Pengukuran Sertifikat Tanah Program PTSL di Pati Terkendala Cuaca

Seorang pegawai tengah menggarap sertifikasi tanah program PTSL di Kantor BPN Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Musim penghujan yang mulai tiba ternyata menjadi kendala tersendiri bagi pegawai untuk melakukan pengukuran sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Padahal, mereka ditarget untuk bisa menyelesaikan 40.000 sertifikat tanah PTSL pada akhir 2017 yang dibiayai APBN. Namun, BPN Pati tetap melakukan upaya agar target itu bisa diselesaikan dengan baik.

“Kendalanya cuaca yang sudah mulai sering turun hujan. Akibatnya, proses pengukuran tanah terganggu. Solusinya ya dilakukan keesokan harinya,” ujar Kepala BPN Pati Yoyok Hadimulyo Anwar, Senin (9/10/2017).

Baca Juga: BPN Pati Targetkan 40.000 Sertifikat Tanah Gratis Rampung Akhir 2017

Bahkan, pegawai BPN banyak yang menginap di rumah perangkat desa untuk menyelesaikan program PTSL dengan tepat waktu. Mereka beristirahat sejenak bila ternyata hujan tiba saat pengukuran tanah akan dilakukan.

Sebab, proses pengukuran tanah memakai catatan dan kertas sehingga tidak bisa dilakukan jika hujan turun. “Pengukuran tanah itu kan bawa catatan-catatan, kertas dan sebagainya. Kalau hujan, ditunda dulu dan dilanjutkan besok,” jelas Yoyok.

Beberapa waktu lalu, ia menceritakan bila petugas BPN Pati sempat melaporkan kendala cuaca, karena Pati selatan kerap hujan pada siang hari. Namun, dia meminta untuk terus melanjutkan proses pengukuran bila cuaca sudah membaik.

Menurutnya, program PTSL harus diselesaikan sesuai dengan taget karena sudah menjadi instruksi Presiden Jokowi. Jatah 40.000 sertifikat tanah PTSL untuk warga Pati tersebut akan dibagikan setelah mendapatkan instruksi dari pemerintah pusat.

“Pembagiannya menunggu instruksi dari Menteri Agraria, karena saat ini masih menunggu dari Presiden. PTSL ini program dari Presiden yang pendanaannya dari APBN,” tandas Yoyok.

Editor: Supriyadi

BPN Pati Targetkan 40.000 Sertifikat Tanah Gratis Rampung Akhir 2017

Seorang pegawai tengah memproses sertifikat tanah program PTSL di Kantor BPN Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati menargetkan 4.000 sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) selesai hingga akhir 2017.

PTSL merupakan program percepatan sertifikasi tanah semacam prona. Masyarakat penerima program itu tidak dikenakan biaya sepeser pun.

Hanya saja, warga penerima program PTSL mengurus sendiri pembelian patok dan kebutuhan lainnya yang disepakati bersama perangkat desa.

“Kalau dari BPN Pati nol persen. Ini sudah menjadi instruksi dari Presiden Jokowi,” ujar Kepala BPN Pati Yoyok Hadimulyo Anwar, Senin (9/10/2017).

Pati sendiri mendapatkan jatah PTSL terbanyak kedua di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 40.000. Sampai saat ini, BPN Pati sudah menyelesaikan sekitar 15.200 sertifikat dan 32.700 pengukuran tanah.

Yoyok menargetkan pengukuran tanah akan rampung pada akhir Oktober 2017, sedangkan sertifikat tanah sebanyak 40.000 ditarget selesai pada akhir 2017. Karena itu, dia berharap tidak kendala yang berarti dalam melaksanakan program tersebut.

Dia menambahkan, program PTSL sebanyak 40.000 merupakan yang pertama kali dan terbanyak sepanjang sejarah di Kabupaten Pati. Sebab, Pati biasanya hanya mendapatkan jatah 15.000 hingga 20.000 bidang tanah saja.

