Kuota Sertifikasi Tanah Prona Kabupaten Pati Terbesar Kedua di Jateng

Suasana pengurusan sertifikasi tanah di Kantor BPN Pati, Kamis (10/8/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kuota sertifikasi tanah gratis dari pemerintah atau Program Nasional Agraria (Prona) untuk Kabupaten Pati tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Di Jawa Tengah, kuota prona untuk warga Pati terbesar kedua setelah Kota Semarang.

“Tahun ini, kuota untuk Kabupaten Pati sebanyak 40.000, sedangkan paling besar adalah Kota Semarang yang mencapai 50.000, disusul daerah lainya yang jumlahnya belasan ribu,” ujar Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Pati Yoyok Hadimulyo Anwar, di Pati, Kamis (10/8/2017).

Kuota sebanyak 40.000 itu disebar di 97 desa di Kabupaten Pati. Sementara pemberkasan dari pendaftar prona di Pati sudah mencapai 75 persen.

Dia menyebut, Pati mendapatkan perhatian khusus setelah tahun lalu hanya mendapatkan kuota 15.000 sertifikasi. Karena itu, masyarakat diminta untuk ikut proaktif menyambut prona yang dicanangkan Presiden Jokowi.

“Aktif yang kami maksud, semua syarat harus dipenuhi, misalnya kartu tanda penduduk (KTP), pembayaran pajak, hingga buku C yang dilegalisasi desa. Ini program pemerintah, warga tinggal duduk manis, sertifikat sudah jadi. Maka harus disambut dengan baik dan proaktif,” tuturnya.

Ada sejumlah keuntungan bila masyarakat ikut ambil bagian dalam prona. Salah satunya, biaya murah dan mudah, mendapatkan jaminan kepastian hukum, serta memiliki status tanah yang jelas karena sudah mengantongi sertifikat tanah.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Pati Joko Purwanto mengatakan, persoalan biaya prona memang menjadi kewenangan pemerintah desa. Hanya, pihak BPN ikut memberikan fasilitas berupa pengukuran dan sertifikasi.

“Sesuai dengan perbup, biaya lain-lain itu ada tim khusus dari desa. Kalau dari BPN tentu gratis, tapi di tingkat desa memang ada panitianya yang menentukan,” pungkas Joko.

Editor : Akrom Hazami

Urus Sertifikat Tanah di Pati Banyak Diklaim Lama, Ini Jawaban Kepala BPN

Ilustrasi

Ilustrasi

 

PATI – Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Pati Sudjarno mengaku sering ada klaim yang ditujukan kepada kantornya terkait dengan lamanya waktu pengurusan sertifikat tanah.

Namun, pihaknya memastikan bahwa BPN selalu profesional dalam melayani masyarakat. Hanya saja, pengajuan itu harus dilakukan ke Kantor BPN tanpa harus melalui perantara atau oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami memang sering dapat klaim. Setelah kami cek, ternyata berkas-berkas yang diajukan belum masuk di kantor BPN. Akhirnya, kami yang menjadi sasaran kesalahan,” kata Sudjarno kepada MuriaNewsCom, Jumat (25/12/2015).

Bahkan, ia mengaku setiap bulan mendapatkan klaim tersebut. Namun, kasus semacam itu biasanya ada oknum yang dipasrahi masyarakat untuk mengurus sertifikat, tetapi kenyataannya belum diurus ke Kantor BPN.

“Biasanya, masyarakat memasrahi oknum dan berkas-berkas sudah diberikan. Kalau berkas itu belum sampai BPN, ya sampai kapanpun tidak akan diproses. Berkasnya saja belum sampai,” imbuhnya.

Untuk itu, Sudjarno berharap kepada masyarakat agar bisa aktif mengurus sertifikat tanah langsung ke Kantor BPN. Dengan begitu, saat berkas-berkas sudah masuk akan langsung diproses. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Abaikan Calo! Yuk Urus Sendiri Sertifikat Tanah ke BPN Pati

Ilustrasi

Ilustrasi Sertifikat

 

PATI – Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Pati Sudjarno mengimbau kepada masyarakat untuk mengurus permohonan sertifikat tanahnya sendiri dengan mendatangi langsung Kantor BPN. Hal itu diharapkan bisa menghindari terjadinya penyimpangan proses sertifikasi tanah.

“Prosedurnya mudah kok. Kami menjamin prosesnya mudah dan transparan. Kami mengimbau untuk mengurus sendiri, biar tidak ada oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan warga untuk keuntungan pribadi yang tidak dibenarkan secara hukum,” kata Sudjarno kepada MuriaNewsCom, Jumat (25/12/2015).

Ia juga memastikan, pengurusan sertifikat tanah tidak sampai memakan waktu hingga bertahun-tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan sudah disebutkan terkait dengan jangka waktu penyelesaian pengurusan sertifikat tanah.

“Itu sudah dijelaskan Undang-Undang. Tapi, antara satu layanan berbeda dengan layanan yang lainnya. Misalnya, cek sertifikat tanah hanya satu hari, balik nama lima hari, dan paling lama adalah pengurusan pengakuan hak yang memakan waktu hingga 98 hari,” imbuhnya.

Karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan mengurus sertifikat tanah sendiri di Kantor BPN. Jika masih bingung, kata dia, tanya saja petugas yang ada di sana. “Tak ada namanya pengurusan sertifikat kok memakan waktu bertahun-tahun. Tidak ada itu,” tukasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Malas ke kantor BPN untuk Urus Sertifikat Tanah? Datang saja ke Alun-alun Kudus

Aktivitas BPN yang siap melayani warga mengurus sertifikat saat hari libur. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Aktivitas BPN yang siap melayani warga mengurus sertifikat saat hari libur. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Bagi warga yang ingin mengurus sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), bisa tetap tenang. Karena, meski hari Minggu, BPN tetap memberikan pelayanan.

Ya, pengurusan sertifikat tersebut bisa dilakukan di Alun-alun Kudus mulai pukul 06.00 WIB-pukul 08.00 WIB. BPN siap memberikan pelayanan kepada warga.

Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kudus Muhammad Mastur mengatakan, pihaknya siap melayani warga yang ingin mengurus sertifikat.

“Kami jemput bola bagi warga yang ingin membuat atau megurus sertifikat. Selain juga sosialisasi kepada warga yang berkeinginan mengurus sertifikat. Supaya warga lebih paham,” katanya.

Pengurusan sertifikat tanah meliputi banyak hal. Di antaranya dari permohonan pengakuan hak, pemisahan atau pemecahan sertifikat, peralihan jual beli, peralihan hak hibah dan lainnya.

Dia menambahkan, yang paling penting ialah sosialisasi terhadap warga ini bisa berjalan maksimal. Sehingga semua warga bisa mendapatkan informasi yang baik pula.

Salah seorang warga yang mengurus sertifikat, Sofyan mengaku antusias dengan program BPN. “Sosialisasinya efektif,” kata warga Samirejo, Dawe.

Yang jelas, adanya BPN di Alun-alun Kudus membuat warga terbantu. Sebab, banyak warga yang tidak tahu kantor BPN. “Memang pas, kalau ada di alun-alun,” tambahnya. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)