Begini Penjelasan Polisi Soal Pemberhentian Aksi Longmarch Ade Kenzo di Pati

Peserta aksi longmarch Jamkeswatch saat dicegat petugas kepolisian di Jalan Pati-Kudus, Margorejo, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Aksi pencegatan yang dilakukan polisi terhadap rombongan aksi “longmarch BPJS” yang dipimpin Ade Kenzo atau Muhammad Ade Lukman Hakim Kumaeny sempat beredar luas di media sosial, Kamis (28/9/2017).

Rombongan longmarch diketahui dihadang petugas kepolisian, seusai melakukan audiensi kepada Bupati Pati Haryanto di Ruang Karawitan Setda Kabupaten Pati.

Ternyata, aksi pencegatan terhadap rombongan longmarch yang dilakukan polisi bukan tanpa alasan. Mereka dihadang untuk ditanya kelengkapan surat izin aksi longmarch.

Informasi yang diterima MuriaNewsCom dari Mapolres Pati menyebutkan, peserta aksi longmarch tidak memiliki surat izin yang dikeluarkan Mabes Polri. Karena itu, mereka diimbau untuk tidak melakukan aksi jalan kaki.

“Kelengkapan surat ijin aksi longmarch yang dilakukan tidak dikeluarkan oleh Mabes Polri,” kata Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan, Jumat (29/9/2017).

Setelah menerima imbauan dari Polres Pati, rombongan aksi longmarch lantas berdiam diri di kawasan pemakaman umum di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Pati. Bahkan, mereka masih berdiam diri di kawasan makam hingga malam hari dengan dikawal petugas kepolisian.

Seperti diketahui, aksi longmarch Jamkeswatch merupakan bentuk protes dari pelayanan BPJS dan JKN yang dianggap belum maksimal. Mereka menutut agar pelayanan JKN dan BPJS diperbaiki.

Salah satunya persoalan masih adanya batasan kuota dan perbedaan antara kamar rawat inap BPJS dan pasien umum, serta rujukan antarumah sakit juga dianggap masih susah.

Editor: Supriyadi

Iuran BPJS Kesehatan untuk 976 Ribu Warga Jateng Ditanggung Pemerintah

Warga mengantre di Kantor BPJS cabang Rembang (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat, hampir sejuta warga miskin di Jawa Tengah yang mendapat bantuan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Dana yang digunakan untuk membayar menggunakan APBD Provinsi Jateng maupun pemerintah kabupaten/kota dalam program penerima bantuan iuran (PBI).

Hingga Agustus 2017 jumlah warga miskin yang ditanggung iurannya ditanggung oleh pemerintah mencapai 976.116 peserta. Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng mencatat, per Agustus 2017 mengalokasikan untuk sebanyak 327an ribu peserta. Sementara untuk APBD kabupaten/ kota sebanyak 649.194 jiwa.

“Untuk PBI APBD Provinsi Jateng per 31 Juli sebanyak 200.556 jiwa, dan pada tanggal 25 Agustus 2017 telah dilakukan penambahan kuota peserta sebanyak 126.366 jiwa sehingga total kuota dari APBD Provinsi menjadi sebanyak 327.000an peserta,” katanya.

Selain itu, peserta dari pekerja perusahaan swasta di Jateng yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS sebanyak 22.643 badan usaha atau 1.127.981 karyawan.

“Kalau dengan anggota keluarganya sebanyak 2.802.330 peserta. Tingkat kepatuhan mendaftarkan pekerjanya dan membayar iuran, cukup bagus yaitu sekitar 70 persen,” lanjutnya.

Menurutnya, keakuratan dan ketepatan waktu menyetorkan iuran serta ketercukupan anggaran untuk iuran menjadi satu hal yang sangat menentukan bagi keberlangsungan JKN.

“Bisa dibayangkan, kalau waktu penyetorannya molor dari batas yang ditentukan, maka saya yakin akan mengganggu pelaksanaan tugas rekan-rekan BPJS maupun pelayanan di fasilitas kesehatan,” terangnya.

Sementara itu, Deputi Direksi Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan DIY BPJS Kesehatan, Aris Jatmiko menyebut, hingga Agustus 2017 jumlah peserta di Jateng tercatat sebanyak 23.838.583 orang. Jumlah itu menurut dia, mendekati 70 persen dari sekitar 35 juta penduduk provinsi ini.

Aris menjelaskan, selama empat tahun beroperasi BPJS Kesehatan terus berupaya memberikan kemudahan bagi calon peserta. Termasuk bekerja sama dengan Bank Jateng agar peserta semakin mudah membayar iuran wajib setiap bulannya.

“Kami juga berkoordinasi dengan salah satu mitra kami Bank Jateng untuk memperluas jangkauan pendaftaran dan pembayaran bagi masyarakat yang ingin mendaftar peserta JKN KIS,” tambahnya.

Editor : Ali Muntoha

Antisipasi Kasus Debora di Kudus, Bupati Minta Tenaga Kesehatan Beri Pelayanan Terbaik

Bupati Kudus Musthofa memimpin rapat untuk menerapkan pelayanan kesehatan terbaik di Kabupaten Kudus. (Pemkab Kudus)

MuriaNewsCom, Kudus – Kasus meninggalnya Tiara Debora, bayi berusia empat bulan (4 bulan) di Jakarta memang menyita perhatian banyak pihak. Salah satunya Bupati Kudus Musthofa. Untuk itu, ia meminta semua jajaran kesehatan di Kudus untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Pernyatan tersebut disampaikannya di hadapan kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi, para kepala puskesmas, beserta tenaga kesehatan di pendopo Kabupaten, Senin (11/9). Bupati mengambil langkah cepat ini agar kasus serupa tidak terjadi di Kudus.

“Jangan ada Debora di Kudus,” tegasnya.

Pelayanan terbaik yang dimaksudkan adalah agar semua fasilitas kesehatan di Kudus (baik negeri maupun swasta) memberikan pelayanan terbaik atas dasar kemanusiaan. Bukan atas dasar/berorientasi materi.

Bupati dua periode ini meminta agar siapapun yang datang ke puskesmas/rumah sakit bisa segera terlayani. Tanpa melihat latar belakangnya. Apalagi di Kudus masyarakat bisa dilayani di puskesmas atau kelas III RS hanya dengan KTP.

