Tolak Impor Beras, Ini Solusi yang Ditawarkan DPRD Jateng

MuriaNewsCom, Semarang – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah kembali secara tegas menyatakan menolak impor beras yang akan dilakukan pemeirntah pada akhir Januari hingga awal Februari 2018.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono menyebut kebijakan tersebut sangat merugikan petani dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional.

“Apalagi bagi Jateng yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Saat ini di beberapa daerah sudah dan akan melakukan panen raya, pemerintah pada sisi lain belum mampu membuat kebijakan yang baik dalam mendukung keberlangsungan hidup petani,”katanya Selasa (30/1/2018).

Riyono mengungkapkan bahwa impor beras secara tidak langsung menyudutkan posisi petani di tengah gencarnya program pemerintah untuk mampu meraih kembali swasembada pangan yang pernah disandang Indonesia pada tahun 1984.

“Impor beras membawa konsekwensi terhadap turunnya harga gabah di tingkat petani, disinsentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas padi, mengurangi cadangan devisa dan ketergantungan terhadap pangan luar negeri,” ujarnya.

Agar impor beras tak berulang di masa yang akan datang, Riyono menyarankan pemerintah pusat untuk menghindari impor beras secara berkelanjutan. Yakni dengan meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara nasional. Upaya tersebut, menurutnya dapat ditempuh dengan melakukan promosi pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis usaha tani padi.

Ia mengungkapkan, berbagai program promosi dapat dilakukan secara berkelanjutan menyangkut pengembangan infrastruktur mendukung usaha tani padi, dan meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi dan sumber permodalan.

“Selain itu meningkatkan mutu intensifikasi usaha tani padi dengan menggunakan teknologi maju. Serta meningkatkan akses petani terhadap sarana pengolahan pasca-panen dan pemasaran,” paparnya.

Untuk itu, Riyono mengatakan bahwa adanya kebijakan yang implementasinya khususnya mengenai pembelian gabah oleh pemerintah apakah melalui Bulog atau perusahaan umum daerah dengan harga yang sangat layak bagi petani.

“Upaya itu untuk menggairahkan petani berusaha secara intensif dan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani. Pada sisi lain pemerintah wajib menjaga harga beras sehingga tidak merugikan konsumen termasuk petani itu sendiri,”tandasnya.

Anggota Komisi B DPRD Jateng lain, Ikhsan Mustofa menyebut salah satu akibat impor beras adalah turunnya harga gabah. Padahal Jateng akan panen raya padi dengan luas mencapai sekitar 300 ribu hektare dengan produksi sekitar 6 ton per hektare.

“Dengan kondisi ini pasokan panen nantinya mencapai 900 ribu ton, namun harga Gabah Kering Panen (GKP) di petani turun sekitar Rp 800 per kg,” ujarnya.

Dia mencontohkan di Kabupaten Kudus, panen raya padi dominan varietas ciherang dan IR64 dengan produktivitas 7 sampai 8 ton per hektare. Panen Januari seluas  1.730 hektare setara 6.228 ton beras, Februari  7.163 hektare setara 25.780 ton beras dan Maret  2.293 hektare setara 8.251 ton beras.

“Bila dibandingkan dengan konsumsi penduduk ‎841.499 jiwa dibutuhkan 6.513 ton beras perbulan, sehingga Februari surplus 19.267 ton beras dan Maret surplus 1738 ton.  Ini bukan ilusi panen, harga gabah mulai turun,”jelasnya.

Di tingkat Jateng, Ikhsan juga menyatakan bahwa panen padi Provinsi Jawa Tengah Januari 2018 seluas 109 ribu hektare, Februari 2018 seluas 329 ribu hektar dan Maret seluas 293,6 ribu hektare. Produksi Januari adalah 613 ribu ton GKG setara 370 ribu ton beras, Februari 1.92 juta ton GKJG setara beras 1,16 juta ton beras dan Maret 1,73 juta ton GKG setara 1,05 juta ton beras.

Konsumsi beras penduduk JawaTengah 34,49 juta jiwa adalah 267 ribu ton beras perbulan.  Sehingga sebenarnya tidak perlu ada impor beras mengingat konsumsi penduduk Jateng mengalami surplus beras.

“Jadi bulan Januari terjadi surplus beras 102 ribu ton, Februari surplus 891 ribu ton dan Maret surplus 778 ribu  ton beras, namun harga Gabah mulai turun sebelum nya pernah  Rp 6.000 dan kini sekitar Rp 5.300 perkg, di Kudus ini surplus beras, Jawa Tengah juga surplus dan harga mulai turun Rp 700,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Sudirman Sebut Impor Saat Panen Raya Adalah Bencana Ekonomi

MuriaNewsCom, Semarang – Bakal calon gubernur Jateng, Sudirman Said kembali mengeluarkan kritikan tentang rencana pemerintah yang akan mendatangkan beras impor. Mantan Menteri ESDM itu menyebut, rencana impor itu sebagai bencana ekonomi, lantaran dilakukan saat panen raya.