“Bertepatan dengan Hari Agraria Nasional, kami sudah menginstruksikan kepada semua pegawai untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Terkait program PTSL, kami berharap bisa menyelesaikannya sesuai dengan target,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Bupati Desak BPN Pati Tingkatkan Kualitas Layanan Sertifikasi Tanah

Bupati Pati Haryanto menerima kenang-kenangan dari Kepala BPN Pati Yoyok HA usai mengikuti upacara Hari Agraria di Kantor BPN Pati, Senin (25/9/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto mendesak Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati untuk meningkatkan kualitas pelayanan sertifikasi tanah. Hal itu diungkapkan Haryanto usai mengikuti upacara Hari Agraria di Kantor BPN Pati, Senin (25/9/2017).

Haryanto mengaku kerap mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan kepengurusan administrasi tanah. Karena itu, momentum itu digunakan Haryanto untuk mendesak BPN Pati agar kualitas pelayanan administrasi tanah ditingkatkan.

“Saya minta BPN bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang sudah bagus harus dijaga, kalau masih belum bagus, wajib ditingkatkan lagi,” ujar Haryanto.

Menurut dia, pembangunan ekonomi masyarakat akan terhambat bila pengaturan masalah pertanahan masih belum maksimal. Bahkan, pembangunan infrastruktur nasional juga bisa terhambat jika administrasi pertanahan tidak berjalan baik.

Haryanto berharap, pelayanan administrasi pertanahan di Pati bisa ditingkatkan dan dipermudah. Dengan begitu, program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai dengan baik.

Sementara Kepala BPN Pati Yoyok Hadimulyo Anwar mengatakan, program prona untuk masyarakat Pati dijamin tidak ada biaya selama berkas yang diajukan sudah lengkap dan memenuhi syarat.

Karenanya, dia meminta kepada masyarakat untuk tidak segan berkonsultasi ke BPN Pati terkait administrasi pertanahan. Dia memastikan bila pegawai BPN akan memberikan arahan dengan baik.

Editor: Supriyadi

BPN Mediasi Sengketa Tanah di Langgenharjo Pati

Petugas BPN Pati melakukan mediasi terkait kasus sengketa tanah di Langgenharjo, Juwana, Kamis (20/4/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kasus penyertifikatan tanah di Pati mulai bermunculan. Salah satunya, kasus penyertifikatan tanah milik Masrufah, warga Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana yang disebut tak kunjung selesai.

Haryono, kuasa pemohon yang juga Anggota Komisi A DPRD Pati menyatakan, pihaknya tidak mempersoalkan bila permohonan Masrufah terkait luas tanah yang diajukan penyertifikatan sudah sesuai dengan buku C seluas 580 meter persegi. “Kami mendapatkan aduan dari masyarakat terkait persoalan penyertifikatan tanah. Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal hingga tuntas,” ungkap Haryono, seusai memenuhi panggilan Kantor Pertahanan BPN Pati, Kamis (20/4/2017).

Menurutnya, kasus itu bermula ketika Haryono mengecek kepastian penyertifikatan tanah milik Masrufah di BPN. Pihak BPN tidak bisa menjawab karena belum memiliki nomor bukti pendaftaran. Namun, saat ini Haryono sudah mengantongi fotokopi nomor bukti pendaftaran sehingga mendesak BPN untuk segera menerbitkan sertifikat tanah.

“Kasus ini sudah cukup lama. Saya dijanjikan Kepala BPN Pati Sudjarno yang sekarang sudah pindah tugas bahwa aduan dari masyarakat ini segera ditindaklanjuti. Namun, sampai sekarang apa yang dijanjikan Pak Sudjarno tidak terealisasi, akhirnya kami lanjutkan proses ini. Ini pasti ada kendala dan masalah, di desa ada yang kurang pas,” ucap Haryono.

Dia meminta kepada BPN Pati untuk profesional dalam bertugas melakukan penyertifikatan tanah. Dia tidak ingin masyarakat yang mengajukan penyertifikatan tanah menunggu terlalu lama. “Pada prinsipnya, penyertifikatan tanah Ibu Masrufah seluas 580 hektare yang sesuai dengan buku C segera diterbitkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Hak tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) BPN Pati Marjianto menjelaskan, pihak BPN Pati dalam hal ini mengundang para pihak untuk mencapai kesepakatan terkait dengan luas bidang tanah. Karena itu, penerbitan sertifikat tanah menunggu kesepahaman dan kesepakatan dari para pihak.

Dia berharap, proses penerbitan sertifikat tanah bisa sesuai dengan aturan, benar sesuai dengan data secara fisik maupun yuridis. Pihaknya tidak ingin bermasalah dengan hukum di kemudian hari bila ternyata sertifikat tanah yang diterbitkan masih bermasalah.

