KSPSI Jateng: Pekerja Ahli Luar Daerah “Serbu” Industri Padat Karya Jepara

MuriaNewsCom, Jepara – Di tengah tumbuhnya industri padat karya di Jepara, urusan keahlian sumberdaya manusia mengundang persoalan. Lantaran saat ini banyak pekerja dari luar provinsi Jawa Tengah yang “menyerbu” Bumi Kartini.

“Sekarang ini di Jepara pekerja (dengan keahlian tertentu) banyak yang berasal dari luar provinsi (Jateng). Tentunya hal ini memerlukan perhatian dari pemerintah Jepara,” tutur Gideon Suhartoyo, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jateng, baru-baru ini di Jepara.

Menurutnya, serbuan tenaga ahli yang berasal dari luar provinsi karena Jepara belum mampu memenuhi pekerja sektor tersebut. Sehingga, industri kemudian menyerap pekerja berkemampuan khusus dari daerah lain.

Ia mengatakan, permasalahan itu dapat diselesaikan dengan membuka balai latihan kerja (BLK), sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan solusi itu, diharapkan pemenuhan tenaga ahli dapat dipenuhi dari dalam kabupaten Jepara.

“Pendidikan dan pelatihan bagi buruh harus terus didorong. Bila tidak, nantinya pasti akan ada migrasi pekerja berkemampuan khusus dari daerah lain,” tambahnya.

Dirinya juga menuntut pekerja tak hanya lihai menuntut upah naik. Sementara produktifitas dan keahlian pekerja tidak kunjung bertambah.

“Pekerja juga harus meningkatkan kualitas diri mereka, tak hanya tuntut gaju naik. Caranya ya ikut pelatihan-pelatihan,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

Perusahaan Rokok Gentong Gotri Jamin Tetap Bayarkan Pesangon, Asal….

MuriaNewsCom, Kudus – Mediasi tri partit‎ antara manajemen PR Gentong Gotri, Pekerja dan Dinas Tenaga Kerja Kudus menemui jalan buntu. Lantaran upaya pekerja untuk menuntut pembayaran pesangon dari perusahaan rokok tak kunjung menemui kata sepakat.

Dihelat di Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK IHT) Mejobo, sedianya mediasi mengagendakan mekanisme pembayaran oleh PR Gentong Gotri. Namun pada saat pembahasan, perusahaan mengakui belum bisa melunasi kewajiban karena seluruh asetnya belum dapat dijual.

Hal itu dikatakan oleh Direktur PR Gentong Gotri Budi Hartanto. “Aset hingga kini belum terjual, tidak ada niatan dari perusahaan untuk tidak membayar (pesangon). Mangga dibantu (menjualkan aset) supaya clear(selesai),” ujarnya, membuka mediasi, Senin (12/3/2018).

Hal serupa diungkap William Tutoarima perwakilan PR Gentong Gotri. Menurutnya, itikad baik masih ditunjukan manajemen untuk tidak mendeklarasikan kebangkrutan (pailit). Hal itu dilakukan agar perusahaan tetap bisa melakukan pembayaran kepada pekerja.

“Bisa selesaikan kalau ini (aset perusahaan) laku terjual,” tuturnya.

Baca Juga: 

PR Gentong Gotri sendiri diketahui masih memiliki aset di Semarang seluas 5,5 hektare.

Setelah perundingan, manajemen PR Gentong Gotri menyebut akan berusaha lebih keras untuk menjual asetnya. Hal itu dengan diperbolehkannya pihak dari karyawan, untuk membantu menjualkan aset perusahaan.

Sementara itu, Daru Handoyo kuasa hukum karyawan PR Gentong Gotri di Kudus menyebut, akan menaati hasil mediasi tersebut. Namun demikian, jika sampai pada waktunya tak kunjung membuahkan hasil, maka pihaknya akan membawanya ke ranah hukum.

“Disamping itu, ini kan mendekati lebaran tolong dipikirkan juga,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, pihak manajemen mengaku akan membicarakan terkait THR dengan Pemprov. “Karena itu kan (pembayaran THR) termasuk dengan Semarang jadi harapannya akan dibahas selanjutnya dengan Pemerintah Provinsi,” ujar Agus Suparyanto, Pimpinan PR Gentong Gotri Kudus.

Adapun, jumlah karyawan PR Gentong Gotri yang ada di Kudus mencapai 1.151 orang. Dengan rincian 1.099 buruh borongan, 25 buruh harian dan 27 buruh bulanan. Sedangkan total pembayaran untuk semua karyawan itu berjumlah Rp 46,3 miliar.

Agus Juanto Kasi Kasi perselisihan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi UKM Kudus mengatakan mediasi itu adalah yang kedua. Yang pertama diselenggarakan pada 5 Maret 2018.

“Nanti akan ada lagi (mediasi ketiga) namun untuk itu kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bersengketa. Yang jelas kita dibatasi waktu selama 30 hari kerja untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industri,” tuturnya.

Editor: Supriyadi

Ratusan Pekerja PR Gentong Gotri Kecewa Manajemen Tak Jadi Bayar Pesangon

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan pekerja Perusahaan Rokok (PR) Gentong Gotri kembali menelan kekecewaan, setelah perundingan terkait pesangon kembali menemui jalan buntu. Mediasi tersebut dilaksanakan antara pimpinan perusahaan dengan kuasa hukum karyawan dan dimediasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, Koperasi UKM Kudus, Senin (12/3/2018).

Perlu diketahui, perusahaan tersebut telah berhenti berproduksi sejak lima tahun terakhir. Sedangkan, manajemen masih berhutang terkait uang pesangon yang semestinya dibayar kepada pekerja.

Saat pekerja mengetahui hasil mediasi, yang berlangsung di Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Kretek (LIK IHT) Mejobo, mereka hanya bersorak kecewa. Kekecewaan itu karena komitmen perusahaan untuk membayarkan hak mereka kembali tertunda.

“Yaaaa…,” begitu sorak para pekerja yang sedari pukul 09.00 WIB berkumpul di LIK IHT Mejobo, begitu mendengar hasil yang disampaikan oleh pengacara pekerja Daru Handoyo.

“Pada intinya, aset perusahaan belum terjual, (perusahaan) akan berusaha agar secepatnya terjual. Pokoknya njenengan ndonga mawon nggih(semuanya harap ya),” ucapnya melalui pelantang suara.

Dirinya mengatakan, sebagai pengacara tak lantas bisa menyeret perusahaan ke Peradilan Perselisihan Hubungan Industri (PHI). Namun harus melalui langkah-langkah seperti mediasi dengan dinas tenaga kerja terlebih dahulu.

Sementara itu, Suwari (57) pekerja asal Desa Gondosari, Kecamatan Gebog itu mengaku kecewa. Lantaran sudah sejak 2013, dijanjikan hal serupa.

“Selalu saja begitu, bilangnya aset belum terjual. Janjinya tak bisa ditepati,” ujar buruh borongan itu.

Menurutnya, hingga kini dirinya masih mendapatkan uang tunggu, sebesar Rp 12ribu per minggu. Namun akhir-akhir ini uang tersebut telat dibayarkan.

Nyuwune ya gek ndang dibayar(permintaannya ya segera dibayar),” ungkapnya, yang kini bekerja serabutan, sebagai buruh tani.

Editor: Supriyadi

Sosialisasikan UMK 2018, Pemkab Kudus Buka Posko Pengaduan

Buruh melakukan aksi di depan kantor Pemkab Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus sebesar Rp 1.892.500 untuk tahun 2018 terus disosialisasikan kepada para pengusaha. Hal itu dilakukan supaya buruh di Kota Kretek bisa mendapatkan upah sesuai dengan keputusan bersama.

Dalam sosialisasi tersebut, Pemkab juga membuka posko pengaduan buruh yang tak digaji sesuai dengan ketentuan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Bambang TW mengatakan, sebenarnya posko aduan yang berjalan sudah berlangsung lama. Tempatnya di kantor Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM.

“Bagi yang dirugikan perusahaan atau ada yang tidak diberikan haknya bisa langsung datang ke kantor. Akan kami bantu,” katanya kepada MuriaNewsCom

Untuk keamanan, lanjutnya, ia menjamin semua akan baik-baik saja. Karena itu, ia meminta buruh di Kudus tak perlu takut untuk melapor. Ia pun berjanji akan membantu hingga hak yang seharusnya didapat bisa diberikan secara penuh.

”Kadang ada yang khawatir dipecat. Kami pastikan itu tak akan terjadi. Identitas buruh akan kami jaga,” ungkapnya.

Di sisi lain, UMK Kudus memang sudah diputuskan Gubernur Jateng sesuai dengan usulan. Sehingga, Pemkab Kudus tinggal menindaklanjuti ke semua perusahaan dan mengawasinya.

“Sosialisasi sudah kami lakukan untuk perusahaan di Kudus, 29 Nopember lalu. Kami juga sudah memberikan surat kepada semua perusahaan di Kudus untuk membayar tenaga kerja sesuai dengan UMK 2018 nanti,” ujarnya

Dalam sosialisasi waktu itu, kata Bambang, perusahaan yang hadir adalah perwakilan perusahaan atau sejumlah 115 perusahaan. Meliputi perusahaan kecil, menengah dan besar. Selain perusahaan, sosialisasi juga diberikan kepada apindo, serikat pekerja, dewan pengupahan serta OPD.

Disebutkan, jumlah perusahaan di Kudus mencapai 798 perusahaan. Jumlah tersebut merupakan jumlah perusahaan yang terdata di Dinas Tenaga Kerja.

Editor: Supriyadi

Keberatan UMK 2018, Perusahaan di Jepara Dipersilahkan Ajukan Penangguhan

Buruh tengah menggelar unjuk rasa menuntut upah layak. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara tahun 2018 telah disepakati sebesar Rp 1.739.360 sejak 20 November 2017. Meski begitu, pemerintah kabupaten tetap membuka kemungkinan perusahaan yang hendak mengajukan penangguhan pemberlakuan upah tersebut. 

Edy Wijayanto Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jepara mengungkapkan, penangguhan diberi tenggat hingga pertengahan bulan Desember 2017. Namun, setelah sepekan digedok, belum ada satupun perusahaan yang mengajukan hal tersebut. 

“Terkait peluang penangguhan UMK 2018 kepada perusahaan yang keberatan diberi tenggat pengajuan hingga 21 Desember 2017. Adapun, terkait besaran UMK tahun depan, telah kami sosialisasikan kepada perusahaan kemarin,” terang Edy, Rabu (30/11/2017). 

Ia menuturkan, hingga akhir November belum ada perusahaan yang mengajukan penangguhan. Adapun, sosialisasi terkait besaran UMK 2018 Jepara yang telah disetujui Gubernur Jateng, diikuti 80 perusahaan yang ada di Bumi Kartini. 

Menurutnya, besaran upah tahun depan merupakan kesepakatan dari Dewan Pengupahan. Didalamnya terdapat juga komponen dari pengusaha maupun serikat pekerja yang ada di Jepara. Dalam penentuannya dewan tersebut menggunakan PP 78 tahun 2015. 

Edy menuturkan, selain menyosialisasikan terkait besaran UMK Jepara 2018 pihaknya juga membeberkan ihwal struktur dan skala upah kepada perusahaan. Menurutnya, sesuai dengan peraturan, perusahaan wajib menerapkan penjejangan upah, sesuai dengan durasi kerja, jabatan dan latar belakang pendidikan. 

Editor: Supriyadi

Bupati Pastikan UMK Jepara 2018 Sesuai Putusan Gubernur Jateng

Sejumlah pengusaha di Jepara membentangkan spanduk aspirasi di depan Gedung DPRD Jepara, Jumat (10/11/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengaku tak ingin mengoreksi besaran Upah Minimum Kabupaten tahun 2018 sesuai yang telah disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah. Besarannya adalah Rp 1.739.360. Dengan demikian, permintaan unsur buruh pabrik (tekstil dan metal) yang meminta upah Rp 2.400.000 tak terkabul. 

“Bukan berarti kami tak perhatikan mereka (buruh tekstil dan metal) yang kemarin sempat berdemonstrasi. Namun kita juga harus seimbang, jika keinginan untuk menaikan UMK 2018 (hingga Rp 2,4 juta) akan mematikan pengusaha lokal (UMKM, Tenun dan furniture). Hal itu juga akan berpengaruh pada pekerjanya,” kata Marzuqi, Rabu (22/11/2017).

Terkait argumentasi yang menyatakan, pengusaha asing yang berusaha dibidang furniture dan lainnya Marzuqi tak menampiknya. Namun, pola kerja di perusahaan furnitur jauh berbeda dengan perusahaan tekstil dan metal. 

“Di perusahaan lokal warga kecil bisa nyambi, mungkin ada keluarga yang meninggal mereka bisa izin. Kalau di perusahaan lain kan tidak bisa,” tuturnya. 

Ke depan ia mengaku, akan menguatkan permodalan pengusaha lokal. Disamping itu, ia menekankan agar kualitas pengusaha kecil harus lebih dikedepankan bila ingin bersaing. 

Editor: Supriyadi

Pemkab Kudus Usulkan UMK 2018 Sebesar Rp 1,892,500 ke Gubernur

Puluhan buruh melakukan aksi tolak upah murah di depan kantor Pemkab Kudus saat peringatan Hari Buruh, Senin (1/5/2017) lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengusulkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2018 sebesar Rp 1,892,500. Nominal tersebut, saat ini sudah diusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk diproses.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Bambang TW mengatakan, UMK yang diusulkan mengalami kenaikan sebesar 8,71 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

“Penentuan usulan UMK 2018 sudah menyesuaikan Peraturan Pemerintah nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Di mana dalam pengusulannya itu, juga mempertimbangkan upah lama, pertumbuhan ekonomi nasional, serta tingkat inflasi,” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa (14/11/2017).

