Penggunaan ADD 2017 Dievaluasi, Begini Catatannya

MuriaNewsCom, Grobogan – Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari alokasi dana desa (ADD) tahun 2017 dinilai sudah dilakukan dengan baik. Meski demikian, ada beberapa catatan yang didapat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal itu disampaikan Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti dalam Rakor Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa Triwulan I tahun 2018 di gedung PGRI, Rabu (28/3/2018).

Menurut Daru, besarnya ADD yang akan dikucurkan ke 273 desa pada tahun 2017, totalnya sekitar Rp 115 miliar. Besarnya ADD yang disalurkan tiap tiap desa tidak sama karena kondisinya berbeda-beda. Paling sedikit yang diterima pihak desa Rp 235 juta dan paling tinggi Rp 673 juta.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa catatan yang didapat. Antara lain, lambatnya pelaporan kegiatan dari ADD tersebut. Keterlambatan penyampaikan laporan ini berdampak dengan tertundanya penyaluran ADD tahap berikutnya.

“Hal ini masih banyak kita temukan pada beberapa desa. Perlu diketahui, penyaluran ADD ini dilakukan dalam empat tahap. Kalau laporan triwulannya terlambat maka penyaluran untuk tahap berikutnya dipastikan tertunda,” kata mantan Kepala Satpol PP itu.

Catatan berikutnya, lanjutnya, adalah kelengkapan surat pertanggungjawaban (Spj) kegiatan. Di mana, ada beberapa item belanja yang tidak dilengkapi dengan nota ataupun tanda terima.

Temuan selanjutnya adalah masih belum pahamnya pengelola, seperti Kades, Sekdes dan bendahara dalam memahami tupoksinya. Kondisi ini menjadikan sering terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga cukup mengganggu dalam pelaksanaan kegiatan.

Kemudian, verifikasi kelengkapan Spj terkadang tidak dilakukan sehingga ketika diserahkan laporannya terpaksa dikembalikan untuk dilengkapi dulu.

“Kemudian soal pembayaran pajak juga kita tekankan supaya dipenuhi. Selama ini masalah pajak sudah bagus pelaksanaannya. Semua catatan ini kita sampaikan pada kepala desa yang kita undang dalam rakor ini. Harapannya, pada pelaksanaan ADD 2018 bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk tahun ini, besarnya ADD sekitar Rp 113 miliar,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Warga Jateng Bisa Lapor Penyelewengan Dana Desa ke Polri Pakai Android

MuriaNewsCom, Semarang – Polri meluncurkan aplikasi khusus yang bisa dimanfaatkan untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana desa. Aplikasi tersebut bernama Sipades (Sistem Pendampingan Dana Desa).

Peluncuran Dana Desa dilakukan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dalam lawatanya di Kota Semarang, sejak Kamis (22/3/2018). Aplikasi ini diinisai oleh Kapolres Batang AKBP Edi S Sinulingga, dan sudah diujicoba Desa Brokoh dan Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang sejak 28 Desember 2017 lalu.

Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Aplikasi ini dimanfaatkan sebagai media pelaporan dana desa bagi Bhabinkamtibmas dan memberikan informasi kepada masyarakat secara real time berbasis web dan mobile Android tentang penggunaan dana desa.

”Program Sipades ini sangat saya dukung. Karena ini program dari presiden dengan program padat karya sehingga menstimulasi, membangkitkan ekonomi masyarakat desa,” kata Tito.

SIPADES ini terdiri dari dua komponen utama. Yaitu web dashboard yang digunakan oleh eksekutif untuk melakukan monitoring serta memberikan referensi tentang embrio permasalahan penggunaan dana desa. Serta aplikasi mobile yang bisa digunakan oleh Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengawasan penggunaan dana desa secara aktual.

Aplikasi ini juga bisa digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi penggunaan dana desa, serta melaporkan permasalahan seputar penggunaan dana desa. ”Nanti 3 atau 4 bulan rutin dievaluasi. Kalau di Jateng baik, bisa jadi model di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Usai di-launching, Sipades akan diterapkan di seluruh wilayah Polda Jateng. Yakni di 7.809 desa dalam wilayah 31 Polres pada 29 kabupaten.

Baca : Dengan Sipades, Polri Jamin Kades Tak Perlu Takut Kena OTT

Plt Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko menyambut baik Sipades yang diinisiasi oleh Polri. Menurutnya, pendampingan perlu dilakukan mengingat dana desa yang saat ini digelontorkan pemerintah pusat, sangat besar.

“Sehingga bisa dipastikan sema desa bisa memanfaatkan dana desa dengan baik. Apalagi, tidak mungkin hanya mengandalkan pendamping desa yang satu orang menangani dua sampai tiga desa. Camat juga tidak mudah melakukan pengawasan per desa. Tapi dengan aplikasi yang dikenalkan ini, saya sangat mengapresiasi,” bebernya.

Heru berharap, para camat pun dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mendampingi pelaksanaan dana desa. Sehingga, bisa memantau penyerapan, penggunaan, sampai sejauh mana pertanggungjawabannya dengan lebih mudah.

“Bukan untuk memantau terus kalau ada penyimpangan mengambil langkah represif, tapi mengantisipasi lebih awal dan mencegahnya,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Dengan Sipades, Polri Jamin Kades Tak Perlu Takut Kena OTT

MuriaNewsCom, Semarang – Masih was-was dengan penggunaan dana desa yang jumlahnya sangat banyak? Atau takut jika bakal terkena operasi tangkap tangan (OTT) karena kesalahan penggunaan dana desa? Kekhawatiran itu diharapkan tak lagi terjadi setelah Sistem Informasi Pendampingan Dana Desa (Sipades) diluncurkan Kamis (22/3/2018) besok.

Kapolres Batang AKBP Edi S Sinulingga SIK yang juga menginisiasi sistem tersebut menyampaikan Sipades diluncurkan setelah ada MoU antara Kapolri, Kemendagri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.

Melalui nota kesepahaman tersebut, diharapkan anggaran desa yang jumlahnya sangat besar, dapat dimanfaatkan dengan baik, tanpa penyimpangan, demi kemakmuran masyarakat desa.

Diterangkan, Sipades terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskudes), yakni program yang telah dikembangkan Deputi Kepala BPKP bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah.

Dengan integrasi tersebut, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), atau petugas Polri yang bertugas di tingkat desa/kelurahan dapat mengakses data penggunaan dana desa, dan melakukan pembinaan.

“Bhabinkamtibmas kami akan melakukan pengawasan data dana desa. Sehingga penggunaannya tepat sasaran,” bebernya, saat berada di Rumah Dinas Plt Gubernur Jawa Tengah (Jalan Rinjani), baru-baru ini.

Meski demikian, ia meminta Sipades jangan dianggap sebagai upaya mencampuri pengganggaran dana desa. ”Jangan dianggap pula sebagai sarana untuk bisa menangkap para perangkat daerah,” ujarnya.