“Kita masih menunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat para pihak mencapai kesepakatan. Kita tadi sudah melakukan mediasi, duduk permasalahannya seperti apa. Kita tidak mau menerbitkan sertifikat yang kemudian bermasalah dengan hukum, karena persoalan di lapangan belum selesai,” pungkas Marjianto.

Editor : Kholistiono

BPN Pati Pastikan Pengurusan Sertifikat Tanah Bisa Tanpa Perantara

Seorang pegawai tengah bekerja di Kantor Pertanahan BPN Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Banyaknya keluhan masyarakat Pati terkait lama dan mahalnya pengurusan sertifikat tanah mendapatkan tanggapan dari Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati. Selama ini, BPN Pati diakui bekerja sesuai dengan prosedur.

Bila ada masyarakat yang mengeluh karena lama, BPN Pati meminta kepada masyarakat apakah berkas pengajuan sertifikat tanah sudah didaftarkan atau belum. “Jangan asal percaya sama orang yang mengurus sertifikat. Kalau sudah terlanjur, silakan konfirmasi notaris, pejabat PPATK atau biro yang mengurusi. Tanya saja bukti pendaftarannya di BPN mana,” ujar Marjianto, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) BPN Pati.

Untuk mengantisipasi adanya penipuan yang dilakukan perantara pengurus sertifikat, masyarakat dianjurkan untuk mengurus sendiri. Hal itu dinilai lebih aman, ketimbang meminta orang lain mengurus sertifikat tetapi akhirnya yang disalahkan justru BPN.

“Pengurusan bisa tanpa melalui notaris, PPATK, atau perangkat desa. Datang saja ke kantor kami, bawa kelengkapan berkas, salah satunya bukti jual beli. Kalau masih bingung, datang saja, nanti akan kami jelaskan apa yang harus dipenuhi,” ucap Marjianto.

Selama ini, BPN kerap menjadi “kambing hitam” karena pengurusan sertifikat tanah yang mahal dan lama. Padahal, pihaknya berupaya melayani pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang ditetapkan pemerintah.

“Silakan datang ke kantor. Kadang (masyarakat) percaya-percaya saja, tanpa konfirmasi, yang disalahkan BPN. Yang jelas, kami ada SOP-nya,” imbuhnya.

Marjianto sendiri tidak melarang masyarakat menggunakan jasa notaris, PPATK atau perangkat desa karena tidak semua orang punya waktu untuk mengurus. Hanya saja, masyarakat diminta jeli dengan meminta bukti nomor pendaftaran untuk memastikan sudah didaftarkan ke BPN atau belum.

Hal itu untuk mengantisipasi adanya perantara nakal yang mencoba mengambil keuntungan dari masyarakat dengan cara yang tidak benar. “Kalau berkas sudah lengkap dan tidak ada sanggahan, paling lama 90 hari sudah terbit. Kalau sampai bertahun-tahun, itu bisa dipertanyakan,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Warga Pati Diimbau Waspadai Makelar Sertifikat Tanah Nakal

Suasana Kantor Pertanahan BPN Pati, Selasa (11/4/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Anggota Komisi A DPRD Pati Haryono mengimbau kepada masyarakat Pati untuk mewaspadai makelar sertifikat tanah yang nakal. Hal itu disampaikan Haryono, seusai mengunjungi Kantor Badan Pertanahan (BPN) Pati, Selasa (11/4/2017).

“Entah meminta tolong mengurus sertifikat tanah kepada notaris atau perangkat desa, kami sarankan untuk meminta bukti pembayaran, salinan akta dan bukti nomor pendaftaran di BPN, bisa asli atau fotokopi,” ujar Haryono.

Dalam beberapa kasus, Haryono menjelaskan, banyak masyarakat yang pasrah kepada perangkat desa dalam mengurus sertifikat tanah. Bahkan, mereka tidak memiliki kuitansi pembayaran setelah menyetorkan sejumlah dana kepada perangkat desa.

Akibatnya, sertifikat tidak terbit hingga bertahun-tahun. Padahal, pengurusan sertifikat tanah paling lama 90 hari. Hal itu disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat terkait pengurusan tanah.