Ia menyebut, rencana impor akan merugikan jutaan petani,  karena harga komoditas hasil panen akan anjlok. “Ini bencana ekonomi. Pemerintah harus turun tangan dan harus menunjukkan keberpihakannya pada petani,” katanya.

Hal ini dikatakan Sudirman Said saat bertemu dengn Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bawang, di Brebes, akhir pekan lalu. Menurut dia, sama seperti bencana alam, dalam hal ini juga harus ada upaya penyelamatan agar nasib petani tak semakin terpuruk.

Dalam kesempatan itu, para petani bawang juga mengeluhkan tentang anjloknya harga komoditi tersebut. Ketua Asosiasi Bawang Indonesia, Juwari. Dia mengatakan, terpuruknya harga bawang merah saat panen bukan kali ini saja, karena selalu terjadi di setiap panen.

Menjawab keluhan para petani bawang terabut Pak Dirman menyampaikan, saat ini dirinya belum punya wewenang apa-apa untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani. Baik petani bawang maupun petani padi yang tengah menghadapi ancaman beras impor.

“Sekarang saya baru bisa urun rembug mencari solusi. Tetapi kalau saya terpilih saya punya program untuk memuliakan petani. Saya akan larang beras impor masuk Jawa Tengah. Dan saya akan mendorong manajemen pascapanen agar harga komoditi pertanian terjaga,” terang Pak Dirman.

Editor : Ali Muntoha

Jelang Panen Raya Pemerintah Impor Beras, Begini Sikap DPRD Jateng

MuriaNewsCom, Semarang – Rencana pemerintah yang akan mengimpor beras terus mendapat tentangan dari berbagai pihak. Terlebih rencana beras impor itu akan didatangkan menjelang panen raya padi.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono menyebut, beberapa daerah di Jatang akan mulai penan raya padi mulai akhir Januari dan Februari 2018. Menurut dia, rencana impor di kala petani hendak panen raya akan berdampak buruk pada harga beras lokal.

“Impor beras tersebut akan merugikan petani lokal,  yang berimbas pada jatuhnya harga beras lokal. Itu sama saja dengan membuat petani menjadi miskin dan makin menangis,” katanya dalam keteranganya, Rabu (17/1/2018) di Kota Semarang.

Dikatakan Riyono, rencana  impor beras  500 ton oleh pemerintah akan berdampak luas. Khususnya di Jateng yang telah dicanangkan sebagai lumbung pangan nasional dengan program peningkatan produksi dan pemasaran beras unggulan.

Disisi lain, kata Riyono, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan) hingga saat ini mengklaim Indonesia mengalami surplus beras sebesar 329.000 ton pada Januari 2018. Data BPS juga menunjukkan sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi beras hanya sekitar 2,5 juta ton.

“Kami meminta agar pemerintah tidak melakukan impor beras karena akan merusak harga beras lokal serta harga gabah petani menurun menurun,” ujarnya.

Jika mau melakukan impor beras, imbuh Riyono, dia meminta pemerintah membuat perencanaan yang matang dengan menggunakan sumber data yang baik dan valid.

“Semangatnya untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga rencana impor tidak akan merugikan dan membuat petani semakin sengsara,”pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Serikat Petani di Pati Tolak Pemerintah Impor Beras

 

as di Gudang Bulog Subdivre II Pati masih melimpah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

as di Gudang Bulog Subdivre II Pati masih melimpah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Rencana impor beras yang dilakukan pemerintah mendapatkan penolakan dari Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Tengah. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai membuat petani merugi.

”Kami menolak impor beras. Seperti biasa, pemerintah dan kartel beras selalu impor beras dengan alasan dampak elnino. Itu tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan fakta lapangan,” ujar Ketua SPI Jawa Tengah Edi Sutrisno saat ditemui MuriaNewsCom di kediamannya, Kamis (15/10/2015).

Ia menambahkan, pemerintah banyak beralasan bahwa stok beras nasional sangat minim. Padahal, kata dia, pemerintah hanya melihat data dari Bulog.

”Pemerintah itu keliru kalau hanya melihat data dari Bulog. Padahal, beras petani di lapangan yang diserap Bulog hanya 30 hingga 40 persen saja. Itu tidak bisa jadi acuan,” tukasnya. (LISMANTO/TITIS W)