Bawaslu Perintahkan Hapus Foto Calon Petahana di Website dan Medsos Pemda

MuriaNewsCom, Semarang – Pelaksanaan Pilgub Jateng dan pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di Jateng 2018, hampir semuanya diikuti calon petahana. Hanya Pillkada Kudus dan Temanggung saja yang tidak ada calon dari petahana.

Sementara enam daerah lain, yakni Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Karanganyar. Termasuk Pilgub Jateng juga diikuti calon petahana.

Para calon petahana ini memang dikhawatirkan akan menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye. Salah satunya penggunaan website dan media sosial (medos) milik pemda yang akan menggelar pilkada.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah pun meminta pemerintah daerah untuk menghapus sementara foto calon petahana baik di website resmi ataupun medsos milik pemda. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunana fasilitas.

Ketua Bawaslu Jateng, M Fajar Saka menyatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Sekda Provinsi Jateng untuk masalah ini. Menurut dia, sekda telah mengeluarkan surat edaran berisi sejumlah aturan yang dianggap menguntungkan atau merugikan pasangan calon (paslon).

“Saya sudah menyampaaikan kepada Sekda Jateng bahwa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tidak boleh ada kebijakan pemerintah daerah yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” katanya pada wartawan.

Fajar menyebut, pelarangan itu meliputi pejabat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) serta kepala desa atau lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Aturan lainnya, jelas Fajar, terkait dengan foto petahana di website atau media sosial (medos) milik pemerintah daerah untuk sementara waktu dicopot. Sebab, dari hasil pemantauannya beberapa foto petahana gubernur Jateng terpampang di media reklame dan website sebagai bagian dari sosialisasi kegiatan dinas atau instansi pemerintahan.

“Di dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 juga sudah diatur. Jadi, kami minta pemprov untuk menghapus sementara foto petahana di website atau medsos milik pemerintah yang memuat foto petahana,” ujarnya.

Lebih lanjut Fajar menjelaskan, dengan menurunkan sementara foto petahana di media website milik pemerintah daerah, diharapkan iklim politik di provinsi ini tetap kondusif.

Dari pantauan MuriaNewsCom di website resmi Pemprov Jateng (jatengprov.go.id) foto Ganjar Pranowo yang sebelumnya dipasang berdampingan dengan Heru Sudjatmoko sebagai gubernur dan wakil gubernur Jateng kini telah dicopot.

Dalam website itu hanya ditampilkan foto Heru Sudjatmoko yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Tengah.

Editor : Ali Muntoha

Disayangkan, Panwas Pemilu Hanya Jadi Pekerjaan Sambilan

MuriaNewsCom, Semarang – Posisi pengawas pemilu dianggap sangat penting untuk menjaga pemilihan umum tetap terkontrol. Namun fakta di lapangan, aktivitas pengawasan pemilu ini hanya dijadikan pekerjaan sambilan.

Ini terlihat dari banyaknya panitia pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan di Jawa Tengah yang dianggap tak serius dalam menjalankan tugasnya. Banyak panwas yang masih rangkap pekerjaan, yang beberapa di antaranya merupakan PNS, dosen dan wartawan.

Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah mendata, masih banyak panwas yang merangkap pekerjaan, sehingga tugas pengawasan menjadi tak maksimal. Koordinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah, Teguh Purnomo mengaku prihatin dengan kondisi ini.

”Saya merasa prihatin ternyata pekerjaan sebagai panitia pengawas pemilu kabupaten maupun kecamatan banyak yang hanya dijadikan pekerjaan sambilan. Padahal biaya yang dikucurkan pemerintah sangat besar,” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa (27/2/2018).

Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus (UMK) ini menyebut, saat proses rekruitmen, para panwas sudah menyatakan setuju untuk meninggalkan pekerjaan lamanya. Dan kesanggupan itu ditunjukkan dalam bentuk surat pernyataan.

”Saat saya menjadi tim seleksi calon Panwaslu Jawa Tengah, semua calon telah menyatakan sanggup untuk meninggalkan pekerjaan lamanya. Hal itu sesuai pasal 117, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di pasal itu telah diwajibkan bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan,” ujarnya.

Komisioner Bawaslu Jateng periode 2012-2017 ini mencontohkan beberapa panwas yang menjadikan tugas pengawasan hanya pekerjaan sambilan.

Di Kabupaten Brebes panwasnya adalah PNS dan merangkap sebagai kepala sekolah. Di Kabupaten Batang, ketua panwas merangkap dosen Unikal tanpa mengajukan cuti. Begitu juga di Kabupaten Grobogan, salah satu panwaslunya juga merangkap dosen dan belum cuti.

”Bahkan panwascam banyak yang PNS, guru bersertifikasi. Di salah satu kecamatan anggotanya semuanya guru bersertifikasi,” terangnya.

Ia menuding, panwas yang masih merangkap kerja itu tidak serius dalam mengemban tugas sebagai panwas. Sehingga ada kecenderungan untuk tidak setia terhadap pekerjaannya, dan bisa mudah terpengaruh.

Ia khawatir pengaruhnya berupa tindakan menyimpang berupa gratifikasi atau suap. Sebagaimana terjadi di Garut, di mana oknum komisioner KPU dan panwaslu diduga menerima suap dari salah satu bakal calon yang tidak lolos.

”Rangkap kerja panwas di Jateng jelas-jelas mencederai janji saat feat and proper test dulu. Sebab ketika itu sudah sanggup undur diri dari pekerjaan lama,” kata dia.

Ia juga terusik dengan telah banyaknya laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dengan terlapor pengawas pemilu.

”Saya mengetuai pengawasan partisipatif yang anggotanya tersebar se-Jawa Tengah. Mereka selalu pasang mata mengawasi berbagai penyimpangan. Misi kami agar kerja panwas maksimal,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Bawaslu Jateng : Cagub-cawagub Jangan Kampanye di Tempat Ibadah

MuriaNewsCom, Semarang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah kembali menegaskan bahwa tempat ibadah tidak boleh digunakan untuk kampanye. Akan ada sanksi tegas jika calon gubernur-wakil gubernur dan calon kepala daerah lain nekat melakukan kampanye di tempat itu.

Ketua Bawaslu Jawa Tengah, M Fajar Saka mengatakan, PKPu maupun undang-undang yang mengatur tentang pilkada menyebut, jika tempat ibadah adalah larangan digunakan untuk kampanye. “Sudah jelas, tempat ibadah tidak boleh dijadikan sebagai tempat kampanye,” katanya.

Ia memastikan, jajaran Bawaslu dan penitia pengawas di tingkat kabupaten/kota akan melakukan pengawasan secara ketat. Panitia pengawas akan melakukan monitoring seluruh kegiatan para pasangan calon selama masa kampanye.

“Pencegahan ini dilakukan dengan selalu mengingatkan agar tidak berkampanye saat mengunjungi tempat ibadah,” ujarnya.

Ia mengatakan, petugas pengawas pemilu akan selalu proaktif dalam mengawasi kegiatan para pasangan calon selama masa kampanye. Menurut dia, para pasangan calon sudah diminta untuk menyampaikan pemberitahuan jadwal kampanye yang akan dilaksanakan.

Meski demikian, kata dia, terdapat kegiatan di luar kampanye yang tidak diberitahukan ke panwas. “Kami proaktif untuk mengawasi kegiatan para pasangan calon untuk melakukan pencegahan agar tidak melanggar ketentuan,” kata mantan Ketua KPU Jawa Tengah ini.

Editor : Ali Muntoha

Atikoh Dilarang Selfie dan Dampingi Ganjar Kampanye

MuriaNewsCom, Semarang – Istri petahana Gubernur Jateng, Siti Atikoh Supriyanti mendampingi Ganjar Pranowo berkampanye dalam kontestasi Pilgub Jateng 2018. Bahkan Atikoh untuk sementara dilarang berfoto selfie dengan Ganjar, meskipun dia adalah suaminya.

Larangan ini dikelurkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, karena istri Ganjar berstatus sebagai aparatur sipil Negara (ASN). Sebelumnya, Atikoh juga telah ditegur Bawaslu Jateng karena mendampingi Ganjar mendaftar di KPU Jateng.

Atikoh saat ini tercatat sebagai PNS di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Jawa Tengah. Meskipun saat dikonfirmasi Bawaslu, Atikoh sudah mengajukan cuti selama setahun.

“Karena yang bersangkutan (Atikoh) ASN, maka harus tunduk pada Undang-undang tentang ASN yang berlaku pada umumnya,” kata Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Subhi.

Ia mengakui, hingga saat ini memang belum ada aturan khusus yang mengatur tentang ASN yang pasangannya (suami/istri) menjadi kandidat dalam pemilu. Oleh karenanya menurut dia, aturan yang digunakan yakni peraturan tentang ASN secara umum.

Fajar menyebut, meski sebelumnya Bawaslu hanya memberi teguran terhadap Atikoh, namun jika pelanggaran yang sama tetap dilakukan saat Ganjar Pranowo-Taj Yasin ditetapkan sebagai pasangan calon, maka akan dikenai sanksi sesuai UU ASN.

Baca : PNS Tak Boleh Selfie dengan Cagub Lho, Ada Sanksi Jika Melanggar

Tak hanya mendampingi kampanye, Atikoh untuk sementara waktu juga dilarang selfie dan diunggah ke media sosial dengan Ganjar Pranowo. Sekda Jateng, Sri Puryono mengatakan, larangan tersebut tercantum dalam UU Nomot 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Ia menyebut, bentuk ketidaknetralan ASN antara lain, menghadiri deklarasi bakal calon, menghadiri ulang tahun partai, foto menggunakan atribut khas salah satu paslon, hingga foto bareng salah satu paslon dan kemudian mengunggahnya di media sosial.

“Termasuk Bu Atikoh kan masih terdaftar sebagai ASN. Jadi tidak bisa foto bareng suaminya,” katanya dalam rakor Netralitas ASN di Hotel Patrajasa Semarang, beberapa hari lalu.

Jika ASN terbukti tidak netral, maka akan dikenai sanksi mulai dari penurunan jabatan hingga pemecatan. “Bapak Gubernur sudah menegaskan kepada saya, beliau minta tolong agar teman-teman (ASN) bisa profesional,” paparnya.

Editor : Ali Muntoha

Baca : Nemani Daftar ke KPU, Istri Ganjar Disemprit Bawaslu

Bawaslu Ajak Panwas Kudus Tak Kendor Awasi Pilkada 

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Bawaslu Jateng Fajar Saka sambangi Kantor Panwaskab Kudus, Minggu (21/1/2018). Kehadirannya untuk memastikan kinerja pengawas di Kota Kretek tak kendor menghadapi dua ajang pemilukada (pilgub dan pilbup).

“Kudus itu istimewa, karena hendak menghadapi kegiatan besar yakni pilbup dan pilgub Jateng. Belum lagi tahapan di dalamnya yang meliputi coklit, verifikasi faktual menyusul putusan MK. Oleh karenanya kami mengecek persiapan panwas Kudus agar seluruh kegiatan pengawasan berlangsung dengan baik,” ujar Fajar.

Ia meminta agar petugas di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa saling berkoordinasi, agar menciptakan alur kerja yang kompak. Selain itu, kecermatan dalam melakukan pengawasan pada proses coklit mutlak dilakukan.

Terkait temuan dugaan pelanggaran selama tahapan jelang pilgub maupun pilbup, Fajar mengaku sudah mendapatkan laporan dari Panwaskab Kudus. Untuk mengatasinya, pihaknya menyarankan agar dilakukan perbaikan.

“Pelanggaran yang dilaporkan di antaranya adalah terkait perekrutan PPS atau PPK sarannya adalah diganti. Untuk tahapan coklit, pengawas juga harus mengawasi kinerja PPDP agar maksimal, bila tidak efisien harus ada upaya untuk mengatur agar kunjungan dari rumah ke rumah dapat diefektifkan, karena tahapan ini terbatas waktu hingga 30 hari ke depan,” tuturnya.

Terakhir, ia berpesan kepada pemilih agar mau menjadi pengawas bagi dirinya sendiri. Hal itu dikatakannya agar dalam pelaksanaan pilkada, warga sebagai pemilih ikut berperan aktif dalam mengawal suara yang disalurkan.

“Paling tidak masyarakat menjadi pengawas bagi suara (pilihan) pribadi yang telah mereka salurkan,” tutup Fajar.

Editor : Ali Muntoha

Nemani Daftar ke KPU, Istri Ganjar Disemprit Bawaslu

MuriaNewsCom, Semarang – Istri petahana Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti, ditegus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah. Sanksi teguran diberikan, terkait netralitas PNS dalam pemilihan kepala daerah.

Atiqoh diketahui berstatus aparatur PNS dan berdinas di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Jawa Tengah. Bawaslu memberikan sanksi teguran karena Atiqoh diketahui menemani Ganjar Pranowo mendaftar sebagai cagub di KPU jateng, 9 Januari 2018 lalu.

Sebelum memberikan sanksi teguran, Bawaslu Jateng telah melakukan pemanggilan kepada Atiqoh untuk dimintai keterangan. Ketua Bawaslu Jateng, M Fajar Subhi mengatakan, pemanggilan dilakukan pada 11 Januari 2018 lalu.

Dari hasil klarifikasi, lanjut dia, Atikoh mengaku sudah mengajukan cuti sebelum waktu pendaftaran pilkada. Meski demikian status Atiqoh masih PNS yang diatur berdasarkan Undang-undang tentang ASN.

“Dari keterangan yang disampaikan, yang bersangkutan mengajukan cuti selama setahun,” katanya.

Baca : PNS Tak Boleh Selfie dengan Cagub Lho, Ada Sanksi Jika Melanggar

Ia menjelaskan, hingga saat ini memang belum ada aturan khusus terkait boleh tidaknya pasangan kandidat calon kepala daerah yang berstatus PNS ikut dalam kegiatan yang berkaitan dengan pilkada. Aturan khusus tersebut menurutnya masih dalam pembahasan oleh pemerintah.

“Karena yang masih berlaku aturan tentang ASN sebagai mana umumnya, maka kami memberikan teguran,” terangnya.

Seperti diketahui, Ganjar dan pasangannya, Taj Yasin Maimoen mendaftar Pilgub Jateng 2018. Keduanya didampingi istri masing-masing. Kala itu Atiqoh mendampingi Ganjar menggunakan baju hitam dan kerudung merah.

Dalam UU ASN diatur PNS harus netral dalam kontestasi pilkada. Tak hanya ikut kampanye, bahkan PNS juga dilarang berfoto bersama kandidat calon.

Editor : Ali Muntoha

Menunggu Gebrakan Bawaslu Jateng “Baru”

Muhammad Oliz, Komisioner Panwas Pilkada Jepara 2016 – 2017

Proses seleksi calon Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah periode 2017 – 2022 sudah rampung. Dan saat ini, sudah terpilih tiga nama yakni M Fajar Subhi AKA SH,MH ; Dr. Sri Wahyu Ananingsih, SH,MH dan Sri Sumanta, SH.

Saat ini, Bawaslu Jateng dan jajaran dihadapkan dua agenda yang waktunya saling beririsan. Yakni pengawasan gawe Pilgub Jateng 2018 (termasuk di dalamnya Pilkada di tujuh kabupaten/kota di Jateng yang pelaksanaannya digelar serentak dengan gawe pilgub) dan juga Pemilu 2019. Bagaimana gebrakan Bawaslu Jateng yang baru? Kecakapan urusan pencegahan, kelihaian pengawasan dan ketegasan dalam penindakan pelanggaran pemilu merupakan satu paket yang ditunggu masyarakat Jawa Tengah.

Untuk Pilgub Jateng 2018, tahapannya sudah dimulai sejak Agustus lalu. Dan kini, sederet agenda pengawasan sudah menanti di depan mata semisal terkait verifikasi syarat dukungan bakal pasangan calon (paslon) dari jalur perseorangan gawe Pilgub Jateng dan juga Pilkada tujuh daerah di provinsi ini. Lalu, kasak kusuk terkait “uang perahu” yang biasanya membayangi rekrutmen bakal paslon dari jalur parpol atau gabungan parpol juga butuh pengawasan ekstra agar tak sekedar menjadi cerita semata tanpa bisa dibuktikan kebenarannya. Upaya ini penting lantaran sanksi untuk pelanggaran ini berat karena bisa membatalkan kepesertaan paslon.