Menurut dia, nominal tersebut sudah sampai di Gubernur Jateng beberapa waktu lalu. Saat ini, Pemkab Kudus tinggal menunggu evaluasi gubernur tentang UMK yang diusulkan.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa keluar. Untuk segera kami sosialisasikan kepada para pengusaha di Kudus,” harapnya.

Dikatakan, usulan UMK yang diusulkan tersebut sudah diterima oleh dewan pengupahan. Buktinya, dari dewan pengupahan sudah menandatangani usulan tersebut sebelum dikirim ke Gubernur. Karena itu, ia berharap tak ada kendala.

“Semua pihak sudah sepakat, jadi bisa diusulkan kepada provinsi. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan semua pihak,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

Tiga Kali Dipanggil, PT Soloroda Selalu Mangkir dari Panggilan Dewan

Ketua komisi B DPRD Kudus Mukhasiron menunjukkan surat dari Soloroda Indah Plastik kalau absen dari panggilan dewan, Senin (13/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kimisi B DPRD Kudus kembali memanggil PT Soloroda Indah Plastik, Senin (13/11/2017). Sayangnya, PT Soloroda kembali absen dan tak menghadiri panggilan dewan.

Absennya PT Soloroda bukanlah kali pertama dilakukan. Tercatat, PT Soloroda sudah mangkir hingga tiga kali berturut turut.

“Kami sudah panggil tiga kali ini. Selama itu juga tak pernah hadir dalam pertemuan,” kata ketua komisi B DPRD Kudus Mukhasiron, saat pertemuan di komisi B DPRD Kudus 

Menurut dia, PT Soloroda baru menyatakan absennya dari panggilan siang tadi. Lewat surat resmi, PT Soloroda mengaku tak bisa menghadiri panggilan DPRD Kudus untuk penjelasan nasib karyawan yang tak diberikan haknya.

“Dalam suratnya, para pimpinan sedang berada di luar Kudus, sehingga tak bisa datang. Alasan itu juga yang dulunya diberikan kepada kami,” ujarnya.

Hanya, lanjut dia, terdapat pernyataan sikap dari PT Soloroda untuk datang nantinya saat dipanggil. Rencananya, akhir bulan ini akan ada pertemuan lagi, dengan menunggu sikap Soloroda.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Bambang TW menyatakan kalau pertemuan nanti jangan selalu mepet. Karena pihaknya khawatir jika PT Soloroda kembali absen seperti sebelumnya.

“Jika nantinya kembali tak hadir, maka persoalan ini bisa dibawa ke ranah hukum. Karena iktikad baik menyelesaikan secara kekeluargaan selalu tidak dihadiri,” tegas Bambang.

Editor: Supriyadi

Tolak Usulan UMK Rp 2,4 Juta, Pengusaha Jepara Gelar Aksi Balasan di Depan DPRD

Pendemo membentangkan spanduk aspirasi di depan Gedung DPRD Jepara, Jumat (10/11/2017). Mereka menolak usulan UMK yang terlalu tinggi dan keluhkan kekurangan karyawan. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Gabungan pengusaha kecil dan menengah di Jepara melakukan aksi balasan dengan berdemo di halaman gedung DPRD Jepara, Jumat (10/11/2017) pagi.

Mereka menolak usulan beberapa pihak yang mengatasnamakan buruh untuk meningkatkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Bumi Kartini hingga Rp 2,4 juta yang disuarakan saat aksi di depan kantor bupati, Senin (30/10/2017) lalu. 

Dengan membawa spanduk, puluhan orang berorasi menyuarakan keinginan mereka. Selain berorasi, perwakilan pendemo juga menampilkan aksi teatrikal. Dalam pertunjukannya itu, mereka menggambarkan pengusaha kecil yang kian terimpit pengusaha besar. 

“Kami merasa tertindas, sebab dari UMK sebesar Rp 1,6 juta kini ada yang menuntut UMK jadi Rp 2,4 juta. Dengan kondisi sekarang saja, pekerja kami sudah hijrah ke pabrik-pabrik besar. Bagaimana kalau (UMK) minta dinaikan, apakah karyawan kami tak makin menghilang,” tutur Bukhori perwakilan dari pengusaha tenun Troso. 

Baca: Buruh Jepara Tuntut UMK 2018 Rp 2,4 Juta

Selepas berorasi dan menyampaikan aspirasi di luar gedung, perwakilan pendemo lantas diterima oleh Kesekretariatan DPRD. Mereka diterima oleh Salembayong sebagai Kabag Umum Setwan. 

Selain pengusaha tenun Troso, adapula perwakilan dari pengusaha konveksi jeans Mayong, konveksi Sendang, pengusaha genteng Mayong dan pengusaha monel Kriyan. 

Pada intinya permintaan mereka meminta, pembatasan penyerapan pekerja oleh perusahaan besar. Hal itu karena, selama ini tidak ada regulasi yang jelas terkait rekrutmen pekerja. 

“Bayangkan saja lulusan SD bisa kerja di perusahaan besar, orang umur 30 tahun juga bisa direkrut disana. Sehingga kami kekurangan pekerja. Ada order memang tapi kami tidak bisa mengerjakan karena kekurangan karyawan. Selain itu UMKny jangan terlalu tinggi,” ucap Amin Pengusaha Konveksi Pancur. 

Salembayong mengatakan, apa yang menjadi aspirasi mereka telah dicatat dan akan disampaiakan ketua DPRD Jepara. 

Sebelumnya, ratusan buruh yang tergabung dalam serikat buruh berdemo di depan Kantor Bupati Jepara, Senin (30/10/2017). Mereka menuntut Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara 2018 Rp 2.400.000.

Jumlah tersebut, diklaim berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2018 oleh serikat buruh, yakni sebesar Rp 2.425.432. Besaran tersebut juga sudah disampaikan serikat buruh saat pertemuan dengan bupati.

Editor: Supriyadi

Komisi B DPRD Kudus Layangkan Panggilan Pimpinan Soloroda

Mukhasiron (dua dari kanan) menerima perwakilan buruh dan SPSI di ruang Komisi B DPRD Kudus, Senin (6/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus bakal melayangkan panggilan kepada pemilik perusahaan PT Soloroda Indah Plastik. Pemanggilan tersebut dilakukan lantaran dewan merasa geram, karena membiarkan buruh terlantar.

Ketua Komisi B DPRD Kudus Mukhasiron menyebutkan, layangan pemanggilan akan dikirim paling lambat besok pagi, Selasa (7/11/2017). Dengan begitu, Rabu (8/11/2017) pemilik perusahaan sudah hadir di DPRD Kudus.

“Dalam surat tersebut tak bisa diwakilkan. Jadi harus pemiliknya langsung yang datang ke DPRD Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom usai audiensi, Senin (6/11/2017).

