Kejari Pati 6 Kali ‘Ping Pong’ Berkas Kasus CIMB Niaga, Kenapa?

Korban CIMB Niaga melakukan aksi long march menjemput keadilan sepanjang 25 km pada akhir 2015 lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati sudah enam kali mengembalikan berkas kasus dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oknum Bank CIMB Niaga kepada polisi. Hal itu disampaikan kuasa hukum korban, Nimerodi Gulo, Selasa (22/8/2017).

“Terakhir, Kejari Pati meminta polisi membuktikan pemalsuan sertifikat rumah tanah ganda. Yang kami tuntut adalah kejahatan perbankan karena CIMB Niaga lalai, jaksa malah meminta polisi membuktikan pemalsuan sertifikat. Ini di luar tuntutan. Ada apa dengan jaksa,” ungkap Gulo kesal.

Menurut Gulo, kasus tersebut sudah jelas karena CIMB Niaga terbukti lalai dan melanggar pasal 49 ayat 2 huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penetapan tersangka kepada oknum CIMB Niaga juga sudah dilakukan polisi.

Bukti-bukti yang disodorkan juga dianggap sudah cukup. Seperti bukti kredit yang dicairkan dan adanya prinsip ketidakhati-hatian dari pihak perbankan. Tim kredit CIMB Niaga diduga sengaja mencairkan kredit dengan membuat surat palsu, kendati Tim Appraisal CIMB Niaga sudah mewanti-wantinya.

“Kasus ini sudah jelas, tapi jaksa sengaja mengaburkan kasus. Dari kacamata hukum, mestinya sudah P 21 (lengkap), karena unsur-unsur pidana perbankan sudah terpenuhi. Anehnya, jaksa sudah memberikan catatan kepada polisi untuk dilengkapi, begitu dilengkapi, dikasih catatan lagi. Begitu terus sampai enam kali. Ini jelas membuktikan Kejari Pati tidak profesional,” tuding Gulo.

Sebelumnya diberitakan, Mashuri Cahyadi membeli sertifikat tanah yang dilelang CIMB Niaga melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Namun, dia tidak bisa menguasai tanah yang dibelinya, karena ternyata bersertifikat ganda.

Sertifikat yang dibeli Mashuri dari lelang atas nama Kuswantoro, sedangkan sertifikat lainnya atas nama Sunoto. Meski Tim Appraisal CIMB Niaga disebut sudah memperingatkan masalah tersebut, tetapi Tim Kredit CIMB Niaga diduga nekat membuat surat keterangan yang menyebut Sunoto hanya menyewa.

Setelah dicek laboratorium oleh pihak kepolisian, surat keterangan sewa tersebut adalah palsu. Artinya, Gulo mengganggap Tim Kredit CIMB Niaga sudah melakukan rekayasa agar utang dengan agunan tanah tersebut dicairkan.

“Surat yang ternyata palsu itu dibuat untuk menangkis nasehat dari tim appraisal. Tampak dengan jelas ada kesengajaan untuk mencairkan kredit, meski tim appraisal tahu itu bermasalah karena sertifikatnya ganda. Lagipula, semestinya posisi surat keterangan tidak bisa mengalahkan sertifikat asli Sunoto,” imbuhnya.

Dia berharap, Kejari Pati bisa bekerja secara profesional dan tidak melakukan “ping pong” berkas kasus yang dilimpahkan dari polisi. Sebab, kasus itu sudah bergulir ke polisi sejak 26 Mei 2015 hingga sekarang.

Sementara saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pati menolak bertemu dengan wartawan. Alasan yang disampaikan petugas keamanan, ia sedang melakukan pemeriksaan.

Editor : Ali Muntoha

Kejaksaan Pati Dilaporkan ke Ombudsman RI Terkait Penyelesaian Kasus CIMB Niaga

Mashuri Cahyadi (berkaos hitam) bersama rekan-rekannya mendatangi Kantor Kejari Pati beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati dilaporkan ke Ombudsman RI terkait dengan penyelesaian kasus Bank CIMB Niaga yang menjual aset rumah tanah bersertifikat ganda melalui lelang. Kejari dilaporkan Mashuri Cahyadi, karena lima kali mengembalikan berkas perkara dari Polres Pati.