“Dan pelayanan tidak harus dilayani di rumah sakit. Kalau memang bisa dilayani di puskesmas, seharusnya tidak perlu sampai rumah sakit,” imbuhnya.

Kesiapan tenaga media dan segala perlengkapannya menjadi perhatiannya. Dirinya meminta jajaran tenaga kesehatan di bawah koordinasi DKK senantiasa dalam kondisi ‘ready’.

“Tidak boleh ada puskesmas yang bed-nya terlipat. Semua harus siap menerima pasien kapanpun. Termasuk kebersihan juga harus dijaga,” pesannya.

Komitmen ini tentu hanya ingin memberikan layanan secara maksimal bagi masyarakat Kudus. Bahwa pelayanan kesehatan menjadi prioritasnya. Sinergitas semua pihak diperlukan dalam layanan ini. Termasuk RS swasta juga harus turut mendukung layanan kesehatan ini.

Editor: Supriyadi

Direktur RSUD Kayen Minta Maaf Soal Penolakan Pasien BPJS

Suasana mediasi antara direksi RSUD Kayen, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan masyarakat terkait penolakan pasien BPJS, Senin (4/9/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Kayen dr Aviani akhirnya meminta maaf terkait dengan penolakan pasien BPJS yang sempat viral di media sosial.

Permintaan maaf itu disampaikan saat audiensi jajaran direksi RSUD Kayen bersama Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan Aliansi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (AMP3), Senin (4/9/2017).

“Kami dari jajaran direksi RSUD Kayen meminta maaf bila ada kekurangan dalam pelayanan pasien, sehingga muncul pemberitaan yang kurang baik di media sosial,” ujar dr Aviani.

Menanggapi persoalan penolakan pasien BPJS, ia mengaku sudah mengumpulkan semua petugas rumah sakit untuk melakukan evaluasi bersama. Menurut dia, pasien BPJS secara prosedural mesti menggunakan rujukan faskes di tingkat pertama.

Baca Juga: Tolak Pasien BPJS, Bupati Panggil Direktur dan Dokter RSUD Kayen Pati. Ini Hasilnya

Namun, pasien yang sakit parah bisa langsung dirawat supaya nyawa pasien tertolong. Karena itu, pasien yang darurat seharusnya mendapatkan pengecualian.

“Kalau kondisinya sangat parah tidak perlu menunjukkan rujukan. Yang terjadi pada ibu Siti tempo hari mungkin ada kesalahpahaman petugas dan keluarga pasien,” jelas dia.

Ke depan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan. Sebab, RSUD Kayen saat ini terus berbenah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin yang hadir dalam audiensi tersebut meminta kepada masyarakat untuk tidak memperbesar persoalan tersebut. Pasalnya, pihak rumah sakit sudah meminta maaf dan berjanji akan melakukan pembenahan.

“Masalah ini tidak usah diperlebar lagi, karena inti persoalannya ada miskomunikasi. Terlebih, pihak RSUD Kayen sudah meminta maaf dan akan membenahi mutu pelayanan,” kata Ali singkat.

Sementara itu, Koordinator AMP3 Naila Afif yang mewakili pihak keluarga meminta kepada RSUD Kayen agar tidak mengulangi hal yang sama. Sebab, rumah sakit punya peran yang vital dan menentukan nasib pasien.

“Kami berharap, ada perubahan pada pelayanan di RSUD Kayen menjadi lebih baik. Rumah sakit itu fungsinya vital, jangan dibuat main-main,” tambahnya.

Sebelumnya, Siti (46), pasien BPJS asal Dukuh Pelang, Desa Trimulyo, Kayen mengaku ditolak petugas RSUD Kayen saat akan berobat lantaran tidak membawa surat rujukan dari faskes tingkat pertama.

Padahal, Siti saat itu kondisinya cukup parah dan harus mendapatkan penanganan secepatnya. Setelah ditolak RSUD Kayen, Siti dilarikan ke RSUD Soewondo dan mendapatkan perawatan intensif di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Editor: Supriyadi

Tolak Pasien BPJS, Bupati Panggil Direktur dan Dokter RSUD Kayen Pati. Ini Hasilnya

Bupati Pati Haryanto memberikan klarifikasi terkait dengan informasi yang menyebut adanya penolakan pasien BPJS di RSUD Kayen. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto memanggil direktur dan dokter RSUD Kayen terkait informasi yang menyebut adanya penolakan pasien BPJS. Keduanya dipanggil untuk melakukan klarifikasi.

“Di medsos itu ramai, RSUD Kayen menolak pasien BPJS. Saya langsung panggil direktur dan dokter yang bersangkutan untuk klarifikasi,” ujar Haryanto, Senin (4/9/2017).

Dari hasil klarifikasi, Haryanto menegaskan bila tidak ada penolakan pasien BPJS. Menurutnya, ada kesalahpahaman antara petugas dengan pihak keluarga pasien.

“Sebetulnya bukan penolakan, itu tidak benar. Karena pada saat itu yang bersangkutan sebelumnya periksa di salah satu perawat yang bekerja di RSUD Soewondo,” jelasnya.

Mestinya, lanjut Haryanto, pada malam itu juga pasien periksa lagi di RSUD Kayen karena sudah disarankan. Kemudian, pasien istirahat semalam dan paginya baru periksa di RSUD Kayen.

Setelah dicek, tidak ada tanda-tanda yang menghawatirkan. Dokter lantas menyarankan kepada pasien untuk rawat jalan.

“Dokter menyarankan agar rawat jalan, bukan ditolak. Sebab yang semula malam diperiksa drop, rendah gula dan tensi, kemudian setelah istirahat semalam periksa di RSUD Kayen, itu normal lagi,” tuturnya.

Haryanto sendiri tidak segan untuk memberikan sanksi tegas bila ada pelayanan di rumah sakit yang mengabaikan kepentingan masyarakat. Hanya saja, persoalan di RSUD Kayen diakui adanya miskomunikasi antara dokter dan pasien.

Editor: Supriyadi

Kabar Gembira, Daftar BPJS Kesehatan di Kudus Bisa Lewat Aplikasi WhatsApp

Kegiatan publik ekpose BPJS Kesehatan Cabang Kudus di Kantor BPJS Kudus, Selasa (22/8/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – BPJS Kesehatan Kudus membuat pelayanan pendaftaran kepesertaan JKN KIS baru dengan lebih mudah. Kini, bagi masyarakat yang hendak mendaftar sebagai kepesertaan BPJS kesehatan, bisa dilayani melalui aplikasi WhatsApp (WA).