Menurutnya, Sipades justru dapat mencegah kemungkinan penyimpangan penggunaan dana desa, dengan pendampingan.

Dia membeberkan, jika ditemukan dugaan penyimpangan, Bhabinkamtibmas akan berkoordinasi dengan tim terpadu, yang terdiri dari pihak Polres, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (Dispermasdes) kabupaten. Selanjutnya, mereka akan turun ke desa dan meminta kepala desa atau perangkatnya untuk memperbaikinya.

“Kalau dua kali, tiga kali diingatkan tapi tidak juga diintahkan, baru akan kami lakukan upaya penindakan hukum,” tegas Sinulingga.

Usai di-launching, Sipades akan diterapkan di seluruh wilayah Polda Jateng. Yakni di 7.809 desa dalam wilayah 31 Polres pada 29 kabupaten. Uji coba pelaksanaan sudah dilakukan di Desa Brokoh dan Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang sejak 28 Desember 2017 lalu.

Plt Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko menyambut baik Sipades yang diinisiasi oleh Polri. Menurutnya, pendampingan perlu dilakukan mengingat dana desa yang saat ini digelontorkan pemerintah pusat, sangat besar.

“Sehingga bisa dipastikan sema desa bisa memanfaatkan dana desa dengan baik. Apalagi, tidak mungkin hanya mengandalkan pendamping desa yang satu orang menangani dua sampai tiga desa. Camat juga tidak mudah melakukan pengawasan per desa. Tapi dengan aplikasi yang dikenalkan ini, saya sangat mengapresiasi,” bebernya.

Heru berharap, para camat pun dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mendampingi pelaksanaan dana desa. Sehingga, bisa memantau penyerapan, penggunaan, sampai sejauh mana pertanggungjawabannya dengan lebih mudah.

“Bukan untuk memantau terus kalau ada penyimpangan mengambil langkah represif, tapi mengantisipasi lebih awal dan mencegahnya. Ini keterbukaan yang sekaligus mempertebal pertanggungnjawaban dan pentingnya masyarakat. Tidak perlu takut, tapi perlu ada komunikasi. Jadi, kalau ada masalah, kades jangan segan-segan komunikasi dengan camat maupun kabupaten,” tandasnya.

Editor : Ali Muntoha

Sudah Cair,  Ini yang Harus Diperhatikan dalam Penggunaan Dana Desa 2018

MuriaNewsCom, GroboganDana desa tahun 2018 untuk tahap pertama sudah mulai disalurkan ke rekening desa. Pada pencairan tahap pertama ini besarnya 20 persen dari nilai dana desa yang diterima.

“Penyaluran dana desa tahap pertama sudah dilakukan sejak awal Februari lalu. Saat ini, hampir semua desa sudah menerima penyaluran untuk tahap pertama,” jelas Kepala Dispermasdes Grobogan Sanyoto, Sabtu (17/3/2018).

Pada tahun 2018 ini, Pemkab Grobogan mendapat kucuran dana desa  sebesar Rp 248 miliar lebih. Dibandingkan tahun 2017, besarnya dana desa yang didapat tahun ini naik sekitar Rp 19 miliar.

Dana yang bersumber dari APBN ini akan disalurkan pada 273 desa yang ada di Grobogan. Adapun nilai yang diterima berbeda-beda, tergantung kondisi desa.

Dari perhitungan yang dilakukan, besarnya dana desa paling sedikit nilainya sekitar Rp 685 juta. Sedangkan nominal dana desa tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 1,5 miliar.

“Pencairan dana desa 2018 dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama 20 persen, kemudian tahap kedua dan ketiga nilainya sama, yakni 40 persen,” terangnya.

Menurut Sanyoto, kerkait penggunaan dana desa tahun ini, ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan agar pelaksanaan dana desa tahun 2018 dilakukan dengan skema padat karya tunai (Cash for Work).

Hal ini dimaksudkan agar dana desa mampu meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kerja produktif dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai tersebut berdasarkan pada asas “Dari, Oleh dan untuk Masyarakat”.

“Untuk itu, pelaksanaan kegiatannya harus benar-benar swakelola yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan tidak menggunakan teknologi tinggi seperti ready mix karena mengurangi pemberdayaan. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh kepala desa dalam penggunaan dana desa tahun 2018,” tegas mantan Camat Gubug itu.

Selain melaksanakan Padat Karya Tunai, para kepala desa diminta tidak  mengalokasikan dana desa sepenuhnya untuk pembangunan fisik saja. Tetapi, juga menyalurkan untuk kegiatan lain. Khususnya yang berkaitan dengan masalah pertanian dan pemberdayaan masyarakat.

“Seperti kita ketahui, mayoritas warga Grobogan ini berkecimpung dalam sektor pertanian. Jadi, penggunaan sebagian dana desa bisa dialokasikan untuk bidang pertanian. Salah satunya adalah pembuatan embung pertanian untuk menangkap air. Adanya embung akan bermanfaat bagi desa yang selama ini langganan kekeringan saat kemarau,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Tahun Ini Jepara Dapat Kucuran Dana Desa Melimpah

MuriaNewsCom, Jepara – Tahun ini Kabupaten Jepara mendapatkan pagu Dana Desa sebesar Rp 190.273.424.000. Dana sebesar itu turun dalam tiga tahap, mulai Januari 2018.

Hal itu dikatakan Ferry Yudha Adi Darma Kabid Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa Dinsospermades Jepara, Kamis (15/2/2018). Menurutnya, pada tahap pertama desa akan memeroleh 20 persen dari total dana yang telah dianggarkan. Sementara pada tahap kedua dan ketiga, masing-masing 40 persen.

“Waktu penyaluran yakni Januari sampai dengan Juni untuk tahap satu dan dua. Sementara untuk tahap ketiga paling cepat akan disalurkan pada Bulan Juli,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan, Dana Desa baru bisa turun ketika kepala desa telah menyampaikan Perdes Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sementara itu, untuk syarat pencairan Dana Desa tahap kedua baru bisa dilakukan setelah kades melaporkan realisasi penyerapan DD minimal 75 persen, dan output  DD pada tahun lalu minimal 50 persen.

Adapun untuk syarat penyaluran tahap ketiga, baru bisa dilakukan ketika kepala desa melaporkan capaian penyerapan dan output DD tahap yang sebelumnya.

“Pada tahun 2017 penyaluran Dana Desa hanya dilakukan dua tahap. Penggunaan DD di tahun 2018 juga bisa digunakan untuk pelaksanaan padat karya tunai di desa. Selain itu, penganggaran dan itu juga wajib untuk melakukan pembangunan fasilitas desa minimal 30 persen,” jelasnya.

Ferry menjelaskan, pagu DD tahun 2018 meningkat jika dibandingkan 2017 dan 2016. Tahun ini Bumi Kartini mengantongi pagu dana desa sebesar Rp 190.273.424.000, sementara tahun lalu Rp 158.765.096.000 dan 2016 Rp 124.699.832.000.

