Jepara Terkena Imbas Pemotongan DAU

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi saat penandatanganan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Smentara (KUA-PPAS), di DPRD Jepara, Jumat (18/8/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Kabupaten Jepara terekena imbas efisiensi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakkan oleh pemerintah pusat. Dana transfer dari APBN itu dipotong sebanyak Rp 30 miliar.

Hal itu diungkap Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, saat penandatanganan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Smentara (KUA-PPAS), di DPRD Jepara, Jumat (18/8/2017).

Menurutnya, hal itu membebani anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah. Adapun DAU 2017 untuk Jepara adalah 1.000.373.359.000.

“Kami mendapatkan pemotongan tiga persen atau sebear Rp 30 miliar, dari DAU. Selain itu ada penyesuaaian dengan alokasi bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah dan dana bagi hasi dari pusat serta provinsi,” kata Marzuqi. 

Hal itu turut berpengaruh pada penganggaran sejumlah pembiayaan daerah, pada sejumlah kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Terkait penyesuaian KUA-PPAS ia mengatakan, sejumlah faktor lain pun turut memengaruhi. Diantaranya pertumbuhan ekonomi Jepara yang ditarget melaju dari 5 hingga 5,5 persen. Hal itu terkait dengan pertumbuhan disektor industri dan investasi yang berkembang di kabupaten ini.

Selain itu, sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, yang mulai dilakukan secara bertahap. Sejumlah pengeluarana pun ditekan untuk melakukan pembiayaan pada kegiatan yang dianggap penting dan mendesak. 

Marzuqi yakin, perubahan KUA-PPAS itu telah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. 

Editor: Supriyadi

Ini Alasan Marzuqi Idamkan Kursi Wakil Gubernur Jateng

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, yang ikut meramaikan bursa calon wakil gubernur Jateng. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Ahmad Marzuqi nampaknya serius untuk memperebutkan kursi wakil gubernur Jateng pada pilkada serentak 2018 mendatang. Kamis (10/8/2017) hari ini, ia mengembalikan formulir pendaftaran Cawagub ke kantor DPD PDI Perjuanga Jateng di Kota Semarang.

Sebelumnya diberitakan, Marzuqi mewakilkan pengambilan formulir pendaftaran Cawagub kepada Agus Sutisna, Selasa (1/8/2017). Ia adalah anggota DPRD Jepara asal partai PPP.

“Dari segi kelengkapan formulir insyaallah sudah kami lengkapi. Pak Marzuqi nantinya yang akan mengembalikannya sendiri, didampingi beberapa petinggi parpol dan ormas serta membawa grup kesenian khas Jepara,” kata Agus Sutisna, yang ikut dalam rombongan pengembalian formulir ke Semarang.

Perlu diketahui, Ahmad Marzuqi merupakan politisi asal partai berlambang kabah, PPP. Namun saat pemilihan bupati Jepara 2017, ia diusung oleh PDI Perjuangan. Bersama wakilnya Dian Kristiandi, ia kemudian dinobatkan sebagai pemenang pemilu, dan ditahbiskan memimpin Jepara hingga 2022.

Namun belum sampai enam bulan, ia mengambil langkah untuk mencalonkan menjadi Jateng 2 (wakil gubernur).

Disinggung alasan Ahmad Marzuqi, Agus Sutisna tak mengetahui lebih detil. Namun dirinya mengaku pernah diajak bicara soal tersebut.

“Kalau alasanya apa saya rasa Pak Marzuqi yang lebih mengetahui. Namun demikian Pak Marzuqi pernah diusung oleh PDIP, yang bersangkutan juga menerima amanat dari DPP PDIP dan perintah dari DPW PPP untuk ambil formulir (pencalonan cawagub). Jadi sebagai kader partai (PPP) ia berusaha taat atas apa yang diperintahkan,” ujarnya.

Baca juga : Baru Kembali Terpilih jadi Bupati Jepara, Marzuqi Kini Incar Posisi Wakil Gubernur

Agus juga menerangkan, alasan Marzuqi memilih mendaftar cawagub dari partai berlambang banteng.

“Kalau PPP sendiri kan tidak bisa mengusung pencalonan gubernur atau wakil gubernur, karena kursinya tak terpenuhi. Sementara PDIP sendiri adalah partai di Provinsi Jateng yang memenuhi untuk mengusung Cagub dan Cawagub sendiri di Jawa Tengah,” urainya.

Editor : Ali Muntoha

Baru Kembali Terpilih jadi Bupati Jepara, Marzuqi Kini Incar Posisi Wakil Gubernur

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. Setelah kembali terpilih sebagai bupati, Marzuqi kini mengincar posisi wakil gubernur Jateng. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Ahmad Marzuqi, baru saja terpilih kembali sebagai bupati Jepara pada Pilkada Serentak Februari 2017 lalu. Tiga bulan setelah dilantik menjadi bupati, Ahmad Marzuqi punya ambisi lain, yakni mengincar posisi wakil gubernur Jateng.

Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaanya dalam penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang dibuka DPD PDI Perjuangan Jateng.

Kamis (10/8/2017) hari ini, Marzuqi mengembalikan formulir pendaftaran bakal Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Tengah ke Kantor DPD PDI Perjuangan Jateng, di Panti Marhaen Kota Semarang.

Untuk mengembalikan formulir dan berkas-berkas pendaftaran ini, Marzuqi diantar sekitar 850 orang dengan menumpang 17 bus.

Agus Sutisna, anggota DPRD Jepara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut serta dalam rombongan. Menurutnya, selain unsur partai politik dan organisasi masyarakat, pihaknya juga mengikutsertakan rombongan kesenian, yang nantinya akan dipertontonkan kepada khalayak di ibukota Jawa Tengah. 

“Pak Marzuqi tentu saja ikut dalam rombongan. Selain itu ada tokoh dari DPC PDIP Jepara, PPP, Fatayat NU, Muslimat, Wanita PPP, KNPI dan sanggar seni budaya, serta alim ulama berikut tokoh masyarakat. Wakil Bupati Dian Kristiandi juga ikut mendampingi,” ucapnya, melalui sambungan telepon. 

Dirinya mengatakan, sesampainya di Semarang pihaknya akan menyajikan kesenian khas Jepara. Seperti tari Laskar Kalinyamat, rebana, terbang telon dan pertunjukan perkusi hasil kreasi seniman Jepara. 

Disinggung masalah komunikasi dengan calon lain, Agus mengungkap pihaknya belum berpikir sejauh itu. 

“Komunikasi dengan calon lain belum ada, kita fokus pada pengembalian formulir dulu. Baru ke depannya setelah kita memang diterima dan mendapatkan rekomendasi kita akan mengembangkan komunikasi dengan seluruh jajaran partai dan calon gubernur yang juga telah mendapatkan rekomendasi,” jelas Agus.

Editor : Ali Muntoha

Bupati Jepara Mendadak Jadi Jagal Kerbau

Bupati Jepara Ahmad Marzuki saat bersiap untuk menyembelih kerbau di rumah potong hewan. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Jepara – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi jadi jagal kerbau dadakan di Rumah Potong Hewan (RPH), Sabtu (1/7/2017). Ini dilakukannya untuk menyongsong perayaan Syawalan atau lomban yang akan diselenggarakan esok, Minggu (2/7/2017). 

Sebelum menjadi jagal Marzuqi bersama jajaran pemkab dan unsur muspika, mengikuti prosesi kirab kerbau. Acara itu dimulai dari Tempat Pelelangan Ikan Ujung Batu dan berakhir di RPH Jepara, Sabtu (1/7/2017) pagi tadi. 

Setibanya di RPH, bupati lantas mengeksekusi kerbau yang telah disiapkan. Adapun bagian kepala hewan tersebut rencananya akan dilarung di laut pada acara lomban. Sedangkan dagingnya akan dibagikan kepada warga.

Dalam sambutannya, ia mengatakan prosesi tersebut sebagai bentuk syukur masyarakat nelayan Jepara atas hasil laut yang diberikan Tuhan.

“Selain sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia Allah, prosesi kirab kerbau dan larungan juga bermanfaat menggugah rasa senang bersedekah. Karena sedekah dapat menjadi penolak bala’ (malapetaka),” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jepara Deni Hendarko mengatakan, kirab tersebut dimaksudkan satu di antaranya untuk menarik partisipasi masyarakat. 

Selain di Jepara, ia mengungkapkan, pesta Syawalan juga di gelar di Karimunjawa. “Adapula penyembelihan hewan, namun kita hanya membantu untuk menyediakan dua ekor kambing di pulau tersebut,” tutur Deni.

Editor : Ali Muntoha

Bupati Perintahkan Pantau Harga Sembako di Belasan Pasar di Jepara

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi (empat dari kiri) saat memimpin rapat koordinasi Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan (Ekuinda) di Ruang Rapat I Setda Jepara, Selasa (30/5/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memerintahkan jajarannya untuk melakukan pantauan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Hal itu lantaran, memasuki Ramadan 1438 H, harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. 

Marzuqi mengatakan, pantauan tersebut akan dilakukan pada 12 pasar tradisional yang ada di Jepara. Jika ditemukan adanya indikasi kenaikan harga kebutuhan pasar yang tinggi, maka pihaknya tak segan untuk melakukan operasi pasar. 

“Jika memang ada peningkatan harga yang tidak seimbang, segera lakukan operasi pasar,” tegas Bupati Jepara saat memimpin rapat koordinasi Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan (Ekuinda) di Ruang Rapat I Setda Jepara, Selasa (30/5/2017).

Ia mengemukakan, pantauan terhadap kebutuhan dan harga tersebut harus dilakukan secara langsung ke pasar-pasar tradisional. Bukan hanya di tingkat penjual, pantauan menurut Marzuqi perlu dilakukan di tingkat penyuplai dan agen. 

Selain itu, dirinya juga meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jepara, untuk bersiaga. Mereka bertugas untuk mempersiapkan langkah strategis dan terkoordinir guna menjamin stabilitas stok dan harga kebutuhan pokok masyarakat. 

“Pengawasan tak hanya pada kelayakan dan mutu barang konsumsi. Awasi juga peredaran bahan berbahaya,” katanya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jepara Inah Nuroinah mengatakan, beberapa komoditi kebutuhan warga mengalami kenaikan signifikan. Di antaranya, cabe merah keriting naik menjadi Rp 26.667 per kilogram dari harga semula Rp 16.742 per kilogram, cabe merah teropong naik menjadi Rp 30.533 per kilogram dari sebelumnya Rp 18.528 per kilogram. Adapun cabe rawit merah naik dari harga Rp 19.262 per kilogram menjadi Rp 55.111 per kilogram.

Sedangkan, harga bawang putih naik dari harga Rp 37.587 per kilogram menjadi Rp 58.333.  “Hal ini dikarenakan terbatasnya distribusi dan meningkatnya permintaan, sedangkan distribusinya tidak lancar,” jelas Inah. 

Editor : Kholistiono

Pelantikan Bupati Jepara Terpilih Dilakukan 22 Mei 2017

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jepara terpilih dipastikan berlangsung pada Senin (22/5/2017). Hal itu setelah Pemkab Jepara, menerima surat pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

“Surat tersebut, terkait pelantikan bupati pada 22 Mei sudah kami terima. Besok pagi (16/5/2017), kami mendapatkan surat undangan rapat ke Semarang, untuk mempersiapkan hal itu (proses pelantikan),” ujar Sekda sekaligus Plt Bupati Jepara Sholih, Senin (15/5/2017).

Dirinya mengatakan, inti surat tersebut berkait dengan proses pelantikan bupati terpilih di Jateng dipercepat. Sebelumnya dikabarkan, bahwa proses tersebut akan dilakukan serentak se-Jawa Tengah. Dengan kondisi demikian, maka Bupati Jepara terpilih dilantik bersamaan, menunggu Kabupaten Brebes yang akan habis masa baktinya pada akhir tahun 2017.

Sholih melanjutkan, rencananya pelantikan akan diselenggarakan di Semarang. Adapun pelantiknya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Besok (Selasa) akan ada koordinasi terkait prosesi acara pelantikan bupati. Jadi kalau merunut surat tersebut, sudah 99,9 persen pelantikan diselenggarakan pada tanggal tersebut (22 Mei 2017),” tuturnya. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara 22 Februari lalu, Paslon Marzuqi-Dian mengantongi 319.837 suara unggul atas paslon nomor satu Subroto-Nur Yahman. Bertumpu pada keputusan tersebut, KPU Jepara menetapkan paslon nomor dua menjadi calon terpilih, pada rapat pleno yang diselenggarakan pada Kamis (6/4/2017).

Editor : Kholistiono

Sholih jadi Plt Bupati Jepara

Sholih (kanan) bersama Ahmad Marzuqi dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu. Sholih kini menjabat sebagai Plt Bupati Jepara. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi-Subroto resmi berakhir hari ini, Senin (10/4/2017). Sembari menunggu masa pelantikan bupati baru, Pemprov Jawa Tengah menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati.  
Hal itu disampaikan Marzuqi, saat pamitan di Pendapa Pemkab Jepara. Menurutnya, penunjukan Sekda sebagai plt bupati, telah dilakukan minggu lalu. 

“Sehingga nanti setelah tanggal 10 April, sebagai pelaksana tugas sudah ditunjuk yakni Pak Sholih, yang sekarang menjabat sebagai Sekda,” tuturnya.  

Menurutnya, meskipun melaksanakan tugas sebagai Plt bupati, namun hal itu tak menggugurkan tugas Sholih sebagai sekda. Malah, tugasnya sebagai pejabat publik kian bertambah, sebab yang bersangkutan harus mengawal pembangunan berdasarkan RPJMD yang telah dibuat. 

Sementara itu, Sholih mengatakan siap menerima tugas tersebut. Dirinya mengatakan, akan mengawal kebijakan dari pemimpin sebelumnya. “Sesuai surat tugas tersebut, maka sudah bisa melaksanakan tugas, tidak ada pelantikan,” tuturnya. 