Kepala BPJS Kesehatan Dody Pamungkas mengatakan, pendaftaran menggunakan WA sudah berlangsung beberapa waktu. Pendaftaran tersebut, dikhususkan bagi kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri di wilayah  Kantor Cabang Kudus, yakni Kabupaten Kudus, Jepara, dan Purwodadi.

“Syarat pendaftarannya cukup mudah, pertama foto kartu keluarga, foto KTP Elektronik, foto buku tabungan, menginformasikan kelas rawat inap yang diinginkan serta menginformasikan faskes 1 yang dipilih,” katanya saat publik ekpose di kantor Cabang BPJS Kesehatan Kudus, Selasa (22/8/2018).

Setelah melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan, lanjut dia, calon kepesertaan dapat mengirimkan semua syarat pendaftaran ke WA dengan nomor 082223821820. Dengan model semacam itu, dinilai mempermudah dalam pendaftaran peserta baru.

Menurut dia, saat calon kepesertaan kebingungan, juga dapat dilayani dengan aplikasi WA tersebut. Calon peserta tinggal menanyakan hal yang tak dimengerti ke nomor tersebut. Seperti halnya soal Faskes 1 dan lain sebagainya.

“Setelah semuanya jelas dan lengkap, informasi pembayaran dapat dilakukan melalui SMS. Kemudian, kartu tersebut akan dicetak hari berikutnya dan langsung diantar ke rumah peserta JKN KIS BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, jumlah masyarakat yang ikut BPJS Kesehatan per 30 Juni 2017 mencapai 2.145.360 jiwa. Jumlah tersebut juga meliputi yang ter-cover dalam Jamkesda, yang terdiri  27.586 jiwa (Kudus), 6.767 jiwa (Jepara), dan Grobogan 27.663 jiwa.

“Kami juga bermitra dengan 290 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yang meliputi 70 Puskesmas, 135 dokter praktik perorangan, 36 dokter praktik gigi perorangan, dan 49 Klinik Pratama,” jelasnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan Kudus juga bekerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) sebanyak 18 rumah sakit, 14 apotek, dan 8 optik.

Editor: Supriyadi

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rembang Giat Sosialisasi ke Pekerja Informal

MuriaNewsCom,Rembang –  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Rembang terus menggiatkan sosialisasi manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja informal yang ada di Kabupaten Rembang.

“Kami terus lakukan sosialisasi manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja informal di Rembang, karena masih banyak dari mereka yang belum memiliki jaminan sosial,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rembang Budi Hananto.

Pekerja informal kata Budi, mereka yang bekerja secara mandiri dan swadaya.“Karena setiap pekerja wajib memiliki jaminan sosial dari perusahaan atau orang yang memperjakannya. Oleh karena itu pekerja informal yang tidak dipekerjakan oleh orang lain, kami dorong untuk juga memiliki jaminan sosial,” imbuhnya.

Belum lama ini lanjut Budi, pihaknya baru saja melakukan sosialisasi kepada  gabungan kelompok tani (gapoktan) dan kelompok tani (poktan) di daerah itu.

Selain itu, kata Budi, BPJS juga memajukan sosialisasi kepada pedagang, petani, nelayan, serta pekerja informal lainnya yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Manfaat program ini, menurut Budi, akan terasa saat pekerja mengalami kecelakaan dan kematian.“Manfaatnya akan terasa jika terjadi risiko kecelakaan dan kematian yang disebabkan karena resiko bekerja,” pungkasnya.

 

Editor : Kholistiono

 

Tunggakan Peserta Capai Rp 6 Miliar, Ini yang Dilakukan BPJS Kesehatan Rembang

Warga Rembang ketika mengantre di Kantor BPJS Kesehatan Rembang.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rembang menyayangkan banyaknya peserta yang menunggak iuran kesehatan tersebut.

Kepala Kantor BPJS Cabang Rembang Slamet Widodo menjelaskan, tunggakan iuran tersebut berkisar Rp 6 miliar. “Total tunggakan tersebut dari 9 ribu peserta. Jumlah peserta capai 20 ribu orang peserta BPJS di Rembang,” kata Slamet.

Tunggakan itu dari berbagai ketegori kelas 1 hingga kelas 3. Dari informasi yang ada, tunggakan tersebut mulai sejak tahun 2014 hingga sekarang. “Jumlah tunggakan itu sejak tahun 2014. Di mana tahun itu tercatat masih dalam program JKN,” bebernya.

Terkait dengan banyaknya peserta yang menunggak tersebut, pihaknya, katanya sudah memberikan surat pemberitahuan atau surat peringatan kepada peserta. Dengan begitu, diharapkan semua peserta JKN Mandiri yang menunggak iuran dapat segera melunasi iuran sebagai syarat wajib mengakses jaminan kesehatan dari pemerintah.

Sementara itu, menurut dia, dalam melayani pasien JKN, BPJS Rembang mengandeng sejumlah rumah sakit yang beroperasi di wilayah setempat.

Namun demikian, kata dia, pelayanan peserta JKN ditangani terlebih dulu di puskesmas terdekat, jika tidak bisa puskesmas maka pasien bisa dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk, karena sudah diatur dalam peraturan tentang rujukan berjenjang.

Editor : Kholistiono

Dinas Kesehatan Pati Pastikan Periksa di Dokter Gigi Menggunakan BPJS Gratis

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pati Edi Sulistiyono, dalam sebuah acara beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pati memastikan periksa di dokter gigi menggunakan BPJS Kesehatan gratis, tanpa dipungut biaya. Hal itu ditegaskan Kepala DKK Pati Edi Sulistiyono, Sabtu (15/4/2017).

Namun, Edi mengingatkan kepada pengguna BPJS untuk memilih dokter yang bekerja sama dengan program BPJS. Bila tidak, pasien akan dikenakan biaya reguler.

“Jadi, mekanismenya, peserta BPJS sesuai dengan keanggotaannya periksa di dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS. Kalau periksa di dokter gigi yang praktik secara mandiri dan tidak bekerja sama dengan BPJS, ya bayar,” ucap Edi.