Atau juga pengawasan terkait kemungkinan penggunaan progam pemberdayaan masyarakat atau bantuan pemerintah, hibah, bansos, praktek utak-atik anggaran yang kemungkinan dilakukan oleh paslon berlatarbelakang kepala daerah.

Sedang untuk Pemilu 2019, proses verifikasi partai politik yang dimulai Oktober mendatang juga menjadi bagian penting kinerja pengawasan. Terlebih sampai sejauh ini, ketentuan tersebut berlaku untuk semua parpol tanpa kecuali, baik yang lama maupun baru.

Selain kegiatan eksternal di atas, tiga Pimpinan Bawaslu Jateng yang baru dilantik juga dihadapkan agenda internal yakni terkait peningkatan dan penguatan sumberdaya manusia (SDM) panwaskab/kota gawe Pilgub Jateng 2018 dan Pileg – Pilpres 2019.

UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada mengamatkan kewenangan bagi pengawas pemilu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Meskipun pembuktian pelanggaran administrasi kategori TSM ini juga sangat sulit. Kendala sebelumnya yakni penanganan pelanggaran ini yang hanya bisa diproses jika terjadi sejak penetapan paslon hingga 60 hari sebelum hari pemungutan suara sudah tak ada lagi. Sebab seiring ketentuan teranyar penanganannya tetap bisa dilakukan meskipun politik uang itu terjadi hingga hari H pemungutan suara.

UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu juga mengamanatkan adanya kewenangan yang lebih bagi Bawaslu dan jajarannya. Yakni terkait penyelesaian sengketa yang menjadikan Bawaslu dan jajaran sebagai lembaga setengah peradilan untuk “memutuskan” sengketa pemilu.

Dua kewenangan itu tentu membutuhkan SDM yang handal dan berkompeten. Padahal di satu sisi, punggawa panwaskab/kota tiap kali gawe pemilu (pilkada) selalu berubah seiring status lembaga ini yang memang ad hoc alias tidak permanen. Dan hampir bisa dipastikan ada wajah baru sehingga memerlukan bimtek berkali-kali agar bisa seirama dengan ritme pengawasan pemilu.

Kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu juga butuh keahlian khusus. Minimal memahami ilmu hukum dan menguasai praktik beracara laiknya di pengadilan. Persoalannya, mayoritas komisioner panwaskab/kota saat ini justru tidak berlatarbelakang sarjana hukum. Hanya sekitar 20 persen saja dari 105 komisioner panwaskab/kota yang berlatarbelakang ilmu hukum. Yang dominan justru dari disiplin ilmu lain, semisal sarjana pendidikan, sarjana sosial, sarjana agama, sarjana tehnik dan lain sebagainya. (lihat informasi yang tercantum dalam www.bawaslu-jatengprov.go.id atau facebook Bawaslu Jawa Tengah).

Di Jawa Tengah, pernah ada kasus sengketa pemilihan seperti yang terjadi saat gawe Pilkada Pemalang tahun 2015. Yakni antara bakal paslon Mukti Agung – Afifudin dengan KPU Pemalang. Panwas Kabupaten Pemalang memutuskan mengabulkan permohonan Mukti Agung – Afifudin dan sekaligus memerintahkan KPU Pemalang agar menetapkan mereka sebagai peserta Pilkada Pemalang.

Urusan penyelesaian sengketa untuk gawe Pilgub Jateng atau Pilkada tujuh kabupaten/kota tahun 2018 mungkin tak seberapa rumit. Sebab paslon peserta relatif bisa dihitung dengan jari. Sukses penanganan penyelesaian sengketa Pilkada Pemalang bisa menjadi modal berharga jika terjadi persoalan serupa saat gawe demokrasi untuk memilih kepala daerah tersebut.

Tapi untuk perhelatan Pemilu 2019, persoalan terkait sengketa bisa lebih rumit. Sebab peserta pemilu untuk memilih DPR, DPRD dan DPD di Provinsi Jateng saja bisa mencapai ratusan atau bahkan ribuan orang. Potensi terjadinya sengketa baik antarpeserta maupun peserta dengan lembaga penyelenggara pemilu terbuka lebar seiring ketatnya persaingan “audisi” untuk memilih wakil rakyat dan senator asal provinsi ini.

Tantangan lainnya yakni mendongkrak partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Selama ini mayoritas dugaan pelanggaran pemilu, baik berupa administrasi, pidana pemilu maupun kode etik penyelenggara pemilu merupakan hasil pengawasan jajaran Bawaslu. Sedang pelanggaran hasil laporan masyarakat masih minim. (Buku Potret Pengawasan Pilkada Tahun 2015 dan 2017, Bawaslu Jateng).

Progam pengawasan pemilu berbasis aplikasi android yakni Gowaslu yang dilaunching Bawaslu sejak Agustus tahun 2016 memang bisa menjadi salah solusi. Sebab masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran pemilu hanya melalui gawai di tangannya. Hanya saja, progam ini (jika masih digunakan) harus lebih disosialisasikan kepada berbagai elemen masyarakat termasuk parpol maupun peserta pemilihan.

Pengalaman saat Pilkada serentak tahun 2017 di Jateng belum ada laporan masyarakat terkait pelanggaran pemilu yang dilaporkan melalui aplikasi tersebut.  Selain karena kendala teknis berupa cukup rumitnya pengoperasian aplikasi, kesadaran berbagai elemen masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu memang masih rendah.