“Berkas perkara dari Polres Pati tidak kunjung dinyatakan P21. Bahkan, pengembalian berkas sampai lima kali. Kasus ini sudah lama terkatung-katung, padahal barang bukti sudah sangat jelas. Karena itu, saya laporkan persoalan itu kepada Ombudsman RI,” ujar Mashuri, korban yang membeli aset bersertifikat ganda di Desa Mojoagung, Pati, Rabu (29/3/2017).

Ketua Ombudsman RI Prof Dr Amzulian Rifai melalui surat yang diterima Mashuri menyatakan, laporan itu sudah teregister dan akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah. “Mengingat domisili dan instansi yang dilaporkan berada dalam wilayah kerja Ombudsman perwakilan Jawa Tengah, penanganannya kami tugaskan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah supaya ditindaklanjuti,” kata Rifai.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ombudsman RI Jawa Tengah Sabarudin Hulu mengaku sudah melayangkan surat permintaan klarifikasi terkait dugaan penundaan berlarut penyelesaikan perkara pidana atas nama tersangka Djoko Prajitno. Pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap Kejari Pati untuk segera menangani kasus tersebut dengan baik, sesuai undang-undang.

“Kami sudah melayangkan surat klarifikasi kepada Kejari Pati. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, kami meminta kepada Kepala Kejari Pati untuk segera memberikan penjelasan tertulis mengenai perkembangan penanganan perkara pidana atas nama Djoko Prajitno,” tutur Sabarudin.

Klarifikasi dianggap sangat penting, karena petunjuk dari Kejari  Pati sudah ditindaklanjuti penyidik dan sudah diserahkan kepada Kejari pada 2 Maret 2017 lalu. Dalam hal itu, Sabarudin ingin mengetahui kejelasan kendala yang dialami Kejari Pati dalam menyelesaikan perkara pidana tersebut.

“Klarifikasi perlu dilakukan Kejari Pati, karena terjadi bolak-balik perkara hingga lima kali. Kami memperhatikan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum,” imbuhnya.

Jawaban dari Kejari Pati ditunggu Ombudsman selama 14 hari, sejak surat klarifikasi dilayangkan pada 27 Maret 2017. Hal itu sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Editor : Kholistiono

Kuasa Hukum Korban Sebut Bank CIMB Niaga Abaikan Saran Appraisal, Ini Indikasinya

Mashuri Cahyadi (kiri), korban dugaan penipuan CIMB Niaga bersama rekannya menggelar aksi long march menuntut keadilan setahun yang lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Polres Pati menetapkan salah satu pimpinan Bank CIMB Niaga, Djoko Prajitno Oetomo sebagai tersangka. Dia ditetapkan tersangka, karena diduga lalai dalam menjual aset berupa rumah dan tanah di Desa Mojoagung, Trangkil yang ternyata diketahui bersertifikat ganda.

Kasat Reskrim Polres Pati AKP Galih Wisnu Pradipta menyatakan, tersangka diduga tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan Undang-undang dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam pasal tersebut dinyatakan, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank terhadap ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp 5 miliar dan paling banyak 100 miliar.

Baca juga : Polres Pati Gelar Perkara Kasus Dugaan Penipuan yang Dilakukan Bank CIMB Niaga

Nimerodi Gulo, kuasa hukum dari Mashuri Cahyadi yang merupakan korban dugaan penipuan Bank CIMB Niaga mengatakan, saat itu Kuswantoro mengajukan kredit kepada Bank CIMB Niaga. Tim kredit CIMB Niaga meminta berkas-berkas persyaratan untuk diteliti pihak bank apakah sudah lengkap atau belum.

Bila dinyatakan lengkap, Tim Kredit meminta kepada Tim Appraisal untuk melakukan verifikasi di lapangan. Hasilnya, Tim Appraisal meminta kepada Tim Kredit untuk berhati-hati, karena sertifikat yang diagunkan kepada CIMB Niaga ada yang memiliki selain Kuswantoro, yakni Abraham Sunoto.

“Kalau CIMB Niaga itu hati-hati, mestinya saran dari Appraisal dicermati dengan mengecek di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ternyata itu tidak diindahkan dan akad kredit disetujui pada 15 September 2006. Setelah ada kredit, baru CIMB Niaga menjawab rekomendasi dari appraisal dengan membuat surat tanda tangan atas nama Sunoto dan istrinya, tanah dan rumah itu disewa,” ungkap Gulo.