Dirinya pun menyebut, akan berkoordinasi dengan bupati terpilih. Perlu diketahui, calon yang memenangkan Pilbup Jepara 2017, adalah petahana Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi. Bila sesuai rencana, mereka akan dilantik pada Bulan Desember 2017, menunggu pelantikan serentak.

Editor : Kholistiono

Marzuqi-Dian Resmi Ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Jepara

Ahmad Marzuqi (berdiri) didampingi wakilnya Dian Kristiandi, saat memberikan sambutan seusai ditetapkan sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017-2022, oleh KPU Jepara. Kamis (6/4/2017).(MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Pasangan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi (Madani) resmi ditetapkan sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017. Hal itu sesuai hasil rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jepara, Kamis (6/4/2017).
Ketua KPU Jepara Muhammad Haidar Fitri mengatakan, penetapan tersebut telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7/2016 tentang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

“Hal itu sudah sesuai dengan peraturan, jika di suatu daerah ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pilbup, maka penetapan calon terpilih dilaksanakan maksimal tiga hari setelah putusan keluar, dan putusan MK keluar pada hari Senin,” ujarnya saat membuka rapat tersebut. 

Ia melanjutkan, berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara 22 Februari lalu, Paslon Marzuqi-Dian mengantongi 319.837 suara unggul atas paslon nomor satu Subroto-Nur Yahman. Bertumpu pada keputusan tersebut, KPU Jepara menetapkan paslon nomor dua menjadi calon terpilih. 

Sementara itu, Marzuqi dalam sambutannya merasa bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada warga Jepara. Hal itu disampaikannya, mengingat proses penetapan dirinya sebagai calon terpilih, sempat terganjal gugatan di MK yang diajukan rivalnya dalam pemilihan lalu. 

“Walaupun proses ini sempat ada proses warna-warni retorika. Adapula kendala gugatan, namun pada akhirnya proses tersebut bisa kita lalui hingga gugatan tersebut tak diterima,” ujarnya. 

Di samping itu, pihaknya juga memohon doa restu kepada warga agar dirinya bisa menjalankan janji sewaktu kampanye.  “Mohon doa restu agar kami bisa melaksanakan semua program yang kami tawarkan selama proses kampanye. Kami akui perjuangan untuk menjadi pemenang pemilu tidaklah mudah, namun merealisasikan apa yang terucap selama kampanye lebih sulit,” pinta Marzuqi. 

Pada acara itu, paslon nomor satu Subroto-Nur Yahman tak menampakkan diri, meskipun telah mendapatkan undangan. Mereka hanya diwakili oleh unsur dari partai pengusung pada pilkada 2017. Namun demikian, KPU Jepara tak mempermasalahkan hal tersebut.

Editor : Kholistiono

Aktif sebagai Bupati Jepara Lagi, Ini yang Dilakukan Marzuqi di Hari Pertama Kerja

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi terlihat ikut memancing bersama warga di sela kunjungannya ke Desa Gedangan yang terkena dampak banjir. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Setelah cuti kampanye, hari ini Ahmad Marzuqi kembali menjalankan tugasnya sebagai Bupati Jepara. Pada hari pertama kerja, Marzuqi langsung turun ke lapangan untuk mengunjungi warga korban banjir dan abrasi.

Kunjungan terhadap korban banjir dilakukan Marzuqi di Desa Gedangan, Kecamatan Welahan, Jepara, yang beberapa hari lalu terdampak banjir. Pada kesempatan tersebut, dirinya bersama rombongan melewati beberapa orang yang sedang memancing. Marzuqi pun kemudian menyempatkan diri untuk ikut memancing bersama warga.

Ketika mengunjungi korban banjir Desa Gedangan dan dan abrasi di Ujungbatu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi juga terlihat didampingi pejabat Dinas Kesehatan, BPBD, PMI, dan SKPD terkait.

Sementara itu, saat ditanya mengenai aktivitas di hari tenang ini, ia mengutarakan, bahwa kegiatannya hanya bersifat normatif saja. “Kembali kerja, ngantor. Ya normatif sajalah. Ziarah ke makam pahlawan, ke makam ulama atau auliya dan lainnya,” ungkapnya, Senin (13/2/2017).

Editor : Kholistiono

Warga Jepara Kini Lebih Mudah untuk Mengadu ke Bupati, Begini Caranya

 Plt Bupati Ihwan Sudrajat melaunching Portal “Lapor Bupati” di Alun-alun Jepara, Jumat (13/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Plt Bupati Ihwan Sudrajat melaunching Portal “Lapor Bupati” di Alun-alun Jepara, Jumat (13/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Plt Bupati Jepara Ihwan Sudrajat melaunching Portal “Lapor Bupati” di Alun-alun Jepara, Jumat (13/1/2017). Portal ini, nantinya bisa digunakan masyarakat untuk mengadukan atau melaporkan permasalahan yang ada di Jepara.

“Dengan adanya portal ini, kita berharap dari masyarakat untuk bisa memberi masukan atau lainnya terkait kemajuan Kabupaten Jepara. Kita berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk selalu mendukung pemerintah yang ada. Supaya kinerja pemerintah bisa berjalan lebih baik,” ungkapnya.

Dengan portal ini pula, katanya, diharapkan bisa memacu kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Jepara untuk bisa lebih maksimal. Sebab, masyarakat bisa langsung melapor ke bupati, jika mendapatkan adanya lambannya birokrasi di suatu OPD.

Ia juga mencontohkan beberapa kasus di Jepara saat ini yang sudah bisa direspon dengan cepat oleh pemkab. “Contohnya saja kasus di SMAN 1 Mlonggo beberapa waktu lalu. Kita langsung ambil sikap dan ambil langkah untuk mengurai permasalahan itu. Dan kasus itu juga sering ditanyakan oleh Pak Ganjar, dan memang saat ini kita dituntut untuk bekerja lebih cepat, merespon laporan dengan cepat,” ucapnya.

Seperti yang terlihat di banner yang berukuran panjang sekitar 5 meter dan leber 2 meter di Alun-alun Jepara, terdapat beragam corong untuk layanan aduan di Portal “Lapor Bupati.” Ada nomor yang bisa untuk ditelepon atau SMS untuk melapor atau mengadu ke bupati, yakni ke nomor 0812 90000 525. Kemudian juga bisa ke Facebook jeparakab.go.id atau Twitter @jeparakabgoid.

“Laporan yang masuk dari masyarakat akan mendapatkan respon dengan cepat, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan layanan yang maksimal terhadap masyarakat Jepara,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Gaya Bupati Jepara yang Jatuh-Bangun Main Sepak Bola dan Balap Karung

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi (kanan) ikut lomba balap karung. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi (kanan) ikut lomba balap karung. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ

 

MuriaNewsCom, Jepara – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bersama dengan pejabat di lingkungan pemkab  asyik mengikuti sejumlah lomba, seperti lomba sepak bola dan balap karung, Jumat (5/8/2016).