Kita tentu bersepakat jika tingkat partisipasi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya adalah penting. Tapi bagaimana mengawal suara pemilih agar tak dicurangi berbagai praktik tercela juga sama penting. Oleh karena itu, jargon Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu” harus terus dibumikan. (*)

(Muhammad Oliz, Komisioner Panwas Pilkada Jepara 2016 – 2017)

Bawaslu Jateng Khawatir Warga Tak Bisa Nyoblos Calon Gubernur Karena Ini

Tokoh Semar jadi maskot dalam Pilgub Jateng 2018

MuriaNewsCom, Semarang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengingatkan KPU Provinsi Jateng untuk teliti dalam menentukan daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jateng 2018. Pasalnya, hingga saat ini masih ada 3 persen dari calon pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP.

Sementara E-KTP menjadi syarat untuk menentukan DPT. Ketua Bawaslu Jateng Fajar Subhi meminta agar jangan sampai warga terampas haknya untuk memilih calon pemimpin.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Fajar Subhi mengingatkan agar pihak penyelenggara pemilu teliti terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilgub Jateng 2018.

“Disdukcapil mengatakan masih ada 3 persen warga yang belum rekam E-KTP, padahal memenuhi syarat sebagai pemilih. Untuk DPT termasuk Pemilu 2019 kan menggunakan E-KTP dan wajib,” katanya.

Fajar mengatakan, jangan sampai warga yang sudah memenuhi syarat menjadi terampas haknya hanya karena persoalan teknis.

Hal yang paling memungkinkan adalah semua stakeholder terkait melakukan penyisiran warga, hingga di pelosok untuk memastikan hak konstitusionalnya terlayani. “Tidak ada alasan apa pun untuk kehilangan hak pilih,” ujarnya.

Komisioner Bidang Pelaksanaan Teknis KPU Provinsi Jateng, Ichwanuddin mengatakan, syarat administratif penggunaan E-KTP dalam pemilihan hukumnya wajib. Namun, karena kondisi kekurangan blanko dan belum rekam secara keseluruhan, membuat warga menggunakan surat keterangan (suket) dalam membuktikan keabsahannya sebagai pemilih.

Baca : Pertama Kalinya DPS Pilgub Bakal Diuji Publik, Ini yang Ingin Diraih KPU

Untuk mendapatkan suket, lanjutnya, maka harus melaksanakan perekaman terlebih dahulu. Aturan lain khusus pemilih pemula yang berusa 17 tahun saat hari pencoblosan 27 Juni 2018, tetap terakomodir.

“Aturan warga yang berhak memilih adalah mereka yang sudah menikah, atau 17 tahun saat pencoblosan. Namun, pendataan dilaksanakan sebelum pencoblosan, dan ada warga pemilih pemula yang sudah berhak memilih. Sehingga solusinya mereka warga pemilih pemula yang berusia 17 tahun saat hari pencoblosan tetap diakomodir,” terangnya.

Cara akomodir yang dilaksanakan, lanjutnya, yakni memberikan surat keterangan akan berusia 17 tahun dari Disdukcapil. Meski belum genap 17 tahun namun boleh melalukan perekaman. Jika usianya sudah genap 17 tahun, maka E-KTP baru bisa diberikan.  Pasalnya, dalam aturan kependudukan, warga yang belum 17 tahun belum bisa memiliki KTP. 

“Jadi remaja yang 17 tahun saat pencoblosan bisa merekam di Disdukcapil, kemudian dapat suket yang memiliki barcode. Di sanalah, data mereka otomatis akan masuk sebagai daftar pemilih,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Ribuan Pelanggaran Terjadi dalam Pemilu di Jateng Selama 5 Tahun Terakhir

Teguh Purnomo, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mencatat, selama lima tahun terakhir yakni 2013 hingga 2017 ini, telah menangani ribuan pelanggaran pemilu, muali dari Pilgub Jateng 2013, Pileg dan Pilpres 2014, Pilkada serentak 2015 dan 2017.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengatakan, pelanggaran itu terbagi dalam pelanggaran administrasi, pidana pemilu, maupun pelanggaran kode etik.

”Meski demikian banyak juga dugaan  pelanggaran yang dinyatakan gugur setelah dilakukan penanganan,” katanya, Selasa (19/9/2017).

Pelanggaran banyak terjadi saat proses pemilihan. Menurut dia, bentuknya berupa politik uang, maupun pelibatan pegawai negeri saat masa kampanye dan masa tenang.

Ia menyebut, banyak pelanggaran-pelanggaran yang tak dapat ditindak, karena kurang memenuhi unsur dan bukti serta keterbatasan waktu penanganan oleh pengawas.

Untuk memaksimalkan kerja pengawasan, dikatakan Teguh, perlu dilakukan evaluasi dan revisi berkelanjutan terhadap instrumen pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas.

Selain itu, inovasi dalam pengawasan dapat dilakukan seiring perkembangan teknologi, baik dari sisi pencegahan melalui pengembangan aplikasi pengawasan maupun dalam pelaporan.

“Dan yang tak kalah pentingnya adalah memasyaratkan dan menyosialisasikan pengawasan, karena sejatinya masyarakat adalah pengawas. Jadi, tak hanya tanggung jawab jajaran pengawas belaka,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Jateng, Juhana menambahkan, untuk menyongsong perhelatan Pilkada 2018, Bawaslu Jateng sudah membentuk Panwaslu di 35 kabupaten/kota di provinsi ini. Saat ini, lanjut Juhana, Panwaslu kabupaten/kota sedang proses melakukan seleksi pengawas kecamatan.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, animo masyarakat yang ikut seleksi Panwascam sangat tinggi,” terangnya. 

Editor : Ali Muntoha

Belajar dari Pengalaman di Pati, Bawaslu Desak Regulasi Pilkada Disempurnakan

Suasana kampanye terbuka Pilkada Pati di kawasan Stadion Joyokusumo beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Abhan mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk menyempurnakan regulasi pilkada. Pasalnya, belajar dari fenomena Pilkada Pati, banyak hal-hal terkait pilkada yang tidak terakomodasi dalam Undang-undang.

“Dalam wilayah pengawasan kami, di Pati misalnya, banyak dinamika pilkada yang tidak terjangkau regulasi. Ada pula ketentuan dalam regulasi yang sulit diterapkan dalam pilkada. Ini sudah menjadi catatan khusus dan perlu ada penyempurnaan UU,” ujar Abhan, Selasa (28/2/2017).

Salah satu fenomena yang tidak terakomodasi dalam UU, antara lain adanya kampanye atau sosialisasi di media sosial. Akun media sosial di luar tim kampanye resmi tidak bisa diatur, karena tidak ada UU yang mengaturnya. Mereka melakukan kampanye di luar batas waktu yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sejauh ini, kata Abhan, regulasi hanya mengatur akun medsos untuk tim kampanye. Mereka harus terdaftar di KPU dan harus ditutup, setelah waktu kampanye berakhir. Namun, faktanya, banyak akun medsos di luar tim kampanye yang gencar melakukan kampanye di luar peraturan yang ditetapkan KPU.

“Fenomena ini merupakan satu di antara banyak persoalan yang tidak terakomodasi dalam regulasi. Di Pati, pilkada berlangsung sangat dinamis. Fenomena kotak kosong juga layak menjadi acuan. Belajar dari Pati, regulasi pemilu mesti disempurnakan,” tuturnya.

Selain itu, penanganan terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran politik uang selalu mentok pada pembuktian. Persoalannya, perkara politik uang hampir sama dengan suap sehingga saksi dari pihak penerima akan dikenakan sanksi bila melakukan laporan.

Pun, eksistensi kotak kosong juga belum diatur dalam regulasi. Akibatnya, banyak persoalan dan konflik dalam pilkada yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, lantaran tidak ada payung hukum yang mengaturnya.

Editor : Kholistiono

Seorang Anggota KPPS di Jepara Dicopot Karena Terlibat Money Politics

Ilustrasis

MuriaNewsCom,Jepara – Seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Sowan Lor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, diberhentikan lantaran ikut terlibat praktik money politics dalam gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, Rabu (15/2/2017).

Anggota KPPS yang seharusnya bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sowan Lor tersebut diketahui bernama Ahmad Baidowi. Dari pengakuannya, ia diajak seseorang untuk membagikan amplop berisi uang kepada warga pada Selasa (14/2/2017) malam, sehari menjelang pemilihan.

“Ada anggota KPPS di Jepara, ikut terlibat membagikan uang kepada warga. Setelah Panwascam, PPK dan kepolisian mengklarifikasi kebenaran keterlibatan anggota KPPS tersebut, selanjutnya meminta anggota KPPS tersebut untuk mengundurkan diri. Yang bersangkutan sudah diberhentikan dari keanggotaan KPPS. Sanksinya sementara seperti itu,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo.

Dari proses pemeriksaan, pihak Panwascam maupun kepolisian tidak menemukan barang bukti keterlibatan anggota tersebut. Satu-satunya bukti keterlibatannya adalah pengakuan dari pelaku.

Ia menambahkan, bagi pemberi maupun penerima uang jika memang terbukti, ancaman pidananya bisa sampai enam tahun kurungan. “Itu memang ancaman pidananya agak keras yaitu maksimal enam tahun kurungan, itu dikenakan bagi pemberi maupun penerima,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Ini Pelanggaran yang Paling Sering Terjadi pada Pilkada Pati

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Pati – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mencatat, dari 7 daerah yang menggelar pilkada, terdapat 146 pelanggaran. Dari jumlah itu yang paling banyak berada di Kabupaten Pati, yang tercatat sebanyak 77 kasus.

Menurut Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo,  tingginya jumlah pelanggaran di Pati ini memang cukup menarik. Terlebih di Pilkada Pati hanya terdapat satu pasangan calon, yang nantinya akan melawan kotak kosong.

“Pelanggaran yang paling sering terjadi di Pati yakni pemasangan alat peraga kampanye (APK). Pemasangan dilakukan di tempat-tempat terlarang,” ujarnya, Selasa (7/2/2017).

Hal ini menurut dia, menunjukkan masih rendahnya komitmen pasangan calon dalam melaksanakan kampanye yang bersih. Padahal menurut dia, dalam setiap koordinasi yang dilakukan Bawaslu Jateng dan panswas, pasangan calon selalu memaparkan tentang niat mereka untuk melakukan kampanye sesuai aturan.

“Namun dalam implementasinya tetap saja ada yang keluar dari komitmen itu. Dan itulah yang harus kita ingatkan bersama dan bisa jadi referensi juga bagi pemilih,” ujarnya.

Baca juga : Pelanggaran Pilkada di Pati Paling Tinggi Se-Jateng

Ia mengakui fenomena di Pati memang cukup unik. Karenanya dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017 ini, Pilkada Pati mendapat perhatian yang cukup lebih dari Bawaslu. Pasalnya dalam pilkada ini, muncul fenomena relawan yang juga turut menyosialisasikan untuk mengajak warga untuk memilih kotak kosong.