Surat sewa, kata Gulo, menjadi indikasi ketidakberesan CIMB Niaga untuk menghindari saran dari appraisal. Terlebih, surat sewa tersebut dinyatakan palsu setelah dicek di Labkrim Mabes Polri. Belum lagi, surat sewa diketahui dibuat pada 17 September 2006, setelah kredit berjalan pada 15 September 2006.

“Ada satu lagi. Bagaimana mungkin surat pernyataan (sewa) bisa mengesampingkan eksistensi sertifikat,” imbuh Gulo. Karena itu, dia berharap penegak hukum bisa jeli dan tidak takut dalam menegakkan UU tentang perbankan.

Editor : Kholistiono

Kejari Pati Didesak Selesaikan Kasus Dugaan Penipuan yang Dilakukan CIMB Niaga

Staf Pidum Kejari Pati Indah Setyowati (kiri) menjelaskan berkas kasus dugaan penipuan Bank CIMB Niaga masih P19, Rabu (1/3/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati didesak untuk menyelesaikan kasus dugaan penipuan yang dilakukan Bank CIMB Niaga. Desakan itu dilakukan korban, Mashuri Cahyadi saat mendatangi Kantor Kejari Pati, Rabu (1/3/2017).

Mashuri mengatakan, berkas yang dilimpahkan Polres Pati ke Kejari selalu dinyatakan P19 dan sudah dikembalikan sebanyak lima kali. Padahal, kata Mashuri, ahli sudah menyatakan ada unsur pidana karena Mabes Polri melalui Labkrim menerangkan ada surat administrasi pengajuan bank yang palsu.

Dari sana, disimpulkan bahwa Bank CIMB Niaga tidak berhati-hati sehingga masuk dalam tindak pidana kejahatan perbankan. “Kenapa Pak Kajari Kusnin takut? Ada apa antara Pak Kusnin dengan CIMB Niaga? Apakah karena Pak Kusnin dan pengacara CIMB Niaga sudah kenal lama waktu tugas di Kejati Jawa Tengah?,” kata Mashuri.

Sebelumnya, Divisi Appraisal Bank CIMB Niaga disebut menyarankan kepada Divisi Kredit Bank CIMB Niaga untuk berhati-hati karena objek yang diikutkan dalam lelang dikuasai pihak lain, yakni Abraham Sunoto sebagai pemilik rumah. Namun, Divisi Kredit tetap mencairkan dengan membuat surat pernyataan bahwa Abraham Sunoto hanya menyewa.

Setelah dilakukan Labkrim di Mabes Polri, surat tersebut dinyatakan palsu. Karena itu, Mashuri menilai, Kajari berkelit dengan dalih belum cukup barang bukti. Bahkan, Mashuri justru mendorong secara moril kepada Kejari untuk tidak takut dengan CIMB Niaga.

“Petunjuknya diubah-ubah, P19 terus. Itu fokusnya pada kejahatan perbankan, tetapi kejaksaan difokuskan pada pemalsuan dokumen. Kasus ini sudah saya urus sejak dua tahun yang lalu, tapi tidak kunjung selesai,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi, Kusnin sedang tidak berada di kantor dan belum menjawab saat hubungi MuriaNewsCom melalui aplikasi WhatsApp. Kasi Pidum Kejari tidak bisa ditemui, karena kantornya sedang direnovasi, sedangkan jaksa yang menangani kasus tersebut sedang melaksanakan sidang.

“Pak Kajari tidak ada, jaksa lagi sidang dan Kasi Pidum (tidak bisa ditemui) ruangannya direnovasi. Sepengetahuan saya, kasus ini terus dikaji karena masih P19,” kata Staf Pidana Umum Kejari Pati Indah Setyowati.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mashuri membeli rumah dan sebidang tanah seluas 7.919 meter persegi dari Bank CIMB Niaga yang dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang seharga Rp 622 juta di Desa Mojoagung RT 1 RW 1, Trangkil, Pati. Saat hendak ditempati, ternyata masih ditempati pemilik yang juga memiliki sertifikat.

Sertifikat tersebut diketahui ganda, sehingga Mashuri tidak bisa menguasai properti yang sudah dibelinya dari CIMB Niaga melalui lelang. Mashuri sudah mencoba mencari keadilan terhadap kejahatan perbankan tersebut, tapi berkas kasus yang dilimpahkan Polres Pati ke Kejari Pati selalu dinyatakan P19 hingga sebanyak lima kali.