“Jangankan minta nomor bukti pendaftaran di BPN, mereka bayar kepada perangkat desa saja tidak ada bukti pembayarannya. Jadi, kalau mau diurus ya susah, karena tidak ada bukti apapun. Kami sempat mendapatkan aduan terkait masalah itu,” tutur Haryono.

Sebagai wakil rakyat, ia mengimbau kepada masyarakat Pati untuk berhati-hati kepada makelar sertifikat tanah yang nakal. Bila tidak diantisipasi, ia khawatir akan muncul makelar-makelar baru dengan masyarakat awam sebagai korbannya.

Baca juga : Anggota Dewan Sidak di BPN Pati Terkait Pengurusan Sertifikat Tanah

Sementara itu, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) BPN Pati Marjianto mengatakan, masyarakat yang ingin mengetahui tahapan maupun biaya penerbitan sertifikat tanah bisa datang ke Kantor BPN Pati. Dengan begitu, masyarakat akan tahu persis berapa biaya yang mestinya dikeluarkan dan kapan akan terbit.

“Datang saja ke BPN Pati dengan membawa bukti nomor pendaftaran berkas atau fotokopinya. Nanti akan tahu persis berapa biaya yang harus dibayar ke pajak, pertanahan, tahu secara pasti dan jelas, biar biayanya tidak mahal dan tidak lama,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Anggota Dewan Sidak di BPN Pati Terkait Pengurusan Sertifikat Tanah

Kasi HTPT BPN Pati Marjianto (kanan) menjelaskan persoalan lamanya penerbitan sertifikat tanah saat disidak anggota DPRD Pati, Selasa (11/4/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Dua anggota Komisi A DPRD Pati menggelar sidak di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati terkait dengan pengurusan sertifikat tanah yang lama, Selasa (11/4/2017).

Dua anggota komisi A, Haryono dan Agus Susanto ditemui Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) BPN Pati, Marjianto. Dari hasil sidak, kedua anggota DPRD Pati tersebut terkejut karena ternyata banyak pihak yang mencoba menjadi makelar pengurusan sertifikat tanah.

“Saya banyak mendapatkan aduan dari masyarakat terkait lamanya pengurusan sertifikat tanah hingga bertahun-tahun. Dari aduan itu, kami mendatangi BPN Pati untuk memastikan penyebab lamanya pengurusan sertifikat hingga bertahun-tahun,” ujar Haryono.

Dari pertemuan itu, makelar pengurusan sertifikat tanah menjadi salah satu penyebab lamanya terbitnya sertifikat. Bukan hanya tidak didaftarkan di BPN Pati, sejumlah makelar disebut tidak menyetorkan uang kepada BPN Pati untuk diregistrasi.

Karena itu, Haryono mengimbau kepada masyarakat Pati untuk cerdas dalam mengurus sertifikat tanah. Warga harus meminta bukti nomor pendaftaran berkas BPN kepada biro atau seseorang yang dimintai tolong sebagai bukti pengurusan sertifikat tanah teregistrasi di BPN Pati.

Sementara, Kasi HTPT BPN Pati Marjianto mengatakan, pihaknya tidak bisa mengecek sejauh mana pengurusan sertifikat tanpa ada nomor pendaftaran berkas ke BPN. Karenanya, dia meminta kepada masyarakat untuk aktif meminta bukti nomor pendaftaran berkas untuk mengetahui sejauh mana proses pengurusan sertifikat.

“Masyarakat mesti aktif kalau ingin tahu sejauh mana pengurusan sertifikat tanah. Minta saja bukti nomor pendaftaran berkas atau fotokopinya dari seseorang yang dimintai tolong mengurus, bawa ke BPN Pati, nanti kami bantu cek sejauh mana prosesnya,” ucap Marjianto.

Dia menambahkan, pengurusan sertifikat tanah paling lama 90 hari. Hal itu bila berkas dinyatakan lengkap dan tidak ada sanggahan, seperti revisi akte, kelengkapan bekas dan sebagainya.

“Kalau semuanya sudah lengkap, mestinya paling lama 90 hari. Kalau sampai bertahun-tahun, itu bisa dipertanyakan siapa yang dimintai tolong untuk mengurus sertifikat tanah. Kami imbau warga untuk proaktif mengecek ke kantor kami,” imbau Marjianto.
Editor : Kholistiono