lainnya di tingkat pelayanan terjadi kesenjangan,” ujarnya.

Ia menyebut, data pendapatan direksi dan karyawan RSUD bukanlah data yang harus dikecualikan (dirahasikan), sehingga pihaknya mengaku kecewa karena manajemen RSUD Kudus seolah menutup-nutupi data tersebut.

“Seharusnya besaran gaji dan tunjangan pejabat publik tidak perlu ditutup-tutupi. Namun di RSU kami tidak melihat adanya keterbukaan informasi publik terkait hal ini. Alasan ini lah yang salah satunya mendorong kami mendesak pimpinan untuk menggulirkan pansus,” terangnya.

Melihat berbagai masalah yang kritikan dari masyarakat, Anggota Komisi D DPRD Kudus Joko Siswanto menilai perlu adanya penyegaran di jajaran direksi dan manajemen RSUD dr Loekmono Hadi.

“Seharusnya tidak ada lagi diskriminasi terhadap pasien, terutama kepada pasien BPJS Kesehatan. Apa perlu karyawan RSU di-rolling ke Puskesmas, agar juga sama-sama merasakan nasib sebagai karyawan dan tenaga medis di Puskesmas,” kata dia.

Apalagi menurut Joko, pendapatan karyawan di RSU jauh lebih baik ketimbang tenaga medis lain dan karyawan di Puskesmas.

Di sisi lain, Direkrut RSU dr Loekmonohadi dokter Abdul Azis Achyar membantah menutup-nutupi pembagian renumerasi. Azis mengatakan, data yang diminta anggota DPRD Kudus sudah disiapkan.

“Namun kami harus meminta izin ke pemilik RSU yaitu bupati Kudus. Hingga anggota DPRD tiba di RSU, izin dari bupati belum ada sehingga kami tak berani membuka data tersebut,” terangnya. (nap)

Azis mengklaim, pembagian renumerasi sebesar 30 persen dari pendapatan RSU sudah sangat proporsional. Pembagian renumerasi juga mengacu pada peraturan bupati (perbup).

Editor : Ali Muntoha