KPU Jepara Siap-Siap Kedatangan Calon Bupati dari Jalur Independen

kpu

Rapat koordinasi persiapan penerimaan syarat dukungan jalur perseorangan KPU Jepara dengan instansi terkait. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara saat ini mulai mempersiapkan penerimaan penyerahan syarat dukungan bakal calon bupati-wakil bupati jalur independen.

Itu dilakukan agar setelah diterima, mereka bisa memverikfikasi administrasi dan faktual secara maksimal.

Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri mengatakan pihaknya perlu mempersiapkan diri untuk menerima syarat dukungan dari jalur perseorangan atau independen. Sebab, sejauh ini sinyal adanya bakal calon yang maju lewat jalur perseorangan semakin kuat.

“Kami melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, seperti Panwaslu Kabupaten Jepara, dan aparat keamanan baik dari TNI maupun polri untuk mempersiapkan penerimaan syarat dukungan dari bakal calon yang maju lewat jalur perseorangan,” ujar Haidar, Selasa (2/8/2016).

Pihaknya mengimbau bakal calon yang akan menyerahkan syarat dukungan, tidak melakukan penyerahan mepet batas akhir. Agar syarat dukungan yang tidak sah bisa segera dilengkapi sebelum benar-benar masuk dalam verifikasi administratif dan faktual.

“Kami juga mengimbau bakal calon perseorangan melakukan verifikasi internal agar syarat dukungan benar-benar valid untuk mengantisipasi banyaknya syarat dukungan yang gugur saat proses verifikasi,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, waktu penyerahan syarat dukungan tidak ada perubahan. Yakni mulai tanggal 6 hingga 10 Agustus pada pukul 16.00. Diberikannya jangka waktu penyerahan itu, kata Haidar, memberi peluang kepada calon perseorangan untuk menyerahkan syarat dukungan lebih cepat. Sehingga jika ada kekurangan, bisa dilengkapi.

“Langkah verifikasi dan faktual yang akan dilakukan adalah menghitung jumlah dukungan, sebaran dukungan di tiap kecamatan, memastikan surat dukungan sesuai dengan kartu identitas serta masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilpres lalu. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual oleh PPS selama dua pekan mulai 24 Agustus hingga 6 September dengan cara door to door,”jelasnya.

Dia menambahkan, dalam aturan juga terdapat ketentuan menambah syarat dukungan sebanyak dua kali lipat dari kekurangan. Misalnya, jika nanti hasil verifikasi ternyata calon perseorangan hanya mendapatkan sebanyak 63.100 padahal yang disyaratkan minimal 63.119, maka harus menambah sejumlah 38 dukungan yang valid.

“Jika ada kekurangan, maka syarat dukungan akan dikembalikan pada 12 September untuk dilengkapi. Perbaikan dilakukan pada 29 September hingga 1 Oktober,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

KPU Pati Tetapkan Jumlah KTP yang Dibutuhkan untuk Calon Bupati Independen

Sejumlah petugas KPU Pati tengah menggelar rapat terkait dengan Pilkada Pati 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah petugas KPU Pati tengah menggelar rapat terkait dengan Pilkada Pati 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menetapkan jumlah kartu tanda penduduk (KTP) yang dibutuhkan bagi seseorang yang ingin maju sebagai calon bupati melalui jalur independen. Penetapan itu berbeda dengan aturan yang lalu, karena mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XIII/2015.

“Dulu, jumlah penduduk dijadikan acuan untuk menetapkan jumlah dukungan minimal terhadap bakal calon yang ingin maju melalui jalur independen. Dengan adanya aturan baru, maka penetapannya berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu terakhir, bukan jumlah penduduk,” ujar Ketua KPU Pati Moch Nasich kepada MuriaNewsCom, Selasa (24/5/2016).

Pada Pilpres 2014 lalu, rekapitulasi DPT di Pati mencapai 1.030.994. Sesuai dengan aturan, bila DPT lebih dari satu juta, persentase dukungan sedikitnya harus 6,5 persen dari jumlah DPT Pilpres Pati 2014.

“Dengan persentase tersebut, setiap orang yang mau maju sebagai calon bupati melalui jalur nonpartai harus bisa mengumpulkan dukungan 67.015 orang. Syarat itu mutlak dan tidak bisa diganggu gugat, karena sudah menjadi aturan baku,” imbuh Nasich.

Saat ini, KPU memberikan tenggat waktu bagi warga yang ingin mencalonkan diri melalui jalur independen harus bisa mengumpulkan 67.015 KTP pada 6 hingga 10 Agustus 2016 mendatang. Pertimbangan waktu tersebut, lantaran syarat calon perseorangan mesti diverifikasi secara administrasi dan faktual.

“Bila ada sejumlah syarat yang belum bisa dipenuhi, maka bisa dilengkapi pada 19 sampai 21 September 2016 bersamaan dengan pendaftaran calon dari partai politik. Itu sebabnya, deadline untuk calon perseorangan lebih awal,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami