Hati-hati, Kawasan Wisata Muria Sering Macet

Kepadatan lalu lintas nampak di kawasan Wisata Colo. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Bagi para masyarakat yang hendak mengisi liburan ke kawasan Pegunungan Muria, haruslah berhati-hati. Karena, sepanjang perjalanan ke kawasan atas Kudus itu bakal menjumpai kepadatan lalulintas.

Nomi P, Warga Desa Colo Kecamatan Dawe mengatakan, kemacetan di kawasan atas tidak dapat dijadwalkan. Yang jelas, beberapa kali dalam sehari selalu terjadi kemacetan yang cukup parah disana.

“Seperti halnya semalam, Minggu (24/12/2017). Untuk menempuh jarak sekitar tiga kilometer atau dari portal masuk hingga rumah membutuhkan waktu hingga tiga jam,” katanya kepada MuriaNewsCom

Selain itu, kata dia, kemacetan kembali terulang lagi tadi pagi, Senin (25/12/2017) sekitar pukul 05.00 WIB hingga pukul 07.00 WIB. Kepadatan lalulintas kembali terulang dengan banyaknya kendaraan yang menuju ke kawasan Wisata Colo.

Menurut dia, mendekati liburan panjang, banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk berlibur. Dan Pegunungan Muria atau obyek Wisata Colo termasuk lokasi wisata yang ramai dikunjungi.

Untuk itu, dia berharap adanya petugas khusus yang membantu lalu lintas agar tetap tertib. Sebab dia menduga penyebab kemacetan tak hanya banyaknya kendaraan yang datang. Melainkan juga dari asal selip kendaraan.

Kapolsek Dawe AKP Suharyanto membenarkan adanya kemacetan beberapa kali dikawasan atas. Namun dia memastikan kemacetan tak akan lama karena petugas langsung turun saat ada info kemacetan.

“Kami selalu siagakan petugas untuk mengatur lalulintas di kawasan Colo. Karena, saat seperti ini memang paling rawan tersendat dengan banyaknya peziarah yang datang,” ungkap dia.

Dia menyebutkan, kemacetan biasanya datang saat kendaraan peziarah jenis bus berdatangan. Biasanya tibanya saat sore atau malam hari.

Editor: Supriyadi

Bupati Kudus: Pengelolaan Air Muria Harusnya Dikelola BUMDes

Bupati Kudus Musthofa memberikan penjelasan pentingnya air muria bgi masyarakat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Bupati Kudus Musthofa mengusulkan pengelolaan air muria dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat. Dengan cara itu, air muria akan lebih bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya setempat

”Jika dikelola desa, maka kesejahteraan akan dimanfaatkan semua masyarakat. Apalagi potensi yang dihasilkan juga cukup besar, jadi akan lebih tepat jika dikelola desa,” katanya kepada wartawan, Selasa (5/9/2017). 

Bupati menjelaskan, selama ini desa tidak dapat kontribusi apapun dari penjualan air pegunungan muria. Padahal, warga juga ikut terdampak dengan sulitnya mencari sumber air karena banyak dijual.

”Saat mencari sumber air, butuh jarak sampai 12 meter baru dapat. Itupun sudah  jarang ditemukan di kawasan Colo dan Kajar,” ujarnya.

Langkah yang dilakukan, kata Bupati Kudus, pihak kecamatan dapat bersinergi dengan pihak desa untuk menyusun usaha tersebut. Langkah awal, dengan menyusun payung hukum dari desa tentang pemanfaatannya.

“Kalau bumi air dan isinya milik negara, maka masyarakat juga harus mendapatkan manfaatnya. Jangan hanya beberapa orang yang memilikinya,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Bupati Musthofa Minta Wartawan di Kudus Harus Bersertifikat

Bupati Kudus Musthofa dilibatkan dalam materi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) XV PWI Jateng di Graha Muria, Kudus, (25/8/2017). Bupati  Musthofa menjadi narasumber untuk materi wawancara doorstop. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus siap meningkatkan kualitas para wartawan di wilayah setempat. Mengingat, para wartawan adalah mitra pemerintah yang selama ini ikut serta membantu.

Bupati Kudus Musthofa mengatakan, wartawan harus bersertifikat. “Jangan sampai ada wartawan yang tidak bersertifikat di Kudus,” katanya saat pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XV PWI Jateng di aula Hotel Graha Muria Colo, Kabupaten Kudus, Jumat (25/8/2017).

Harapannya tahun depan UKW akan diadakan kembali. Biar, dalam bertugas, wartawan bisa menjadi lebih baik.

“Tahun depan harus ada lagi kegiatan seperti ini. Jangan sampai tidak ada. Kalau sampai tidak ada maka harus diadakan. UKW adalah kewajiban yang harus dilakukan pemkab,” ujarnya.

Menurutnya, karena UKW adalah kegiatan pendidikan, maka negara harus mendukung kegiatan pendidikan.

“Kegiatan ini juga jelas. Kalau ada level 1,2,dan 3, itu bisa diikuti semua. Jadi saat wartawan dimutasi di kota lain, ada kebangaan karena di Kudus telah mampu meningkatkan kualitas,” ungkapnya.

Alasan diadakan di Colo adalah mengangkat martabat wartawan lebih tinggi. Mengingat, kegiatan diadakan di pegunungan. Pada kegiatan ini, ada sekitar 21 peserta.  Terdiri 14 peserta muda, dan 7 madya.

Ketua PWI Jateng Amir Mahmud mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya di Kabupaten Pati. Nantinya pada tahun ini akan dilanjutkan ke Semarang, dan selanjutnya ke Cilacap.  “Serta ada kegiatan lain yang akan diadakan tahun depan, “kata Amir.

Perwakilan PWI Pusat Hendro Basuki mengaku kegiatan semacam ini memang harus dilakukan. Sebab, pers adalah bisnis kata-kata, atau bisnis titik koma.

“Kalau titik koma saja salah, maka sama saja membuat produk yang cacat. Wartawan harus hati-hati dan cermat. Itulah perlunya diadakan uji Kompetensi Wartawan, “katanya.

Saat ini ada sekitar 6.600 orang wartawan yang telah mengikuti kompetensi semacam ini. “Mereka adalah wartawan yang sudah terlatih, “pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Disbudpar Keberatan dengan Rencana Larangan Bus ke Colo

Pengendara melintas di kawasan Colo, Kabupaten Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pengendara melintas di kawasan Colo, Kabupaten Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus Yuli Kasianto berharap rencana larangan bus ke kawasan Colo bisa ditinjau kembali. Sebab jika nantinya rencana dilaksanakan, maka berpotensi besar wisata Colo akan sepi.

Hal itu diungkapkan saat dihubungi MuriaNewsCom di Kudus, Rabu (1/2/217). Menurutnya, tiap peziarah selalu menginginkan hal yang nyaman saat berwisata, termasuk juga saat di Muria. Dia menilai dengan adanya rencana demikian, maka wisata bakal malas untuk datang kembali. “Para wisatawan atau peziarah itu pengennya selalu bersama sama. Jadi jika sampai diganti dengan angkutan kan dipisah. Akibatnya mereka menjadi tidak nyaman dengan hal tersebut,” kata Yuli.

Dikatakan Yuli, jika sampai bus diganti dengan angkutan umum maka antarrombongan bisa terpisah. Hal itulah yang tidak diinginkan wisatawan yang datang dan menyebabkan tidak nyaman. Sebab mereka pasti ingin selalu bersama.

Tak hanya itu, wisatawan juga dipaksa mengeluarkan uang yang lebih dengan aturan itu. Mulai dari naik angkotnya hingga masuk wisatanya. Selain itu, butuh waktu yang lebih lama dalam berwisata, terutama harus menunggu angkot pulang dan pergi.

Menurutnya jika peziarah dan wisatawan sudah merasa tak puas, maka hal yang terjadi bakal kapok untuk datang. Parahnya lagi, para wisatawan yang berasal dari berbagai daerah bakal cerita kepada semua orang tentang tidak nyamannya berwisata di Kudus. “Kami tak ingin jika sampai demikian. Untuk itulah secara pribadi kalau boleh usul bisa dicarikan solusi lain atau win-win solution terkait kemacetan di kawasan atas,” ungkapnya.

Dia mencontohkan dengan cara mencarikan lokasi terminal baru yang dekat dengan kawasan atas, maka peziarah masih tetap bersama dan tetap nyaman saat berwisata. “Namun apapun yang terjadi jika sudah menjadi putusan pemkab, maka kami akan menjalankan. Sebab ini kebutuhan bersama,” ungkap dia.

Editor : Akrom Hazami

2017, Target Pendapatan Wisata Colo Kudus Meningkat

Peziarah melakukan wisata religi di makam Sunan Muria, Colo, Kabupaten Kudus, Kamis. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Peziarah melakukan wisata religi di makam Sunan Muria, Colo, Kabupaten Kudus, Kamis. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala UPT Colo Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mutrikah menyebutkan, pada 2017 ini target pendapatan dalam sektor wisata di Colo ditingkatkan. Meski pada 2016 tak tercapai, namun target tetap ditingkatkan di 2017.

Dia mengatakan, target pendapatan sektor wisata selalu naik setiap tahun. Hal itu sudah dianggap wajar, lantaran peningkatan target selalu dirasakan setiap tahun. Yang jelas upaya optimalkan target digiatkan. “Selama 2017 ini, target pendapatan dipatok sebesar Rp 1.512.649.000. target tersebut naik 0,9 persen dari target 2016 yang hanya Rp 1.387.291.000,” katanya di Kudus, Kamis (19/1/2017).

Menurutnya, target tersebut meliputi sejumlah objek wisata yang ada di Colo. Seperti pendapatan dari retribusi pengunjung, hotel, villa, pondok wisata dan pedagang kaki lima (PKL) Colo.