Sementara itu, di sektor Alokasi Dana Desa atau ADD, tahun ini Jepara mendapatkan pagu sebesar Rp 102.641.172.000. Penerimaan ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 104.463.271.000.

Editor: Supriyadi

Soal Penyelewengan Dana Desa, Ini Pesan Khusus Bupati Blora Pada Pendamping Desa

MuriaNewsCom, Blora – Para tenaga pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) diminta untuk bekerja secara profesional dan menunjukkan kinerja terbaik.

Terutama, dalam tugas utamanya untuk mengawal Dana Desa agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya.

Hal itu disampaikan Bupati Blora Djoko Nugroho dalam acara pengarahan dan pembinaan tenaga pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Blora.

“Dana Desa harus dikawal dengan baik agar tidak disalahgunakan. Adanya Dana Desa bisa digunakan untuk memajukan desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat,” ujarnya.

Menurut Djoko, penekanan itu diperlukan mengingat tugas pendamping desa dinilai tidak ringan. Para pendamping itu akan membantu tugas desa dalam melaksanakan serangkaian kegiatan, khususnya yang dialokasikan dari Dana Desa yang nilainya cukup besar.

“Untuk itu, para pendamping desa ini harus paham mengenai aturan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Antara lain, mempelajari UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Saya harap dengan adanya pendampingan ini dapat membantu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora,” jelasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Gunadi menyatakan, tenaga pendamping yang dimiliki sebanyak 123 orang.

Rinciannya, 16 Pendamping Desa Teknik (PDTI), 32 Pendamping Pemberdayaan (PDP), 67 Pendamping Lokal Desa (PLD), 6 Tenaga Ahli (TA) dan 2 Operator Komputer (Opkom).

Menurutnya, tugas pendamping desa itu cukup banyak. Antara lain, mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kemudian, ikut mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Editor : Ali Muntoha

Dewan Minta Pemkab Turun Tangan Sikapi Aduan Pemuda Semirejo Pati

MuriaNewsCom, Pati – DPRD Pati meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dapat sesegera mungkin turun tangan mengatasi persoalan aduan puluhan pemuda Desa Semirejo, Kecamatan Gembong. Hal itu supaya persoalan bisa cepat selesai dan tak menimbulkan polemik berkelanjutan.

Ketua Komisi A DPRD Pati Aji Sudarmaji mengatakan, aduan dari para pemuda tersebut merupakan keprihatinan mereka akan desa mereka. Untuk itu, Pemkab Pati harus segera menyelesaikan persoalan tersebut.

“Dalam pertemuan tadi, juga menghadirkan Pemkab Pati. Sehingga mereka sudah tahu persoalan yang dikeluhkan para masyarakat di Desa Semirejo itu,” katanya saat dihubungi MuriaNewsCom.

Baca: Tak Ada Transparansi Angaran, Kades Semirejo Pati Dilaporkan ke Dewan

Menurut dia, pihak dewan berterimakasih atas kepercayaan warga mengadu kepada dewan. Sebagai wakil rakyat, sudah sepatutnya membantu memfasilitasi agar per

Dikatakannya, secara keseluruhan apa yang dikeluhkan para warga tersebut merupakan bentuk kurangnya keterbukaan informasi dari pihak desa kepada masyarakat. Diharapkan, ke depan pihak pemdes akan lebih transparan dalam informasi publik jika apa yang dituduhkan masyarakat benar.

“Minimal dengan adanya papan informasi tentang desa, ataupun juga dengan pengumuman dana APBDes dapat ditaruh di tempat strategis,” ucapnya.

Editor: Supriyadi

Tak Ada Transparansi Angaran, Kades Semirejo Pati Dilaporkan ke Dewan

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan pemuda Desa Semirejo, Kecamatan Gembong yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Desa mendatangi Kantor DPRD Pati, Kamis (18/1/2018). Mereka mengadukan Kepala Desa Semirejo Triyono yang diduga melakukan penyelewengan dana desa.

Gunawan, koordinator pemuda mengatakan, puluhan pemuda terpaksa mengelar audiensi dengan wakil rakyat lantaran selama ini melihat pemdes tidak transparan terkait dana desa. Bahkan, pihaknya melihat banyak hal-hal yang diduga dicurangi oleh pemeritah desa.

“Ada 14 penyimpangan yang kami lihat dalam pemerintah Desa Semirejo. Kami meminta adanya tindakan yang tegas dan cepat akan adanya penyelewengan itu,” katanya kepada awak media usai audiensi.

Disebutkan, penyelewengan yang dilakukan seperti pengelolaan dana PAM SIMAS yang tidak transparan. Sebelum mengadu ke dewan, ia mengaku sudah menanyakan hal tersebut dua kali. Yakni pada 11 September 2017 lalu dan 29 September, namun tidak mendapatkan jawaban.

Selain itu, kata dia, pihak desa juga dianggap melakukan pelanggaran hukum berat, karena sudah menyewakan aset desa tanpa melakukan tahapan lelang.  Parahnya, hal yang dilakukan itu tanpa diketahui masyarakat desa serta BPD.

“Kami juga melihat adanya pembongkaran dan pembangunan balai desa tanpa adanya rembuk desa dan tahapan yang seharusnya. Banyak lagi yang sudah kami laporkan terkait kecurangan,” ucapnya.

Dia berharap, pemerintah dan dewan bisa segera bertindak. Ia khawatir jika tak segera diluruskan, masyarakat semakin dirugikan.

Editor: Supriyadi

Hebat, Video Dana Desa Buatan Pemkab Grobogan Juarai Lomba Kementerian Keuangan

MuriaNewsCom, Grobogan – Satu prestasi tingkat nasional berhasil diraih Pemkab Grobogan. Yakni, juara I Lomba Desentrasi Fiskal yang diselenggarakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Keberhasilan meraih juara tingkat nasional itu dinilai cukup mengejutkan. Soalnya, hampir semua pemerintah kabupaten/kota di Indonesia ikut mengirimkan karya dalam lomba tersebut.

”Hasilnya baru diumumkan dan video yang kita kirim dinobatkan jadi juara I. Prestasi ini saya rasa cukup mengejutkan sekaligus membanggakan. Terima kasih kami ucapkan pada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini,” kata Kabag Perekonomian Pemkab Grobogan Pradana Setyawan yang bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengiriman video untuk lomba tersebut, Kamis (4/1/2018).

Ia menjelaskan, perintah pembuatan video didapat hanya sepekan menjelang batas penutupan lomba pada 11 Desember kemarin. Setelah dapat penugasan, ia kemudian mengumpulkan berbagai instansi terkait, pegiat film dan wartawan untuk mendapat masukan sebagai bahan pembuatan video.

Kemudian, proses pembuatan segera dilakukan dalam rentang waktu 5 hari. Mulai proses pengambilan gambar dan editing hingga pengiriman video pada panitia.