Editor : Kholistiono

Warga Pati Bakal Adukan Kasus CIMB Niaga ke Presiden Jokowi

 Warga Pati membentangkan spanduk berisi permohonan pertolongan kepada Presiden Jokowi terkait dengan kasus Bank CIMB Niaga. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Warga Pati membentangkan spanduk berisi permohonan pertolongan kepada Presiden Jokowi terkait dengan kasus Bank CIMB Niaga. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Mashuri Cahyadi, warga Pati yang menjadi korban kasus sertifikat ganda Bank CIMB Niaga rencananya akan mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, empat tahun menempuh jalur hukum, kasus tersebut tidak kunjung selesai.

Mashuri mengaku sudah tidak percaya lagi dengan penegak hukum. Berkas yang dilimpahkan Polres Pati ke Kejaksaan Negeri Pati pun disebut-sebut tak kunjung P21. Bahkan, pelimpahan itu disebut sudah dilakukan empat kali.

Hal itu yang membuat Mashuri akan mengadukan kasus itu kepada Presiden Jokowi. “Supaya Bapak Presiden melihat dan tahu kalau ada rakyatnya yang ditipu Bank Cimb Niaga. Kami memohon perlindungan kejahatan perbankan. Anak meminta tolong kepada bapak itu kan tidak masalah, Presiden Jokowi adalah bapaknya rakyat Indonesia,” ungkap Mashuri, Senin (15/8/2016).

Saat ini, dia sudah mempersiapkan dengan membuat spanduk berbunyi “Pak Presiden Jokowi, tolong kami” dengan hashtag #Bank Cimb Niaga Penipu, #Bank Cimb Niaga Menindas Ekonomi Rakyat, #Usir Saja Bank Cimb Niaga dari Indonesia, #Bank Cimb Niaga Bermental Penjajah, #4 Tahun Berperang Melawan CIMB Niaga.

Ditanya soal rencana pengaduan tersebut, Mashuri belum bisa memastikan kapan waktu yang tepat. Namun, ia bersama dengan teman-temannya rencananya akan datang ke Istana Negara supaya mendapatkan ruang untuk berdialog, termasuk adanya mediasi dari Presiden.

“Jalur hukum sudah kami tempuh. Namun, empat tahun sudah terkatung-katung. Upaya ini menjadi bagian dari mosi tidak percaya pada penegak hukum. Selama ini, bagian legal CIMB Niaga juga sering berkomunikasi, tetapi hanya say hallo saja tanpa ada solusi yang jelas,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Gubernur BI Diminta Bekukan Izin Usaha Bank CIMB Niaga

Sejumlah warga yang simpatik terhadap korban sertifikat ganda mengenakan kaos bertuliskan kritikan terhadap Bank CIMB Niaga di depan Kantor Kejari Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah warga yang simpatik terhadap korban sertifikat ganda mengenakan kaos bertuliskan kritikan terhadap Bank CIMB Niaga di depan Kantor Kejari Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Mashuri Cahyadi, korban penjualan aset dengan sertifikat berstatus ganda yang dilakukan Bank CIMB Niaga melalui pelelangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang pada 30 Maret 2012 lalu akhirnya melaporkan permasalahan tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.

Dalam surat yang dilayangkan per 15 Januari 2016 itu, Mashuri meminta kepada Gubernur Bank Indonesia agar Bank CIMB Niaga dibekukan izin usahanya. Pasalnya, Bank CIMB Niaga dinilai tidak profesional dan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melayani nasabah.

Akibatnya, nasabah menjadi korban. Dengan begitu, Mashuri menilai jika Bank CIMB Niaga sudah membahayakan sistem perbankan di Indonesia.

“Kami nilai, Bank CIMB Niaga Tbk sudah membahayakan sistem perbankan di Indonesia. Untuk itu, kami adukan masalah yang kami alami kepada Gubernur Bank Indonesia. Semoga aduan saya bisa direspons dengan baik,” kata Mashuri kepada MuriaNewsCom usai menggelar aksi dukungan di depan Kantor Kejari Pati, Rabu (20/1/2016).

Ia menuturkan, kasus tersebut sudah terkatung-katung selama empat tahun. Awalnya, ia meminta ganti rugi kepada pihak CIMB Niaga tetapi tidak dipenuhi. Akhirnya, ia melaporkan masalah tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga tidak bisa dilayani dengan fasilitas OJK.
“Sampai saya melaporkan masalah itu dengan menempuh jalur hukum ke Polres Pati. Tak lama ini, saya juga mengadukan masalah saya itu kepada Gubernur Bank Indonesia,” ungkapnya.
Editor : Kholistiono

Kajari Pati Sebut Bank CIMB Niaga Lalai Menjual Aset Bermasalah

Belasan simpatisan korban sertifikat ganda Bank CIMB Niaga menggelar aksi dukungan kepada Kejari Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Belasan simpatisan korban sertifikat ganda Bank CIMB Niaga menggelar aksi dukungan kepada Kejari Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom,Pati – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pati Kusnin menyebut Bank CIMB Niaga lalai dalam menjual aset bermasalah, kerena sertifikat rumah yang dilelang ternyata berstatus ganda. Karena itu, pihaknya saat ini akan melakukan ekspos internal, apakah hasil penyidikan yang dilakukan pihak Polres Pati sudah P21, P18 atau P19.

“Dalam kasus sertifikat ganda yang dilelang Bank CIMB Niaga, kepolisian sudah menetapkan tersangka dengan inisial DPO yang merupkan pimpinan. Namun, kami akan melakukan kajian bersama para jaksa apakah berkasnya sudah P21, P18 atau P19,” kata Kusnin kepada MuriaNewsCom, Rabu (20/1/2016).

Ia mengatakan, tersangka diduga melanggar Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sementara itu, keputusan apakah berkas yang dilimpahkan dari kepolisian sudah P21 atau tidak, akan dijawab pada Senin (25/1/2016) mendatang.

“Jawaban apakah berkas hasil penyidikan dari kepolisian itu P21 atau tidak, kami akan jawab maksimal Senin mendatang. Yang jelas, dugaan sementara karena pihak CIMB Niaga lalai dan melanggar UU Perbankan,” imbuhnya.

Kajari sendiri keluar dari ruang kerjanya, setelah belasan simpatisan korban sertifikat ganda menggelar aksi di depan Kantor Kejari Pati. Mereka bukan hanya menuntut agar oknum dihukum, tetapi juga meminta agar izin usaha PT Bank CIMB Niaga Tbk dibekukan.

“Kami datang ke sini bukan untuk demonstrasi, tetapi justru mendukung kejaksaan agar berani dan tegas dalam mengawal kasus lembaga perbankan bermental penjajah seperti CIMB Niaga,” kata Mashuri Cahyadi , salah satu korban penipuan sertifikat rumah ganda CIMB Niaga.

Editor : Kholistiono

Belasan Warga Unjuk Rasa di Kejari Pati Tuntut CIMB Niaga Diadili

Belasan warga menggelar aksi damai di depan Kejari Pati menuntut agar CIMB Niaga diadili. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Belasan warga menggelar aksi damai di depan Kejari Pati menuntut agar CIMB Niaga diadili. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Belasan warga simpatisan korban penipuan sertifikat rumah ganda CIMB Niaga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati, Rabu (20/1/2016).

Mereka menuntut agar CIMB Niaga dibekukan izin usahanya, karena sudah bekerja tidak profesional dengan melelang aset bersertifikat ganda. ”Kami tidak lagi menuntut oknum dari CIMB Niaga, tapi ini sudah menyangkut institusi. Yang kami tuntut institusinya, pihak PT Bank Cimb Niaga Tbk,” kata Mashuri Cahyadi, korban penipuan sertifikat ganda saat ditanya MuriaNewsCom.

Dalam aksinya, mereka mengenakan kaos bertuliskan “Korban Bank CIMB Niaga” pada bagian depan dan “Bank CIMB Niaga Bermental Penjajah” pada bagian belakang.

Tak hanya itu, salah satu diantara mereka membungkam mulutnya menggunakan plester dan membawa poster bertuliskan “Cimb Niaga tuli tidak mau mendengarkan omongan kami”.

Ia meneriakkan dukungan kepada instansi Kejari Pati agar tidak takut menangani kasus tersebut. ”Kami datang menggelar aksi damai untuk mendukung Kejari agar berani dan tegas menangani kasus ini,” tambah Mashuri.

