Bupati Grobogan Minta Kades Tidak Takut Gunakan Dana Desa untuk Pembangunan

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan beberapa catatan saat membuka sosialisasi dan evaluasi penggunaan dana desa di pendapa kabupaten, Kamis (24/8/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta para kepala desa (Kades) agar tidak tidak perlu takut dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan atau kepentingan masyarakat lainnya. Hal itu ditegaskan Sri Sumarni saat membuka sosialisasi dan evaluasi penggunaan dana desa di pendapa kabupaten, Kamis (24/8/2017).

”Jangan takut untuk melaksanakan pembangunan dari dana desa. Jika semua pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai prosedur maka bisa dipastikan tidak akan terjerat masalah hukum. Terlebih, saat ini sudah ada Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari aparat penegak hukum yang menjadi mitra dalam pelaksanaan proyek pembangunan,” tegasnya.

Acara sosialisasi juga dihadiri Kajari Grobogan Edi Handojo, Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Suwasana, Kepala Inspektorat Puji Raharjo, Kepala Dispermades Sanyoto. Hadir pula sejumlah pejabat terkait dan camat.

Dalam kesempatan itu, Sri juga meminta agar para kepala desa tidak mengalokasikan dana desa sepenuhnya untuk pembangunan fisik saja. Tetapi, juga menyalurkan untuk kegiatan lain, khususnya yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sri, dari evaluasi penggunaan dana desa tahun 2016 dalam skala kabupaten, penggunaan dana desa mayoritas masih digunakan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat fisik. Seperti pembangunan jalan, jembatan, talud, gedung TK, dan Paud.

”Alokasi dana desa untuk pembangunan fisik ini prosentasenya diatas 90 persen. Untuk tahun 2017 ini, sebagian dana desa perlu digunakan juga untuk kegiatan yang bersifat pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kewirausahaan masyarakat,” cetusnya.

Ditambahkan, dalam rakornas prioritas dana desa 2017 beberapa waktu lalu di Jakarta, pihak Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sudah memberikan arahan supaya memprioritaskan empat kegiatan. Yaitu,pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama), pembangunan embung untuk peningkatan produksi pertanian, pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa.

“Program pembangunan dengan dana desa memang masih jadi prioritas utama. Namun, bidang lainnya yang berkaitan dengan peberdayaan juga perlu mendapat perhatian lebih,” katanya.

Sementara itu, Kajari Grobogan Edi Handojo menyatakan, pembentukan TP4D ini salah satu latar belakangnya adalah munculnya ketakutan dan kekhawatiran dari pelaksana atau pengguna anggaran terhadap aparat penegak hukum. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran di berbagai daerah.

Tugas TP4D ini dinilai cukup berat karena harus membantu pemerintah daerah dan mencegah adanya kerugian negara dari proyek pembangunan yang dilakukan. Namun, dalam menjalankan tugas, TP4D ini tidak mengintervensi masalah teknis

“Tugas TP4D ini memang membantu mengawasi proyek pembangunan mulai dari proses awal. Dengan adanya TP4D ini kami berupaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk penggunaan dana desa,” katanya.

Pengunaan dana desa agar tepat sasaran, lanjut Edi merupakan suatu prioritas pengawasan. Oleh sebab itu, pihaknya akan bertindak tegas jika ada oknum yang berani menghalangi penyaluran dana desa untuk kegiatan pembangunan. Dengan catatan, pihak desa dan tim pelaksanan kegiatan sudah menempuh prosedur yang benar.

Editor: Supriyadi

Dana Desa Tahap II di Grobogan Dijadwalkan Cair Akhir Agustus

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Grobogan – Pencairan Dana Desa tahap II bakal terealisasi dalam waktu dekat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Grobogan, Sanyoto menegaskan, informasi yang diterima, pencairan akan dilakukan mulai akhir Agustus 2017.

Menurut Sanyoto, pencairan Dana Desa tahun 2017 dilakukan dalam dua tahap. Sebanyak 60 persen cair pada tahap I dan sisanya 40 persen dalam tahapan berikutnya.

Untuk tahap I, dana sudah disalurkan ke rekening desa beberapa bulan lalu. Sejak satu bulan lalu, pihak desa sudah mulai mengajukan permohonan pencairan untuk tahap II. Untuk bisa mencairkan pada tahap II, pihak desa harus melampirkan laporan penggunaan Dana Desa tahap I.

