Khabsyin Tunda Laporan ke Penegak Hukum

Anggota Fraksi PKB DPRD Kudus M Nur Khabsyin. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Rencana Anggota DPRD Kudus M Nur Khabsyin untuk melaporkan dugaan adanya dana siluman ke hukum hingga saat ini belum dilakukan. Anggota Badan Anggar (Banggar) tersebut masih fokus ke laporan ke Gubernur Jateng dan Kemendagri terlebih dahulu.

Politisi PKB mengatakan, meski belum ada laporan, pihaknya yakin para penegak hukum bakal menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan. Apalagi, dugaan adanya dana siluman di APBD Kudus sudah jadi perbincangan masyarakat umum.

“Itu sudah sangat jelas adanya dugaan dana siluman dalam RAPBD 2018. Jadi, tanpa adanya laporan ke penegak hukum juga akan dilaksanakan penindakan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Baca: Muncul Dana Siluman di APBD Kudus, Politisi PKB Ini Berniat Lapor Gubernur dan Tempuh Jalur Hukum

Selain itu, banyak media yang santer memberitakan kasus pelik tersebut. Sehingga, sudah jadi hal yang lumrah, ketika penegak hukum datang langsung untuk melakukan penyelidikan terkait hal itu.

Dengan asumsi tersebut, pihaknya belum melakukan melaporkan apapun ke pihak kepolisian ataupun ke kejaksaan. Bahkan, untuk laporannya memiliki kemungkinan tak dilakukan karena dianggap sama saja, dengan adanya penindakan.

Baca: Dugaan Dana Siluman di APBD Kudus Juga Dilaporkan ke Mendagri

Disinggung terkait keberaniannya mengungkap dana siluman, Wakil Ketua DPRD Kudus tahun 2009-2014 itu mengaku siap dengan semua risiko. Termasuk adanya anggota dewan yang akan memusuhinya ataupun mendukung tindakannya itu.

“Emang gua pikirin kalau ada yang benci. Yang pasti saya berjuang demi rakyat,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

Baca: BPPKAD Bantah Ada Dana Siluman di APBD Kudus

Pimpinan Komisi A Dukung Langkah Khabsyin Ungkap Dugaan Anggaran Siluman APBD Kudus

Laporan dugaan dana siluman di APBD Kudus yang diajukan ke gubernur dan Kemendagri. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Langkah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kudus, M Nur Khabsyin yang mengungkap dugaan adanya dana siluman pada APBD Kudus 2018 tak lagi sendirian. Komisi A DPRD Kudus, mendukung langkah Khabsyin yang melaporkan ke gubermur dan Mendagri.

Ketua Komisi A DPRD Kudus Mardijanto, menyatakan, restu dan dukungan terhadap Khabsyin diberikan secara lisan. “Tiap anggota dewan bisa protes kalau melihat hal yang tak beres. Dan kebetulan Khabsyin berada di Komisi A,” Katanya kepada MuriaNewsCom, Senin (11/12/2017).

Menurut dia, sebelum melangkah dengan membuat sejumlah statemen, Khabsyin sudah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi A. Pihaknya juga telah merestui dan mengizinkan keinginan anggotanya tersebut.

”Saat mau melaporkan ke gubernur dan Kemendagri juga berkoordinasi dan izin dengan pimpinan komisi. Kami membeirkan izin, termasuk rencana yang akan membawa ke jalur hukum,” ujarnya.

Disinggung soal dukungan secara langsung dari Komisi A, ia mengaku belum akan terjun secara langsung. Karena, bagiuan dari Komisi (Khabsin) sudah melakukan laporan, dan itu dianggap sudah cukup.

Disebutkan, sejauh ini Komisi A sudah melaksanakan pembahasan RAPBD sesuai dengan aturan. Yaitu membahas progam dengan nilai anggaran zero atau nol hingga sidang paripurna dilaksanakan.

“Kalau sesuai aturan, sebelum paripurna memang angkanya nol. Bahkan soal tambahan anggaran juga kami (Komisi A) tak tahu karena kami sudah beres dari awal,” jelasnya.

Editor : Ali Muntoha