Bahkan relawan kosong menjadi satu-satunya yang mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Soal Pilkada Pati ini memang fenomenal. Selain banyak pelanggaran, hanya di Pati yang mengajukan gugatan ke DKPP, sehingga kita beri perhatian lebih,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Pelanggaran Pilkada di Pati Paling Tinggi Se-Jateng

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Pati – Dari tujuh kabupaten/kota di Jateng yang menggelar pilkada serentak tahun 2017 ini, Kabupaten Pati tercatat paling banyak dalam hal pelanggaran pilkada. Padahal, untuk Pilkada 2017 ini, Pilkada Pati hanya diikuti calon tunggal yakni Haryanto-Syaiful Arifin.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mencatat, dari 7 daerah yang menggelar pilkada, terdapat 146 pelanggaran. Dari jumlah itu yang paling banyak berada di Kabupaten Pati, yang tercatat sebanyak 77 kasus.

“Data itu dikumpulkan per 25 Januari 2017, jadi kemungkinan masih bisa lebih. Jumlah pelanggaran itu berdasar temuan langsung dari panwas ataupun laporan dari masyarakat,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo, Selasa (7/2/2017).

Ia merinci, selain Kabupaten Pati yang terdapat pelangaran tertinggi, urutan di bawahnya yakni Kabupaten Jepara dengan jumlah pelanggaran 24 kasus. Kemudian Kabupaten Batang dan Banjanegara yang masing-masing 16 pelanggaran, disusul Kabupaten Cilacap 7 pelanggaran, serta Kabupaten Brebes dan Kota Salatiga yang masing-masing 3 pelanggaran.

Editor : Kholistiono

Sidang DKPP dengan Teradu Panwaslu Pati di Kantor Bawaslu Jateng Dikawal Ratusan Relawan Kotak Kosong

Massa dari relawan kotak kosong mengawal sidang yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pati di Kantor Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017). (Istimewa)

Massa dari relawan kotak kosong mengawal sidang yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pati di Kantor Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017). (Istimewa)

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan relawan kotak kosong mengawal sidang yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pati di Kantor Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017).

Mereka mengenakan kostum relawan kotak kosong bergambarkan dua jari, berwarna hitam-merah. Sejumlah ibu dan nenek berkostum relawan kotak kosong juga tampak menunggu sidang yang berlangsung cukup tegang di depan Kantor Bawaslu.

Massa yang dikawal ketat polisi juga membentangkan spanduk merah-putih bertuliskan “Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP)” di depan Kantor Bawaslu. Sementara itu, tiga anggota Panwaslu Pati, Tim Bawaslu Jawa Tengah, DKPP, serta pelapor, Itkonul Hakim tengah mengikuti sidang.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, sebanyak 150 orang relawan kotak kosong bertolak ke Semarang menggunakan lima armada bus dan sepuluh unit kendaraan pribadi. Sidang dipimpin Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang terdiri dari Ida Budhiarti, Prof Gunarto, Andreas Pandiangan, Teguh Purnomo dan Hakim Junaedi.

Adapun agenda sidang, antara lain mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu, jawaban teradu, keterangan pihak terkait, dan saksi. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono juga hadir sebagai saksi dalam persidangan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Panwaslu Pati dilaporkan Itkonul Hakim, yang juga Sekretaris AKDPP ke DKPP karena dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai Panwaslu dengan tidak mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan kampanye yang dilakukan Calon Bupati Pati petahana, Haryanto. Hingga berita ini turun pukul 14.25 WIB, sidang masih dilakukan.

Editor : Kholistiono

2 Calon Petahana, Pilkada Jepara Dinilai Rawan dengan Keterlibatan ASN Dalam Politik Praktis

Ketua Bawaslu Jawa Tengah Abhan Misbah (kiri). Dirinya menilai, pilkada Jepara yang calonnya merupakan petahana, rawan dengan adanya keterlibatan ASN sebagai tim sukses calon. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Ketua Bawaslu Jawa Tengah Abhan Misbah (kiri). Dirinya menilai, pilkada Jepara yang calonnya merupakan petahana, rawan dengan adanya keterlibatan ASN sebagai tim sukses calon. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu permasalahan krusial Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Bagi daerah yang petahana kepala daerah dan wakil kepala daerahnya maju masing-masing, seperti halnya di Jepara, ASN sangat dimungkinkan terbelah dan juga rawan terlibat dalam politik praktis, di antaranya menjadi tim sukses dari pasangan calon.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan Misbah mengatakan, keikutsertaan Marzuqi dan Subroto besaing sebagai calon bupati dalam Pilkada Jepara 2017 ini, rawan dengan adanya mobilisasi pergerakan ASN untuk mendukung pasangan calon.

“Kedua calon bupati ini kan dulunya berpasangan dan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Sekarang, keduanya bersaing di Pilkada 2017 ini. Tentunya, dengan kondisi itu, pasti ASN akan rawan sekali masuk ke jajaran tim sukses mereka. Sebab, keduanya pastinya mempunyai kedekatan tersendiri dengan ASN. Sehingga ASN kini rawan sekali untuk masuk ke tim sukses,” ungkapnya.

Sementara itu saat disinggung mengenai kondisi pilkada di Jepara, ia mengutarakan bahwa sampai saat ini masih berjalan dengan kondusif serta berjalan dengan dinamis.

“Saat ini menurut pemantauan yang kondisi masih baik, kondusif dan dinamis. Keadaan tersebut juga tidak terlepas dengan peran masyarakat yang saat ini sudah mulai melek demokrasi,” ucapnya.