Menurutnya, setiap peserta BPJS pasti tahu terkait pelayanan BPJS di dokter gigi. Pihaknya juga memastikan setiap peserta BPJS di Pati, sesuai dengan kepesertaannya yang periksa di dokter gigi yang kerja sama dengan BPJS tidak bayar.

“Saya pastikan, peserta BPJS yang periksa di dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS tidak bayar. Kan setiap bulan dia sudah iuran? Itu bentuk dari fasilitas yang diberikan BPJS,” imbuhnya.

Hal itu perlu disampaikan Edi, mengingat masih ada sejumlah masyarakat yang belum tahu prosedur dan mekanisme penggunaan BPJS. Bila ada persoalan terkait dengan pelayanan BPJS, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk tidak segan mengadukan ke Kantor BPJS di daerahnya masing-masing.

“Kalau ada peserta BPJS yang merasa dirugikan, padahal sudah sesuai dengan aturan, jangan segan untuk datang ke Kantor BPJS. Dari sana, peserta akan mendapatkan penjelasan detail,” tandas Edi.

Editor : Kholistiono

Perusahaan Tak Ikut BPJS Ketenagakerjaan, Bisa Dibekukan Izinnya di Kudus

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Kabid Hubungan Industrial (HI), Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Kopersi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerperinkop-UKM) Kudus, Dwi Yusi Sasepti‎, mengatakan perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan sama saja melanggar aturan. Hukumannya, bisa sampai tak diperpanjang lagi izinnya.

“Jika perusahaan tak mendaftarkan karyawan dalam program tersebut maka melanggar UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Kami bisa menindaknya,” kata Dwi di kantornya, Selasa (7/3/2017).

Dia mengatakan, pengawasan sudah dilakukan sscara teratur kepada perusahaan, termasuk tentang jaminan kepada karyawan. Jika dalam pengawasan dijumpai adanya pelanggaran, maka pihak dinas bisa menegurnya.

Menurut dia, jika sudah diberikan teguran tapi perusahaan tetap membandel dan tak mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berjalan.

“Aturannya sudah jelas, kami mengacu pada PP 86/2013, yang mana menyebutkan kalau sanksi administrasi yang bisa ‎diberikan antara lain penangguhan perpanjangan izin untuk perusahaan yang membandel,” ungkapnya.

Disinggung mengenai perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan, dia menyebutkan tidak menjadi kewenangannya. Melainkan, itu sudah menjadi tugas pribadi antara pihak BPJS dengan pihak perusahaan.

“Kalau belum daftar bisa kami yang tindak, namun jika soal tunggakan sudah jadi persoalan pribadi antara BPJS dan pihak terkait,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

Inovasi BPJS Kudus, Yuk Download BPJS Kesehatan Mobile Screening, Biar Kenal Penyakitmu

  Kepala BPJS Kesehatan Kudus, Dody Pamungkas, saat menggelar jumpa pers di kantor BPJS Kesehatan di kompleks perkantoran Mejobo, Rabu (1/2/2017) (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)


 Kepala BPJS Kesehatan Kudus, Dody Pamungkas, saat menggelar jumpa pers di kantor BPJS Kesehatan di kompleks perkantoran Mejobo, Rabu (1/2/2017) (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, telah meluncurkan program baru BPJS Kesehatan  layanan Mobile Screening. Progam tersebut dapat diunduh secara gratis di Playstore berbasis Android. 

Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Kudus, Dody Pamungkas, Rabu (1/2/2017), saat menggelar jumpa pers di kantor BPJS Kesehatan di kompleks perkantoran Mejobo. Menurutnya, dalam aplikasi tersebut, masyarakat atau pengguna dapat mengetahui sejak dini kesehatan atau penyakit yang berpotensi menjangkit. “Di dalamnya terdapat sejumlah pertanyaan yang dapat dijawab. Kemudian, dari semua pertanyaan akan keluar hasilnya dan menunjukkan bagaimana kondisi kesehatan si penjawab,” kata Dody.

Menurutnya, layanan tersebut diluncurkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko penyakit kronis sejak dini. Sifatnya adalah pencegahan, sehingga dengan tahu semenjak dini mampu diantisipasi supaya dapat terdeteksi awal. Layanan tersebut dianggap lebih praktis lantaran hanya menggunakan gadget saja. Jadi di manapun dan kapanpun dipastikan bisa mengaksesnya dengan mudah. Hal itu berbeda jika pengguna harus datang ke pengobatan dan menyediakan waktu untuk itu. 

“Kebanyakan masyarakat itu, baru sadar setelah penyakit yang diderita itu parah. Hal itu jelas bakal mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk sembuh. Padahal deteksi sejak dini dapat menolong lebih awal,” ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk menjalankan aplikasi berbasis Android itu, masyarakat terlebih dahulu harus mengisi form sebagai pendaftaran. Barulah dapat masuk ke menu di dalam aplikasi didalamnya, yang menjelaskan tentang kesehatan. “Sebelumnya kami merangkum banyaknya penyakit yang diderita pasien. Yang parah di antaranya adalah penyakit diabetes melitus, hipertensi, ginjal kronik, dan jantung koroner,” imbuhnya.

Dalam konferensi pers tersebut turut hadir Dinas Kesehatan Kudus yang diwakili oleh Miatianik. Pihak DKK mendukung program tersebut dan berharap dapat disosialisasikan ke masyarakat umum lainnya. “Mungkin bisa lewat pertemuan di tingkat kecamatan. Sebab progan ini sangat membantu masyarakat umum dalam hal deteksi penyakit yang diderita,” kata Miatianik.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Cara Hemat Pelaku UMKM Ikut Kepesertaan BPJS

umk

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Bagi para pelaku usaha, terdapat cara khusus agar murah dalam mengikuti kepesertaan BPJS. Jika cara tersebut dilaksanakan, maka seluruh anggota keluarga menjadi tanggungan BPJS.

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono, mengatakan kalau pelaku UMKM dapat dikenakan BPJS seperti seorang karyawan. Dalam membayar iuran, cukup 5 persen dari UMK Kudus saat ini.

“Tidak usah mandiri, nanti jatuhnya mahal. jadi daftarnya khusus. Nanti iurannya sama seperti karyawan, yakni 5 persen dari UMK,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, jika UMK Kudus sekarang Rp 1,6 juta, maka 5 persen adalah di angka Rp 80 ribuan. Iuran itu dapat dibayarkan tiap bulan, dan mampu menanggung satu keluarga maksimal lima orang.