Baca: Ditemui Komisi B DPRD Kudus, Curhatan Buruh Soloroda Bikin Ngenes

Menurut dia, yang dipanggil nantinya tak hanya pemilik perusahaan saja. Melainkan juga dengan bagian perizinan Pemkab Kudus. Sebab, terdengar kabar adanya pelimpahan aset perusahaan lama ke perusahaan baru. Untuk itu, perizinan juga harus dihadirkan.

Dikatakan, para buruh saat ini diperlakukan tak adil oleh perusahaan. Karena, selama ini sudah bekerja dan dirumahkan tanpa adanya kejelasan dari perusahaan. Bahkan, PHK sepihak juga dilakukan tanpa pesangon.

“Namun kami juga harus menunggu keterangan dari perusahaan. Selama ini belum ada statemen resmi dari pemiliknya,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Baca:Berbulan-bulan Dirumahkan Tanpa Kejelasan, Buruh Solorada Geruduk DPRD Kudus

Ditemui Komisi B DPRD Kudus, Curhatan Buruh Soloroda Bikin Ngenes

Sejumlah perwakilan buruh beserta SPSI bertemu Komisi B DPRD Kudus, Senin (6/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan buruh dari PT Soloroda Indah Plastik yang melakukan demo di depan Gedung DPRD Kudus berasal dari beberapa golongan. Meski begitu, mereka bersatu untuk memperjuangkan hak mereka. Alasannya profesi sebagai karyawan menjadi penopang utama keluarga.

Karena itu, saat karyawan dirumahkan, banyak yang langsung njomplang. Beberapa bahkan terpaksa mengambil utang supaya dapur masih bisa ngepul.

Rusdi, satu dari sekian buruh mengatakan, kalau dia sudah bekerja lebih dari delapan tahun. Secara tiba-tiba, dia diberikan surat pemberhentian sepihak dari perusahaan tanpa adanya pesangon.

“Untuk itu kami menuntut perusahaan agar dapat memberikan hak-hak para karyawan. Termasuk juga dengan pesangon,” katanya saat audiensi dengan Komisi B DPRD Kudus, Senin (6/11/2017).

Baca: Berbulan-bulan Dirumahkan Tanpa Kejelasan, Buruh Solorada Geruduk DPRD Kudus

Menurut dia, hampir semua buruh Soloroda Indah Plastik menangis akan ketidakjelasan tersebut. Ironisnya untuk menjaga dapur, mereka terpaksa utang dan terancam tak bisa melunasi. Itu terjadi, karena temannya sesama buruh tak punya penghasilan.

“Saat melihat buruh yang memiliki utang perusahaan bilang itu tanggung jawab buruh, namun saat perusahaan hutang kepada buruh mereka diam,” ucapnya.

Kisah lainya juga muncul adalah pasangan suami istri yang semuanya karyawan Soloroda. Semuanya bernasib sama dengan tak ada kejelasan tindak lanjut akan hak karyawan.

Ndaru Handoyo, perwakilan SPSI Kudus mengatakan, karyawan hanya meminta hak mereka saja. Jika memang dirumahkan, maka pesangon dapat diberikan sesuai aturan.

Disebutkan, kalau aksi itu sudah kesembilan kalinya. Semuanya belum membuahkan hasil. Kami minta dari unsur pemerintah dapat bertindak tegas menyikapi hal tersebut.

Para buruh sudah lelah dan capek atas permainan perusahaan. Karena, selama tiga bulan ini sudah tidak ada hak yang diberikan dari perusahaan kepada mereka para pekerja.

“Kami sudah menggelar aksi beberapa kali, namun perusahaan tetap diam. Bahkan saat mereka janji mempertemukan pimpinan dengan para buruh, malah pimpinanya menghilang. Sedang karyawan atasan sekelas manager juga terkesan menutupi keberadaan pemilik,” ujarnya

Merasa ditelantarkan, lanjut dia para buruh memutuskan mencari sikap dari DPRD Kudus. Karena, para dewa lah yang dianggap mampu membantu para buruh untuk mendapatkan kejelasan.

Dia menjelaskan beban Karyawan sangat tinggi. Karyawan sudah tiga bulan tak ditanggung BPJS oleh perusahaan. Sehingga, saat berobat kartunya tak bisa dipakai karena tidak dibayarkannya BPJS dari perusahaan, sedang bayar mandiri tak bisa.

Editor: Supriyadi

Buruh Soloroda Kudus: Temani Kami Berjuang Pak Dewan

Seorang buruh berorasi saat menyampaikan aspirasinya di depan Gedung DPRD Kudus, Senin (6/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)i Buruh, Upah Buruh, Demo, DPRD Kudus,

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan buruh PT Soloroda Indah Plastik yang menggelar aksi di DPRD Kudus berpuisi bertemakan perjuangan dan dewan. Puisi dilantunkan beberapa kali untuk meminta bantuan legislatif membantu mereka.

Puisi dibacakan sejumlah buruh, di depan kantor DPRD Kudus Senin (6/11/2017). Puisi karya pekerja muncul, lantaran prihatin nadib mereka tak kunjung ada kejelasan.

“Pak dewan yang kami hormati, bantulah kami memenuhi hak-hak kami. Temani kami berjuang bapak dewan yang terhormat,” kata buruh saat beroperasi.

Baca: Berbulan-bulan Dirumahkan Tanpa Kejelasan, Buruh Solorada Geruduk DPRD Kudus

Selain berpuisi, sejumlah buruh juga nampak ikut berorasi meminta jaminan dari perusahan untuk memenuhi hak karyawan. Mereka meminta bertemu dengan anggota dewan, agar dapat dijelaskan dan butuh bantuan dari wakil rakyat.

Sekitar pukul 09.40 WIB, para pekerja diminta masuk ke gedung DPRD Kudus. Perwakilan buruh dan SPSI diterima komisi B DPRD Kudus dan masuk ke ruang komisi.

Nampak sejumlah anggota DPRD, seperti Ketua Komisi B Mukhasiron, Anggota Komisi B DPRD Kudus Bambang K dan juga Sakdiyanto. Nampak pula sejumlah dewan lainya di ruang komisi B.

Sambil menunggu audiensi dengan komisi, sebagian buruh masih berorasi di halaman DPRD Kudus.

Editor: Supriyadi

Buruh Jepara Tuntut UMK 2018 Rp 2,4 Juta

Ratusan buruh menggelar aksi di depan kantor Bupati Jepara, Senin (30/10/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Ratusan buruh yang tergabung dalam serikat buruh berdemo di depan Kantor Bupati Jepara, Senin (30/10/2017). Mereka menuntut Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara 2018 Rp 2.400.000.

Jumlah tersebut, diklaim berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2018 oleh serikat buruh, yakni sebesar Rp 2.425.432. Besaran tersebut juga sudah disampaikan serikat buruh saat pertemuan dengan bupati.