“Desa yang belum mengajukan permohonan pencairan untuk tahap II hanya tinggal beberapa saja. Desa-desa ini masih menyelesaikan administrasi laporan penggunaan dana tahap I. Kita harapkan, akhir Agustus sudah cair sehingga bisa digunakan. Pencairan dana desa ini nanti langsung ditransfer ke rekening desa,” jelasnya.

Sanyoto menjelaskan, Pemkab Grobogan mendapat kucuran Dana Desa sebesar Rp 229 miliar lebih, untuk tahun anggaran 2017 ini. Dana yang bersumber dari APBN ini akan disalurkan pada 273 desa yang ada di Grobogan.

“Dibandingkan tahun 2016, besarnya Dana Desa yang kita dapat tahun ini naik 27 persen. Tahun lalu, Dana Desa nilainya sekitar Rp 179 miliar,” ungkap mantan Camat Gubug itu.

Besarnya Dana Desa  yang diterima tiap desa berbeda-beda. Paling kecil nilainya sekitar Rp 761 juta. Sedangkan nominal  tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 1,02 miliar. Jika dirata-rata,Dana Desa yang diterima tiap desa berkisar Rp 800 juta.

Menurut Sanyoto, besarnya Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan dari banyak faktor. Yakni, didasarkan dengan klasifikasi tiap-tiap desa yang dilihat dari beberapa unsur. Antara lain, luas wilayah, kesulitan geografi, angka kemiskinan dan jumlah penduduk.

“Kondisi tiap-tiap desa itu tidak sama. Oleh sebab itu, nominal dana desa yang didapat juga beda-beda. Hal ini sudah tertuang dalam aturan mengenai penyaluran dana desa,” jelasnya.

Editor : Ali Muntoha

Duh, Punya Dana Besar, Alokasi Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa di Grobogan Masih Minim

Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti saat memberikan pengarahan pada kepala desa belum lama ini (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti saat memberikan pengarahan pada kepala desa belum lama ini (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Program pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Grobogan sejauh ini ternyata masih sangat minim anggarannya. Padahal, saat ini, alokasi dana yang didapat hampir semua desa meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti menyatakan, sejauh ini bidang pemberdayaan masyarakat di desa hanya dapat alokasi anggaran Rp 2,9 miliar sekitar 0,69 persen saja. Angka ini berdasarkan hasil rekapitulasi APBDes 2016 di 273 desa.

Sebagian besar pendapatan desa dibelanjakan untuk bidang pembangunan. Angkanya mencapai Rp 244 miliar atau 57,63 persen disusul bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 157 miliar atau 37,21 persen.

Kemudian, bidang pembinaan kemasyarakatan alokasinya hanya Rp 18 miliar atau 4,27 persen saja. Sedangkan biaya tak terduga alokasinya Rp 844 juta atau 0,20 persen. “Jadi penggunaan dana di desa ini memang paling besar disalurkan pada bidang pembangunan. Untuk bidang lainnya, alokasinya selisih jauh sekali,” kata mantan Kepala Kantor Satpol PP Grobogan itu.

Ke depan, Daru meminta agar kepala desa juga memerhatikan bidang lainnya. Terutama pemberdayaan masyarakat seperti kalangan UMKM. Sebab, sektor ini dinilai juga cukup penting mendapat anggaran supaya perekonomian di desa bisa berkembang cepat.

Menurutnya, kebijakan itu dinilai sangat memungkinkan. Sebab, pendapatan yang didapat desa saat ini dinilai cukup besar.Dari rekapitulasi APBDes 2016 tersebut diketahui jika total pendapatan 273 desa mencapai Rp 454 miliar. Komposisinya, pendapatan asli desa mencapai Rp 119 miliar atau 26,3 persen, dana transfer Rp 224 miliar atau 73,5 persen. Dana transfer ini berasal dari dana desa, bagi hasil pajak, ADD, dan bankeu.

 Editor : Kholistiono

 

Stttt…. Dana Desa di Kabupaten Grobogan Sebentar Lagi Akan Dicairkan

Sanyoto, Kepala Bapermas Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sanyoto, Kepala Bapermas Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Terkatung-katungnya proses pencairan dana desa tahun 2016 akhirnya berakhir. Ini, menyusul sudah masuknya alokasi dana desa dari pusat ke rekening kas daerah Grobogan. Dengan kondisi ini, maka proses pencairan dana ke desa tinggal menunggu hitungan hari saja.