Lomba itu digelar di Alun-alun Jepara dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke 71. Kegiatan ini diawali dengan sepak bola antara Setda yang bergabung dengan BUMD melawan Kecamatan se-Kabupaten Jepara.

Marzuqi ikut dalam pertandingan sepak bola bersama Asisten Pemerintahan M Junaidi, dan para pimpinan BUMD. Tim yang diperkuat Marzuqi mampu menang dengan skor 3-1.

Kemudian untuk pertandingan kedua, antara tim gabungan Dinas, Badan dan Kantor melawan tim Forkopinda dimenangkan oleh tim gabungan dengan skor 1-0.

Keseruan Marzuqi tak berhenti di situ, dirinya kemudian mengikuti lomba balap karung. Marzuqi bersama dengan Kepala BKD Abdul Syukur dan Kabid Tata Ruang pada Dinas Ciptaru Setiyanto melakukan lomba eksebisi untuk memeriahkan hari Kemerdekaan, yang dimenangkan oleh Kepala BKD Abdul Syukur.

Keseruan Marzuqi semakin memuncak. Dengan semangat tinggi, Marzuqi berusaha mencapai garis finish, namun lantaran keseimbangan kurang, badan yang besar dan karung membuat dirinya gagal, ya dia sampai terjatuh dan membuat penonton tertawa.

Untuk lomba balap karung putri juara dari BKD yang diwakili Anastya Devi, peringkat kedua Dinas Pariwisata oleh Erna Pratiwi dan peringkat tiga dari Disosnakertrans oleh Fitriana.

Selanjutnya untuk lomba balap karung putra peringkat pertama Sudarno dari Dinas Ciptaru, peringkat dua Dodi Hermawan dan peringkat tiga Derita Nur Handriyono dari Bagian Pembangunan.

Sedangkan juara untuk lomba bakiak beregu putri juara diraih Bagian Umum, kedua BP2KB dan peringkat tiga Kantor Arsip Daerah. Sedangkan untuk juara lomba bakiak beregu Putra dimenangkan oleh BKD, kedua Bagian Kesra dan peringkat ketiga Bagian Umum.

Salah satu panitia penyelenggara kegiatan Moh Yeani mengatakan masih ada beberapa lomba di antaranya lomba menyanyi lagu perjuangan antar pelajar baik SD/SMP/SMA baik putra- putri yang akan diselenggarakan pada Sabtu 6 Agustus 2016 di Pendapa Kabupaten Jepara.

“Selanjutnya di hari Senin juga masih ada beberapa lomba. Ini digelar untuk menyambut perayaan HUT RI ke 71,” kata Moh Yeani.

Editor : Akrom Hazami

 

Kasus Bupati, Kejari Jepara Belum Bisa Beri Keterangan

demo 3

Para pendukung Bupati Jepara Ahmad Marzuqi melakukan aksi ihwal penetapan tersangka bupati. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Warga Jepara yang tergabung dalam Forum Warga Jepara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara. Mereka menuntut agar kasus Bupati Jepara Ahmad Marzuqi tidak dipolitisasi dan meminta agar instansi kejaksaan tidak dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejari Jepara Yuni Dari Winarsih mengatakan, pihaknya menerima semua aspirasi yang disampaikan oleh pengunjuk rasa. Namun pihaknya mengaku tidak memiliki wewenang atas kasus yang menjerat orang nomor satu di Jepara itu. Sehingga, untuk sementara ini aspirasi warga ditampung untuk selanjutnya disampaikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

“Mengenai kasus yang menimpa pak bupati, itu kewenangan kejati. Sehingga kami akan menampung semua aspirasi warga kemudian menyampaikannya kepada kejati,” ujar Yuni, Jumat (22/7/2016).

Menurutnya, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan secara resmi dari Kejati Jawa Tengah terkait penetapan status tersangka pada Ahmad Marzuqi. Untuk itu pihaknya enggan berkomentar banyak mengenai kasus tersebut.

“Lebih jelasnya, bisa ditanyakan ke Kejati karena kami di Kejari tidak tau posisi dan detail kasusnya seperti apa,” katanya.

Ia menambahkan, aksi unjuk rasa yang memberikan masukan-masukan tersebut akan menjadi masukan yang berharga bagi Kejari Jepara. Apalagi saat ini juga sedang merayakan ulang tahun, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Usai jadi Tersangka Korupsi, Ini yang Dilakukan Bupati Jepara

bupati

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi bantuan poltik oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Meskipun ia mengaku belum menerima surat secara resmi terkait penetapannya sebagai tersangka, dia menganggap kasus yang tengah dihadapinya sebagai sebuah cobaan. Untuk itu, dia menyatakan akan menghadapinya dengan tabah dan sabar.

“Saya sebagai warga Negara harus taat hukum. Sehingga akan saya hadapi cobaan ini, termasuk semua proses hukum yang berjalan sebagai wujud jiwa berkebangsaan,” ujar Ahmad Marzuqi saat ditemui di rumah dinasnya, Kamis (21/7/2016).

Menurutnya, siapapun pasti mendapatkan ujian dalam kehidupannya. Untuk itu harus bisa menerima dengan ketabahan dan kesabaran. Meski begitu, dia bakal tetap berupaya agar ujian tersebut dapat segera terselesaikan.

“Dalam Alquran telah dijelaskan bahwa bagi siapa orang-orang yang menerima ujian dengan ketabahan dan kesabaran, maka rahmat dan hidayah dari Allah akan dilimpahkan. Maka dari itu dalam masalah ini saya anggap sebagai cobaan dan ujian,” ungkapnya.

Dia mengaku kaget saat mendapatkan informasi bahwa ia ditetapkan sebagai tersangka. Padahal belum ada surat resmi yang dia terima yang menyatakan bahwa dia ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga pihaknya belum bisa memberikan komentar banyak terkait masalah itu.

“Saya masih wait and see dulu. Saya kaget ketika berita itu muncul. Tapi tidak masalah, saya anggap sebagai ujian dan cobaan karena Allah sebelum menaikkan derajat seseorang pasti memberikan ujian dan cobaan terlebih dahulu,” terangnya.

Terkait dengan kaitannya kasus yang dia hadapi dengan Pilkada Jepara 2017, dia tidak bersedia berkomentar. Hanya, dia kembali menegaskan bahwa ini murni ujian dan cobaan, tidak ada kaitannya dengan masalah apapun.

Seperti diketahui, Ahmad Marzuqi tersangkut kasus korupsi bantuan politik PPP tahun 2012 dan 2013. Tahun pertama dengan besaran uang Rp 30 juta, dan tahun berikutnya Rp 21,5 juta. Tetapi juga ditambah kasus korupsi yang didakwakan kepada Bendahara PPP Jepara, dan telah divonis oleh Kejati. Total dana yang dipermasalahkan sebesar Rp 79 juta.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Ditetapkan Tersangka Korupsi, Ini Kata Bupati Jepara

tersangka 2

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi, menanggapi soal  penetapan dirinya jadi tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Yakni atas korupsi dana Bantuan Partai Politik (Banpol) untuk DPC PPP Jepara, tahun 2011 dan 2012.

Informasi yang dihimpun di Kejati Jawa Tengah menyebutkan bahwa penetapannya didasarkan Sprint Nomor 04/Fd.1/04/2016 tanggal 16 April 2016.

Dihubungi MuriaNewsCom, Rabu (20/7/2016) malam, mengatakan, dirinya belum tahu ada kabar resmi soal penetapan dirinya jadi tersangka. “Belum. Belum ada kabar. Secara resmi, belum,” kata Marzuqi.

Disinggung soal apakah pernah mendengar kabar atas penetapan dirinya sebagai tersangka, Marzuqi mengaku sudah tahu. “Denger sih denger,” ungkapnya.

Marzuqi sampai sekarang belum mendapat kabar dari kejati soal pemanggilan dirinya. “Saya wait and see,” ucapnya singkat.

Marzuqi juga beberapa kali diketahui tidak hadir saat dipanggil atau mangkir dari persidangan. Ditanya soal hal itu, bupati menampik. “Ngawur. Sudah (sudah hadir,red). Awal Ramadan,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :

Kejati Emoh Bersuara Soal Status Tersangka Bupati Jepara

 

 

75 Persen Warga Jepara Ditarget Ikut BPJS Kesehatan

bpjs

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi melakukan penandatanganan kesepakatan dengan BPJS Kesehatan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara dengan BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang optimasiasi peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Jepara. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat I Setda Jepara. Senin (18/7/2016).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mewakili Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Kepala Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan Kudus dr Agus Purwono. Dalam sambutannya, Marzuqi mengatakan, adanya kesepakatan bersama ini selaras dengan upaya untuk mengimplikasikan Perpres Nomor 111 tahun 2013 yang mengamatkan seluruh WNI wajib menjadi peserta JKN-KIS paling lambat 1 Januari 2019.

“Dalam rangka untuk melaksanakan akselerasi pelayanan JKN-KIS di Jepara agar seluruh warga masyarakat Jepara bisa menjadi peserta, baik berasal dari penerima upah maupun penerima bantuan iuran (IPB) baik dari APBN maupun APBD,” kata Marzuqi.

Menurutnya, hingga 30 Juni lalu penduduk Jepara berjumlah 1.145.164 jiwa dan sebanyak 642.352 jiwa atau 56,09 persen sudah terdaftar pada JKN-KIS. Untuk itu perlu upaya ektra agar penduduk Jepara terlindungi program JKN-KIS karena sampai saat ini masih mempunyai sisa tinggal 2,5 tahun sesuai dengan amanat Perpres nomor 111 tahun 2013.

“Terkait hal tersebut saya akan mengintruksikan kepada kecamatandan desa untuk segera membentuk kader JKN, dengan harapan akhir 2016 kepesertaan penduduk Jepara bisa mencapai 75 persen. Sehingga sisa waktu bisa mencapai 100 persen pada 1 Januari 2019,” ungkapnya.

Agar rencana ini berhasil, lanjut Marzuqi, ia minta kepada BPJS Kesehatan dan instansi terkait untuk konsisten dan bersinambungan untuk melakukan sosialisasi termasuk kepada karyawan swasta yang ada di Jepara.

Kepala KCU BPJS Kesehatan Kudus  Agus Purwono mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih riil, sehingga tujuan cakupan 75 persen bisa tercapai. Karena tujuan ini melibatkan pemegang kebijakan dan banyak yang terlibat tentu membutuhkan koordinasi yang lebih intens.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Bupati Jepara Ledakkan Mercon di Mapolres Jepara

 Bupati Jepara Ahmad Marzuqi melempar botol miras (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)


Bupati Jepara Ahmad Marzuqi melempar botol miras (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bersama forum kordinasi pemerintah daerah (forkopinda) melakukan pemusnahan botol minuman keras (miras) di di belakang Mapolres Jepara pada Kamis (30/6/2016). Selain botol Miras, Marzuqi juga melempar petasan pada kubangan yang telah dinyalakan api sehingga terdengar suara ledakan kecil berkali-kali.

Miras dan petasan yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan selama Operasi Pekat Candi 2016 tahap kedua oleh jajaran Polres Jepara. Polisi berhasil mengungkap 11 kasus dengan barang bukti, total 264 botol miras resmi dan 4.111 liter miras tradisional dan oplosan. Rinciannya, 104 liter miras oplosan dan 3.618 liter miras gingseng, ciur dan arak. Para tersangka sebanyak 8 orang telah diproses dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri dan beberapa sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jepara.

 Untuk petasan, ada ratusan ribu petasan berbagai jenis. Terdiri dari petasan jenis lombok 23.440 buah, petasan sesdor 1.650 buah, petasan duduk 962 buah, petasan jenis wajik 984 buah, petasan jenis korek 74.800 buah, petasan rawet 50.000 buah, petasan korek 100.000 buah, petasan dos besar 500 buah.

 “Fenomena miras ini seperti gunung es. Masih banyak yang belum terungkap dan tertangkap pelakunya. Jadi harus diwaspadai. Sedangkan petasan, memang sudah lama saya tidak main petasan, ini bisa memusnahkan petasan dengan cara melempar dan meledakkannya,” ucap Marzuqi dengan nada santai.

 Usai pemusnahan miras tersebut, bupati juga menyinggung masalah Pilbub 2017. Dirinya memastikan tidak mencalonkan diri sebagai Bupati Jepara pada periode yang akan datang. Alasannya, ia tidak ingin memecah pegawai dan juga kader partai yang telah menyatakan mendukung Subroto (Wakil Bupati Jepara) sebagai Bakal Calon Bupati Jepara pada Pilbup 2017 mendatang.

 “Saya memilih untuk mendukung penuh beliau (Subroto-red) sebagai Bakal Calon Bupati Jepara di Pilbup 2017 nanti. Ini juga menjadi cara agar persatuan di tubuh partai PPP tetap terjaga,” terangnya.

 Ketika disinggung mengenai tekanan dari pihak lain agar dirinya tidak mencalonkan diri, Marzuqi tak memberikan jawaban. Ia hanya menegaskan bahwa pilihannya untuk tidak mencalonkan diri lagi adalah pilihan terbaik.

Editor : Kholistiono

Bupati Jepara Berkali-kali Minta Maaf ke Masyarakat Terkait Hal Ini

Bupati Jepara menyerahkan bingkisan kepada salah satu warga (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Bupati Jepara menyerahkan bingkisan kepada salah satu warga (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi meminta maaf kepada masyarakat Jepara. Permintaan maaf tersebut disampaikan beberapa kali dalam momen disela-sela tarawih keliling serta safari Salat Jumat.

Permintaan maaf tersebut dilakukan karena terganjalnya pelaksanaan dana hibah dan bantuan langsung Pemkab Jepara akibat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang baru yang menggantikan Undang 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini  mengharuskan Pemkab Jepara menghentikan sebagian besar dana hibah dan bantuan secara langsung.

“Termasuk di dalamnya bantuan hibah kepada masjid dan lembaga pendidikan yang belum memiliki badan hukum. Padahal, jika diperinci hampir sebagian besar dan bahkan semuanya belum memiliki badan hukum resmi dari Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Ahmad Marzuqi.

Imbasnya, kata Marzuqi, Pemkab juga tidak dapat memberikan bantuan pembangunan dan lainnya, kecuali kenang-kenangan sarung dan mukena.  Ia berharap, masyarakat dapat memahami keberadaan pemkab dengan peraturan yang ada saat ini. Selanjutnya, diharapkan kepada semua pengurus Takmir Masjid untuk mengurus legalitas  lembaga atau badan hukum.

“Sehingga ke depan bisa menerima dana hibah sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten  dalam hal ini juga telah berupaya menembus melalui surat maupun audiensi langsung dengan pihak terkait di Jakarta. Namun hasilnya tetap nihil,” terangnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, bahwa kegiatan silaturahmi dan safari Jumat, intinya adalah silaturahmi dan kebersamaan. Uang dan bantuan bukanlah tujuan utama dalam hal ini. Maka pemerintah kabupaten memutuskan tetap menjalankan kegiatan rutin yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun dilakukan oleh bupati pendahulu.

“Keinginan dan ketentuan Undang-undang baru ini murni ketentuan dari pusat dan bukan kemauan pemerintah kabupaten. Sehingga, mau tidak mau kita harus mentaati aturan yang berlaku agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari,” terangnya.

Atas alasan ini pula, dalam setiap tarawih keliling yang biasanya juga disertakan bantuan untuk masjid pada tahun ini juga tidak dapat dilakukan.  Dia menambahkan,  tidak bisa dicairkannya dana ini tepatnya mengacu pada pasal 289 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah yang menggantikan regulasi Undang- undang 32 Tahun 1999. Di mana, untuk bisa mencairkan anggaran ini, lembaga dan organisasi kemasyarakatan harus mempunyai legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Editor : Kholistiono

Bupati Jepara Kini Tak Leluasa Lagi Bagi-bagi Bantuan saat Tarling

Bupati Jepara Marzuqi saat memberikan sambutan ketika tarling di salah satu masjid di Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Bupati Jepara Marzuqi saat memberikan sambutan ketika tarling di salah satu masjid di Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

     MuriaNewsCom, Jepara – Jika dulu hampir setiap kali Bupati Jepara memberi bantuan berupa hibah kepada yayasan atau masjid yang disinggahi untuk tawarih keliling (tarling), kini hal itu tidak bisa lagi dilakukan karena terganjal Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 tahun 2016.

Hal itu disampaikan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dalam beberapa kesempatan saat menggelar tarling di beberapa masjid di Jepara, salah satunya di Masjid Baiturrohim Desa Brantaksekarjati, Kecamatan Welahan.Dalam sambutanya usai salat tarawih, Marzuqi meminta maaf kepada masyarakat yang tidak dapat mencairkan bantuan hibah yang sudah mengajukan ke pemkab, dikarenakan terganjal beberapa syarat untuk mengajukan bantuan hibah tersebut.

“Untuk bantuan hibah bagi lembaga/yayasan /organisasi masyarakat, sebelumnya kita memakai dasar Permendagri Nomor 32 Tahun 2014, di mana pemberian hibah bisa diberikan, akan tetapi tidak bisa diberikan terus menerus kepada lembaga/organisasi, baik musala atau masjid,” ujar Marzuqi.

Aturan tersebut berubah lagi dengan aturan yang baru UU Nomor 32 tahun 2014 yang isinya bahwa organisasi kemasyarakatan/yayasan /lembaga yang bisa menerima hibah harus sudah mempunyai sertifikat yang berbadan hukum Indonesia yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya aturan tersebut, semua lembaga/organisasi ramai-ramai mencari sertifikat badan hukum Indonesia agar bisa mendapatkan bantuan hibah untuk pembangunan infrastuktur.

“Setelah mendapatkan sertifikat tersebut, banyak yang mengajukan hibah ke pemkab dan giliran hibah tinggal dicairkan, kita terbentur aturan baru lagi yaitu Permendagri Nomor 14 tahun 2016 yang isinya bahwa hibah bisa diberikan kepada organisasi masyarakat/lembaga jika telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling sedikitnya ada tiga tahun,” terangnya.

Lebih lanjut dia menyatakan, banyaknya aturan yang selalu berganti ini mengakibatkan banyak masyarakat resah untuk mengajukan permohonan hibah dikarenakan keluarnya Permendagri Nomor 14 tahun 2016, sehingga hal ini Pemerintah Kabupaten Jepara mengadakan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bisa mendapatkan solusi atas pengajuan hibah dari masyarakat tanpa menunggu lama dana tersebut bisa dicairkan.Diharapkan juga, musala dan masjid sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Editor : Kholistiono

Dana Swadaya Masyarakat di Jepara Tahun 2015 Tembus Rp 205, 1 Miliar

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi saat memberi sambutan pada penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 2016 Kabupaten Jepara, di Lapangan Dukuh Ngemplik, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo, Selasa (31/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi saat memberi sambutan pada penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 2016 Kabupaten Jepara, di Lapangan Dukuh Ngemplik, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo, Selasa (31/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ternyata tak semuanya utuh. Beberapa bantuan yang diberikan bahkan ada yang hanya bersifat stimulus. Sehingga warga harus menambahkan dana berupa swadaya masyarakat.

Beberapa tahun terakhir ini jumlah dana yang dikeluarkan oleh masyarakat melalui swadaya terus meningkat. Berdasarkan data yang ada, tercatat tahun 2013 ada Rp 170,8 miliar, tahun 2014 ada Rp 176,1 miliar dan tahun 2015 jumlahnya melonjak 16 persen menjadi Rp 205,1 miliar.

”Kami berharap dukungan dalam rangka menghidupkan kembali semangat gotong royong  yang menjadi ciri khas bangsa ini. Meski dari sisi swadaya meningkat, ” ujar Bupati Jepara Ahmad Marzuqi pada Penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 2016 Kabupaten Jepara, di Lapangan Dukuh Ngemplik, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo, Selasa (31/5/2016).

Marzuqi menjelaskan, melalui rutinitas peringatan BBGRM dan HKG PKK diharapkan mampu meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Termasuk kebersamaan dalam upaya pemeliharaan hasilnya menuju pada penguatan integrasi sosial.

Pada kesempatan  tersebut Bupati dan Ketua TP PKK Kabupaten, Chuzaemah juga menyerahkan bantuan dan hadiah kepada para pemenang lomba. Tercatat ada 62 macam kegiatan dan lomba serta bantuan dalam  kerangka BBGRM ke – XIII dan HKG PKK ke- 44.  Meliputi bidang social, kemasyarakatan dan lingkungan.  Dia berharap kedepan dapat menghilangkan pragmatisme dan mengembalikan Spirit kebangsaan gotong royong yang sekarang hilang.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Jepara, Chuzaemah mengatakan, tujuan utamanya untuk penguatan kelompok sosial, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  serta keluarga.  Disamping itu juga untuk mewujudkan penguatan kebersamaan, kerjasama keswadayaan, menguatkan peran serta masyarakat dalam NKKBS maupun motivasi kader melalui 10 program PKK.

Kegiatan dicanangkan serentak Tk Propinsi Jawa Tengah dipusatkan di Temanggung pada awal Mei 2016 lalu. Selanjutnya kegiatan ditindaklanjuti di tingkat Kabupaten dan Kecamatan selama sebulan penuh. Selanjutnya ditutup pada tanggal 31 Mei 2016.

Editor: Supriyadi

Panwas Pilbup Jepara Belum Puas dengan Jumlah Anggaran

Panitia Pengawas (Panwas) Pilbup Jepara 2017 saat melakukan kunjungan dengan Bupati Jepara Ahmad Marzuki. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Panitia Pengawas (Panwas) Pilbup Jepara 2017 saat melakukan kunjungan dengan Bupati Jepara Ahmad Marzuki. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Panitia Pengawas (Panwas) Pilbup Jepara 2017 yang telah terbentuk melakukan kunjungan ke Bupati Jepara, Jumat (27/5/2016). Dalam kunjungan tersebut disampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan oleh Pemkab Jepara untuk pesta demokrasi Pilbup 2017 masih minim.

”Anggaran pengawasan pemilihan Bupati Kabupaten Jepara tergolong masih minim. Meski begitu, Panwas tetap berkomitmen memaksimalkan pengawasan agar gawe demokrasi untuk memilih pemimpin mendatang tetap maksimal,” ujar Komisioner Panwas Pilbup Jepara 2017 Muhammad Olis, usai mengikuti kunjungan ke kantor Bupati Jepara, Jumat (27/5/2016).

Lebih lanjut dia menerangkan, anggaran pengawasan yang dibebankan dalam APBD Jepara 2016 dan 2017 masih belum ideal. Masih ada sejumlah komponen yang belum dicover dalam anggaran tersebut.

”Istilahnya untuk anggaran paket minimal. Kalau untuk sarana prasarana dan SDM yang diperbantukan di kantor sekretariat sudah tak ada masalah,” katanya.

Awalnya, pengajuan anggaran pengawasan pilkada yang diajukan Bawaslu Jateng Rp 9,1 miliar. Setelah dilakukan rasionalisasi anggaran yang diajukan menjadi Rp 7,6 miliar. Dan setelah melalui proses pembahasan Pemkab Jepara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,1 miliar yang akan dihibahkan untuk Panwas Pilkada.

Sementara itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan pihaknya memberikan apresiasi seiring telah terbentuknya panwas pada Pilbup 2017 di Kota Ukir. Pemkab siap memfasilitasi berbagai hal yang diperlukan untuk pengawasan pilkada.

”Kalau soal anggaran nanti kita kaji lagi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Marzuqi berharap panwas bisa segera beraktivitas. Terlebih pelaksanaan Pilbup Jepara tinggal sekitar sembilan bulan lagi, lantaran digelar pada Februari 2017.

Editor : Supriyadi

Bupati Jepara Bisa Tunda dan Kurangi ADD, Jika..

Acara pertemuan FKIK Jepara membahas mengenai ADD di ruang rapat 1 Setda Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Acara pertemuan FKIK Jepara membahas mengenai ADD di ruang rapat 1 Setda Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memiliki wewenang untuk menunda dan mengurangi penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD). Hal itu sangat perlu diketahui oleh sejumlah instansi terkait.

Kabid Pemberdayaan Desa pada Bapermades Jepara, Budi Prisulistiyono mengatakan, Bupati dapat menunda dan mengurangi penyaluran ADD jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

”Kalau desa tidak melaksanakan persyaratan administrasi penggunaan ADD. Bupati dapat menunda dan mengurangi penyaluran, itu yang penting dan perlu diketahui bersama,” ujarnya dalam acara pertemuan Forum Komunikasi Informasi Kehumasan (FKIK) Jepara di Ruang Rapat I Setda Jepara, melalui rilis yang diterima MuriaNewsCom, Rabu (25/5/2016).

Menurut dia, hal itu penting diketahui agar semua proses dalam program ADD dapat berjalan baik. Selain itu, untuk mengoptimalkan pengelolaan ADD, juga telah dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

“Pembinaan itu dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD. Selanjutnya Pemkab dan Kecamatan melakukan tugas pemantauan dan evaluasi administrasi penyaluran dan penggunaannya. Hasil pemantauan serta evaluasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD,” terangnya.

Dia juga menerangkan, Petinggi atau kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD. Dimana dalam pengelolaan keuangan Desa Petinggi menunjuk Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Terdiri dari Carik, Kaur Keuangan dan Perangkat Desa Lainnya dengan SK Petinggi.

Editor: Supriyadi

Sensus Ekonomi di Jepara Capai 80 Persen

Petugas sensus ekonomi melakukan sensus di rumah Bupati Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas sensus ekonomi melakukan sensus di rumah Bupati Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNEwsCom, Jepara – Terhitung mulai 1 hingga 31 Mei 2016, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan Sensus Ekonomi. Berdasarkan data dari BPS Jepara, tercatat sampai tanggal 24 Mei 2016 telah didata sekitar 80 persen seluruh warga Jepara oleh petugas. Harapannya di sisa beberapa hari ini dapat terselesaikan kegiatan sensus ekonomi 2016 di Kabupaten Jepara dengan tepat waktu.

Kepala BPS Kabupaten Jepara, Murdiono mengatakan, program sensus ekonomi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian Jepara khususnya dan bangsa umumnya. Hasilnya akan digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional.

”Pendataan seluruh sektor usaha secara menyeluruh (selain sektor pertanian) ini, harapannya akan mampu menghasilkan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi non-pertanian berikut informasi dasar dan karakteristiknya. Selain itu juga akan diketahui daya saing bisnis di Indonesia, serta penyediaan kebutuhan informasi usaha,” ujar Murdiono saat melakukan sensus ekonomi di rumah dinas Bupati Jepara, Selasa (24/5/2016).

Mengingat akurasi data amat diperlukan bagi BPS, lanjutnya, diharapkan seluruh masyarakat dapat bekerja sama dengan para petugas mitra BPS di lapangan. Mengingat tantangan yang bakal dihadapi petugas ialah mengenai kebenaran data itu sendiri. BPS ingin data diisi dengan benar dan masyarakat juga bisa menerima petugas dengan baik.  Tercatat secara nasional, sensus ekonomi tahun 2016 merupakan kegiatan sensus yang ke empat kalinya.

”Terakhir kali sensus ekonomi dilakukan pada 2006. Dari hasil itu, tercatat ada 22.656.714 jumlah usaha di 13 sektor usaha non-pertanian. Sedangkan tenaga kerja yang terlibat mencapai 51.490.446 orang. Sensus sebelumnya digelar pada 1986 dan 1996,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan, pihaknya menaruh harapan besar atas keberhasilan pelaksanaan sensus perekonomian. Karena hasilnya adalah data akurat yang dapat dijadikan pijakan dalam mengambil keputusan dan rencana pembangunan kedepan.

”Harapannya seluruh masyarakat  juga dapat memberikan data yang benar dan akurat, sehingga hasilnyapun akurat,” katanya.

Secara pribadi, Ahmad Marzuqi, dalam sesus ini ternyata nihil. Artinya dalam sensus ini Bupati tidak mempunyai usaha lain atau perusahaan di  sekitar rumahnya. Selanjutnya sebagai bukti telah disensus oleh petugas, maka di pintu depan rumahnya dipasang stiker sensus ekonomi 2016 oleh petugas.

Editor: Supriyadi

Syarat Calon Independen di Pilbup Jepara 2017 Minimal 63.119 KTP

Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri (dua dari kiri) saat konferensi pers di kantor KPU Jepara, Selasa (24/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri (dua dari kiri) saat konferensi pers di kantor KPU Jepara, Selasa (24/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara secara resmi mengumumkan tahapan Pemilihan Bupati (Pilbup) dan persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon yang melalui jalur independen. Salah satu persyaratan yang penting bagi calon independen adalah harus mendapatkan dukungan dari 63.119 orang yang memiliki hak pilih dengan ditandai pengumpulan KTP.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri dalam konferensi pers di kantor KPU Jepara, Selasa (24/5/2016). Menurutnya, jumlah dukungan yang menjadi persyaratan untuk calon independen didapatkan dari 7,5 persen dari 841.574 warga Jepara.

”Jumlah 841.574 itu merupakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahn 2014 lalu. Karena jumlah DPT segitu, maka sebagaimana aturan yang ada, persentase dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017 itu 7,5 persen,” ujar Haidar.

Lebih lanjut dia menjelaskan, ketentuan tersebut didasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-VIII/2015 yang mengubah bunyi pasal 41 dalam UU nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota sebagaimana telah diubah UU nomor 8 tahun 2015.

”Jumlah dukungan sebanyak 63.119 tersebut harus tersebar di sedikitnya 9 kecamatan di Kabupaten Jepara. Ini sesuai dengan aturan dalam pasal 10 ayat (2) PKPU nomor 9 tahun 2015 sebagaimana yang diubah dalam PKPU nomor 12 tahun 2015,” terangnya.

Dia menambahkan, penyerahan syarat dukungan bagi bakal pasangan calon independen dimulai pada 6 hingga 10 Agustus 2016. Hal itu berdasarkan keputusan KPU Jepara nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016.

’Untuk itu, dihimbau agar bagi yang ingin mencalonkan diri dari jalur independen atau perseorangan, maka harus lebih cepat bergerak. Sebab, waktu penyeraham persyaratan itu semakin dekat,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Wow, Mulai Mei Ini 28 PNS di Kabupaten Jepara Kena Pensiun

Para PNS yang akan purna tugas mendapat pengarahan dari Bupati Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Para PNS yang akan purna tugas mendapat pengarahan dari Bupati Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Terhitung Mei 2016 ini, sebanyak 28 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara memasuki masa purna tugas. Tercatat di antara para PNS yang pensiun adalah Camat Kalinyamatan Sutarto dan Kustanto, Camat Pecangaan.

Seluruh penerima pensiun tersebut selanjutnya menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun dan realisasi dana klaim otomatis Taspen per Mei 2016. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Jepara, Abdul Syukur.

Marzuqi mengharapkan, PNS yang memasuki purna tugas tetap melanjutkan pengabdiannya. Karena kebaikan sebenarnya akan dilihat pada akhirnya, jadi bukan berarti pensiun berhenti dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Untuk itu potensi yang ada dapat dilakukan kepada yang lain dan diteruskan lewat pengabdian apapun.

”Utamanya pengabdian kepada keluarga, lingkungan dan masyarakat. Ada pertemuan pasti ada pula perpisahan, termasuk masa pensiun dari tugas kerja sebagai PNS. Terimalah semuanya dengan senang dan keikhlasan hati. Karena pada hakekatnya semua adalah hak Allah SWT dalam memberikan dan menolak  sesuatu kepada umat atau ciptaannya,” pesan Marzuqi, Selasa (3/5/2016).

Dia juga berharap kepada  penerima dana tabungan pensiun dapat menggunakan uang Taspen sebagai Jimat alias Barang Siji Di Emat-emat. Uang yang diterima rata-rata sekitar Rp. 50 Juta per PNS ini sebaiknya dapat dimanfaatkan dan di berdayakan.

”Kebutuhan pokok harus lebih diperhatikan dari pada kebutuhan sekunder. Jangan sampai hanya untuk berfoya-foya tetapi pergunakan secara produktif. Seperti sebagai modal usaha dan lainnya,” katanya.

Sehingga, lanjut Marzuqi, dana tersebut benar-benar bermanfaat, berkembang dan barokah. Inilah yang diharapakan adanya pelaksanakan Klaim otomatis Pensiun PNS yang telah dimulai sejak Bulan Oktober 2015 tahun lalu. Yang merupakan rintisan kerjasama Pemkab Jepara melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan PT Taspen Cabang Semarang.

Editor: Supriyadi

HARI KARTINI : Bupati Jepara Akui Banyak Peninggalan RA Kartini yang Dimiliki Pihak Lain

f-upload jam 21

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi berada di dalam kamar pingit RA Kartini. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menyatakan bahwa pahlawan emansipasi RA Kartini yang lahir di Jepara meninggalkan banyak sekali barang-barangnya. Sayangnya, masih banyak barang peninggalan RA Kartini yang dimiliki pihak lain.

“Ada banyak barang peninggalan beliau (RA Kartini). Tetapi banyak yang dimiliki pihak lain, baik swasta, maupun pemerintah kabupaten lain. Tetapi juga ada yang masih disimpan oleh pihak keluarga RA Kartini ujar Ahmad Marzuqi kepada MuriaNewsCom, Kamis (21/4/2016).

Menurutnya, peninggalan yang sampai saat ini terkesan masih natural adalah kamar pingit yang terletak di dalam rumah dinasnya, Pendapa Kabupaten Jepara. Selain itu juga, ada beberapa barang yang disimpan di Museum Kartini.

“Selain kamar pingit, salah satu peninggalan Kartini yang hingga kini masih dapat dilihat adalah ari-ari Kartini. Selain itu, sejumlah mebel yang dulu digunakan keluarga Kartini yang kini disimpan di Museum Kartini,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, benda-benda peninggalan Kartini lainnya banyak juga yang dibawa keluarga keturunan di Rembang. Pasalnya, saat usia 24 tahun, Kartini pindah ke Rembang menjadi istri Bupati Rembang.

“Karena dulu pindah ke Rembang, banyak sekali barang miliknya yang dibawa kesana,” kata Marzuqi.

Editor : Kholistiono