Editor : Titis Ayu Winarni

Polres Pati Tetapkan Satu Tersangka Oknum CIMB Niaga Terkait Kasus Sertifikat Ganda

Aksi long march menjemput keadilan terkait kasus sertifikat rumah ganda CIMB Niaga tiba di perempatan sebelum Mapolres Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Aksi long march menjemput keadilan terkait kasus sertifikat rumah ganda CIMB Niaga tiba di perempatan sebelum Mapolres Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Aksi long march sepanjang 25 km dari Kecamatan Trangkil menuju Mapolres Pati yang dilakukan korban penipuan sertifikat rumah ganda CIMB Niaga, Kamis (3/12/2015), akhirnya menuai hasil.

Setelah sampai di Mapolres Pati, korban diterima Kasat Reskrim Polres Pati AKP Agung Setyo Budi Utomo. ”Dari hasil penyidikan yang dikuatkan dengan sejumlah alat bukti, kami menetapkan satu orang oknum CIMB Niaga sebagai tersangka,” ujar Agung saat dimintai keterangan MuriaNewsCom.

Ia mengatakan, tersangka dijerat dengan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Perbankan dalam ketidakhati-hatiannya menetapkan kebijakan. ”Tersangka terancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun,” imbuhnya.

Sementara itu, Mashuri Cahyadi, korban penipuan sertifikat ganda CIMB Niaga mengaku lega setelah ditetapkan satu tersangka terkait dengan masalah tersebut. ”Kami berharap, masalah ini bukan hanya memberikan hukuman kepada tersangka, tetapi juga ada kejelasan aset rumah yang sudah saya beli,” pungkasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Korban CIMB Niaga di Pati Tabur Bunga 7 Rupa di Rumah Bersertifikat Ganda

Mashuri Cahyadi bersama dengan warga berdoa, sebelum menaburi rumah bersertifikat ganda dengan kembang tujuh rupa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Mashuri Cahyadi bersama dengan warga berdoa, sebelum menaburi rumah bersertifikat ganda dengan kembang tujuh rupa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Sebelum menggelar aksi longmarch sepanjang 25 km dari Kecamatan Trangkil ke Pati Kota, korban penipuan sertifikat rumah ganda CIMB Niaga, Mashuri Cahyadi bersama dengan belasan warga menggelar ritual unik.

Mereka menaburkan bunga tujuh rupa di depan rumah bersertifikat ganda di Desa Mojoagung, Kecamatan Trangkil, Kamis (3/12/2015). Aksi simbolik tersebut mencerminkan matinya nurani CIMB Niaga yang sudah melelang rumah bersertifikat ganda.

”Kami menaburkan bunga tujuh rupa di depan rumah yang mestinya kami miliki, karena sudah saya beli dari CIMB Niaga melalui Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPNL) Semarang. Tidak ada unsur mistis. Itu hanya aksi simbolik dari nurani CIMB Niaga sudah mati,” ujar Mashuri kepada MuriaNewsCom.

Aksi tabur bunga tujuh rupa tersebut dibarengi dengan doa bersama agar pihak CIMB Niaga diberi kesadaran terkait dengan kasus tersebut. ”Kami bacakan Surat Al Fatihah. Kami berharap CIMB Niaga bisa melek, membuka mata bahwa kami adalah korban,” imbuhnya.

Setelah menggelar serangkaian aksi ritual tabur bunga tujuh rupa tersebut, Mashuri bersama dengan sejumlah warga berjalan kaki sepanjang 25 km dari rumah bersertifikat ganda menuju Mapolres untuk menjemput keadilan.

”Ini aksi keprihatianan kami, karena kasus ini sebetulnya sudah terkatung-katung sejak 2012 lalu. Empat tahun masalah ini tidak kunjung selesai. Kami berharap, penegak hukum bisa menindaklanjuti masalah ini,” harapnya. (LISMANTO/TITIS W)

Pihak CIMB Niaga Dipanggil Polres Pati Terkait Kasus Sertifikat Ganda

Kasat Reskrim Polres Pati AKP Agung Setiyo Budi saat dimintai keterangan MuriaNewsCom, Senin (27/7/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kasat Reskrim Polres Pati AKP Agung Setiyo Budi saat dimintai keterangan MuriaNewsCom, Senin (27/7/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Polres Pati memanggil pihak CIMB Niaga terkait dengan kasus sertifikat tanah ganda yang dijual melalui lelang. Mereka memenuhi panggilan tersebut di Mapolres Pati, Senin (27/7/2015).  Lanjutkan membaca