Inilah beberapa segmen pengambilan gambar pembuatan video dengan judul Dana Desa untuk Berdaya di Desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan.
(MuriaNewsCom/Dani Agus)

Pihak panitia ternyata memperpanjang waktu pengiriman video. Akhirnya, Pemkab Grobogan membikin dua video lagi untuk dikirimkan dalam lomba itu.

”Jadi, totalnya kita kirimkan tiga video dalam lomba itu. Dari tiga video yang kita kirimkan, satu diantaranya terpilih jadi pemenang pertama. Yakni, video dengan judul Dana Desa untuk Berdaya,” jelas pejabat yang akrab disapa Danis itu.

Dijelaskan, dalam lomba video, ada tema yang sudah ditentukan. Yakni, inovasi dan sukses daerah dalam menggunakan dana transfer ke daerah dan desa untuk perbaikan layanan publik.

Video yang jadi juara mengambil lokasi syuting di Desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan. Di desa ini, dana desa yang diterima, dialokasikan untuk perbaikan jalan serta lapangan sepakbola.

Perbaikan infrastruktur tersebut manfaatnya sangat dirasakan warga setempat. Dalam video berdurasi 5 menit itu juga menampilkan kiprah Kades Bandungsari Ledy Heriyanto yang berobsesi semaksimal mungin untuk menggunakan dana desa buat perbaikan insfrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Editor: Supriyadi

Dana Rp 6,7 Triliun Disebar ke Seluruh Jateng, Tiap Desa Terima Rp 836 Juta

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah pusat menggelontorkan Dana Desa untuk Jawa Tengah sebesar Rp 6,74 triliun pada tahun 2018 ini. Jumlah ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 6,3 triliun.

Dana ini akan disebar ke 7.809 desa yang ada di seluruh Jawa Tengah. Dengan dana sebesar itu, rata-rata tiap desa akan mendapatkan alokasi sebesar Rp 863 juta.

”Kalau tahun 2017 lalu rata-rata tiap desa mendapat Rp 817 juta, sekarang naik rata-rata Rp 863 juta tiap desa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jateng, Sudaryanto.

Ia mengatakan, tiap tahun Dana Desa yang dikucurkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Dana Desa yang diberikan ke Jateng hanya sebesar Rp 2,2 triliun, meningkat menjadi Rp 5.002 triliun pada tahun 2016 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Menurutnya, sebagian besar Dana Desa ini masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Padahal dana itu juga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui kemandirian perekonomian.

”Mayoritas atau 93 persen masih digunakan untuk infrastruktur,” ujarnya.

Selain dana dari APBN, di tahun 2018 Pemprov Jateng juga mengalokasikan dana sebesar Rp 50 juta perdesa di Jateng. Alokasi ini juga meningkat dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 30 juta perdesa.

Dana tersebut adalah program ketahanan masyarakat yang penggunaannya sudah dibagi dalam dua kelompok. Yakni Rp 30 juta untuk perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) dan sisanya sebesar Rp 20 juta untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Editor : Ali Muntoha

Alokasi Naik, Ini 4 Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penggunaan Dana Desa di Grobogan

Kepala Dispermasdes Grobogan Sanyoto memberikan pemahaman masalah dana desa para peserta bintek dari Kecamatan Tawangharjo, Selasa (26/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganKepala Dispermasdes Grobogan Sanyoto meminta agar para kepala desa tidak mengalokasikan dana desa sepenuhnya untuk pembangunan fisik saja. Tetapi, juga menyalurkan untuk kegiatan lain yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sanyoto saat membuka bintek bagi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Kader Pemperdayaan Masyarakat Desa (KPMD) se-Kecamatan Tawangharjo, Selasa (26/12/2017).

Menurutnya, dari evaluasi penggunaan dana desa dalam skala kabupaten selama ini, penggunaan mayoritas masih digunakan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat fisik. Seperti pembangunan jalan, jembatan, talud, gedung TK, dan Paud.

“Alokasi dana desa untuk pembangunan fisik ini prosentasenya diatas 80 persen. Untuk tahun 2018 ini, sebagian dana desa perlu digunakan juga untuk kegiatan yang bersifat pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kewirausahaan masyarakat,” tegasnya.

Ia menegaskan, dalam rakornas prioritas dana desa 2017 beberapa waktu lalu, pihak Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sudah memberikan arahan supaya memprioritaskan empat kegiatan. Yakni,pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama),  pembangunan embung untuk peningkatan produksi pertanian, pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa.

“Program pembangunan dengan dana desa memang masih jadi prioritas utama. Namun, bidang lainnya yang berkaitan dengan peberdayaan juga perlu mendapat perhatian lebih,” kata mantan Camat Gubug itu.

Sanyoto menambahkan, pada tahun anggaran 2018, besarnya dana desa yang diterima mengalami peningkatan. Tahun 2017, dana desa yang didapat sebanyak Rp 229 miliar. Sedangkan tahun 2018 jumlahnya mencapai Rp 246 miliar. Dana yang bersumber dari APBN ini akan disalurkan pada 273 desa yang ada di Grobogan.

“Pada prinsipnya, dana desa ini bisa dipakai untuk membiayai banyak kegiatan. Saya menekankan pada para kepala desa agar menjalin koordinasi dengan komponen masyarakat dalam penggunaan dana desa supaya tepat sasaran. Kebutuhan apa yang sangat dibutuhkan masyarakat maka hal itu harus diprioritaskan,” pungkasnya.

Editor: Supriyadi

Intel di Daerah Ini Ikut Turun Tangan Awasi Penggunaan Dana Desa

Anggota Intelkam Polres Tegal memantau proses pembangunan dengan alokasi dari Dana Desa. (Humas Polres Tegal)

MuriaNewsCom, Tegal – Proses penggunaan Dana Desa kini tengah diawasi ketat, agar tak menjadi ladang korupsi oknum-oknum tak bertanggungjawab. Bahkan di Kabupaten Tegal, proses pengawasan penggunaan Dana Desa ini juga melibatkan tim intelijen.

Ini terlihat ketika Satintelkam Polres Tegal melakukan pengawasan ketat, terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Dukuhwaringin, Kecamatan Slawi, Tegal, Selasa (26/12/2017).

Tim intel terjun langsung ke lokasi pembangunan yang menggunakan alokasi Dana Desa. Bahkan pengawasan mulai dilakukan sejak rapat penyusunan RAB hingga proses pembangunan.

Aiptu Muliyono, anggota Satintelkam Polres Tegal mengatakan, dengan pengawasan secara melekat ini, diharapkan bisa menutup celah korupsi.

Pihaknya tak berharap, penggunaan dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat itu, melenceng dari bestek yang sudah ditetapkan.

“Kalau bangunannya bagus, yang menikmati juga warga itu sendiri. Kalau bangunannya jelek, gampang rusak, warga sendirilah yang susah,” katanya.

Menurut dia, dengan pengawasan ini nantinya juga bisa mendorong pelaksana proyek untuk mengerjakan pembangunan tepat waktu.