Dengan demikian, kata dia, pelaku usaha akan lebih hemat. Selain itu, jika ada hal yang tidak diinginkan menyangkut kesehatan, dapat segera ditangani tanpa khawatir soal biaya karena akan ditanggung.

Dia menambahkan, sebenarnya konsep BPJS berbeda dengan lainnya. Jika yang lain adalah iuran banyak manfaat kecil, maka di BPJS iuran minimal dengan manfaat yang besar. Hal itu, lantaran yang dilakukan adalah subsidi silang

“Kami sebenarnya juga sedang menggarap hal ini. Namun, hingga kini masih belum maksimal. Ke depan pelaku UMKM bakal menjadi sasaran agar menjadi peserta JKN KIS,” ungkapnya.

Menurutnya, Kabupaten Kudus menjadi kabupaten tertinggi kepesertaan BPJS. Sebab, untuk Kudus sudah di angka 70 persen ikut peserta. Hal itu, tertolong dengan adanya banyak perusahaan, yang sudah mendaftarkan karyawannya.

Editor : Akrom Hazami

 

Kudus Dipastikan Tak Ada BPJS Palsu

bupati bpjs

Bupati Kudus Musthofa saat melakukan peninjauan ke pasien BPJS. (Facebook)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Beredarnya kartu BPJS palsu di sejumlah daerah membuat masyarakat khawatir. Termasuk juga para pengelola instansi kesehatan.

Bupati Kudus Musthofa menanggapi kegalauan masyarakat. Melalui akun media sosialnya di Facebook, dia ungkapkan reaksinya.

“Masy Kudus tdk prlu resah dg adanya kartu BPJS palsu di daerah lain. Di Kudus tdk ada….Krn di Kudus, hanya dg menunjukkan KTP, masy Kudus bs mndapatkan pelayanan kelas 3 RS dan puskesmas secara gratis, tanpa menggunakan kartu BPJS,” katanya dikutip MuriaNewsCom, Jumat (5/8/2016).

Pemerintah pusat sendiri, melalui Kemensos menyatakan, untuk menyederhanakan jumlah kartu yang diterima oleh masyarakat dengan berbagai jenis kartu, Kemensos berencana untuk menggantinya dengan Kartu Bisa atau Kartu Kombo yang saat ini masih dalam uji coba.

Kartu tersebut nantinya bisa digunakan dengan berbagai macam fungsi mulai dari akses pelayanan pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, serta mendapatkan beras miskin.

Editor : Akrom Hazami

Ini Hak Pasien BPJS Kesehatan Jika Kamar Rawat Inap Penuh

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pasien BPJS Kesehatan harus memperoleh keistimewaan ketika mereka berobat dan harus dilakukan rawat inap, namun kamar di rumah sakit penuh.  Jika hal ini terjadi, maka pasien laik naik kelas.

Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang kudus Agus Purwono. Menurutnya, aturan yang tertera sudah jelas, jika memang kamar penuh, pasien bisa naik kelas.

“Misalnya saja persoalan kamar, jika pasien BPJS Kesehatan kamarnya kelas II itu penuh, maka pasien harus ditempatkan pada kamar kelas I. Itu sudah menjadi aturan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Perjanjian semacam itu, sudah berlangsung lama antara pihak BPJS Kesehatan dengan pihak rumah sakit. Bahwa, pelayanan kepada pasien harus tetap diutamakan.

Dia menambahkan, jika selama tiga hari kamar untuk pasien sesuai kelasnya tersebut sudah kosong, maka, barulah pasien dapat dikembalikan sesuai dengan kelas yang dimiliki.

Jika dikembalikan pasien menolak, lanjutnya, maka pasien yang bersangkutan harus membayar biaya tambahan sesuai dengan ketentuan pihak rumah sakit.

“Jika dilihat, selama ini sudah berjalan dengan baik. Jadi pelaksananya juga sudah berjalan sesuai aturan,” imbuhnya.

Sementara itu, Mahmudah, warga Kecamatan Kaliwungu mengeluhkan adanya pelayanan di rumah sakit swasta di Kudus terkait penggunaan kartu BPJS Kesehatan. Saat anaknya sakit dan membawanya berobat di rumah sakit, dia memakai BPJS Kesehatan untuk kelas II, namun dengan alasan kamar penuh, anaknya ditawarkan untuk menempati kelas tiga.

“Katanya penuh, jadi pasien dipindah ke kamar kelas tiga. Namun setelah satu hari baru dipindah kembali ke kamar kelas dua,” ungkapnya.

Editor  : Kholistiono

BPJS Dibayar Seenaknya, Hati-hati, Kini Sistemnya Diperketat

Pelayanan di kantor BPJS sub cabang Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pelayanan di kantor BPJS sub cabang Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diperketat aturannya oleh pemerintah. Masyarakat tak lagi bisa leluasa untuk seenaknya tidak membayar iuran BPJS, jika sudah terdaftar sebagai peserta.

Kepala BPJS Jepara, Asri Wulandari menjelaskan, saat ini sistemnya juga lebih ketat. Pengetatan aturan dilakukan untuk meminimalisasi kecurangan masyarakat yang melakukan pendaftaran sebagai anggota BPJS saat sakit dan dirawat saja.

”Dulu banyak yang seperti itu. Sudah dirawat di rumah sakit, baru mendaftar supaya memperoleh bantuan pembiayaan. Mulai akhir tahun kemarin sistemnya berubah. Sudah tidak bisa seperti itu lagi,” ujar Asri kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, saat ini, jika seseorang melakukan pendaftaran mereka akan memperoleh virtual account. Namun virtual account tak bisa langsung digunakan. Melainkan harus menunggu paling cepat 14 hari untuk aktivasi dan melakukan pembayaran.

”Nantinya jika menunggak satu bulan, maka ada pembatasan layanan dan tak bisa memperoleh layanan jika belum melakukan pelunasan,” katanya.

Dia menambahkan, saat ini ada aturan baru yakni Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016. Aturan itu, sebagai perubahan kedua pada aturan sebelumnya yakni Perpres nomor 13 tahun 2013 serta aturan nomor 111 tahun 2013.

