Nelayan Merasa Dibohongi, Sudirman Said Minta Ada Solusi Permanen Soal Cantrang

MuriaNewsCom, Tegal – Permasalahan yang dihadapi nelayan cantrang, hingga kini sebenarnya belum mendapatkan solusi yang terbaik. Kebijakan presiden yang kembali memperbolehkan kapal cantrang kembali berlayar, dinilai bukan solusi jangka panjang.

Oleh karenanya, calon gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said pemerintah pusat memberi solusi permanen menganai masalah ini.

“Saya berharap segera ada regulasi yang dapat membuat para nelayan bisa berlayar secepatnya dan selama-lamanya, tanpa ada hambatan,” katanya.

Sudirman Said menyebut banyak mendapat keluhan dari para nelayan. Termasuk ketika Rabu (21/2/2018) kemarin, saat berdialog dengan ratusan nelayan di kampung nelayan Muara Reja, Tegal.

Dia kembali menegaskan, nelayan dan pemerintah harus memiliki solusi permanen, bukan solusi yang setelah satu tahun dijalankan setelah itu diributkan lagi, terutama dalam hal cantrang.

“Secara praktis saat ini nelayan tidak bisa bekerja karena tidak punya alternatif. Dan itu membuat nelayan sangat tidak tenang karena tidak bisa melaut,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, para nelayan juga kembali mengeluhkan mengeluhkan mengenai cantrang. Kebijakan presiden yang memperbolehkan cantrang melaut, ternyata berbeda saat di lapangan.

“Para nelayan merasa dibohongi. Presiden sudah membolehkan cantrang, tapi kenyataannya nelayan yang ingin melaut dihambat dengan aturan-aturan yang memberatkan nelayan,” kata sesepuh nelayan Tegal, Hadi Santoso.

Nelayan lainnya, Said Aqil mengatakan, sampai saat ini dirinya was-was jika melaut, karena adanya peraturan khususnya soal cantrang.

“Saya dan kawan-kawan saat ini melaut tidak tenang. Masak mencari ikan di laut sendiri seperti melaut di negeri orang, di tempat asing,” akunya.

Editor : Ali Muntoha

Tunggu Juknis, Izin Cantrang di Pati Belum Bisa Diproses

MuriaNewsCom, Pati – Keputusan pemerintah mengizinkan kembali kapal cantrang beroperasi memang membuat nelayan sumringah. Hanya saja, hal itu terlihat semu. Pasalnya, semua izin akan kapal cantrang mulai dari tonase dan ukuran, hingga kini belum bisa diproses oleh pihak pelabuhan.

Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Pati Japar Lumban Gaol mengatakan, layaknya nelayan yang menunggu kepastian aturan, pihaknya juga menunggu edaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan soal petunjuk teknis (Juknis) pengurusan izin untuk alat tangkap ikan jenis cantrang.

“Artinya, kami belum bisa memprosesnya lebih lanjut,” katanya yang juga Plt kelapa Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang  saat dihubungi MuriaNewsCom Rabu (24/1/2018).

Diakuinya, selama ini banyak nelayan cantrang baik di Pati dan Rembang yang datang kepadanya guna keperluan izin. Bahkan sejumlah nelayan cantrang juga tak sabar berlayar lantaran sudah ada statement diperbolehkannya kapal cantrang.

Hanya, kata dia, nelayan harus lebih sabar menunggu izin. Karena, tanpa adanya surat dari kementerian pihaknya tak tahu kriteria cantrang dan syarat yang harus dipenuhi dari pihak nelayan cantrang.