”Dengan begitu target pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat desa dan memajukan desa-desa di Indonesia dapat terwujud,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Jateng Digelontor Dana Rp 104 Triliun dari Pusat

Penyerahan buku DIPA tahun 2018 untuk Pemprov Jateng dan 35 kabupaten/kota di Jateng. (Jatengprov.go.id)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk tahun 2018 yang cukup besar. Totalnya mencapai Rp 104,45 triliun.

Dari jumlah sebesar itu, sebagian besar dikucurkan untuk alokasi Dana Desa yang nominalnya separuh lebih dari seluruh DIPA. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Mirza Effendi mengatakan, alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa dari pusat untuk Jateng sebesar Rp 65,46 triliun.

Alokasi terbanyak kedua diberikan untuk belanjar kantor pusat yang berkedudukan di Jateng. Jumlahnya mencapai Rp 37,57 triliun.

”Kemudian alokasi DIPA kewenangan satuan kerja pemerintah daerah terkait dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebesar Rp 1,42 triliun,” katanya.

Sebagai dasar pelaksanaan APBD 2018, lanjut Mirza, pihaknya juga menyerahkan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa untuk Provinsi Jateng dan 35 kabupaten/ kota. Penyerahan DIPA dilakukan pada Senin (18/12/2017) kemarin di kompleks kantor Gubernur Jateng.

Ia menyebut, 2018 mendatang prioritas pembangunannya antara lain mengatasi kesenjangan dan memacu sektor unggulan, perbaikan SDM aparatur pelayanan, serta peningkatan pertahanan keamanan.

“Sedangkan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa diarahkan untuk peningkatan mutu pelayanan publik di daerah, peningkatan kesempatan kerja untuk menuntaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antardaerah, ” ujarnya.

Mirza meminta, setelah DIPA diserahkan, para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera melaksanakan anggarannya. Sehingga, anggaran bisa terserap tepat waktu.

“KPA agar segera memulai langkah pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan,” tandasnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menambahkan DIPA yang telah diberikan harus segera dijabarkan dalam rencana kerja operasional sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing agar persiapan pelaksanaan kegiatan 2018 lebih siap.

“Saya sudah mendorong dan ini jadi kebiasaan, mana-mana yang 2017 sudah bisa dilelang, lelang segera, terutama yang pembangunan fisik,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Hampir Tutup Tahun, 5 Desa di Kudus Belum Cairkan Dana Desa

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Kudus – Lima desa di Kabupaten Kudus, belum mencairkan Dana Desa tahap kedua. Padahal, pada pencairan tahap kedua tahun ini hampir ditutup akhir Desember mendatang.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono mengatakan, kelima desa  yang belum mencairkan Dana Desa, yakni Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo, Desa Dersalam dan Panjang Kecamatan Bae, dan Desa Glantengan Kecamatan Kota

“Data per 8 Desember 2017 baru 118 desa yang sudah mencairkan dana desa. Sisanya masih proses,” katanya

Menurut Eko, dari kelima desa yang belum mencairkan, dua desa di antaranya bahkan belum mencairkan dana desa tahap pertama dan kedua. Desa itu adalah Desa Dersalam dan Panjang. Sementara  tiga desa lainnya hanya untuk tahap kedua saja yang belum dicairkan.

Pada tahap pertama, kata Eko, diberikan sejumlah 60 persen dari jatah dana desa. Selanjutnya yang 40 persen diberikan pada tahapan kedua.

Dia menjelaskan, besaran dana desa yang diterima oleh masing-masing desa berbeda satu dengan lainya. Karena, jumlahnya disesuaikan dengan indeks kesulitan geografis, jumlah penduduk, luas desa dan tingkat kemiskinan.

Disebutkan, alokasi dana desa yang diterima Kabupaten Kudus di 2017 sebesar Rp 103,69 miliar.  Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 81,22 miliar. 

“Mudah-mudahan desa yang belum mencairkan segera mencairkan. Karena dari masyarakat akan terganggu jika sampai tak dicairkan,” ungkap dia

Editor: Supriyadi

Ini Catatan yang Muncul dalam Evaluasi Penggunaan ADD 2017 di Grobogan

Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti (pakai kacamata) menyampaikan catatan saat menggelar rakor evaluasi ADD tahun 2017 yang dilangsungkan di Gedung Riptaloka, Senin (11/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Meski secara keseluruhan dilakukan dengan baik, namun ada beberapa catatan yang didapat dalam pelaksanaan kegiatan dari alokasi dana desa (ADD) tahun 2017. Hal itu disampaikan Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti saat menggelar rakor evaluasi ADD tahun 2017 yang dilangsungkan di Gedung Riptaloka, Senin (11/12/2017).

Menurut Daru, catatan yang didapat antara lain, lambatnya pelaporan kegiatan dari ADD tersebut. Keterlambatan menyampaikan laporan ini akan berdampak tertundanya penyaluran ADD tahap berikutnya.

“Penyaluran ADD ini dilakukan dalam beberapa tahap. Kalau laporan terlambat maka penyaluran untuk tahap berikutnya dipastikan tertunda. Hal ini masih banyak kita temukan di beberapa desa,” katanya.

Catatan berikutnya adalah kelengkapan surat pertanggungjawaban (Spj) kegiatan. Dimana, ada beberapa item belanja yang tidak dilengkapi dengan nota ataupun tanda terima. Selain itu, foto pendukung untuk kelengkapan Spj juga masih belum lengkap.

Temuan selanjutnya adalah masih belum pahamnya pengelola, seperti Kades, Sekdes dan bendahara dalam memahami tupoksinya. Dimana, sering terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga cukup mengganggu dalam pelaksanaan kegiatan.

 “Kemudian soal pembayaran pajak juga kita tekankan supaya dipenuhi. Selama ini masalah pajak sudah bagus pelaksanaannya. Semua catatan ini kita sampaikan pada kepala desa yang diundang dalam evaluasi ini. Harapannya, pada pelaksanaan ADD 2018 tidak muncul lagi,” jelas mantan Kepala Satpol PP itu.

Editor: Supriyadi

BPBD Kudus Minta Pemdes Alokasikan Dana Desa untuk Penanganan Bencana

Petugas BPBD Kudus mengecek kondisi perahu di kantor BPBD setempat, belum lama ini. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala BPBD Kudus Bergas C Penanggungan meminta, agar pemdes di Kudus dapat mengalokasikan dana desa untuk penanganan bencana. Apalagi, jumlah dana desa sangatlah besar.

“Bedasarkan aturan diperbolehkan. Khususnya wilayah yang menjadi langganan bencana seperti banjir, dapat melakukan penanganan dengan dana desa,” katanya Rabu (29/11/2017).

Menurut dia, penanganan yang dimaksud bukanlah membenahi tanggul dan sungai. Karena itu merupakan wilayah BBWS. Namun jika sebatas kerja bakti, itu diperbolehkan karena menjaga lingkungan.

Dia mencontohkan, untuk bencana banjir misalnya. Langkah yang dilakukan, dapat ditangani dengan membendung kampung atau wilayah yang rawan banjir. Agar air tak memasuki permukiman.

“Menghadapi banjir itu ada dua hal. Pertama menahannya dengan tanggul, sedang yang kedua adalah meninggikan pemukiman,” ungkap dia.

Saat ini, lanjut dia, petugas dari BPBD dsn relawan sudah siaga dengan ancaman bencana. Namun, pihaknya menekankan kalau yang mampu menolong pertama jika ada bencana, adalah dirinya sendiri dan lingkungannya.

“Setelah dirinya dan keluarga, barulah tetangga, saudara dan tim penanganan bencana. Bagaimanapun yang lebih tahu adalah masyarakat sekitar. Jadi masyarakat harus paham dengan sekitar,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

Dikucur Dana Besar, Pemanfaatan Sistem Informasi Desa di Jepara Tak Optimal

Sesi pelatihan operator SID di Aula BKD Jepara, Kamis (23/11/2017) untuk mengintegrasikan SID dengan Siskeudes serta Prodeskel. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) belum optimal di seluruh desa yang ada di Bumi Kartini. Padahal, dengan kucuran dana desa yang begitu besar, semestinya hal itu bisa diwujudkan dengan mudah. 

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades) Jepara menduga, kurangnya komitmen dari pemerintah desa menyebabkan hal tersebut.

“Padahal keuntungannya banyak, dengan SID potensi desa bisa diekspose pada khalayak luar. Namun selama ini hal itu masih bergantung sepenuhnya pada operatornya apakah aktif membuat konten atau tidak,” kata Zulaekhah Almunawaroh Kasi Penguatan Perencanaan Pembangunan Partisipasi Dinsospermades Jepara, Kamis (23/11/2017).

Ia mengatakan, seluruh desa (184) di Jepara telah dibekali website dari pemerintah pusat. Namun eksekusi pemanfaatannya jauh berbeda. Ada website desa yang penuh dengan konten sedangkan yang lain masih melompong. 

Selain komitmen desa, lanjut Zulaekhah, ada beberapa kendala sehingga SID di Jepara hingga kini hingga kini tak berkembang. Di antaranya potensi sumberdaya operator, letak geografis desa, dan tidak adanya operator khusus.

“Selama ini operatornya masih sering bertugas ganda dan seringkali berganti-ganti tidak tetap. Terkait letak geografis hubungannya dengan sinyal internet. Kemarin sebenarnya sudah ada provider yang sanggup melayani daerah pelosok, namun saat dihubungi justru (provider) tidak konsisten. Solusinya adalah membuat sambungan melalui modem atau numpang wifi,” ujarnya. 

Oleh karenanya, Dinsospermades bekerjasama dengan Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) Jakarta, seringkali melakukan pelatihan. Seperti yang dilakukan pada hari Rabu dan Kamis (22-23/11/2017) di aula BKD Jepara. 

Selain memaksimalkan fungsi operator SID, pelatihan itu bertujuan mengenalkan integrasi sistem antara SID dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Program Desa dan Kelurahan (Prodeskel).  

Editor: Supriyadi

Bupati Jepara: Bhabinkamtibmas Diharap Eliminir Gangguan Preman saat Penggunaan Dana Desa

Proses penandatanganan perjanjian pengawasan penggunaan dana desa antara Pemkab Jepara dan Polres Jepara, di pendapa kabupaten, Selasa (21/11/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Pemkab Jepara teken perjanjian dengan Kepolisian Resort Jepara terkait pendampingan penggunaan Dana Desa. Bupati Ahmad Marzuqi berharap kerjasama ini dapat meminimalisir premanisme yang acapkali mengganggu pemerintah desa. 

“Dalam sisi pengamanan, kami berharap mengurangi gangguan preman ataupun oknum-oknum yang mengganggu pada pelaksanaan penggunaan Dana Desa,” kata Marzuqi, saat berbicara di forum penandatangan kerjasama Pemkab dan Polres Jepara dalam pengawalan Dana Desa di Pendapa Kabupaten Jepara Selasa (21/11/2017). 

Menurutnya, kerjasama itu didasari atas kerjasama tingkat kementrian (Kemendagri dan Kemendes) dengan Polri. Pengawasan dilakukan oleh petugas Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). 

Oleh karenanya, ia meminta aparatur desa jangan berprasangka negatif akan peran pengawasan yang juga dilakukan oleh Polres Jepara. Bupati meminta pemerintah desa bekerjasama secara aktif dengan Bhabinkamtibmas. Sebaliknya, ia meminta petugas polisi desa tak ragu mengingatkan kepala desa jika ada potensi pelanggaran penggunaan Dana Desa. 

“Jangan sampai juga timbul hal negatif seperti tindak kongkalikong (antar pemerintah desa dan polisi) dalam penggunaan dana desa. Kalau ada indikasi pembelokan, langsung dijejekake (diluruskan) hal itu sebagai langkah preventif,” tegas Marzuqi. 

Ditanya terkait aksi premanisme dalam penggunaan dana desa, Marzuqi tidak membeberkan secara tuntas. Namun demikian, ia mengklaim hal itu sudah jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Data dari Polres Jepara, saat ini ada 100 personel Bhabinkamtibmas yang bertugas. Jumlah itu belum selaras dengan desa di Jepara yang mencapai 184 wilayah. Kasat Binmas Polres Jepara AKP Hadi Prastowo menyebut, ada diantara petugas yang mengawasi dua desa.  

Editor: Supriyadi

Satu Desa di Jepara Belum Cairkan Dana Desa Tahap Pertama

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Satu desa di Jepara  yakni Kaliombo, Kecamatan Pecangaan diketahui belum mencairkan Dana Desa 2017 tahap pertama. Padahal saat ini telah masuk proses pencairan DD 2017 tahap dua. 

“Untuk Desa Kaliombo, Dana Desanya yang tahap pertama belum tercairkan. Sedangkan Desa Bandung Kecamatan Mayong, yang sebelumnya belum mencairkan ADD dan DD, kini sudah cair (ADD dan DD) untuk tahap pertamanya,” kata Budi Prisulistyono Kabid Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa Dinsospermades Jepara, Selasa (21/11/2017). 

Dengan kondisi tersebut, maka Desa Kaliombo rentan terancam pemotongan besaran Dana Desa tahap II. Terkait berapa besarannya, bergantung pada jumlah dana yang tak terserap untuk pembangunan yang telah direncanakan dalam APBDes. 

Budi menyatakan, pemotongan tersebut akan dilakukan langsung oleh Kementrian Keuangan. Hal itu berdasarkan laporan dari pelaksanaan penggunaan DD yang dilaporkan oleh desa. 

“Oleh karena itu kami pantau terus desa tersebut, sampai sejauh mana pengelolaan dana desanya,” imbuhnya. 