“Kami ingin UMK berdasarkan survey KHL, yakni sebesar Rp 2,4 juta. Bukan PP 78 tahun 2015. Masih ada waktu satu tahun untuk menetapkan UMK sesuai PP 78. Sementara untuk saat ini harus sesuai KHL,” ucap seorang orator. 

Baca: Tolak Penetapan UMK Berdasarkan PP 78, Buruh Jepara Demo di Depan Kantor Bupati

Di sisi lain, Sutarno, seorang pekerja dari PT Parkland World Indonesia mengaku, selama ini buruh menerima upah sebesar Rp 1.600.000. Dengan besaran tersebut, ia mengaku masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

“Untuk kontrakan sebulan saja Rp 500.000, belum lagi untuk yang lain-lain,” katanya yang bekerja sebagai pengawas gudang. 

Ia menuntut, pemberian UMK bagi buruh minimum adalah Rp 2.400.000. Ditanya tentang fasilitas jaminan kesehatan, keselamatan kerja dan THR, ia mengaku sudah mendapatkannya. Adapun sebagai pengawas, ia digaji sebesar Rp 2.600.000 per bulan. 

Hal serupa dikatakan oleh Sila Santika, buruh di PT Sami Yazaki. Menurutnya selama tiga bulan bekerja di pabrik tersebut ia hanya mendapatkan upah sebesar Rp 1.600.000.

“Yang kami tuntut keadilan, kalau bisa gajinya Rp 2.3 juta,” ujarnya.

Demonstrasi tersebut diikuti oleh pekerja dari Sami Yazaki dan Parkland World Indonesia. Mereka  dari PT Parkland yang berdemo kebanyakan masuk pada shift malam, sementara dari PT Sami, saat ini tengah ada kegiatan family gathering. 

Di sisi lain, Pemkab Jepara melalui Dewan Pengupahan memakai skema PP 78/2015. Dalam komponen tersebut, tidak disertakan besaran survei KHL. Jika menggunakan skema tersebut, maka besaran UMK 2018 adalah sebesar 1.739.360. Angka tersebut naik Rp 139.360, dari UMK sebelumnya Rp 1.600.000. 

Editor: Supriyadi

Tolak Penetapan UMK Berdasarkan PP 78, Buruh Jepara Demo di Depan Kantor Bupati

Ratusan buruh menggelar aksi di depan kantor Bupati Jepara, Senin (30/10/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Ratusan buruh yang tergabung dalam serikat buruh berdemo di depan Kantor Bupati Jepara, Senin (30/10/2017). Mereka menuntut Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara 2018 disesuaikan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan menolak penetapan upah sesuai PP 78/2015. 

Sutarno, seorang pekerja dari PT Parkland World Indonesia mengatakan, selama ini buruh menerima upah sebesar Rp 1.600.000. Dengan besaran tersebut, ia mengaku masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

“Untuk kontrakan sebulan saja Rp 500.000, belum lagi untuk yang lain-lain,” katanya yang bekerja sebagai pengawas gudang. 

Ia menuntut, pemberian UMK bagi buruh minimum adalah Rp 2.400.000. Ditanya tentang fasilitas jaminan kesehatan, keselamatan kerja dan THR, ia mengaku sudah mendapatkannya. Adapun sebagai pengawas, ia digaji sebesar Rp 2.600.000 per bulan. 

Hal serupa dikatakan oleh Sila Santika, buruh di PT Sami Yazaki. Menurutnya selama tiga bulan bekerja di pabrik tersebut ia hanya mendapatkan upah sebesar Rp 1.600.000.

“Yang kami tuntut keadilan, kalau bisa gajinya Rp 2.3 juta,” ujarnya.

Demonstrasi tersebut diikuti oleh pekerja dari Sami Yazaki dan Parkland World Indonesia. Mereka  dari PT Parkland yang berdemo kebanyakan masuk pada shift malam, sementara dari PT Sami, saat ini tengah ada kegiatan family gathering. 

Di sisi lain, Pemkab Jepara melalui Dewan Pengupahan memakai skema PP 78/2015. Dalam komponen tersebut, tidak disertakan besaran survei KHL. Jika menggunakan skema tersebut, maka besaran UMK 2018 adalah sebesar 1.739.360. Angka tersebut naik Rp 139.360, dari UMK sebelumnya Rp 1.600.000. 

 

Editor: Supriyadi

Didemo Buruh 2 Jam, Pimpinan PT Soloroda Kudus Ngilang

Ratusan butuh PT PT Soloroda Indah Plastik Jekuko kembali melakukan aksi, Rabu (11/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan butuh PT PT Soloroda Indah Plastik Jekuko kembali melakukan aksi di pabrik mereka, Rabu (11/10/2017). Aksi dilakukan sesuai dengan permintaan pabrik, guna datang kembali hari ini.

Sebelumnya, ratusan pekerja itu sudah datang ke perusahaan pada Rabu (4/10/2016) lalu. Sayangnya, saat itu tak membuahkan hasil dan dimintai datang 11 Oktober langsung ketemu pimpinan.

Aksi yang dilakukan oleh para buruh, mulai dari pintu perusahaan hingga di dalam pabrik. Ratusan buruh berjajar menunggu pimpinan datang, seperti yang dijanjikan sebelumnya. Tuntunannya, adalah mencairkan uang tunggu kepada ratusan karyawan.

“Kami melakukan aksi ini sesuai dengan undangan perusahaan. Kami datang sekitar jam 08.30 WIB,” kata seorang buruh, Susanti.

Sayangnya, aksi yang berlangsung hingga berjam-jam itu tak membuahkan hasil karena, para buruh kembali menemukan kekecewaan dengan tidak adanya pimpinan yang menemui mereka.

Perwakilan SPSI Kudus Ndaru Handoyo mengungkap, para buruh jelas sangat kecewa dengan hal tersebut. Namun sebagai serikat pekerja, sudah sepatutnya terus memperjuangkan nasib mereka.

“Kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak dinas dan buruh serta perusahaan, yang dalam hal ini para manager. Kami sepakat, dalam tiga hari saja akan menuntaskan masalah tersebut dengan pimpinan,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurut dia, waktu tersebut merupakan batasan maksimal yang diberikan. Karena, perusahaan sudah mengingkari janji, dengan tak hadirnya pimpinan kembali. Parahnya, yang mengundang adalah pimpinan perusahaan.

Dia mengancam, jika sampai menolak memberikan hak buruh dalam waktu yang ditentukan. Maka yang akan dilakukan adalah proses hukum, dengan diawali tuntutan pidana.

Kapolsek Jekulo AKP Subakri menambahkan, aksi tersebut berlangsung dengan damai dengan kisaran peserta 300an buruh. Mereka para  bubar membubarkan diri dengan tertib, setelah diberikan pengarahan permintaan waktu tiga hari lagi.

“Masa membubarkan diri sekitar jam 11.00 WIB. Terimakasih kepada para karyawan yang sudah tertib,” ungkapnya.

