Seribu Polisi dan Anjing K9 Dikerahkan Polda Jateng Bantu Tangani Bencana

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono saat memimpin apel gelar pasukan penanganan bencana di Mako Brimob Jateng, Kamis (30/11/2017). (Humas Polda Jateng)

MuriaNewsCom, Semarang –  Polda Jawa Tengah akan ambil bagian dalam penanganan bencana di wilayah Jawa Tengah. Sebanyak 1.000 personel dari seluruh jajaran polda disiagakan untuk siap segera diperbantukan jika terjadi bencana.

Hal ini ditegaskan Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono, dalam Apel Gelar Pasukan Siaga Bencana Alam Polda Jateng, di Lapangan Mako Brimob Polda Jateng, Kamis (30/11/2017).

Personel yang disiapkan termasuk di antaranya tim SAR Brimob Polda Jateng, Ditpolair, dan Biddokkes. Selain personel, polda juga menyiagakan anjing K9 milik Ditsabhara Polda Jateng, yang siap diterjunkan untuk membantu pencarian korban bencana,

Menurut kapolda, personel akan fokus diterjunkan di titik-titik paling rawan bencana. Seperti di wilayah Sukoharjo, Wonogiri, Purworejo, termasuk Karanganyar . “Wilayah alur Sungai Bengawan Solo menjadi priorotas. Ada 1.000 personel yang disiapkan,” katanya.

Meski demikian, pihaknya juga tetap akan mengerahkan personel ke daerah lain jika terjadi bencana dan membutuhkan tambahan personel SAR.

Anjing K9 milik Ditsabahara Polda Jateng juga dikerahkan jika dibutuhkan untuk pencarian korban bencana. (Humas Polda Jateng)

Condro menjelaskan, personel kepolisian di masing-masing daerah bersama unsur TNI, SAR, di bawah arahan BPBD setempat sudah melakukan kegiatan untuk membantu warga yang terdampak bencana. Personel yang dikirim hari ini dimaksudkan untuk membantu karena sudah memiliki spesifikasi kemampuan SAR.

“Saat ini kapolres-kapolres setempat dengan personel yang ada bersama unsur TNI di bawah BPBD sudah lakukan langkah menolong korban, membantu pengungsi, dan mencari korban yang belum dapat ditemukan seperti Wonogiri,” ujarnya.

Selain menyiagakan personel untuk penanganan bencana di Jateng, Polda Jateng juga menyiagakan 500 personel untuk diperbantukan untuk penanganan korban bencana erupsi Gunung Agung Bali.

”Ada 500 personel Brimob, dan tengah menunggu diberangkatkan melalui jalur darat,” terangnya.

Dalam apel pasukan itu, kapolda menyebut jika Jateng merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.

“Bencana alam dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan menimpa siapa aja. Kita sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, harus mampu bergerak cepat, tepat dan efisien apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam,” terangnya.

Ia juga meminta seluruh anggota untuk mempersiapkan mental dan fisik dalam melaksanakan tugas tersebut.

Editor : Ali Muntoha

Stok Logistik untuk Bantuan Bencana di Rembang Kian Menipis

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Rembang – Stok logistik untuk bantuan korban bencana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang semakin menipis. Hingga pertengahan Desember 2016 ini, stok logistik tersisa senilai Rp 4.250.000.

Logistik senilai Rp 4.250.000 tersebut, adalah berasal dari APBD Kabupaten Rembang. Rincian logistik yang tersisa dari APBD Rembang adalah 10 kilogram beras, 143 liter minyak goreng, 132 botol kecap, 10 botol saus, 2 kilogram gula pasir, 110 buah teh serta 13 kardus air mineral.

Sedangkan untuk logistik bantuan Pemprov Jateng yang tersisa saat ini berupa 520 buah teh dan 13 kardus air mineral, 1 buah selimut, 15 buah pembalut wanita, 20 buah tenda gulung, 9 buah panci, 9 buah wajan, 6 buah tikar, 700 buah masker, 6 paket alat kesehatan, 40 paket matras serta 19 buah kantong mayat. Jika ditotal, nominalnya sebanyak Rp 18.872.770.

Terkait kondisi tersebut, pihak BPBD juga mengakui kelabakan, jika nantinya terjadi musibah atau bencana besar. Logistik yang ada tak akan bisa memback up dengan maksimal. Bantuan yang ada, sifatnya hanya bisa mengkover bencana dengan skala kecil saja.

Kepala BPBD Rembang Suharso melalui Kasi Logistik Akhmad Makruf mengatakan, jika nantinya terjadi bencana besar pada Desember ini, maka pihaknya hanya bisa mengharapkan bantuan dari pihak ketiga untuk penanganannya.

“Stok yang tersedia saat ini hanya untuk penanganan bencana kecil. Jika terjadi bencna besar seperti banjir di Kriklan, Kecamatan Sumber, maka harus mengharap bantuan dari kalangan swasta,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga bakal memastikan bahwa semua stok logistik  yang tersisa hingga Desember tahun ini masih layak digunakan alias tidak kedaluarsa. Pasalnya, pengecekan berkala selalu dilakukan oleh petugas terhadap stok logistik yang ada.

“Yang paling rawan kedaluarsa barang tersebut yakni mi instan. Sebab, makanan tersebut paling lama hanya bertahan selama 6 bulan saja. Oleh karena itu, BPBD tidak berani menyediakan stok mi instan terlalu banyak,” ucapnya.

Editor : Kholistiono

Nelayan Jepara Keluhkan Minimnya Bantuan Ketika Ada Musibah

Sejumlah nelayan menangkap ikan dengan peralatan seadanya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah nelayan menangkap ikan dengan peralatan seadanya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Nelayan di Kabupaten Jepara yang tergabung dalam forum nelayan (fornel) Jepara utara mengeluhkan minimnya bantuan dari pemerintah. Khususnya bagi nelayan yang terkena musibah seperti kecelakaan laut.

Salah satu anggota Fornel Jepara Utara, Sholihul Huda mengatakan, nelayan di Jepara dalam beberapa waktu terakhir ini merasakan Dinas tidak responsive dalam memberikan bantuan kepada nelayan yang terkena musibah. Justru bantuan datang dari pihak lain.

”Kondisi ini berbeda dengan lima tahun lalu. Dulu meski anggaran sedikit, nelayan bisa menerima bantuan saat mengalami musibah,” ujar Sholikul kepada MuriaNewsCom, Selasa (10/5/2016).

Menurutnya, bantuan sangat dibutuhkan para nelayan ketika mengalami musibah. Misalnya ketika terjadi kecelakaan laut, kapal rusak dan lainnya. Tentu saja nelayan sangat membutuhkan bantuan karena nelayan kebanyakan hanya mengandalkan hasil laut.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dislutkan Jepara Achid Setiawan mengemukakan, saat ini memang tidak ada anggaran untuk memberikan bantuan terhadap nelayan yang mengalami kecelakaan laut. Akibatnya, pihaknya tidak bisa memberikan bantuan kepada nelayan.
“Kami tidak ada anggaran untuk memberikan bantuan kebencanaan. Jika kami maksa, maka regulasinya sangat banyak yang harus dilalui,” kata Achid.

Selama ini, lanjut Achid, bantuan dari pusat maupun provinsi untuk kelautan maupun perikanan, lebih banyak ke infrastruktur. Itu pun ditangani instansi lain. Adapun bantuan yang langsung turun ke dinasnya, lebih banyak berupa barang.

”Bantuan ini pun kerap tak sesuai kebutuhan nelayan. Untuk bantuan korban laka laut, memang tidak ada. Kita ambil dari mana,” katanya.

Editor: Supriyadi