Kepala Bapermas Grobogan Sanyoto ketika dimintai komentarnya membenarkan sudah masuknya dana desa ke rekening kas daerah tersebut. Jumlah alokasi dana keseluruhan ada Rp 179 miliar lebih yang akan disalurkan ke 273 desa.

Menurutnya, untuk tahap awal, sudah ada 64 desa yang mengajukan proses penyairan dana tersebut. Pekan lalu, pihaknya sudah merekomendasikan pada DPPKAD Grobogan agar dana desa untuk 64 desa tersebut bisa dicairkan.

“Untuk sementara baru 64 desa dulu, lainnya akan menyusul bertahap. Kemungkinan, dalam minggu ini sudah disalurkan ke desa tersebut. Sebab, penyaluran dari DPPKAD ke desa juga butuh proses administrasi terlebih dahulu. Penyairan dana desa itu nanti akan langsung ditransfer ke rekening desa,” kata mantan Kabag Tata Pemerintahan itu.

Adapun besarnya dana desa yang diterima 273 desa itu nilainya bervariasi. Paling sedikit Rp 602 juta lebih dan nominal dana desa tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 793 juta lebih.

Alokasi dana desa ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Dimana, alokasi dana desa tahun 2015 paling kecil Rp 275 juta lebih dan tertinggi Rp 335 juta lebih.

Dikatakannya, dana desa 2016 itu nantinya akan disalurkan dalam dua tahap. Pada tahap kedua direncanakan akan cair pada Agustus mendatang. Pola pembagiannya, 60 persen pada tahap pertama dan sisanya 40 persen pada tahap kedua yang dijadwalkan cair pada bulan Agustus.

Masih dikatakan Sanyoto, penyaluran penyaluran dana desa tahap pertama memang mengalami keterlambatan. Hal ini terjadi lantaran ada perubahan dari mekanisme penyairan dana. Dari semula tiga tahap menjadi dua tahap. 

Editor: Supriyadi

Rp 30 Miliar Akan Digelontor di 146 Desa di Grobogan

Salah seorang peserta rakor menyampaikan masukan pada Kabag Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto terkait penyaluran bankeu desa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Salah seorang peserta rakor menyampaikan masukan pada Kabag Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto terkait penyaluran bankeu desa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemkab Grobogan pada tahun anggaran 2016 ini akan menggelontorkan bantuan keuangan (bankeu) untuk desa. Total anggaran bankeu dari dana APBD Grobogan ini sebesar Rp 30,9 miliar.

Hal itu terungkap dalam rakor yang dilangsungkan Bagian Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di kecamatan serta dinas teknis, Rabu (2/3/2016). Rakor yang dilangsungkan di ruang rapat setda lantai I itu dipimpin langsung Kabag Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto.

“Bankeu untuk desa tahun ini nilainya hampir mendekati Rp 31 miliar dan dalam waktu dekat akan disalurkan ke desa. Dana ini akan disalurkan untuk 146 desa yang tersebar di 19 kecamatan. Jumlah pekerjaan yang dibiayai dari dana bankeu ini ada 277 paket kegiatan,” jelas Siswanto, usai rakor.

Meski angkanya masih cukup besar namun bankeu tahun 2016 ini lebih kecil dibandingkan kucuran tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 lalu, alokasi bankeu nilainya Rp 37 miliar yang disalurkan untuk 236 desa di 19 kecamatan. Dana sebesar ini digunakan untuk membiayai 476 paket kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Sedangkan pada tahun 2014, dana bantuan keuangan desa sebanyak Rp 42,3 miliar yang dibagi untuk 205 desa di 19 kecamatan. Adapun jumlah pembangunan infrastrukturnya ada 478 paket pekerjaan.

Menurut Siswanto, meski pelaksanaan proyek fisik dari dana bantuan keuangan desa sudah dilakukan dengan baik namun hal ini tidak diimbangi dengan cepatnya pelaporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban (Lpj). Indikasinya, pengiriman laporan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan sering mengalami keterlambatan.