Editor: Supriyadi

Buruh Tewas Dilindas Bus di Karanganyar

Foto Ilustrasi

MuriaNewsCom, Karanganyar – Kecelakaan lalu lintas di jalan umum jurusan Grompol-Jambangan menewaskan warga Bangkle Rt 03/Rw IV Desa Karangrejo, Kerjo, Karanganyar, Agus Priyono (35), Rabu (4/10/2017).

Pengendara sepeda motor Honda Beat nopol AA 5160 KN ini mengalami luka serius di bagian kepala akibat terlindas ban bus pariwisata.

“Pengendara Honda Beat terpelanting ke kiri saat hendak menyalip bus itu dari sisi kanan. Lalu terjatuh di aspal dan terlindas ban bus,” kata Kasat Lantas Polres Karanganyar AKP Ahdi Rizaliansyah kepada wartawan dilansir dari krjogja.com.

Korban tewas merupakan seorang kuli bangunan, berniat mendahului bus itu dengan menggeber sepeda motornya dari sisi kanan. Pada saat bersamaan melaju pula sepeda motor Honda Megapro nopol AD 6662 GK dari arah berlawanan. Sepeda motor itu dikemudikan warga Pucangsawit Rt 03/Rw I, Jebres, Solo, Dody Ari Wibowo (20).

Lantaran jarak terlalu dekat dan tak cukup ruang, adu banteng tak bisa dihindarkan. Dua sepeda motor itu sama-sama tumbang. Hanya saja, Agus terjatuh di jalur bus melaju. “Pengendara Megapro luka bagian tangan dirawat di RS DR Moewardi Solo. Sedangkan korban tewas dibawa ke RSUD Karanganyar,” kata Ahdi.

Lebih lanjut Ahdi mengatakan, sopir bus pariwisata diburu. Saat kejadian, jalan itu sepi sehingga tak ada yang mengetahui bus itu langsung berlalu usai melindas orang.

Editor : Akrom Hazami

Nasib Buruh Wajib Diperjuangkan

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

NASIB buruh dalam dunia usaha memang selalu saja menjadi persoalan klasik yang tak kunjung usai. Meski sudah membentuk dewan pengupahan yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pengusaha, pemerintah, hingga buruh, tapi yang satu ini tetap saja hangat untuk diperbincangkan.

Pertanyaan yang selalu saja ada adalah layakkah upah segitu untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga?
Meski terdengar seperti sok pahlawan, pertanyaan tersebut selau didengungkan oleh para serikat buruh. Ini lantaran, banyak di antara mereka menganggap upah yang diusulkan ke Gubernur oleh Pemkab masih sangat kurang. Alasannya, semua kebutuhan selalu naik dari tahun ke tahun.

Sementara, survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serasa kurang tepat sasaran. Bahkan adakalanya survey tersebut terkesan formalitas biasa. Itu tak lepas dari survey yang dilakukan di lapangan.

Di Kudus sendiri, entah bagaimana survey itu dilakukan, tahu-tahu dewan pengupahan dan serikat buruh sudah bersitegang. Masyarakat umum seakan tak pernah diedukasi untuk mengerti bagaimana survey KHL dijalankan. Bahkan, saya yakin mayoritas buruh di Kudus tak tahu survey tersebut dilakukan di daerah di mana.

Padahal, sebagai orang yang pertama terkena dampaknya, mereka harusnya diberi pemahaman survey tersebut. Selain itu, survey juga tak hanya dilakukan di pinggiran kota. Hal itu sudah pasti akan berdampak pada besaran KHL.

Pemerintah pun diwajibkan untuk mengedepankan nasib buruh. Salah satunya dengan mengawal survey KHL menyeluruh, baik di pinggir kota ataupun dalam kota yang memiliki pengeluaran lebih banyak.

Hal itu, berkaca dari penetapan UMK yang dilakukan Kabupaten Demak. Secara geografis, kabupaten yang dikenal dengan Kota Wali itu sebagian besar wilayahnya adalah petani tambak. Namun survey KHL diutamakan di daerah industry. Itupun di daerah sayung.
Hasilnya, UMK Kabupaten Demak selalu berada di atas Kabupaten Kudus. Di tahun 2016, UMK Demak berada di angka Rp 1.745.000 sedangkan Kudus hanya Rp 1.608.200. Sementara tahun ini, Demak mengusulkan UMK naik Rp 140.298 yakni Rp 1.885.298.
Laki-lagi Kudus berada di bawahnya. Dari pemberitaan MuriaNewsCom: Upah Minimum Kabupaten Kudus 2017 Diusulkan Rp 1.737.500.  Jumlah itu tentu masih jauh dari harapan.

Meski begitu, usulan tersebut juga sudah dikirim ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo setelah ditandatangani Bupati Kudus Musthofa. Karena itu, harapan kini berada di tangan Gubernur.

Di sisi lain, selain masalah survey KHL, beberapa elemen masyarakat dan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kudus juga meminta pengusaha menerapkan segera struktur dan skala upah buruh.

Mengutip pemberitaan Struktur dan Skala Upah Perlu Diterapkan Segera, Koordintor Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Slamet ”Mamik” Machmudi mengatakan, banyak pengusaha merasa cukup hanya memberikan upah minimum, tanpa mempertimbangkan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompentensi para buruh.
”Meskipun struktur dan skala upah telah diatur dalam pasal 92 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun realitasnya tidak banyak buruh yang mendapatkannya,” katanya kala itu.

Dari sini pemerintah pun harus sigap. Sesuai amanat Undang-Undang struktur dan skala upah harus dilakukan. Pemkab Kudus selaku tangan panjang Pemerintah Pusat harus lebih berani menegur pengusaha yang membangkang.

Apalagi, tak bisa dipungkiri masih banyak ditemukan diskriminasi pekerjaan dan upah. Walaupun ada perusahaan tertentu memberikan skala dan struktur upah, nominalnya tidak lebih 5 persen dari upah UMK.

Dalam UMK 2017, KSBSI Kudus bahkan menganggap tidak ada peningkatan kualitas hidup para buruh. Buruh lajang maupun yang memiliki tanggungan keluarga, memiliki penghasilan yang sama. Di sisi lain, puluhan tahun buruh perempuan yang mengerjakan jenis pekerjaan borongan, sama sekali tidak mengenal skala dan struktur upah.

Mereka pun akhirnya mendesak Pemkab Kudus melaksanakan ketentuan PP 78 Tahun 2015 terkait skala dan struktur upah. Hanya saja, mereka juga pesimis, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kudus memiliki data perusahaan yang sudah melakukan skala dan struktur upah secara optimal.

Melihat kondisi tersebut pemerintah harus kerja cepat. Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah tak netral. Jika memang belum memiliki data perusahaan, lebih baik Dinsosnakertrans segera membentuk tim untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

Tak hanya untuk skala dan struktur upah secara optimal, tim yang diproyeksikan turun ke lapangan juga harus mendapat data perusahaan mana saja yang membayar upah karyawannya sesuai dengan UMK. Jika data sudah didapat, pemerintah lagi-lagi harus lebih tegas untuk melakukan tindakan.