Di aturan baru ini, terangnya, ada beberapa poin perubahan. Salah satunya terkait jumlah besaran iuran yang harus dibayarkan amsyarakat sebagai peserta BPJS. Untuk peserta BPJS kelas 3, iurannya naik dari Rp 25.400 menjadi Rp 30 ribu. Sementara untuk peserta BPJS kelas 2 dari Rp 42.500 menjadi Rp 51 ribu, dan kelas 1 dari Rp 59.500 menjadi Rp 80 ribu.

”Aturan baru yang telah diumumkan pemerintah salah satunya memang kenaikan iuran. Pelaksanaan perubahan jumlah iuran ini berlaku per April mendatang,” imbuhnya.
Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Iuran BPJS Kesehatan Naik April Ini, Berikut Rinciannya

Di Jepara, Gaji Dibawah UMK bisa Jadi Peserta BPJS

Sejumlah warga mengikuti sosialisasi lembaga komunikasi dan informasi masyarakat di Kecamatan Tahunan, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Sejumlah warga mengikuti sosialisasi lembaga komunikasi dan informasi masyarakat di Kecamatan Tahunan, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Masyarakat yang menerima gaji dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara, dipastikan bisa menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kantor Opresional Kabupaten Jepara Asri Wulandari.

Menurutnya, bagi pekerja penerima upah (PPU) yang gajinya di bawah UMK misalnya Guru Madin yang sebulan misalnya hanya mendapatkan gaji Rp 300 ribu, maka yayasan terkait dapat mendaftarkan guru tersebut sebagai peserta BPJS dengan ketentuan UMK Kabupaten Jepara Rp 1.350.000 x 5% yaitu Rp 67.500.

”Guru Madin yang mempunyai gaji dibawah UMK bisa menjadi peserta dengan penyetor Rp 67.500 untuk lima jiwa yaitu Ibu/bapak dan 3 anak dengan mengisi formulir yang disiapkan oleh BPJS,” kata Asri dalam acara sosialisasi lembaga komunikasi dan informasi masyarakat, yang digelar Humas Setda Jepara di Kecamatan Tahunan, Senin (22/2/2016).

Dia menjelaskan,  hal itu sesuai dengan semboyan BPJS kalau gotong royong, semua tertolong. Menurut Asri Wulandari, pelayanan program rujuk balik pada peserta BPJS 2016 di antaranya yang dijamin dengan  diagnosa ada sembilan yaitu DM tipe 2, Hipertensi, Jantung, Asma, Penyakit Paru, Epilepsy, Schizophrenia, Stroke, dan System Lupus Eythematosus.

”Sedangkan prinsip pelayanan kesehatan yang sesuai dengan hak kelas dan prosedur di antaranya tidak ada iur/tambahan biaya, tidak ada pembatasan kamar/biaya/obat, tidak ada klaim perseorangan. Semua peserta BPJS yang dirawat di Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan BPJS harus memperlakukan pesien sama antara kelas I hingga kelas III. Di sini BPJS tidak membedakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Humas Setda Jepara, Endang Retnoningsih mengatakan, informasi sangat penting bagi semua masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu masyarakat di daerah perlu mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan bersama, agar informasi yang didapat tidak setengah-setengah.

”Maka bagian humas sangat berperan aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan pemerintah baik dari pusat hingga daerah, tentang kebijakan yang diambil dalam pembangunan,” imbuhnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Warga Tidak Mampu Kudus Bisa Peroleh Layanan Gratis di RSUD Lewat SMS Bupati

Bupati Kudus Musthofa menandatangi peresmian gedung baru BPJS di komplek perkantoran Mejobo. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Bupati Kudus Musthofa menandatangi peresmian gedung baru BPJS di komplek perkantoran Mejobo. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Dalam sambutannya di acara peresmian gedung baru Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS), Selasa (19/1/2016) di Komplek Perkantoran Mejobo, Bupati Kudus Musthofa mengharapkan kesehatan masyarakat bisa terlayani dengan baik.

”Dengan adanya gedung baru BPJS di Komplek Perkantoran Mejobo ini, nantinya bisa bermanfaat atau dimanfaatkan untuk melayani kesehatan warga. Khususnya di bidang asuransi kesehatan,” paparnya.

Selain itu, lanjut Musthofa, asuransi kesehatan juga bisa salah satu indikator sebagai patokan daerah maju. Sehingga asuransi kesehatan ini bisa menyasar ke seluruh masyarakat. Pihaknya juga berharap kantor atau pihak BPJS tidak bosan memberikan informasi terbaru kepada masyarakat.

”Bila ada peraturan baru mengenai proses mengurus BPJS, maka pihak BPJS harus selalu menginformasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa paham akan itu,” tuturnya.

Bupati menambahkan, bila masyakarat ingin mendapatkan pelayanan gratis di rumah sakit, maka mereka bisa menunjukan KTP saja. Namun bila KTP barunya dalam proses, maka bisa menunjukan surat keterangan dari pihak terkait.

”Jika mereka tidak bisa menemui pihak terkait dalam mengurus surat keterangan, maka mereka bisa menghubungi saya (bupati) lewat SMS dan nantinya SMS itu ditujukan kepada rumah sakit yang bersangskutan,” katanya. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)

BPJS Ketenagakerjaan Blora Beri Kemudahan untuk Pengusaha

Masyarakat Blora sedang konsultasi dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Masyarakat Blora sedang konsultasi dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Unit BPJS Ketenagakerjaan wilayah Blora menawarkan program BPJS tenaga kerja informal bagi warga yang memiliki usaha sendiri. Seperti pemilik usaha yang ingin mengembangkan diri.

Hal itu mereka sosialisasikan di Blora, Jumat (18/12/2015). Dalam program ini, disampaikan bahwa mengikuti program tersebut bisa iuran minimal Rp 18.800 per bulan untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Dengan rincian Rp 12. 000 untuk jaminan kecelakaan kerja dan Rp 6.500 untuk jaminan kematian.

Kepala Unit BPJS Ketenagakerjaan Blora Artanti Satiya melalui petugas madya Pemasaran dan Pelayanan David Anton Purowoko mengatakan, pembuatan BPJS Ketenagakerjaan digratiskan hanya untuk Jumat.

“Untuk hari ini gratis dan diperpanjang 1 bulan ke depan. Dan misal mau dilanjutkan bisa, tidak juga bisa,” kata David, Jumat.

Dijelaskan pula perbedaan BPJS Ketenagakerjaan ini berbeda dengan BPJS Kesehatan. Sehingga nantinya masyarakat juga bisa mengetahui akan perbedaan tersebut.

Di antara perbedaannya adalah, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tiga program. Tiga program ini yaitu Kecelakaan kerja, Kematian, dan Hari Jaminan Tua.

“Kami harap adanya kegiatan ini bisa membuat warga sadar manfaatnya,” ujarnya.
Salah satu warga Blora, Harjanto mengaku belum begitu paham tentang BPJS Ketenagakerjaan. Adanya sosialisasi itu membuatnya mulai memahami perbedaan BPJS Keshatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Tahunya hanya BPJS Kesehatan,” kata Harjanto. (RIFQI GOZALI/AKROM HAZAMI)

BPS Pati Sosialisasikan Perubahan Tahun Dasar PDRB dan IPM Metode Baru

Badan Pusat Statistik (BPS) Pati tengah menggelar sosialisasi Perubahan Tahun Dasar PDB/PDRB dan IPM Metode Baru. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Badan Pusat Statistik (BPS) Pati tengah menggelar sosialisasi Perubahan Tahun Dasar PDB/PDRB dan IPM Metode Baru. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Pengaruh perekonomian global terhadap struktur perekonomian nasional dalam sepuluh tahun terakhir, membuat Badan Pusat Statistik (BPS) Pati menggelar sosialisasi perubahan tahun dasar produk domestik bruto (PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB), serta indeks pembangunan manusia (IPM) metode baru di Aula BPS Pati, Jumat (13/11/2015).

Kegiatan yang dihadiri jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pati tersebut diharapkan bisa memberikan gambaran perekonomian nasional dan regional terkini, yakni pergeseran struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

“Sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penyusunan PDB melalui kerangka Supply and Use Tables (SUT) harus menggunakan system of nasional account 2008. Implementasi itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas data PDB dan PDRB,” ujar Kepala BPS Pati Sri Wiyadi kepada MuriaNewsCom.

Ia mengatakan, data statistik memang sangat penting perannya untuk menentukan indikasi maju tidaknya suatu negara atau daerah. Karena itu, metode baru untuk menyuguhkan data yang valid benar-benar dibutuhkan.

“Contohnya di Pati. Perekonomian di Pati menurut perhitungan berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2010 mencapai Rp 9,4 miliar, sedangkan menurut Matriks Supply 2010 mencapai Rp 18,8 miliar. Mestinya, setiap metode harus menyuguhkan data paling tidak sama. Inilah yang kami sosialisasikan sesuai rekomendasi PBB,” tandasnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)

Pasien BPJS Jadi Prioritas di RSUD dr Loekmonohadi Kudus

Loket pelayanan BPJS yang ada di RSUD dr Loekmonohadi Kudus. Loket inilah yang dulu menjadi loket percontohan dan launching program BPJS secara nasional oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). MURIANEWSCOM

Loket pelayanan BPJS yang ada di RSUD dr Loekmonohadi Kudus. Loket inilah yang dulu menjadi loket percontohan dan launching program BPJS secara nasional oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). MURIANEWSCOM

 

KUDUS – Keberadaan pasien yang merupakan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, biasanya menjadi momok tersendiri bagi sebuah rumah sakit. Mereka biasanya dihindari sebuah rumah sakit, atau mendapatkan pelayanan yang jauh disebut bagus.

Namun, lain dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmonohadi Kudus. Pasien dengan status BPJS adalah pasien prioritas di sana. ”Kami tidak pernah menghindari pasien BPJS. Mereka adalah prioritas kami, sama dengan pasien-pasien lainnya,” jelas Direktur RSUD dr Loekmonohadi Kudus dr Aziz Achyar.

Sebagai rumah sakit milik pemerintah, menurut Aziz, tidak ada yang salah dari pasien BPJS. Apalagi memang sudah menjadi tugasnya untuk melayani pasien BPJS sebaik-baiknya.

”Kami siap untuk melaksanakan semua program pemerintah, yang berkaitan dengan kesehatan. Termasuk tidak memilah-milah atau membedakan pasien biasa dengan pasien BPJS. Semua kami layani sebaik-baiknya,” terangnya.

Apalagi, menurut Aziz, kerja sama dengan BPJS Kesehatan memiliki keuntungan tersendiri. Selain memang sudah menjadi kewajibannya, pasien yang datang juga akan semakin banyak. ”Jadi, kerja sama yang ada selama ini tidak pernah bermasalah,” jelasnya.

Selain pasien BPJS, RSUD dr Loekmonohadi Kudus juga diwajibkan untuk melayani pasien warga Kudus yang berobat ke sana. Apalagi Bupati Kudus H Musthofa sudah menegaskan bahwa semua warga Kudus memang gratis berobat ke fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kudus ini.

”Bapak bupati sudah menegaskan bahwa kami tidak boleh menolak pasien warga Kudus. Harus diterima dan dilayani dengan baik. Dan itulah yang kami laksanakan selama ini,” tegasnya.

Keberadaan pasien BPJS sendiri, memang merupakan satu hal yang membuat RSUD dr Loekmonohadi Kudus terus melakukan pembenahan pelayanan. Termasuk dari tenaga kesehatan dan pegawai negeri sipil yang ada di sana.

”Kami memang berupaya membenahi diri. Supaya bisa memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat yang datang. Yang jelas, kita berikan yang optimal kepada masyarakat,” imbuhnya. (MERIE / ADS)

Ini Syarat Pencairan Dana Jaminan Hari Tua

Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jumat (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jumat (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Para pekerja pemegang kartu Jamsostek yang hendak mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan harus melengkapi sejumlah persyaratan. Sebab jika para pekerja tidak bisa memenuhi syarat wajib itu, mereka dipastikan tidak bisa mencairkan dana JHT. Berdasarkan keterangan dari sejumlah pekerja yang mengurus JHT, setidaknya ada lima syarat yang harus dipenuhi.

Jarwanto, warga Desa Kemendung, Kecamatan Rembang yang mengurus pencairan dana JHT di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Rembang mengatakan, menyebutkan akibat jumlah pemohon formulir pencairan dana JHT membludak, pihak BPJS Ketenagakerjaan sempat kehabisan formulir pengajuan. Dia mengaku mengurus pencairan dana JHT-nya karena dulu keluar baik-baik dari salah satu perusahaan perakitan sepeda motor di Jakarta. Dia mengaku, masih memiliki saldo dana JHT sebesar Rp 2,2 juta dan akan dicairkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

”Persyaratan pencairan dana JHT adalah mengisi formulir dengan dilampiri KTP, KK, dan surat pengalaman kerja. Karena pembayaran JHT dilakukan tidak secara tunai, maka peserta JHT wajib menyertakan pula rekening bank. Setelah pengajuan, sepekan kemudian, dana JHT baru ditransfer ke rekening,” ujar Jarwanto, Jumat (4/9/2015).