Adapun, untuk 184 desa yang ada di Jepara total Dana Desa 2017 sebesar Rp 158.765.096.000. 

Editor: Supriyadi

Polisi dan Jaksa Perketat Pengawasan Dana Desa di Pati

Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan saat memberikan sosialisasi dana desa di Pendapa Pati, Rabu (8/11/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Polri dan Kejaksaan akan memperketat pengawasan dana desa di wilayah Pati. Hal itu disampaikan Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan usai mengikuti sosialisasi upaya penanggulangan penyelewangan dana desa di Pendapa Pati, Rabu (8/11/2017).

Dana desa selama ini dianggap rawan diselewengkan. Namun, polisi dan jaksa tidak hanya melakukan pemantauan di hilir yang tiba-tiba menegakkan hukum seperti pemadam kebakaran.

Penegak hukum akan ikut melakukan penguatan, pendampingan dan pengawasan. “Tugas kita bukan untuk mencari tersangka sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana dana desa yang digelontorkan dari pusat bisa diselamatkan dengan pengelolaan yang benar,” ujar AKBP Maulana.

Sejauh ini, belum ada laporan yang mengarah pada penetapan tersangka. Pihaknya berharap, dana desa sudah semestinya dikawal dengan baik, sehingga penggunaannya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat.

Sementara itu, Bupati Pati Haryanto mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian dan kejaksaan yang sudah memberikan sosialisasi penggunaan dana desa kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Pati.

Dia menilai, pencegahan akan jauh lebih baik daripada ada oknum yang sudah melakukan penyimpangan sehingga merugikan rakyat. “Langkah pencegahan agar dana desa tidak diselewengkan akan jauh lebih baik, karena masyarakat tidak ada yang dirugikan,” ucap Haryanto.

Bila dalam pelaksanaan dana desa ternyata ada pelaporan, tim pelaksana kegiatan masih punya waktu tiga bulan untuk perawatan setelah tutup akhir tahun anggaran. Jika yang dilaporkan ternyata sudah dibenahi selama masa perawatan, maka tidak ada masalah dalam pelaksanaan dana desa.

Editor: Supriyadi

Ratusan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan Ditugaskan Ikut Mengawasi Penggunaan Dana Desa

Kapolres Grobogan AKBP Satria Rizkiano memberikan sambutan saat membuka FGD tentang Penanganan Pengelolaan Dana Desa yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntable, Senin (6/11/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebuah tugas baru bakal diemban para Bhabinkamtibmas Polres Grobogan. Yakni, ikut mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Penanganan Pengelolaan Dana Desa yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntable yang digela Polres Grobogan, Senin (6/11/2017). Kegiatan ini dilangsungkan menindaklanjuti kerjasama Polri dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT, beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto dan Asisten I Mokh Nursahid tampak hadir dalam kesempatan itu. FGD tersebut dihadiri sekitar 500 orang. Antara lain, 273 kepala desa, 273 Bhabinkamtibmas, 19 camat, dan 19 kapolsek.

Dalam kesempatan itu, peserta FGD mendapat beragam materi yang disampaikan beberapa narasumber. Yakni, Kajari Grobogan Edi Handojo, Kepala Dispermasdes Grobogan Sanyoto, Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Suwasana, dan tenaga ahli dari Dispermasdes.

Kapolres Grobogan AKPB Satria Rizkiano menyatakan, dengan adanya FGD ini, diharapkan para bhabinkamtibmas mengerti dengan tugas-tugas yang akan diemban dalam mengawal dana desa. Oleh sebab itu, sebelum menjalankan tugasnya, para bhabinkamtibmas perlu mendapat pemahaman yang lengkap tentang semua hal yang berkaitan dengan dana desa.

”Jajaran kepolisian tidak main-main dalam mengawal dan mendampingi pembangunan yang dibiayai dengan dana desa,” katanya. 

Editor: Supriyadi

Pertanyakan Dana Desa, Belasan Warga Geruduk Balai Desa Suwaduk Pati

Belasan warga mendatangi Balai Desa Suwaduk untuk mempertanyakan penggunaan dana desa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Belasan warga Desa Suwaduk, Kecamatan Wedarijaksa menggeruduk Balai Desa setempat, Selasa (31/10/2017). Mereka mempertanyakan penggunaan dana desa yang terkesan amburadul sejak pencairan tahap pertama tahun 2017.

Sejumlah warga yang hadir mengenakan kaos seragam berwarna kuning bertuliskan penggunaan dana desa, seperti drainase kulon kretek 8.937.000, aspal dalan kebo 53.448.000, TPK: 453 juta.

Bahkan, ada kaos bertuliskan “Aspal kulon masjid 53.448.000 endi?” Melalui kaos yang dipakai, warga juga menuliskan agar warga Suwaduk tidak menjadi tumbal.

Salah satu warga, Sunarto mengatakan, dana desa Suwaduk tahap pertama sampai sekarang belum terealisasi semua. Karena itu, mereka bersama warga lainnya datang untuk mempertanyakan penggunaan dana desa.

“Biar jelas, arahnya kemana dana desa dari pemerintah pusat itu. Biar tidak terjadi korup,” jelas Sunarto.

Menurut dia, penggunaan dana desa Suwaduk masih terbengkali. Bahkan, material berupa koral maupun batu-batu dan aspal disebut tidak ada.

“Ada kecurigaan penyelewengan, soalnya dana desa sudah dicairkan dari bendahara desa, dari penanggung jawab belum dilaksanakan,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, kepala desa setempat, Sudarsono mengaku tidak ada masalah dengan penggunaan dana desa. Namun, dia mengaku bila ada kendala teknis.

Saat ini, masih ada empat titik pengerjaan yang masih belum terlaksana. Tapi, dia memastikan jika pengerjaan akan rampung sebelum tahun anggaran selesai.

“Saya suka warga yang kritis, karena bisa memberikan kontrol dan masukan. Dengan begitu, ada semacam perhatian sehingga pelaksanaan dana desa bisa berjalan dengan baik,” ujar Sudarsono.

Sementara itu, Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Rodli KY menambahkan, pengerjaan proyek dana desa memang sempat tersendat dengan hari raya, suronan, termasuk berbagai kegiatan lainnya yang padat.

Namun, ia memastikan bila bahan material untuk pengerjaan proyek sudah dipesan dan dilakukan pembiayaan. “Dua sampai tiga hari nanti akan datang, kita akan selesaikan sebelum tahun anggaran habis,” tuturnya.

Sementara sisa waktu batas pengerjaan proyek akan dikebut lebih cepat dengan kualitas terbaik. Dia juga akan segera menggelar rapat TPK untuk segera menyelesaikan pengerjaan dana desa dengan baik.