Dengan begitu nasib buruh bisa terselamatkan dari tangan-tangan perusahaan yang kurang bertanggungjawab. (*)

Dinsosnakertrans: Buruh Baru Melapor Jika Ada Masalah

Buruh salah satu pabrik rokok menyelesaikan tugasnya di Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

Buruh salah satu pabrik rokok menyelesaikan tugasnya di Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Persoalan masih adanya diskriminasi terhadap tenaga outsourcing yang dikritik sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), ditanggapi baik oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus.

Kepala Dinsosnakertrans Kudus Lutful Hakim mengatakan, pihaknya siap mengambil tindakan, jika memang ada perusahaan yang mempekerjakan buruh outsourching tidak sesuai ketentuan.

”Sejauh ini, kami belum pernah mendapatkan laporan terkait masalah itu. Biasanya, buruh melapor kalau sudah ada masalah,”  katanya didampingi Kabid Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan (PHIK) Dinsosnakertrans, Wisnu Broto Jayawardana.

Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KBSI) Kudus Slamet ”Mamik” Machmudi mengatakan, tantangan yang dihadapi buruh ke depannya, akan cukup berat. ”Legalisasi sistem outsourcing tanpa kontrol, penerapan struktur skala upah, serta sejumlah persoalan buruh lainnya, perlu mendapatkan perhatian,” katanya, Senin (12/9/2016).

Terkait outsourcing, menurut Mamik, secara regulatif jenis pekerjaan dan syarat penggunaan tenaga kerja outsourcing, seringkali tidak dihiraukan pengusaha. Hal itu akibat lemahnya pengawasan dan penindakan yang seharusnya dilakukan dinas tenaga kerja.

”Di Kudus ada perusahaan yang melakukan praktik, jenis pekerjaan utama atau core bisnis di-outsourcing-kan. Kondisi demikian terus berjalan, karena lemahnya kontrol dan penindakan dari dinas terkait,” ujarnya.

Saat ini juga, menurut Lutful, pihaknya sudah mengusupkan penerapan struktur skala upah. Usulan itu muncul pada pertemuan antara Dinas Ketenagakerjaan se Jawa Tengah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, unsur akademisi, dan petugas BPS di Salatiga, pada pekan kemarin.

”Pemberlakuannya masih menunggu juknis dan juklak dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, selaku kepanjangan tangan dari Kementerian Tenaga Kerja,” imbuhnya.

Editor: Merie

Menristek Dikti Ramal Kerja di Perbankan dan Leasing Bakal Suram

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) RI Muhammad Nasir meladeni pertanyaan awak media usai mengisi kuliah umum di Kampus UMK. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) RI Muhammad Nasir meladeni pertanyaan awak media usai mengisi kuliah umum di Kampus UMK. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom,Kudus – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) RI Muhammad Nasir memprediksi pekerjaan di bank dan leasing nantinya akan suram. Ia pun yakin, karyawan yang ada tak akan sebanyak ini karena bakal digantikan dengan teknologi.

Hal itu diungkapkan Muhammad Nasir saat menjadi pemateri kuliah umum di Auditorium UMK, Senin (16/5/2016). Menurutnya, semakin ke depan teknologi akan serba canggih. Sehingga tidak usah karyawan banyak, melainkan cukup jaringan yang kuat dan progam yang bagus.

”Kalau sekarang para pelanggan harus datang, kemudian mengisi banyak hal dengan panduan karyawan. Namun, ke depan dengan teknologi yang canggih hanya perlu datang ke lokasi saja,”  katanya

Hal itu, akan menjadi ancaman bagi para mahasiwa yang sekarang masih mendambakan kerja di dunia perbankan. Sebab sebagian menganggap bekerja dalam dunia perbankan adalah hal yang menjanjikan. Terlebih, gaji yang ditawarkan juga lumayan dan penampilan bersih.

Kemajuan teknik informasi dan komunikasi berkembang sangat besar. Dicontohkan adalah perkembangan hp yang sekarang menjadi smartphone. Dengan hp canggih dan mudah itu, maka seseorang akan betah berlama-lama dalam ruangan karena dapat mengakses banyak hal.

”Kalau dulu pada tahun 1995an, hp masih sangat jarang. Bahkan kartunya saja, harganya mencapai Rp 1 juta. Kalau sekarang semuanya serba terpenuhi,” ujarnya.

Dia berharap mahasiwa dapat mengembangkan teknologi, bukan hanya kemampuan namun juga pangkat yang memadai agar mampu bersaing. Seperti lulusan teknik, bukan hanya sarjana teknik saja, melainkan mampu menjadi seorang arsitek. Begitupun jurusan lainnya, yang nantinya akan mampu bersaing dalam pasar bebas.

Editor: Supriyadi

Dinsosnakertrans Kudus Bakal Menyurati Perusahaan Tak Penuhi UMK

ilustrasi

ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kudus telah menggelar pemantauan terhadap perusahaan yang ada di Kudus. Dari sekitar 1200 perusahaan, baik tingkat kecil, sedang hingga besar juga dipantau. Hal tersebut guna mengetahui jumlah upah yang diberikan kepada pekerja, apakah sudah sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) yang ditetapkan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus Lutful Hakim melalui Kasi Hubungan Industri Suwarno memaparkan, pihaknya sudah mendata 100 perusahaan yang ada di Kudus. Dari 1.200 perusahaan yang ada di Kudus, yang sudah terdata 100. ”Jumlah tersebut memang rata-rata belum menaikkan upah sesuai UMK Kudus sebasar Rp 1.608.200,” paparnya.

Dia menilai, perusahaan belum menaikan UMK pada tahun 2016 ini lantaran beralasan tidak mampu untuk bisa membayar sesuai UMK yang ditetapkan tersebut. Melihat kondisi itu, pihak Dinsosnakertrans bakal memberikan surat peringatan kepada perusahaan terkait.

”Ya kita akan mengirim surat imbauan atau nota pemeriksaan. Selain itu, kita juga akan menunggu jawaban dari mereka, kapan perusahaan tersebut dapat memberikan upah sesuai dengan UMK di tahun 2016 ini,” tuturnya.

Dia menambahkan, dari pantauannya, rata-rata perusahaan yang belum memberikan upah sesuai UMK, yakni perusahaan tekstil, plastik, dan sejenisnya. Pihaknya juga akan mengintensifkan pemantauan terhadap perusahaan yang belum memberikan upah sesuai UMK tersebut.

Editor : Titis Ayu Winarni

Survey KHL Anjlok, Inilah Jawaban Pemkab

Suasana audiens pemkab dengan para pendemo di kantor Dinsosnakertrans Kudus, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Suasana audiens pemkab dengan para pendemo di kantor Dinsosnakertrans Kudus, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Hasil survey KHL Agustus yang mengalami penurunan dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), membuat kalangan buruh ketir-ketir. Bagi pemkab, rendahnya hasil survey disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk survey secara maksimal.