“Untuk itu, dalam rakor ini kami minta agar masalah ini jadi perhatian kita bersama. Khususnya, dari dinas teknis dan Kasi PMD kecamatan kita minta untuk ikut memantau dan membantu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pihak desa. Kemudian, pihak desa juga sudah kita instruksikan agar lebih intensif menjalin koordinasi dengan dinas teknis dan kecamatan jika menemui kendala,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Desa Penerima Bankeu di Grobogan Lelet Buat Laporan Pertanggungjawaban

Kabag Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto saat melakukan monitoring proyek fisik dari alokasi bankeu 2015 (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kabag Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto saat melakukan monitoring proyek fisik dari alokasi bankeu 2015 (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Meski pelaksanaan proyek fisik dari dana bantuan keuangan (bankeu) desa tahun 2015 sudah dilakukan dengan baik, namun hal ini tidak diimbangi dengan cepatnya pelaporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPj).

Indikasinya, sampai saat ini belum semua desa penerima bankeu mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Dari monitoring yang kita lakukan, untuk pelaksanaan kegiatan fisiknya sudah rampung semua dan hasilnya sudah cukup baik. Kendalanya ada pada masalah pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan LPj. Sampai saat ini, LPj kegiatan dari bankeu tahun 2015 masih banyak yang belum selesai dan kita sudah minta pihak desa agar merampungkan secepatnya,” ungkap Kabag Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto saat melakukan monitoring dibeberapa desa penerima alokasi bankeu 2015, Selasa (1/3/2016).

Terkait kondisi itu, pihaknya sebenarnya sudah bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Grobogan dengan menyiapkan sistem pelaporan dan format pembuatan LPj untuk desa-desa.

Diharapkan, dengan langkah itu akan memudahkan dan mempercepat pihak desa dalam membuat laporan administrasi. Namun, karena terkendala utama masalah SDM di desa, pembuatan laporan belum bisa dilakukan dengan cepat.

Editor : Kholistiono

Akhirnya, Dana Desa Tahap Ketiga Sudah Masuk Kas Daerah Grobogan

Sanyoto, Kepala Bapermas Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sanyoto, Kepala Bapermas Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Terkatung-katungnya proses pencairan dana desa tahap ketiga akhirnya berakhir. Ini, menyusul sudah masuknya alokasi dana desa tahap ketiga dari pusat ke rekening kas daerah Grobogan. Dengan kondisi ini, maka proses pencairan dana ke desa tinggal menunggu hitungan hari saja.

Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono ketika diminta tanggapannya membenarkan, jika dana desa tahap ketiga sudah masuk ke kas daerah. Namun, sesuai prosedur, sebelum disalurkan ke rekening desa, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Grobogan terlebih dahulu.

”Memang benar jika dana desa tahap ketiga ini sudah masuk kas daerah. Setelah rekomendasi dari Bapermas turun, dana ini langsung kita transfer ke desa-desa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapermas Grobogan Sanyoto menyatakan, hingga saat ini dari 273 desa, sudah lebih dari 90 persen yang mengajukan pencairan dana desa tahap ketiga tersebut. Semula, jadwal pencairan ini dilakukan awal Desember lalu. Namun, akhirnya mundur hingga pekan ketiga.

Dijelaskan, pencairan dana desa itu nanti langsung masuk ke rekening desa. Meski demikian, pihaknya meyeleksi terlebih dahulu desa-desa yang bisa mencairkan dana tahap ketiga. Salah satu syaratnya, desa tersebut sudah melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan laporan penggunaan dana desa tahap pertama dan kedua.

”Dananya nanti langsung ditransfer ke rekening desa. Bagi desa yang sudah melaksanakan kegiatan tahap pertama dan kedua, langsung kita cairkan dana desa tahap ketiga. Dalam satu atau dua hari ini, kita upayakan sudah mulai menyalurkan dana tahap ketiga,” jelas mantan Camat Gubug itu.

Dikatakan Sanyoto, besarnya dana desa yang diterima 273 desa itu nilainya bervariasi. Paling sedikit Rp 275 juta lebih dan nominal dana desa tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 335 juta lebih.

Proses pencairan dana desa dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua masing-masing 40 persen dan 20 persen lagi cair pada tahap ketiga. Dana desa yang cair langsung ditransfer ke rekening desa masing-masing. Pada proses pencairan dana desa tahap pertama dan kedua berjalan lancar tidak ada kendala. (DANI AGUS/TITIS W)