Tahun Ini, 401 Desa di Pati Digelontor Dana Ratusan Miliar

Dipermades Pati dalam suatu acara sosialisasi penggunaan dana desa dan alokasi dana desa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak 401 desa di Kabupaten Pati akan digelontor dana desa (DD) sebanyak Rp 317,4 miliar. Belum lagi, alokasi dana desa (ADD) jumlahnya mencapai Rp 130,1 miliar.

Karena itu, penggunaan anggaran sebesar itu di masing-masing desa diharapkan mendapatkan pengawasan yang ketat dari masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Desa Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati Sunaryo, Selasa (28/3/2017).

“DD dan ADD jumlahnya sangat besar. Tujuan pemerintah menggelontorkan dana sebesar itu bukan tanpa alasan, tetapi untuk membangun desa supaya bisa maju. Kalau semua desa maju, maka daerah secara keseluruhan juga akan maju,” kata Sunaryo.

Namun, niat baik pemerintah untuk memajukan desa mesti mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Sebab, dana sebesar itu akan sia-sia bila tidak digunakan sebaik mungkin untuk kemajuan desa, sesuai peruntukannya.

“Kalau tidak tepat peruntukannya, apalagi seandainya dikorupsi, maka tidak dapat menyejahterakan masyarakat desa. Oleh sebab itu, kami meminta kepada masyarakat untuk ikut mengambil peran mengawasi dan mengontrol penggunaannya supaya tepat sasaran, sesuai aturan,” tuturnya.

Selain DD dan ADD, desa juga memiliki sumber dana lainnya, seperti pendapatan asli desa, pengembalian distribusi, bantuan pemerintah provinsi dan berbagai bantuan lainnya. Pembagian DD sendiri didasarkan pada jumlah penduduk dan luas wilayah, jumlah kemiskinan, serta indeks kesulitan geografis.

Pencairan DD dan ADD dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama sebesar 60 persen yang dicairkan Maret dan tahap kedua sebesar 40 persen yang akan dicairkan pada Agustus. Penggunaan dana tersebut akan diserahkan pengelolannya pada pemerintah desa.

Editor : Kholistiono

Dana Desa di Pati Diprioritaskan untuk Daerah dengan Warga Miskin

Ratusan kepala desa mengikuti sosialisasi dana desa di Aula Pasar Unggulan Pati, Selasa (2/1/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ratusan kepala desa mengikuti sosialisasi dana desa di Aula Pasar Unggulan Pati, Selasa (2/1/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Dana desa dan alokasi dana desa (ADD) di Pati paling sedikit diterima Desa Ngarus, sedangkan dana terbanyak diterima Desa Prawoto. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Mochtar, usai memberikan materi sosialisasi alokasi dana desa (ADD) Kabupaten Pati 2016 di Aula Pasar Unggulan, Selasa (2/1/2016).

”Alokasi dana desa paling terkecil diterima Desa Ngarus Kecamatan Pati, sedangkan paling besar diterima Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo,” kata Mochtar kepada MuriaNewsCom.

Ia mengatakan, besar kecilnya ADD ditentukan jumlah perangkat desanya, medan atau lokasi desa, hingga rakyat desanya yang miskin. Dengan pertimbangan itu, masing-masing desa mendapatkan ADD yang berbeda.

”Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada tiga hal besar. Yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa,” imbuhnya.

Tipologi desa yang dimaksud, meliputi kekerabatan desa, hamparan, pola pemukiman, mata pencaharian, dan tingkat perkembangan kemajuan desa. ”Kami berharap agar dana desa bisa digunakan dengan baik, sesuai aturan dan bisa meningkatkan taraf hidup warga desa,” pungkasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Bupati Minta Kades di Pati Gunakan Dana Desa Sesuai Aturan dan Transparan

Kepala Bapermades Pati Mochtar memberikan sosialisasi ADD di Aula Pasar Unggulan Pati, Selasa (2/1/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kepala Bapermades Pati Mochtar memberikan sosialisasi ADD di Aula Pasar Unggulan Pati, Selasa (2/1/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto meminta seluruh kepala desa (kades) di Pati untuk menggunakan dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kepentingan pemberdayaan dan ekonomi produktif secara transparan.

Hal itu disampaikan Haryanto, usai memberikan sambutan pada agenda sosialisasi ADD Kabupaten Pati 2016 di Aula Pasar Unggulan, Selasa (2/1/2016).

“Sosialisasi penting dilakukan agar penggunaan anggaran bisa transparan dan digunakan sesuai dengan aturan. Dengan begitu, penerapan anggaran tidak salah penggunaan, tapi bisa tepat sasaran, tepat mutu dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Haryanto kepada MuriaNewsCom.

Dalam sosialisasi tersebut, ratusan kades diberikan materi perencanaan sampai penggunaan anggaran. Mereka juga diajarkan teknis pelaksanaan anggaran supaya tidak ada penyimpangan yang pada akhirnya bisa dirasakan masyarakat seutuhnya.

Haryanto juga kembali menekankan agar dana desa tidak semata-mata digunakan untuk infrastruktur saja, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekononomi produktif yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kita sudah instruksikan kepada kades di seluruh Pati untuk segera membentuk BUMDes. Hal itu untuk mengelola aset-aset desa maupun usaha milik desa, termasuk menjadi wadah pemberdayaan dan ekonomi produktif hasil penggunaan dana desa,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

BPK Minta Kades di Pati Konsultasi Soal Penggunaan Dana Desa

Ketua BPK RI Harry Azhar Azis. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua BPK RI Harry Azhar Azis. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Kepala desa (kades) di Pati diminta untuk melakukan konsultasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah terkait dengan penggunaan dana desa sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Pasalnya, penyalahgunaan dana desa bisa menggiring kades ke penjara.

Hal ini disampaikan Ketua BPK RI Harry Azhar Azis saat ditemui MuriaNewsCom, Sabtu (28/11/2015). Selain itu, ia juga menyarankan agar kades bisa meminta penjelasan kepada mahasiswa yang ada di daerahnya yang sudah mendapatkan pemahaman tentang dana desa.
”Kami mengimbau kepada Perguruan Tinggi di daerah agar bisa mengajukan magang di BPK Jawa Tengah. Nah, mahasiswa yang sudah paham soal itu bisa memberikan pemahaman kepada kades terkait dengan penggunaan dana desa,” imbuhnya.

Pemahaman tentang prosedur penggunaan dana desa yang benar dinilai penting untuk menghindari adanya penyelewengan dana desa. Lebih dari itu, kades mesti menggunakan dana desa sesuai dengan ketentuan agar tidak terjerat dengan hukum. (LISMANTO/TITIS W)