Kepala Dinsosnakertrans Ludhful Hakim mengatakan, cara survey yang dilakukan tim survey terdapat kendala. Yakni dengan tidak membeli produk yang menjadi komoditas survey.

”Jadi dalam survey tidak membeli barang, melainkan hanya bertanya kepada pedagang tentang harganya. Jadi pedagang ya menjawab dengan harga yang rendah supaya laku,” katanya saat audiens dengan pendemo.

Menurutnya, pedagang takut tidak laku kalau mengatakan harga sebenarnya. Dia mengatakan, para tim survey tidak melakukan beli komoditas survey, lantaran anggaran yang disiapkan juga tidak ada. Sehingga dalam survey juga tidak maksimal.

”Kami tidak memihak kepada perusahaaan. Namun kami memihak kepada kebaikan bersama. Bagi buruh dan juga pada perusahaan,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

UMK Merupakan Upah Minimal, Bukan Maksimal

Gerakan Solidaritas Buruh sedang melakukan aksi treatrikal di depan Kantor Dinsosnakertrans Kudus tolak KHL rendah, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Gerakan Solidaritas Buruh sedang melakukan aksi treatrikal di depan Kantor Dinsosnakertrans Kudus tolak KHL rendah, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), merupakan upah yang diberikan kepada buruh. Namun, upah tersebut merupakan upah yang dibayarkan secara minimal, bukan angka yang maksimal.

Koordinator aksi Gerakan Solidaritas Buruh Selamat Mahmudi mengatakan, praktiknya UMK yang diberikan adalah angka maksimal. Dalam praktiknya, para pengusaha menerapkan upah minimum menjadi maksimum.

”UMK merupakan upah bagi buruh lajang yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Kenyataan inilah yang menyebabkan penentuan UMK menjadi penting, baik kuantitas maupun kualitas nominalnya perlu diperjuangkan,” katanya saat aksi.

Menurutnya, kondisi perekonomian tidak menjadi alasan pembenaran merendahkan nominal upah buruh. Upah mendukung produktifitas kerja para buruh.

Rendahnya daya saing buruh disebabkan upah yang hanya mampu dialokasikan untuk mempertahankan hidup buruh sehari-hari. (FAISOL HADI/TITIS W)

Gerakan Solidaritas Buruh Tolak Hasil KHL Rendah

Gerakan Solidaritas Buruh sedang melakukan aksi treatrikal di depan Kantor Dinsosnakertrans Kudus tolak KHL rendah, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Gerakan Solidaritas Buruh sedang melakukan aksi treatrikal di depan Kantor Dinsosnakertrans Kudus tolak KHL rendah, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Gerakan solidaritas buruh, menggelar aksi tolak KHL rendah di depan kantor Dinsosnakertrans Kudus, Senin (14/9/2015). Aksi tersebut menubruk upah yang layak, lantaran upah yang ada dinilai terlalu rendah dan tidak cukup untuk kebutuhan.

Koordinator aksi Selamet Machmudi mengatakan, hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk menentukan upah minimum buruh di 2016 cukup merisaukan. Bukan hanya lebih rendah dari nominal Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2015, tetapi juga tidak mencerminkan situasi ekonomi yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.

”Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus diharapkan cermat dalam melakukan survey KHL. Hasil yang didapat harus mencerminkan realitas kebutuhan para buruh untuk dapat hidup secara layak,” katanya saat orasi.

Menurutnya, tidak sekadar melaksanakan rutinitas tahunan dengan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Setiap pergantian tahun upah buruh mengalami kenaikan secara nominal.

Dia mengatakan, upah dengan jumlah rupiah baru itu tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan buruh. Sebab, kenaikan upah hanyalah upaya menyesuaikan harga kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikan. (FAISOL HADI/TITIS W)

Tenda Keprihatinan Berdiri di Depan Dinsos, Ada Apa?

Tenda keprihatinan berdiri di depan kantor Dinsosnakertrans Kudus, tenda tersebut berdiri sebagai wujud tuntutan upah yang layak, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Tenda keprihatinan berdiri di depan kantor Dinsosnakertrans Kudus, tenda tersebut berdiri sebagai wujud tuntutan upah yang layak, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Sebuah tenda keprihatinan berdiri di depan kantor Dinsosnakertrans Kudus, tenda tersebut berdiri sebagai wujud tuntutan upah yang layak.

Tenda tersebut, didirikan oleh gerakan Solidaritas Buruh. Tenda dengan tulisan “Stop Upah Murah, Warning, UMK 2016 Buruh Bersatu Tak Dapat Dilawan,” didirikan semenjak pagi tadi, Senin (14/9/2015).

Dalam aksi yang dilakukan, para demonstran mengadakan orasi dengan pengeras suara guna menyuarakan kepada masyarakat untuk bersama menuntut upah yang layak.

”Kita inginkan upah yang pantas. Kita ini buruh, bukanlah PNS yang semuanya dibiayai pemerintah,” kata Koordinator aksi Selamet Machmudi, saat aksi. Senin (14/9/215).

Menurutnya, tim survey yang melakukan juga tidak pas. Sebab buruh memiliki kebutuhan yang layak, dan dengan upah yang minimum, hanya mampu membiayai hidup mandiri saja.

”Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sudah melakukan survey, dan hasilnya KHL tinggi, yakni Rp 1,7 jutaan. Namun tim survey menilai lebih rendah dari nominal tersebut dan berpotensi berpengaruh pada upah 2016,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

SPSI Kudus Adakan Survei Tandingan KHL

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Melihat hasil KHL yang anjlok di Agustus 2015, SPSI Kudus melakuan survei sendiri dalam mengimbangi hasil survey yang dilakukan pemkab. Hal itu dilakukan, lantaran SPSI tidak mau jika nantinya UMK Kudus anjlok, sedangkan kebutuhan selalu naik.

Ketua SPSI Kudus Wiyono mengatakan, pada Sepetember ini sudah dilakukan survei mandiri dari SPSI. Hal itu dilakukan guna melihat kebenaran langsung harga yang berada di lapangan.

“Kami belajar dari daerah lain yang melakukan survei, mereka membeli barang untuk survei. Tidak seperti Kudus yang menanyakan saja,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Selain itu, lanjutnya, cara tim melakukan survei juga dinilai kurang tepat. Sebab cara melakukan dengan menggunakan seragam, sehingga pedagang merasa takut.

Dia menambahkan, pedagang hanya memberikan harga bakul kepada tim. Sedangkan ketika SPSI datang, harga yang diterima merupakan harga eceran.

“Kami yakin akan terjadi benturan, namun kami juga memiliki dasar untuk itu, kami iuran secara sukarela dari anggota SPSI dan terkumpul Rp 3 juta. Hasilnya, dalam waktu dekat akan dibahas dan tidak menutup kemungkinan lebih tinggi dari tim,” jelasnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)