Dia menambahkan, sejauh ini sudah ada puluhan laporan dugaan pelanggaran pidana yang masuk dari tujuh kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017. “Dari sejumlah laporan dan temuan itu, didominasi soal keterlibatan ASN  dan politik uang,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Bawaslu Jateng Sosialisasikan Pengawasan Partisipatif di Ponpes Kulon Banon Pati

Ketua Bawaslu Jateng Abhan memaparkan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 di Ponpes Kulon Banon, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati, Sabtu (27/8/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua Bawaslu Jateng Abhan memaparkan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 di Ponpes Kulon Banon, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati, Sabtu (27/8/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah bersama Panwas dan KPU Kabupaten Pati menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 di Ponpes Kulon Banon, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati, Sabtu (27/8/2016).

Dalam sosialisasi tersebut, ratusan santri dari berbagai ponpes di Kabupaten Pati dilibatkan sebagai peserta. Mereka yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih diharapkan bisa ikut berpartisipasi mengawasi Pilkada Pati pada 15 Februari 2017 mendatang.

“Hadirnya pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilu disebut dengan pengawasan partisipatif. Karena itu, kami mendorong kepada seluruh warga Pati, termasuk santri untuk ikut mengawasi Pilkada Pati supaya bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi Jateng, Abhan.

Ia menjelaskan, peran pengawasan partisipatif dalam Pilkada Pati bisa dilakukan dengan memberikan informasi awal, mencegah adanya pelanggaran, mengawasi atau memantau, hingga melaporkan. Adapun obyek yang bisa diawasi masyarakat, antara lain data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi suara.

Dengan pengawasan partisipatif dari masyarakat, Bawaslu berharap agar bisa mewujudkan Pemilu yang berintegritas, mencegah terjadinya konflik, meningkatkan kualitas demokrasi, mendorong tingginya partisipasi publik, dan membentuk karakter serta kesadaran politik masyarakat. “Kalau ada pelanggaran atau kecurangan, masyarakat bisa melaporkan kepada Panwas. Tapi, pengawasan partisipatif ini tidak ada honornya. Mereka hanya diminta aktif melakukan pengawasan supaya pilkada benar-benar bisa berjalan demokratis,” tutur Abhan.

Nidaul Husna (16), santri dari Ponpes Roudloh Al Thohiriyyah Kajen mengatakan, usianya akan menginjak 17 tahun pada Desember 2016 mendatang. Karena itu, ia sudah berhak menggunakan hak pilihnya pada 15 Februari 2017.

“Kalau nanti saya tidak punya hak untuk memilih, padahal usia saya sudah mencapai 17 tahun pada Februari 2017, saya berhak melaporkan kepada Panwas. Dengan sosialisasi ini, kami jadi tahu bahwa masyarakat juga punya peran pengawasan partisipatif,” ucap Husna.

Editor : Kholistiono

 

Bawaslu Jateng Mulai Jaring Calon Panwas Pilkada Jepara

pilkada_01

 

MuriaNewsCom, Jepara – Tahapan seleksi calon panitia pengawas pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah, termasuk di Jepara sudah dimulai.

Tahapan itu dimulai dari sosialisasi pengumuman pendaftaran yang berlangsung 7-13 April 2016. Dalam pengumuman ini, tim seleksi memanfaatkan media sosial, media cetak, online dan radio, hingga penyebaran informasi melalui pamflet.

Ketua Tim Seleksi Panitia PengawasPilkada Hasyim Asy’ari menyatakan, masa pendaftaran calon panitia pengawas Pilkada Jepara dibuka mulai 14 hingga 20 April 2016.

“Kami berharap berbagai kalangan masyarakat mendaftarkan diri dalam seleksi ini. Jika nanti mendapatkan amanah menjadi panitia pengawas pilkada, maka bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga sekaligus kebanggaan tersendiri karena bisa ikut mendorong pelaksanaan pilkada bisa demokratis, jujur dan adil,” kata Hasyim Asy’ari.

Hasyim menambahkan, syarat-syarat dan formulir pendaftaran dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Jl. Atmodirono No. 12 A Semarang, atau yang lebih mudah bisa melalui website: www.bawaslu-jatengprov.go.id (klik menu Seleksi Panwas).

Timsel Panwaslu yang terdiri dari lima orang akan terjun ke tujuh daerah di Jateng yang bakal menggelar pilkada serentak, termasuk Jepara.Hal ini, untuk mensosialisasikan tahapan serta mekanisme seleksi. “Agar semakin banyak orang yang tahu sehingga pendaftarnya pun banyak,” kata Hasyim.

Pada Rabu, (6/4/2016) sore hingga malam, untuk pertama kalinya, tim seleksi calon pengawas pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten/kota di Jawa Tengah menggelar rapat perdana.

Dalam rapat itu disepakati Ketua Timsel adalah Hasyim Asy’ari (akademisi), sekretaris Muhammad Rofiuddin (wartawan dan aktivis NGO) dengan anggota Amir Machmud (wartawan), Sri Wahyu Ananingsih (akademisi) dan Abu Rokhmad (akademisi).

Dalam rapat itu juga dihadiri tiga anggota Bawaslu Jawa Tengah beserta tim kesekretariatan. Dalam rapat juga disepakati rencana kerja beserta jadwal waktunya yang akan dilalui dalam tahapan seleksi, seperti penelitian berkas administrasi, tes tertulis dan tes wawancara. Selain itu, tim seleksi juga akan membuka tanggapan dan masukan dari publik atas nama-nama pendaftar yang nanti lolos dalam seleksi administrasi.

Editor : Kholistiono