Jepara Masih Kekurangan Pendamping Lokal Desa

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Proses penyaluran Dana Desa (DD) di Jepara masih terganjal belum rampungnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dari 185 desa yang ada di kabupaten tersebut, baru 23 desa yang telah mengajukan pencairan.

“Untuk Dana Desa yang sudah cair sejumlah 14 desa,” ujar Kabid Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsosbapermades) Jepara Budi Prisulistyono, Jumat (12/5/2017).

Ia mengatakan, proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi oleh Pemkab Jepara, sebelum dapat disahkan oleh pemerintah desa. Budi mengatakan, tidak ada sanksi tersendiri atas keterlambatan pencairan Dana Desa. 

Namun demikian, ia mengimbau pemerintah desa segera melakukan proses pengesahan APBDes. Hal itu untuk mengefektifkan pembangunan.

“Semakin cepat diselesaikan, semakin cepat pembangunan dilaksanakan. Idealnya, penyelesaian APBDes selesai pada bulan Januari, namun pada nyatanya baru menyelesaikan pada bulan Maret dan April,” imbuhnya.

Adapun, beberapa desa yang telah mencairkan Dana Desa adalah, Desa Kawak, Kunir, Raguklampitan, Karangrandu, Papasan, Mambak, Sumberejo, Banyumanis, Jugo, Dudakawu, bucu, Jenggotan Sumanding dan Balong. 

Besaran Dana Desa yang telah cair untuk 14 desa adalah Rp 7.237.631.400. Sementara ada sembilan desa yang dalam proses pencairan DD sebesar Rp 4.568.664.000.

Editor : Kholistiono

Baru 14 Desa di Jepara yang Sudah Cairkan Dana Desa

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Proses penyaluran Dana Desa (DD) di Jepara masih terganjal belum rampungnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dari 185 desa yang ada di kabupaten tersebut, baru 23 desa yang telah mengajukan pencairan.

“Untuk Dana Desa yang sudah cair sejumlah 14 desa,” ujar Kabid Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsosbapermades) Jepara Budi Prisulistyono, Jumat (12/5/2017).

Ia mengatakan, proses pengesahan APBDes perlu dievaluasi oleh Pemkab Jepara, sebelum dapat disahkan oleh pemerintah desa. Budi mengatakan, tidak ada sanksi tersendiri atas keterlambatan pencairan Dana Desa. 

Namun demikian, ia mengimbau pemerintah desa segera melakukan proses pengesahan APBDes. Hal itu untuk mengefektifkan pembangunan.

“Semakin cepat diselesaikan, semakin cepat pembangunan dilaksanakan. Idealnya, penyelesaian APBDes selesai pada bulan Januari, namun pada nyatanya baru menyelesaikan pada bulan Maret dan April,” imbuhnya.

Adapun, beberapa desa yang telah mencairkan Dana Desa adalah, Desa Kawak, Kunir, Raguklampitan, Karangrandu, Papasan, Mambak, Sumberejo, Banyumanis, Jugo, Dudakawu, bucu, Jenggotan Sumanding dan Balong. 

Besaran Dana Desa yang telah cair untuk 14 desa adalah Rp 7.237.631.400. Sementara ada sembilan desa yang dalam proses pencairan DD sebesar Rp 4.568.664.000.

Editor : Kholistiono

Anggaran Dana Desa di Jepara Naik, Desa Troso Dapat Anggaran Terbesar

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Dana untuk pemberdayaan masyarakat desa di Jepara tahun ini kembali ditambah. Baik itu anggaran yang berasal dari kabupaten (Alokasi Dana Desa) maupun anggaran dari pusat (Dana Desa).

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara M Zahid melalui Kasi Penguatan Lembaga, Masyarakat dan Desa  Yeni Diah Susilawati mengatakan, tahun 2016 lalu ADD sebesar Rp 104. 335. 200. 000. Tahun 2017 ini, naik menjadi Rp 104. 463. 271. 000 atau naik sebesar Rp 128. 071.000.

Kemudian, untuk Dana Desa di tahun 2016 sebesar Rp 124. 669. 832. 000, tahun ini ditambah menjadi Rp 158. 765. 096.000 atau naik sebesar  Rp. 34. 095. 264. 000.

“Semua desa mengalami kenaikan. Jumlah kenaikannya berbeda. Indikator kenaikan tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. Paling banyak mendapat anggaran adalah Desa Troso, Kalinyamatan.  Sementara paling rendah Desa Bulak Baru, Kecamatan Kedung, ” ujarnya.

Dia melanjutkan, pencairan ADD maupun DD tak ada perubahan. Pencairan masih sama dengan tahun lalu. ADD dibagi selama 12 bulan, sementara DD dicairkan dua kali yaitu 60 persen untuk tahap pertama dan 40 persen tahap kedua.

”Untuk pencarian DD tergantung dari pusat. Secara keseluruhan, pencairan tahap awal tetap mengacu pada DD 2016. Kalau laporan bisa dikirim cepat, kemungkinan Maret sudah bisa cair tahap pertama. Begitu pula tahap kedua. Menunggu laporan tahap satu selesai. Paling tidak, laporan selesai 80 persen, DD tahap kedua sudah bisa cair. Tahun lalu kami ajukan Juli, dan Agustus sudah bisa cair,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk DD tahun 2016 lalu, sudah dicairkan seluruhnya. Sehingga tak ada satupun desa di Jepara yang tidak bisa mencairkan. “Tahun 2016 sudah cair semuanya. Termasuk Desa Sengon Bugel yang sempat bermasalah mencairkan DD di 2015 sebelumnya,” ucapnya.

Dia menambahkan, sampai saat ini DD 2015 di Desa Sengon Bugel belum bisa cair karena persyaratan memang belum dipenuhi. “Dana tersebut masih bisa dicairkan di 2017 asalkan syarat-syaratnya bisa terpenuhi,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono