BPS Kabupaten Diberikan Waktu 35 Hari Kerja untuk Selesaikan Sensus Ekonomi

Kepala BPS Rembang Saichuddin (MuriaNewsCom/Kholistiono)

Kepala BPS Rembang Saichuddin (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Dokumen pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan petugas pencacah lapangan (PCL) saat ini sudah masuk seluruhnya ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang.

Saat ini petugas organik atau pegawai BPS sedang melakukan editing dokumen yang masuk tersebut. Dalam proses sensus ini sendiri, pihak BPS Kabupaten diberikan tenggat waktu hingga 35 hari kerja.

”Target yang diberikan provinsi itu 35 hari kerja. Makanya, saat ini petugas sedang berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan dokumen tersebut, dan ketika masih ada ditemukan kejanggalan, maka secepatnya dikembalikan lagi ke PCL ataupun PML untuk dilakukan pembetulan,” kata Kepala BPS Rembang Saichuddin.

Dirinya mengatakan, hasil dari pelaksanaan sensus ekonomi ini di antaranya untuk menghasilkan pemetaan potensi ekonommi menurut wilayah, jenis  dan pelaku usaha, tersedianya sampel untuk berbagai kegiatan survei bidang ekonomi, seperti harga,  produksi, distribusi maupun jasa.

Selain itu juga untuk mengetahui karakteristik usaha menurut skala usaha, pemetaan daya saing bisnis menurut wilayah dan tinjauan prospek bisnis serta perencanaan investasi.

Sejauh ini, sensus ekonomi yang dilakukan di Rembang cukup berjalan lancar, meski ada beberapa kendala yang ditemui. ”Misalnya ya responden tidak ada di rumah, enggan memberikan data secara jujur ataupun takut jika sensus ekonomi ini berhubungan dengan pajak. Namun, setelah dilakukan pemahaman, responden akhirnya mengerti,” ungkapnya.

Editor: Supriyadi

Catat, Tak Boleh Ada Kesalahan untuk Dokumen Sensus Ekonomi

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Rembang – Pendataan Sensus Ekonomi 2016 terhadap pelaku usaha di Kabupaten Rembang selama bulan Mei 2016 ini sudah usai. Saat ini, data yang telah dikumpulkan petugas sensus tersebut sedang dilakukan pemeriksaan petugas organik atau pegawai Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemeriksaan atau editing terhadap dokumen yang diserahkan petugas pencacah lapangan (PCL) tersebut perlu dilakukan, supaya nantinya ketika dilakukan penyerahan ke provinsi sudah tidak ada sama sekali kesalahan.

”Meskipun sebenarnya dokumen tersebut sudah dilakukan dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa lapangan (PML) ataupun penjamin kualitas, namun, hal ini masih perlu dilakukan pemeriksaan lagi, supaya dokumen ini benar-benar clear,” ujar Kepala BPS Rembang Saichuddin.

Jika memang dalam pemeriksaan yang dilakukan petugas organik tersebut nantinya masih ada ditemukan kejanggalan ataupun kekurangan, maka dokumen tersebut bisa dikembalikan lagi ke PCL atapun PML untuk dilakukan pembetulan, atau bahkan bisa lagi dilakukan pengecekan ke lapangan untuk keakuratan data.

Sebab, pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan kali ini harus benar-benar akurat. Karena, tujuan dar sensus ekonomi ini untuk memperoleh potret yang utuh perekonomian.

”Data yang masuk memang harus diteliti dengan baik,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Komoditas Ini yang jadi Penyebab Deflasi di Rembang  

Kepala BPS Rembang Saichuddin (MuriaNewsCom/Kholistiono)

Kepala BPS Rembang Saichuddin (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Pada April 2016 ini, Rembang mengalami deflasi sebesar 0,47 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 123,05. Angka tersebut lebih tinggi bila dibanding bulan April 2015 yang mengalami inflasi sebesar 0,14 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rembang, Saichuddin menyatakan, ada beberapa komoditas yang memberikan sumbangan terhadap terjadinya deflasi, yakni beras, daging ayam ras, bawang merah, cabe merah, cabe rawit, BBM premium dan solar.

“Beberapa komoditas itu memang memberikan pengaruh terhadap deflasi, khususnya di Rembang. Selain itu, sebenarnya ada juga komoditas yang memberikan sumbangan terjadinya inflasi, antara lain, telur ayam ras, minyak goreng, rokok kretek, rokok kretek filter dan gula pasir,” ungkapnya.

Ia mengatakan, penyebab terjadinya deflasi tersebut karena,adanya penurunan harga yang ditunjukkan penurunan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 0,91 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,07 persen. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,03 persen dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,91 persen.

Secara keseluruhan di Jawa Tengah, pada April 2016 mengalami deflasi sebesar 0,46 persen dengan IHK sebesar 122,04. Dari enam kota SBH di Jawa Tengah, semuanya mengalami deflasi. Kota Cilacap mengalami deflasi sebesar 0,38 persen dengan IHK sebesar 124,84, Kota Purwokerto sebesar 0,45 persen dengan IHK sebesar 120,76, Kota Surakarta sebesar 0,19 persen dengan IHK sebesar 120,59 dan Kota Tegal sebesar 0,63 persen dengan IHK sebesar 119,37.

Sedangkan Kota Kudus dan Kota Semarang masing-masing mengalami deflasi sebesar 0,63 persen dan 0,50 persen dengan IHK sebesar 128,35 dan 121,74.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Rembang Alami Deflasi

Rembang Alami Deflasi

bps (e)

Kantor BPS Rembang (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang mencatat, bulan April 2016 Kabupaten Rembang  mengalami deflasi sebesar 0,47 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 123,05. Angka tersebut lebih tinggi bila dibanding bulan April 2015 yang mengalami inflasi sebesar 0,14 persen.

Kepala BPS Rembang Saichuddin mengatakan, penyebab terjadinya deflasi tersebut karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan penurunan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 0,91 persen.

“Kelompok lain yang memberikan andil adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,07 persen. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,03 persen dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,91 persen,” ujarnya.

Sedangkan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,32 persen, kelompok sandang sebesar 0,01 persen dan kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen.

Ia mengatakan, secara keseluruhan di Jawa Tengah pada April 2016 mengalami deflasi sebesar 0,46 persen dengan IHK sebesar 122,04. Dari enam kota survey biaya hidup (SBH) di Jawa Tengah, semuanya mengalami deflasi.

Dia menuturkan, Kota Cilacap mengalami deflasi sebesar 0,38 persen dengan IHK sebesar 124,84, Kota Purwokerto sebesar 0,45 persen dengan IHK sebesar 120,76, Kota Surakarta sebesar 0,19 persen dengan IHK sebesar 120,59 dan Kota Tegal sebesar 0,63 persen dengan IHK sebesar 119,37.

Sedangkan Kota Kudus dan Kota Semarang masing-masing mengalami deflasi sebesar 0,63 persen dan 0,50 persen dengan IHK sebesar 128,35 dan 121,74.

“Laju inflasi tahun kalender (Januari-April 2016) inflasi sebesar 0,09 persen, sedangkan laju inflasi “year on year” (April 2016 terhadap April 2015) sebesar 3,38 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mengalami inflasi 5,06 persen,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Responden Rembang Diminta Jujur Kepada Petugas Sensus

Kantor BPS Rembang (MuriaNewsCom/Kholistiono)

Kantor BPS Rembang (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Dalam beberapa hari ini, sensus ekonomi di Kabupaten Rembang sudah berjalan. Namun, harus diakuil, petugas masih menemukan kendala terkait masih kurang kooperatifnya responden terkait data yang diminta petugas.

Beberapa responden, masih ada yang tidak jujur terkait data yang diberikan kepada petugas, bahkan, ada beberapa juga yang menolak untuk didata.

Kepal Badan Pusat Statistik (BPS) Rembang Saichuddin berharap, responden dapat memberikan data secara jujur kepada petugas, karena hal itu berpengaruh terhadap kevalidan data yang dimiliki petugas.

”Meski sebagian besar kooperatif, tapi memang masih ada beberapa responden yang mbulet ketika didata. Mungkin mereka takut ini ada kaitannya dengan pajak atau hal lain yang dianggap merugikan responden,” katanya.

Memang diakuinya, untuk sensus ekonomi ini cukup sensitif. Apalagi menyangkut pemasukan dan pengeluaran pedagang. Namun, petugas yang di lapangan sudah dilatih dan diminta untuk meyakinkan kepada responden, jika data yang keluar nanti adalah agregat bukan data individu.

Untuk itu, dirinya berharap kepada masyarakat untuk bisa kooperatif ketika ada petugas sensus melakukan pendataan. Karena, hal ini untuk kepentingan pemerintah dan jika tidak jujur atau menolak, justru hal itu akan menghambat proses sensus.

Editor: Supriyadi

Petugas Sensus Ekonomi di Rembang Harus Data Ulang Responden, Ini Penyebabnya

Kepala BPS Rembang, Saichuddin (MUriaNewsCom/Kholistiono)

Kepala BPS Rembang, Saichuddin (MUriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Sejak Minggu (1/5/2016), sensus ekonomi telah dimulai, tak terkecuali di Rembang. Dalam hal ini, beberapa kali petugas terpaksa harus mendata ulang responden, karena adanya penolakan dan ketidakjujuran dari responden.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rembang Saichuddin menyatakan, meski tak banyak, namun memang diakui, ada beberapa responden yang melakukan penolakan ketika didata petugas sensus ekonomi.

”Penolakan memang ada, tapi ya tak banyak lah. Tapi itu sudah kita inventarisir dan kita data ulang. Kita jelaskan lagi apa maksud dan tujuan dari sensus ini. Mungkin saja dari penjelasan petugas pencacah belum dimengerti, sehingga pengawas dalam hal ini juga turun untuk menjelaskan,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Jika memang dari petugas sensus juga masih belum berhasil, pihaknya juga meminta bantuan dari aparat pemerintah untuk ikut berpartisipasi. Dalam hal ini yakni kepala desa setempat atau perangkatnya.

Dirinya juga mengatakan, jika penolakan responden terhadap sensus tersebut, karena dimungkinkan mereka beranggapan ada kaitannya dengan pajak, karena sedang sibuk, atau juga penjelasan dari petugas yang belum begitu jelas.

”Ya namanya juga masyarakat, jadi banyak macamnya. Mungkin takut karena pajak, atau memang lagi sibuk dan tidak mau diganggu. Tapi pastinya, tujuan sensus ini kita jelaskan kepada mereka secara detail, sehingga masyarakat memahami apa maksud dan tujuannya dilakukan sensus ini,” imbuhnya.

Dalam hal ini, ada 519 petugas yang turun ke lapangan. Jumlah tersebut terdiri dari 386 orang Petugas Pencacah Lapangan (PCL), dan 133 orang Petugas Pemeriksa Lapangan (PML).Bukan itu saja, juga ada 32 petugas organik, yang ditugaskan untuk mendampingi 4-8 pemeriksa lapangan.

Editor: Supriyadi

Bupati Rembang Minta Petugas dan Masyarakat Jujur Dalam Pendataan Sensus Ekonomi

Apel Siaga Sensus Ekonomi 2016 di Pendopo Museum Kartini (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Apel Siaga Sensus Ekonomi 2016 di Pendopo Museum Kartini (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Bupati Rembang Abdul Hafidz berpesan agar petugas sensus ekonomi 2016 dan masyarakat untuk jujur dalam proses pendataan di wilayahnya. Hal tersebut disampaikan dalam Apel Siaga Sensus Ekonomi 2016 di Pendopo Museum Kartini, Jumat (18/3/2016).

Ia mengimbau agar petugas sensus ekonomi 2016 dapat menjalankan tugasnya dengan jujur. “Karena nantinya hasil sensus akan dijadikan acuan pengambilan keputusan, maka keakuratan data hasil sensus sangat penting. Diharapkan, petugas dapat bekerja sesuai SOP,” imbaunya.

Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat Rembang yang menjadi responden dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petugas yang mendatanya. “Diharapkan, responden akan terbuka dalam memberikan informasi dan tidak mengkhawatirkan terjaminnya kerahasiaan. Karena dari pihak BPS sendiri tidak mengumpulkan data secara personal,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang Moh. Saichudin di sela acara mengatakan, apel siaga dimaksud untuk memperkokoh komitmen petugas untuk bekerja sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP).
Ia menjamin, para petugas tidak akan melakukan copy paste dalam melaksanakan tugasnya. “Copy paste, saya kira tidak mungkin. Kalau copy paste, nanti akan ketahuan petugas BPS di lapangan. Kita rencanakan di awal terjun semua, ibaratnya kantor nanti tinggal saya dan TU,” tandasnya.

Sensus ekonomi, kata Saichudin, merupakan kegiatan rutin BPS yang digelar 10 tahun sekali. Tujuannya adalah mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh kegiatan ekonomi kecuali sektor pertanian. Nantinya, data tersebut akan dijadikan landasan bagi penyusunan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan.

Ditambahkan olehnya, indikasi data yang akan diperoleh dari SE mulai dari jumlah perdagangan, omzet usaha, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Dari data terebut, dapat diketahui bagaimana level dan struktur ekonomi di Rembang, karakteristik usaha, dan daya saing usaha. “Indikator yang akan didapat level struktur ekonomi, kegiatan usaha apa yang ada di kabupaten dan masing-masing kecamatan seperti apa usahanya,” pungkasnya.

Sensus ekonomi 2016 akan mulai dilaksanakan tanggal 1 sampai 31 Mei 2016. Sebelumnya, petugas akan mendapat pelatihan yang akan digelar pada bulan April mendatang. Sedangkan, jumlah petugasnya mencapai 519 orang. Dengan rincian 386 petugas pencacah lapangan dan 133 petugas pengawas lapangan.

Editor : Kholistiono