Setelah Camat Jekulo, Hari Ini Panwaskab Panggil Tim Sukses Noor Yasin 

Muria NewsCom, Kudus – Panwaskab Kudus memanggil Tim Sukses Masan-Noor Yasin, Rabu (28/2/2018). Hal itu untuk mengklarifikasi terkait adanya unggahan foto yang menunjukan Yasin sedang berada di tempat pengajian, berdoa bersama Camat Jekulo Dwi Yusie Sasepti.

Wahibul Minan Ketua Panwaskab Kudus mengatakan, dari klarifikasi tim sukses, kedatangan Noor Yasin adalah sebagai peserta.

“Yang bersangkutan (Yasin) diundang karena merupakan Ketua Pembina Jamaah Pengajian Yasin Fadilah Musthofa,”‎ ungkapnya, Rabu (28/2/2018).

Hanya saja, dirinya mengakui belum mengetahui struktur kepengurusan jamaah tersebut.

Baca Juga:

Terpisah, Ahmad Sholeh mengatakan pihaknya memang dipanggil oleh Panwaskab Kudus. Namun demikian dirinya menggaransi tidak ada tujuan politis dari kedatangan Noor Yasin pada pengajian, yang digelar Jamaah Al Khidmah di Jekulo.

“Kehadiran Pak Yasin karena memenuhi undangan. Ia diundang sebagai Ketua Pembina Jamaah Yasin Fadilah Musthofa. Tidak ada sambutan dari Pak Yasin,” ujarnya.

Sebelum pemanggilan, diketahui ada sebuah foto yang diunggah oleh akun Cak Narto. Didalamnya, terlihat Camat Jekulo Dwi Yusie Sasepti bersama kyai dan Noor Yasin sedang menengadahkan tangan, nampak berdoa.

Dalam unggahannya Cak Narto memberikan caption berbau politis. “CAWABUP Pak Noor Yasin Doa Pemenangan Bersama Dg Camat Jekulo Kades Pladen Hadipolo Bulung Cangkring, Honggosoco dan Jekulo di Ruang Kerja Camat Jekulo Sederek,” tulisnya.

Hal itu kemudian dibantah oleh Camat Jekulo, yang kemarin (Selasa,27/2/2018) dipanggil oleh Panwaskab Kudus. ‎Menurutnya, doa itu ditujukan sebelum memulai kegiatan, bukan untuk pemenangan Cawabup.

Sementara itu, Cak Narto yang bernama asli Sunarto mengaku sedang diluar kota. Ketika dikonfirmasi MuriaNewsCom, ia tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Hanya saja ia menyanggupi ketika diminta bertatap muka.

Ketemu neng ndarat wae, aja telpon aku lagi neng luar kota(ketemu langsung saja, saya sedang diluar kota),” kemudian menutup sambungan telepon.

Editor: Supriyadi

Rusak Integritas, Bupati Grobogan Minta Masyarakat Tak Biasakan Beri Uang Pelicin

Para Camat dan Kepala Desa mengikuti acara Sosialisasi Saber Pungli di pendapa kabupaten, Rabu (20/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Untuk menekan terjadinya praktik pungutan liar (pungli) butuh dukungan dari masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan tidak membiasakan memberi uang pelicin pada oknum tertentu saat meminta pelayanan.

Hal itu ditegaskan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat membuka Sosialisasi Saber Pungli bagi Camat dan Kepala Desa di pendapa kabupaten, Rabu (20/12/2017).

“Selama ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan jika memberikan uang pelicin maka urusannya jadi lebih cepat dan mudah. Tindakan seperti ini harus dihilangkan,” tegasnya.

Sosialisasi juga menghadirkan Ketua tim Saber Pungli yang dijabat Wakapolres Grobogan Kompol I Wayan Tudy. Hadir pula, Kasat Intel Kejaksaan Negeri Grobogan Wishnu Respati dan pejabat dari Inspektorat.

Menurut Sri, pungutan liar dapat ditemui dalam bidang pelayanan publik. sehari-hari di negeri ini. Di antaranya, kondisi pelayanan yang kurang maksimal seringkali dimanfaatkan oleh oknum untuk meminta uang tambahan.

Oknum itu, biasanya menawarkan bantuan kepada pemohon layanan untuk membantu penyelesaian layanan secara cepat dengan imbalan berupa uang dalam jumlah tertentu.

“Oknum ini ada yang bekerja sama dengan orang dalam atau bahkan orang dalam sendiri yang bertindak sebagai calo. Saat ini, keberadaan calo di beberapa kantor pelayanan publik sudah mulai berkurang. Namun, itu masih belum tuntas,” jelasnya.

Sri menegaskan, uang pelicin memang tidak menyebabkan kerugian negara secara langsung. Namun dalam jangka panjang, praktek tersebut akan merusak integritas dan mentalitas para pegawai instansi pemerintah.

“Sebagai pegawai instansi pemerintah, sudah menjadi kewajiban untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat tanpa memungut bayaran,” cetusnya.

Ditambahkan, praktik pungutan liar selama ini berjalan seperti sudah menjadi kebiasaan. Namun kondisi tersebut mulai berubah, ketika Presiden Jokowi menyatakan komitmennya dan menaruh perhatian serius untuk memberantas pungli.  

Komitmen Presiden kemudian dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Sedangkan di Kabupaten Grobogan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 700/34/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Grobogan.

Editor: Supriyadi

3 Camat Dapat Penghargaan Dari Bupati Grobogan, Ini Prestasinya

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyerahkan penghargaan pada camat yang kinerja penyelenggaraan pemerintahannya dinilai baik oleh tim penilai. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemkab Grobogan untuk pertama kalinya melangsungkan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Para camat yang kinerjanya dinilai bagus mendapat penghargaan khusus dari Bupati Grobogan Sri Sumarni. Penyerahan anugerah penghargaan dilangsungkan Jumat (8/12/2017) malam.

Dalam penilaian yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Grobogan itu, ada tiga kecamatan yang menempati urutan teratas. Yakni, Kecamatan Pulokulon sebagai juara I dan disusul urutan berikutnya adalah Kecamatan Grobogan dan Kecamatan Klambu.

“Pemberian anugerah ini dilakukan untuk memacu kinerja pemerintahan kecamatan biar lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Bagi camat yang kinerjanya baik saya kasih reward. Bagi yang belum dapat harus instrospeksi dan terus melakukan perbaikan,” tegas Sri Sumarni usai menyerahkan pialapada para juara.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Grobogan Mokamat menyatakan, ada beberapa indikator dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tersebut. Antara lain, aspek penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pembinaan pemerintahan desa, pelayanan publik, trantibum dan siaga bencana, hukum dan peraturan, koordinasi dan kepemimpinan, serta sarana dan prasarana kecamatan.

“Penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kita lakukan bulan Oktober kemarin. Adapun tim penilai melibatkan berbagai instansi terkait,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Kantor Kecamatan Jekulo Kudus Diusulkan Diganti Bangunan Baru

Komisi A DPRD Kudus saat melakukan foto bersama Camat  Jekulo Dwi Yusi Sasepti di tempat pelayanan Kecamatan Jekulo, Senin. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, mengusulkan adanya pembangunan gedung baru, tahun ini. Gedung yang mereka pakai saat ini, terlalu kurang tertata, dan menimbulkan kurang enak dilihat.

Camat Jekulo Dwi Yusi Sasepti mengusulkan pembangunan gedung baru kantor Kecamatan Jekulo. Tujuannya, biar gedung  menjadi lebih baik, dan tertata. Pantauan MuriaNewsCom, gedung kantor kecamatan menempati  bangunan cagar budaya. Gedung yang sudah tua, membutuhkan perawatan ekstra. Bahkan, sejumlah sudut eks Kawedanan Jekulot itu terlihat kurang perawatan.

“Rencana pembangunan sudah lengkap. Usulan juga sudah kami sampaikan, tinggal menunggu di APBD 2018 mendatang. Mudah-mudahan dapat,” kata Dwi saat kedatangan DPRD Kudus Komisi A, di kantor Kecamatan Jekulo, Senin (28/8/2017).

Besaran anggaran yang diusulkan Rp 8 miliar. Dana itu akan digunakan untuk menata sejumlah tempat. Mulai pagar depan kantor, pintu keluar dan masuk, serta taman di depan gedung. Bagian kiri dan kanan gedung akan didirikan bangunan yang berfungsi sebagai kantor kecamatan. Sedangkan bagian belakang, jadi tempat santai sekaligus gedung rapat terbuka.

Sedangkan gedung Eks Kawedanan Jekulo dibiarkan. Karena untuk membenahinya butuh waktu lama. Fungsinya akan menjadi gedung serbaguna. Dalam pembangunan tersebut, juga akan meruntuhkan satu gedung milik PDAM Kudus. Untuk pembongkaran gedung, sudah dikomunikasikan dengan Direktur PDAM Kudus Achmadi Safa.

Ketua Komisi A DPRD Kudus Mardijanto mendukung atas usulan pembangunan gedung baru kantor Kecamatan Jekulo. “Kami akan lihat dulu  usulan dari instansi lainya yang masuk. Mana yang benar-benar membutuhkan dan mendesak, akan dianggarkan terlebih dahulu,” kata Mardijanto.

Menurut dia, kantor Kecamatan Jekulo memang membutuhkan penanganan yang serius. Bertempat di gedung cagar budaya, tentu membutuhkan perawatan dan perhatian yang intens.

Editor : Akrom Hazami

1 Pelamar Lelang Jabatan di Grobogan Mengundurkan Diri Jelang Tes Asesmen

Camat Klambu M Arif Efendi Kun Amrullah di Grobogan, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Tahapan lelang terbuka jabatan eselon II di lingkup Pemkab Grobogan kembali dilanjutkan, Rabu (22/3/2017). Yakni, pelaksanaan tes asesmen bagi pelamar jabatan dua kepala dinas.

Masing-masing, untuk posisi Kepala Bappeda dan Kepala Disperindag. Sebelumnya, pelaksanaan tes asesmen sudah dilakukan untuk pelamar jabatan sekretaris daerah.

Pelaksanaan tes dilangsungkan di  Kantor Regional I Badan Kepagawaian Nasional (BKN) Yogyakarta. Plt Sekda Grobogan Mokh Nursyahid membuka seremonial tes asesmen yang dijadwalkan berlangsung hingga Jumat lusa.

Dari pengumuman seleksi administrasi, ada lima nama pelamar yang lolos di posisi Kepala Bappeda. Yakni, Anang Armunanto (Kabag Perekomian), Ahmad Haryono (Camat Penawangan), Cheno Malang Judo (Kabid PBB dan BPHTB di BPPKAD), Een Endarto (Kabag Pengadaan), dan Tri Retno Indiarti (Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup).

Selanjutnya, ada delapan nama yang lolos untuk jabatan Kepala Disperindag. Masing-masing Bambang Luntho Lagiyono (Camat Brati), Karsono (Kabid Keolahragaan Disporabudpar), Ni Putu Sri Rahayu (Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan), dan M Arief Effendi Kun Amrullah (Camat Klambu). Empat nama lainnya adalah Nugroho Agus Prastowo (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), Stefanus Sartono (Sekretaris Dinas Sosial), Tjatur Widiastuti (Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) dan Wiyanto (Kabid Keberdayaan dan Pengembangan Koperasi).

Dari delapan pelamar Kepala Disperindag ini, hanya tujuh orang saja yang akhirnya mengikuti tes asesmen. Sebab, ada satu pelamar yang mengundurkan diri dalam seleksi terbuka tersebut. Yakni, M Arif Efendi Kun Amrullah yang saat ini menjabat jadi Camat Klambu.

Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muchtarom ketika dikonfirmasi, membenarkan adanya satu pelamar seleksi terbuka yang mengundurkan diri. Yakni, M Arif Efendi Kun Amrullah.

“Pengunduran diri dari seleksi terbuka dituangkan dalam surat bertandatangan serta bermaterai dan dikirimkan pada Senin (20/3/2017) sore ke kantor BPPKD. Karena ada satu yang mengundurkan diri maka peserta tes asesmen tinggal 12 orang. Sesuai suratnya, alasan pengunduran diri karena ada hal/pertimbangan bersifat pribadi,” jelasnya.  

Sementara itu, Camat Klambu Arif Efendi, enggan berkomentar ketika ditanya lebih detil alasannya mengundurkan diri dalam seleksi terbuka tersebut. Namun, setelah didesak terus, pejabat yang lebih dikenal dengan nama Dendi Loren itu akhirnya mau sedikit buka suara. “Saya ingin memberikan kesempatan pada yang lain,” ujarnya singkat.

Editor : Akrom Hazami