Editor: Supriyadi

Dua Desa Di Jepara Belum Ajukan Pencairan DD dan ADD

Suasana Rakernis Pelaksanaan ADD dan Dana Desa Tahun 2017 untuk Desa se Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades) Jepara memperkirakan potensi penyerapan ADD dan DD tahap I tahun ini tak tuntas. Hingga saat ini, penyerapan mencapai 90 persen, minus dua desa yakni Bandung di Kecamatan Mayong dan Kaliombo di Kecamatan Pecangaan yang belum mengajukan proposal pencairan dana dari APBN pusat itu. 

Budi Prisulistyono Kabid Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa Dinsospermades mengatakan, di dua desa tersebut masih mengalami hambatan teknis. Oleh karenanya, dana yang seharusnya menjadi hak belum bisa terkucurkan.

“Sekarangkan pelaporannya melalui aplikasi, nah di Desa Bandung mengalami permasalahan teknis di sisi tersebut. Sementara di Desa Kaliombo memiliki sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) hingga Rp 500 juta,” katanya, Kamis (19/10/2017). 

Menurutnya, hingga Selasa kemarin pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari kedua desa itu belum diterima oleh pihaknya. Sedangkan, pencairan tahap II rencananya akan dimulai dalam minggu ini. 

Oleh karena itu, dia memperkirakan potensi anggaran tak terserap cukup besar.Selanjutnya, langkah yang diambil oleh dinas, adalah melakukan pendampingan di kedua desa tersebut. 

Budi merinci, perkembangan penyaluran ADD hingga bulan oktober mencapai Rp 80.318.925.000 dari total ADD 2017 sebesar Rp 104.463.271.000. Satu desa yakni Bandung diketahui belum mengajukan pencairan.

Sementara untuk progres penyaluran DD hingga bulan ini sudah tersalurkan ke 182 desa dengan besaran Rp 94.278.178.200.  Dua desa yakni Bandung dan Desa Kaliombo belum mengajukan pencairan. Adapun total Dana Desa 2017 sebesar Rp 158.765.096.000. 

“Potensi tak terserap tinggi (Dua Desa Bandung dan Kaliombo). Oleh karena itu kami terus melakukan pendampingan. Terkait sanksi, jika silpa lebih dari 30 persen, maka akan ada pengurangan kucuran DD maupun ADD. Namun hal itu akan kami konsultasikan dengan pemerintah pusat,” tutupnya.

Editor: Supriyadi

Cegah Penyimpangan Anggaran, Bhabinkamtibmas Jepara  Awasi Penggunaan Dana Desa 

Anggota Bhabinkamtibmas mendapat pengarahan dari Dinsospermades Jepara, Selasa (17/10/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Jepara dilibatkan dalam pengawasan Dana Desa. Tugasnya, mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN itu. 

Kasat Binmas Polres Jepara AKP Hadi Prastowo mengatakan, tugas tambahan itu sesuai dengan instruksi Kapolri. Menurutnya fungsi pengawasan yang dilakukan Bhabinkamtibmas lebih bersifat preventif dan preemtif.

“Sifatnya mencegah terjadinya penyimpangan sejak dari desa. Hanya ngelingke bukan represif atau penindakan,” kata dia Selasa (17/10/2017).

Lebih lanjut ia mengatakan, pengawasan yang dilakukan adalah dengan keikutsertaan aktif anggota dalam mengawal setiap kegiatan yang berhubungan pembahasan penggunaan dana tersebut. 

Dalam pengawasannya, anggota Bhabinkamtibmas Jepara yang berjumlah 100 orang, akan berkoordinasi dengan masyarakat dan penegak hukum lain. Namun sebelum melaksanakan tugasnya mereka diberi bekal ilmu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades) Jepara. 

“Nanti kalau sampai ada penyelewengan petugas kami akan berkoordinasi dengan masyarakat dan atasan di wilayah (Kapolsek) setempat,” imbuh Hadi.

Budi Prisulistyono Kabid Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa Dinsospermades mengatakan, pembekalan kepada anggota Bhabinkamtibmas terkait peraturan Dana Desa.  

“Kita berikan bekal pemahaman kepada  terkait aturan mainnya (penggunaan dana desa) apa yang boleh dan tidak. Petugas harus paham dulu mengenai aturan yang berlaku, sehingga mereka bisa mengawasi penggunaan dan tersebut,” ujarnya. 

Harapannya, lanjut Budi, dengan keikutsertaan Bhabinkamtibmas Jepara dapat mengefektifkan penggunaan Dana Desa. Ia mengungkapkan tugas polisi berbeda dengan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). 

Editor: Supriyadi

Asyik, Aset Desa di Grobogan Sekarang Bisa Diakses Lewat Aplikasi Online

Perangkat desa di Grobogan mendapat pelatihan input data aset desa melalui aplikasi Simasdes Pro yang dilangsungkan di gedung Riptaloka, Senin (25/9/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemkab Grobogan meluncurkan aplikasi online baru untuk pendataan aset milik desa. Aplikasi ini diberi nama Sistem Manajemen Aset Desa Profesional atau Simasdes Pro. Melalui aplikasi ini, aset di semua desa bisa diakses dengan cepat dan mudah.

”Agar bisa mengoperasikan aplikasi ini, petugas di desa kita beri pelatihan input data terlebih dahulu. Mengingat jumlah desanya ada 273, pelatihan kita lakukan bertahap selama tiga hari, mulai hari ini,” kata Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti, Senin (25/9/2017).

Menurut Daru, dalam rangka mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis pada implementasinya harus dilaksanakan melalui beberapa tahapan penataan. Salah satunya adalah penataan inventaris maupun aset yang dimiliki desa.

Pembinaan inventarisasi aset desa ini harus dilakukan seiring dengan keluarnya UU No 6 tahun 2014 tentang desa. Selain soal aset, penataan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan didesa juga harus dilakukan.

Berdasarkan monitoring yang sudah dilakukan selama ini, catatan administrasi di desa-desa terkait dengan aset memang belum tertata dengan baik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembinaan dalam rangka inventarisasi aset tersebut.

Pendataan aset desa itu disisi lain akan membantu meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dalam mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Daru menambahkan, tahun lalu pihaknya sudah melakukan kegiatan pembinaan inventarisasi aset desa. Dalam kegiatan ini, pihak desa sudah dibekali cara mendata aset untuk dimasukkan buku inventaris dan diberi kodefikasi.

Ada beberapa jenis aset yang harus dimasukkan dalam daftar inventaris desa. Antara lain, tanah, barang, gedung, jalan usaha tani, mesin atau kendaraan dan juga konstruksi dalam pengerjaan.

Pembinaan inventarisasi aset desa itu juga dilakukan terkait munculnya Permendagri No 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Sesuai atuan itu, dalam rangka pengamanan aset maka kekayaan milik desa harus diinventarisir dalam buku inventaris dan diberi kodefikasi.

”Hasil pendataan aset sudah dibukukan secara manual. Mulai tahun ini, pendataan aset dimasukkan dalam aplikasi sehingga mudah diakses setiap saat jika dibutuhkan,” imbuh Daru. 

Editor: Supriyadi