Mutasi Kendaraan di Jateng Bakal Dipermudah

Pemohon balik nama kendaraan sedang antre cek fisik di kantor Samsat. MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan mempermudah proses mutasi untuk balik nama kepemilikan kendaraan bermotor dari provinsi lain ke Jawa Tengah. Sistem dan regulasi dalam proses mutasi akan dipangkas dan disederhanakan dengan sistem digital.

Hal ini dilakukan lantaran selama ini banyak keluhan dari masyarakat tentang sulirnya pengurusan mutasi dari provinsi lain ke Provinsi Jateng.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jateng Ihwan Sudrajat mengatakan, pihaknya berharap sistem tersebut akan sudah mulai bisa dioperasikan pada bulan ini.

“Kami sedang mempersiapkan sistem agar regulasi bisa disederhanakan dan sekarang sedang diproses pembuatan e-samsat secara nasional. Mudah-mudahan dalam bulan ini bisa launching, sehingga cabut berkas cukup dengan sistem digital saja,” kata Ihwan dikutip dari Antaranews.com, Selasa (22/8/2017).

Dipermudahnya regulasi mutasi kendaraan ini, diharapkan akan memacu warga untuk melakukan balik nama kendaraan. Sehingga pendapatan daerah akan meningkat, dan bisa dipergunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur di Provinsi Jateng.

Ia mengakui jika saat ini mutasi dari luar provinsi belum bisa dilakukan secara online. Namun untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online atau yang disingkat “Sakpole”.

Selama ini, masyarakat mengeluh lantaran harus melakukan cabut berkas di provinsi asal kendaraan bermotor yang akan dimutasi ke Provinsi Jateng.

Masyarakat berharap proses cabut berkas bisa dilakukan daring (online) secara nasional, karena selama ini cek fisik bisa dilakukan di kantor samsat terdekat, tanpa harus ke provinsi kendaraan bermotor itu berasal.

Baca juga : Kabar Gembira, Sanksi Pajak Bermotor dan Balik Nama Gratis Hingga Desember

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ditemui para kesempatan terpisah, mengharapkan ada kesepakatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengurusan mutasi kendaraan bermotor.

“Jika ada kerja sama antara pemerintah daerah asal dan pemerintah daerah tujuan serta pemerintah pusat, akan mempermudah layanan ke masyarakat,” ujarnya.

Ganjar mendorong jajarannya guna menyederhanakan regulasi pengurusan mutasi kendaraan bermotor sebagai bentuk pelayanan yang mudah, murah, dan cepat.

Editor : Ali Muntoha

Kabar Baik! Mulai Hari Ini, Balik Nama Kendaraan dari Luar Jateng Bebas Biaya

Proses pencetakan pelat nomor kendaraan di Samsat Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Proses pencetakan pelat nomor kendaraan di Samsat Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Terhitung mulai hari ini, Jumat (1/4/2016) kabar gembira buat pemilik kendaraan bermotor yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, bagi mereka yang ingin melakukan mutasi kendaraan masuk ke Jawa Tengah sudah tidak dikenakan bea balik nama (BBN).

Hal itu dikatakan Kasie Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UP3AD Jepara Ponidi. Menurut dia, mulai April ini, pemilik kendaraan bermotor yang ingin mutasi dari luar ke dalam Provinsi Jawa Tengah sudah tak dikenakan BBN.

“Pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan mutasi masuk dari luar ke dalam Jawa Tengah tidak dikenakan BBN. Program BBN ini mulai 1 April hingga 31 Desember 2016 mendatang. Bagi warga Jepara yang kebetulan punya kendaraan dari luar provinsi, langsung saja datang ke Samsat Jepara,” ujar Ponidi, Jumat (1/4/2016).

Lebih lanjut dia mengemukakan, cara mutasi kendaraan luar Jateng cukup mudah. Yakni dengan mengajukan surat permohonan pembebasan BBNKB, surat keterangan fiskal antardaerah dari luar provinsi dan dokumen mutasi kendaraan yang berasal dari luar provinsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.“Pada prinsipnya untuk mengurus itu mudah. Bisa dilakukan sendiri, tidak usah melalui calo,” katanya.

Dengan adanya pembebasan bea balik nama ini, Ponidi meminta masyarakat memanfaatkan kebijakan pembebasan bea balik nama ini. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah 07 Tahun 2016 tentang pembebasan bea balik nama bagi kendaraan bermotor yang berasal dari luar Jateng.

“Dengan banyaknya kendaraan yang balik nama, maka pajak yang masuk ke Jateng pun semakin banyak. Sehingga pajak yang dibayarkan bisa kembali digunakan untuk pembangunan di Jateng,” tandasnya.

Editor : Kholistiono