Dikatakan, upaya yang dilakukan selama ini dalam mengejar target terus ditingkatkan. Seperti halnya promosi dan juga pelayanan yang baik serta sebagainya. Hal itu terbukti di 2016 target meningkat  dibanding tahun sebelumnya.

“Mudah-mudahan dapat tercapai. Upaya jelas kami tingkatkan dan selalu kami evaluasi setiap saat. Jadi kami yakin tahun ini bakalan tercapai,” katanya yang biasa dipanggil Tika, yang baru menjabat setengah tahun.

Guna meningkatkan pendapatan pada 2017, pihaknya akan menawarkan sejumlah even untuk digelar di kawasan wisata Colo. Dengan adanya sejumlah even yang mampu menyedot banyak penonton. Diharapkan pendapatan ikut meningkat pula.

Editor : Akrom Hazami

11 Desa Bersedia Merawat Air Pegunungan Muria

Truk tangki yang biasa digunakan warga untuk mengangkut air pegunungan untuk dijual. Warga pegunungan Muria masih bebas mengambil air cuma-cuma, dan selain digunakan sebagai kebutuhan pribadi, tak jarang juga sebagai ladang berbisnis. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

KUDUS – Sebanyak 11 Desa di Kecamatan Dawe, sudah menandatangani perjanjian menjaga air pegunungan. Penandatanganan para Kades, mewakili warganya guna menjaga kestabilan air di daerah pegunungan Muria.

Camat Dawe Eko Budhi Santoso mengatakan, sekitar sebulan lalu ke11 Kades sudah sepakat ikut menjaganya. Hal itu dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan dari Inspiktorat tentang kegiatan eksploitasi berupa penjualan air pegunungan.

”Mereka sepakat akan membantu merawatnya, tentunya bersama dengan sejumlah warganya dari masing-masing desa setempat,” kata Budhi.Menurutnya, perawatan oleh sejumlah warga di 11 desa untuk merawat air pegunungan, sudah dimulai dari ketika teken perjanjian tersebut. Dan jenjang waktunya, akan dilaksanakan hingga peraturan tentang penjualan air tersebut jadi.

Dia mengatakan, di Dawe merupakan daerah penyangga lingkungan. Sehingga perlu juga menjaga air pegunungan. Ketika airnya sudah terbatas, maka air tidak boleh dilakukan jual beli. Dan untuk petugas pengawasannya langsung oleh masyarakat sekitar.

”Di dawe, terdapat 18 titik pengambilan air atau depo air. Dan lokasinya terdapat di 3 desa Kecamatan Dawe. Dan jika musim kemarau, maka samapi 20 tangki setiap deponya dengan tampungan 3000 liter tiap tangkinya,” ujarnya.

Menurut dia, untuk menertibkan sepenuhnya memerlukan payung hukum yang jelas sebagai dasarnya. Namun yang berhak mengeluarkannya adalah dari Provinsi. Dan kendalanya disana adalah, sempat terjadi bentrokan di tiga desa tersebut.

Dia menambahkan, beberapa kali terjadi benturan antara kelompok tani, karena merasa terganggu dengan penjualan air pegunungan. Namun sayangnya, bentrokan terjadi kepada sesama warga desa. (FAISOL HADI/TITIS W)

Eksploitasi Air Pegunungan Muria Masih Digratiskan

Truk tangki yang biasa digunakan warga untuk mengangkut air pegunungan untuk dijual. Warga pegunungan Muria masih bebas mengambil air cuma-cuma, dan selain digunakan sebagai kebutuhan pribadi, tak jarang juga sebagai ladang berbisnis. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

KUDUS – Kepala Desa Colo Kecamatan Dawe Joni Awal Istihadi mengatakan, selama ini belum ada tindakan dari Pemerintah Desa Kajar menyikapi persoalan tersebut. Sebab menurutnya, belum ada aturan yang mengatur mengenai regulasi air tersebut.

”Kalau di sini terdapat sekitar 3 depo air minum, dan menurut keterangan yang kami dapat, sumbernya masih aman karena waktu puasa kemarin masih ada hujan. Berbeda kalau puasa kemarin tidak ada hujan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurut dia, pihaknya tidak dapat menindak secara tegas menindak eksploitasi tidak dilakukan. Sebab aturan yang digodok di provinsi hingga kini belum juga turun. Akibatnya, pihak desa juga tidak dapat membuatkan perdes yang membahasnya.

Dia menjelaskan, selama ini eksploitasi air sudah berjalan lama. Bahkan semenjak sebelum dia menjabat kades, eksploitasi sudah berjalan dengan mengambil air secara cuma-cuma.

”Yang pasti kami masih menunggu aturan dari yang lebih atas. Kalau belum jelas, maka kami digantikan dapat melakukan penindakan dengan membuat perdes. Meskipun selama ini kami tidak mendapatkan pemasukan dari mereka,” ujarnya. (FAISOL HADI/TITIS W)