Berdasarkan keterangan yang dihimpun MuriaNewsCom, para pekerja yang mengajukan pencairan dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan Rembang, rata-rata didominasi mantan pekerja pabrik rokok Bentoel, PT PDI Tresno yang dulu berlokasi di Desa Pasarbanggi, Kecamatan Rembang. Para pekerja yang berasal dari berbagai daerah di Kota Garam ini terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pabrik gulung tikar. (AHMAD FERI/TITIS W)

Korban PHK Berbondong Datangi Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jum'at (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jum’at (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Puluhan pekerja pemegang kartu Jamsostek dari sejumlah daerah di Kabupaten Rembang rela mengantre untuk mendapatkan formulir pengajuan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Para pekerja yang rata-rata telah mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) itu pun berbondong mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat. Sejak Selasa (1/9/2015) hingga Jumat (4/9/2015) para pekerja selalu memadati kantor BPJS yang beralamat di Jalan Kartini tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun MuriaNewsCom, para pekerja yang ingin mengajukan pencairan dana JHT itu rata-rata sebelumnya hanya boleh dicairkan apabila sudah berusia 56 tahun, meninggal, atau cacat total. Namun saat ini ketentuan itu telah berubah, sehingga mereka boleh dicairkan para pekerja yang mengundurkan diri, terkena PHK, atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

”Saya memang sengaja ingin mencairkan seluruh saldo dana JHT untuk modal usaha. Selama lima tahun saya bekerja di salah satu perusahaan di Serang, Jawa Barat. Saat baru dua tahun kerja, saya sudah ikut Jamsostek. Jadi sudah tiga tahun, saya jadi peserta. Saya berhenti kerja karena pulang untuk menikah. Jadi saya ada surat keterangan pengalaman kerja,” ujar Laras, warga Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori, Jumat (9/8/2015).

Laras mengatakan, ketika menjadi peserta Jamsostek yang sekarang berganti nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dia mengaku rutin membayar premi bulanan, nilainya Rp 40.000. Namun setelah tidak bekerja, dia tidak membayar premi lagi. Dia menyebutkan saldo JHT miliknya kini tercatat mencapai sekitar masih Rp 4 jutaan. (AHMAD FERI/TITIS W)

 

 

Kajari Kudus : Ada Tahapan-tahapan yang Harus Dilalui untuk Penindakan Progam BPJS Ketenagakerjaan

Penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Tekait dengan penindakan hukum yang menyangkut progam BPJS Ketenagakerjaan, pihak kejaksanaan menyatakan, jika untuk mengambil langkah tersebut dibutuhkan tahapan-tahapan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Agung Maryanto mengatakan, jika terdapat perusahaan yang membandel, maka yang pertama dilakukan adalah teguran, kemudian didatangi ke kantor dengan memberi teguran secara langsung hingga tertulis. Jika masih tak dihiraukan, baru kemudian dilimpahkan ke kejaksaan.

”Banyak tahapan yang harus dilalui, jadi tidak langsung serta merta ditindak. Ada pemberitahuan dan peringatan terlebih dahulu, baru kemudian jika masih membandel, kejaksaan yang menindak,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Kajari Kudus Hasran menyatakan, sebelum hal itu sampai di kejaksaan, maka ada beberapa hal yang perlu dilengkapi terlebih dahulu. Hal ini, agar pihak kejaksaan mudah untuk melakukan tindakan. ”Yang punya datanya kan BPJS Ketenagakerjaan, jadi kalau dilimpahkan kepada kami ya harus beserta data yang lengkap,” katanya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Tak Daftarkan Karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Siap Menindak Perusahaan yang Bandel

Penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Masih banyaknya buruh yang belum tergabung sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, membuat pihak BPJS Ketenagakerjaan mengambil langkah. Dalam hal ini, pihaknya menggandeng kejaksaan, dalam konteks penanganan hukum.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Agung Maryanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kudus untuk menangani persoalan tersebut. Jika nantinya ada perusahaan yang bandel tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta progam BPJS Ketenagakerjaan, maka pihak kejaksaan siap untuk menindak.

”Kejaksaan sudah siap dalam membantu kami, dalam hal tersebut. Memang dibutuhkan peran kejaksaan untuk mengawal jika nantinya terjadi persoalan hukum. Sebab, kejaksaan merupakan pengacara negara,” ungkapnya.

Kajari Kudus Hasran Harahab S mengatakan, pihak kejaksaan siap melakukan penindakan mengawal progam BPJS Ketenagakerjaan. Namun, katanya, hal ini hanya berlaku selama dua tahun saja, dan setelah itu dapat diperpanjang.

”Kejaksaan dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian, yang tentunya diawali dengan data yang disampaikan kepada kami,” katanya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

BPJS Ketenagakerjaan Bidik Buruh Borong dan Harian

Penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus sedang membidik kalangan buruh rokok kategori borong dan harian untuk tergabung sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan, lantaran hingga kini belum banyak tenaga buruh kategori tersebut yang didaftarkan perusahaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Agung Maryanto mengatakan, pihaknya berharap sektor tersebut dapat segera bergabung dalam keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, semua hak buruh dapat diberikan.

”Belum semua perusahaan dapat terbuka sama kami, ada yang tidak mendaftarkan karyawan mereka, khususnya buruh borong dan harian. Untuk itu, kami harap semua dapat bergabung kepada kami, agar hak buruh bisa diberikan,” ujarnya kepada MuriaNewsCom usai penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejari Kudus, Rabu (2/9/2015).

Dalam hal ini, pihakya sengaja menggandeng pihak kejaksaan, karena peran kejaksaan merupakan pengacara negara. Sehingga, ke depan bisa membantu peran BPJS Ketenagakerjaan, ketika timbul persoalan hukum.

”Sebenarnya ranah PNS, TNI dan Polri juga kita bidik, karena itu bagian kami. Namun hingga kini masih dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat bergabung,” ungkapnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)