Disinggung soal adanya kapal cantrang yang beroperasi, dia mengutarakan belum ada yang berani berlayar lantaran izin yang belum kelar. “Namun saya tidak tahu jika ada yang berlatar diam-diam,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Serahkan Jaring Pengganti Cantrang ke Nelayan Jateng, Menteri Susi : Pemerintah Tak Mempersulit

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyerahkan bantuan alat tangkap pengganti cantrang dan asuransi nelayan. (Antarajateng.com)

MuriaNewsCom, Semarang – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyerahkan ratusan jaring pengganti cantrang kepada nelayan Jateng. Penyerahan bantuan itu dilakukan Rabu (20/9/2017) di halaman Gedung BPPI, Kota Semarang.

Ada 690 alat tangkap ikan dibagikan untuk nelayan dari Semarang, Batang, Demak, Jepara dan Kendal. Alat tangkap itu terdiri dari jaring insang permukaan, jaring insang dasar serta bubu lipat rajungan tipe kubah.

Susi menyebut, alat tangkap itu lebih ramah lingkungan ketimbang cantrang. Menurutnya, pelarangan dan penggantian ini bertujuan untuk melindungan nelayan.

“Penggantian alat tangkap ikan kami manfaatkan untuk melindungi nelayan itu sendiri. Sehingga kami ingin memastikan kekayaan laut Indonesia tetap terjaga untuk kelangsungan masa depan bangsa,” kata Susi.

Ia menyebut, tak bermaksud mempersulit nelayan, tapi menaikan sumber daya ikan laut yang ada saat ini. Ia juga meminta kepada Gubernur Ganjar Pranowo untuk mempermudah fasilitas operasional bagi semua kapal nelayan lokal yang punya kapasitas mesin dibawah 10 GT.

“Asalkan jangan lagi dibebani aturan yang berat, dan mereka tidak boleh memakai cantrang. Sebab, kami perlu nelayan yang sehat, tercukupi modalnya jadi bisa melaut dengan leluasa,” ujarnya.

Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menambahkan, bantuan alat penangkapan ikan ini ditujukan untuk nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran di bawah 10 gross ton dan memiliki kartu nelayan serta tergabung dalam koperasi yang sudah memiliki sertifikat nomor induk koperasi.

Ia mengharapkan bantuan yang merupakan program prioritas Ditjen Perikanan Tangkap ini dapat memperkuat armada perikanan tangkap nasional dan menambah produktivitas penangkapan ikan serta mutu hasil tangkapan sehingga pendapatan dan kesejahteraan nelayan dapat meningkat.

“Bantuan ini merupakan langkah pemerintah menuju tata kelola perikanan Indonesia yang lebih baik,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Susi juga menyerahkan secara simbolis klaim asuransi nelayan dengan total klaim mencapai Rp 1,2 miliar.

Adapun nilai manfaat santunan kecelakaan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan sebesar Rp 200 juta jika meninggal dunia, Rp 100 juta jika mengalami cacat tetap, dan Rp 20 juta untuk biaya pengobatan. Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan Rp 160 juta, cacat tetap Rp 100 juta, dan biaya pengobatan Rp 20 juta.

Editor : Ali Muntoha

Pemprov Jateng Kembangkan Jaring Pengganti Cantrang Karya Nelayan Batang

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyalami nelayan asal Batang pencipta jaring pengganti cantrang. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Pekalongan – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terpikat dengan jaring bernama Apollo dan Kelelawar karya nelayan asal Batang, Aziz Tarsono. Bahkan Ganjar memerintahkan agar jaring pengganti cantrang itu dikembangkan lebih lanjut.

Hal ini dikatakan Ganjar ketika membuka Pameran Produk Inovasi 2017 di Gelanggang Olahraga Jetayu Kota Pekalongan, Jumat (15/9/2017).

Ganjar memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pemprov Jateng untuk mengembangkan jaring karya Aziz itu agar bisa diterapkan secara efektif.

“Tolong didalami yang cantrang, apakah bisa dihilirisasi. Kalau bisa dicangkokkan, diproduksi agar teman-teman kita nelayan bisa segera bermigrasi dari cantrang,” kata Ganjar.

Ganjar kepincut setelah melihat demo prototype jaring karya warga Dukuh Sulur RT 04 RW 05 Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang tersebut.

Yang membuat Ganjar semakin tertarik karena jaring Aziz hanya membutuhkan biaya produksi di bawah Rp 50 juta. Namun konstruksi yang dibuat Aziz baru mencakup kapal berukuran 10 hingga 30 GT (Gross Ton).

“Coba dirancang untuk kapal di bawah 10 GT. Kalau bisa bagus kita kembangkan, apalagi biaya produksinya murah sekali dibandingkan jaring lainnya,” terangnya.

Aziz menyebut, jaring ini lebih ramah lingkungan, hemat bahan bakar hingga 80 persen, hasil tangkapan yang lebih baik, lebih praktis dan efektif serta yang pasti bisa dikembangkan lagi dengan teknologi yang lebih modern.

“Ini baru diuji coba di kolam dan hasilnya memuaskan. Bisa menggantikan cantrang karena hasil tangkapannya sangat banyak, tanpa merusak terumbu karang dan hanya menangkap ikan besar,” kata Aziz.

Inovasi jaring tersebut dibuatnya sejak 2015. Diberi nama Apollo dan Kelelawar karena memiliki bentuk yang seperti pesawat luar angkasa serta sayap binatang kelelawar. 

Editor : Ali Muntoha

Nelayan Desak DPR RI Gulirkan Hak Angket Terkait Larangan Cantrang

Bupati Rembang Abdul Hafidz, Anggota DPR RI Komisi VI Abdul Wachid dan sejumlah nelayan menggelar audiensi, Kamis (18/5/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Nelayan cantrang di Rembang mendesak kepada anggota DPR RI dari Komisi VI Partai Gerinda Abdul Wachid supaya dapat menggulirkan hak angket. Di mana, hak angket tersebut berkaitan dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 yang berisi larangan operasional jaring cantrang.

Dengan hak angket tersebut, mereka berharap ketentuan ataupun aturan itu bisa bisa dicabut demi kepentingan masyarakat luas.

Desakan untuk menggulirkan hak angket itu disampaikan oleh para nelayan saat audiensi di tempat pelelangan ikan (TPI) Tasikagung Rembang. Salah seorang nelayan cantrang Ramlan mengatakan, bahwa jaring cantrang itu berbeda dengan pukat harimau.

“Kalau pukat harimau itu, mulut atau lubang jaringnya selalu terbuka lebar saat digunakan untuk menangkap ikan. Sedangkan jaring cantrang, mulut atau lubang jaringnya lama kelamaan akan semakin menutup saat ditarik untuk mencari ikan,” ujarnya, Kamis (17/5/2017).

Lebih lanjut ia katakan, jika pukat harimau saat ditebar, bisa menghancurkan terumbu karang. Sebab menggunakan pemberat rantai. Sedangkan jaring cantrang begitu terkena batu karang, jaringnya akan rusak.

Sementara itu, salah seorang buruh bongkar muat ikan di TPI Tasikagung Sumiyatun mengutarakan, jika cantrang dilarang, maka warga Rembang akan terancam menganggur. “Saya khawatir kalau jaring cantrang benar dilarang, maka buruh bongkar terancam akan menganggur, karena order menurun drastis,” ujarnya sambil menangis.

Bupati Rembang Abdul Hafidz yang hadir dalam audiensi itu menyampaikan, bahwa, jaring cantrang boleh beroperasi sampai akhir tahun 2017, khusus bagi nelayan di Provinsi Jawa Tengah. “Namun jika ternyata saat melaut nelayan masih saja ditangkap oleh aparat, maka nelayan bisa melaporkan kepada saya dan nantinya akan diteruskan ke Polda atau bahkan Kapolri,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Tak Hanya Nelayan, Pekerja di Pengolahan Ikan juga Was-was Jika Kapal Cantrang Dilarang Beroperasi

Aktivitas di salah satu pengolahan ikan di Tasikagung, Rembang. Pekerja di pengolahan ikan juga khawatir, jika cantrang benar-benar dilarang beroperasi. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Aktivitas di salah satu pengolahan ikan di Tasikagung, Rembang. Pekerja di pengolahan ikan juga khawatir, jika cantrang benar-benar dilarang beroperasi. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Mendekati batas akhir toleransi masa pelarangan kapal cantrang, Sabtu (31/12/2016) mendatang, nelayan cantrang di Kabupaten Rembang dibikin pusing. Namun, tak hanya nelayan saja, para pekerja di pengolahan ikan juga was-was.

Sumarni, salah satu warga yang bekerja di pengolahan ikan di Tasikagung, Rembang, mengatakan, jika pada awal tahun 2017 nanti kapal cantrang benar-benar dilarang untuk beroperasi, maka, akan berdampak luas terhadap terhada perekonomian warga. Baik itu nelayan maupun mereka yang bekerja di sektor pengolahan ikan.

“Selain nelayan, kita yang bekerja di pengolahan ikan ini juga bisa terkena imbasnya. Sebab, kapal cantrang memang selama ini bisa mendapatkan ikan yang banyak, yang kemudian bisa menyuplai usaha pengolahan ikan dengan banyak juga,” kata Marni.

Dirinya berharap, pemerintah bisa nasib nelayan dan juga warga menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Seperti halnya dirinya. Ketika hasil tangkapan laut lancar, maka, dirinya setiap hari bisa bekerja di pengolahan ikan, dengan gaji Rp 50 ribu per hari.

“Kalau benar-benar cantrang dilarang, lha seperti saya ini mau beralih ke pekerjaan apalagi. Karena memang selama ini, saya bekerja di pengolahan ikan. Kalau pengolahan ikannya sepi, tentunya, kami juga tidak bisa bekerja. Kami ini bingung,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Ribuan Nelayan Cantrang di Pati Terancam Menganggur

Seorang nelayan kapal cantrang membongkar ikan hasil tangkapan di TPI Unit I Juwana, Jumat (23/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Nelayan kapal cantrang sedang membongkar ikan hasil tangkapan di TPI Unit I Juwana, Jumat (23/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan nelayan kapal cantrang di Pati terancam menganggur, mendekati batas akhir toleransi masa pelarangan kapal cantrang, Sabtu (31/12/2016) mendatang. Sedikitnya ada 200 kapal cantrang di Juwana yang saat ini tidak berani melaut.

Kepala TPI Unit I Juwana Tri Widodo mengatakan, sebanyak 4.000 nelayan yang menggunakan kapal cantrang berasal dari berbagai daerah, antara lain Kudus, Rembang, Pekalongan, Batang, bahkan hingga Indramayu. Dari 4.000 nelayan dari berbagai daerah, Widodo menaksir ada sekitar 2.000 nelayan berasal dari Kabupaten Pati.

“Kalau suasana di TPI Unit I Juwana biasanya ramai, sekarang ini kondisinya cenderung sepi. Begitu juga dengan kapal yang membongkar ikan, biasanya ada sekitar lima hingga enam kapal setiap hari dengan kapasitas sekitar seratus ton. Kini, hanya satu-dua kapal saja yang bongkar ikan dengan kapasitas 20 sampai 30 ton per hari,” ujar Widodo.

Kini, sejumlah kapal cantrang yang sudah mendarat, tidak berani kembali melaut. Hal itu disebabkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan 17 alat tangkap ikan, termasuk cantrang sudah memasuki batas waktu toleransi yang jatuh pada 31 Desember 2016.

Rencananya, nelayan cantrang yang berada di wilayah Pantura, termasuk nelayan Pati akan melakukan aksi protes di Jakarta. Mereka menuntut pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang dianggap merugikan nelayan kecil.

Editor : Kholistiono