Pengen Nyalon Gubernur Tanpa Melalui Parpol? Begini Caranya

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Semarang – Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 sudah ramai dilakukan. Partai-partai politik sudah melakukan penjaringan untuk mencari sosok yang akan dijagokan.

Selama ini partai politik memang jadi kendaraan yang dianggap paling efektif untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun selain melalui partai politik, ada juga jalur yangbisa digunakan, yakni melalui jalur independen.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan, pendaftaran untuk calon independen akan dimulai pada Januari 2018 mendatang. Menurutnya, sudah ada kelompok masyarakat yang datang ke KPU untuk berkonsultasi mengenai masalah ini.

“Ada kelompok dari Jepara, Tikus Pithi datang cari info dan mau daftar dari calon independen. Jadi sejauh ini yang tanya secara lugas baru satu,” kata Joko kepada wartawan.

Menurutnya, untuk bisa mendaftar sebagai calon independen, calon harus memenuhi persyaratan dukungan sebanyak 1,7 juta KTP. Dukungan ini minimal harus berasal dari 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Bukti dukungan ini harus diserahkan sebelum masa pendaftaran dimulai, yakni pada Desember 2017.

Setelah mendaftar dan mengumpulkan bukti dukungan, KPU akan melakukan verifikasi sebelum dinyatakan lolos atau tidak untuk ikut bertarung dalam Pilgub Jateng 2018.

Masa kampanye sendiri akan berlangsung dari 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Pencoblosan dilaksanakan Rabu Pon 27 Juni 2018.

Joko menyebut, masa kampanye Pilkada serentak 2018 akan melewati bulan Ramadan dan libur Lebaran. Namun apakah nantinya apakah libur Lebaran nasional akan dilarang berkampanye, pihaknya masih menunggu keputusan dari KPU Pusat. “Kalau saat Lebaran dilarang, ya tidak boleh kampanye,” terangnya.

Saat Ramadan menurutnya, para calon nantinya tetap boleh berkampanya. Hanya saja pihaknya tetap akan membatasi tema kampanye. Dalam waktu dekat pihaknya akan meluncurkan tahapan Pilkada pada 29 Agustus. Termasuk, peluncuran jingle Pilkada dan maskot Pilkada 2018.

Editor : Ali Muntoha

KPU Jepara: Penetapan Persyaratan Jumlah KTP Bagi Calon Independen Mengacu Pada Aturan MK

 

Komisiner KPU Jepara Anik Sholihatun dalam konferensi pers di kantor KPU Jepara, Selasa (24/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Komisiner KPU Jepara Anik Sholihatun dalam konferensi pers di kantor KPU Jepara, Selasa (24/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Alih-alih diringankannya aturan persyaratan dukungan bagi bakal calon independen atau perseorangan, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-VIII/2015, justru menjadi semakin berat bagi bakal calon perseorangan di Pilbup Jepara 2017.

Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara memperkirakan jumlah dukungan ada di kisaran 54 ribu, karena persentasenya diambil 6,5 persen dari jumlah penduduk. Namun, setelah aturan lama diganti melalui keputusan MK tersebut, kini persentasenya berubah menjadi 7,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu sebelumnya.

”Kabupaten Jepara kemudian menjadi unik dibanding yang lain. Sebab, spirit keputusan MK tersebut adalah untuk meringankan. Tetapi untuk Jepara justru malah memberatkan,” kata salah satu komisiner KPU Jepara Anik Sholihatun dalam konferensi pers di kantor KPU Jepara, Selasa (24/5/2016).

Lebih lanjut dia menjelaskan, pada Pemilu terakhir, yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, jumlah DPT Jepara berjumlah 841.574 pemilih. Karena kurang dari satu juta DPT, berdasarkan keputusan MK tersebut, maka jumlah dukungan untuk calon perseorangan adalah 7,5 persen dari jumlah DPT dalam Pemilu terakhir.

”Atas dasar itu, maka jumlah dukungan untuk calon independen untuk Jepara berjumlah 63.119,” terangnya.

Besarnya jumlah dukungan yang harus dibuktikan dengan fotocopy kartu identitas dan pengisian formulir ketersediaan tersebut membuat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara yang melalui jalur perseorangan diminta untuk bergerak lebih cepat. Terlebih, menurut dia, calon tersebut masih dibebani dengan persyaratan lainnya. Yakni jumlah dukungan tersebut harus tersebar minimal di 9 kecamatan dari 16 kecamatan di Jepara.

Dia menambahkan, persyaratan dukungan tersebut secara keseluruhan harus terpenuhi saat pendaftaran yang dimulai pada 6 Agustus dan paling lambat hingga 10 Agustus 2016. Jika persyaratan tersebut tak terpenuhi, maka secara otomatis pencalonan gagal. Sebab tak bisa dilakukan verifikasi administratif maupun verifikasi faktual.

Editor: Supriyadi

BACA JUGA: Syarat Calon Independen di Pilbup Jepara 2017 Minimal 63.119 KTP