KPU Kudus Bagikan APK Pilbup kepada Timses 

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus mulai mendistribusikan Bahan Kampanye (BK), kepada lima tim sukses Pilbup Kudus 2018. Dari total 264 BK yang difasilitasi oleh KPU, Rabu (28/3/2018) sore baru diserahkan sebanyak 55 buah, kepada tim sukses. 

“Pertengahan bulan April, penyerahan seluruh BK diperkirakan selesai,” ujar Ketua KPU Kudus M. Khanafi, seusai menyerahkan alat peraga kampanye kepada masing-masing tim sukses calon. 

Ia menyebutkan, pemberian fasilitas BK bagi calon bupati sesuai dengan PKPU 4 tahun 2017. Pada peraturan tersebut, KPU di masing-masing daerah yang menyelenggarakan pemilukada difasilitasi BK, berupa Baliho, Spanduk dan umbul-umbul. 

Terkait ukuran, didalam peraturan KPU tersebut sudah dijelaskan. Ukuran baliho sebesar 4×7 meter, untuk umbul-umbul 5×1,15 meter dan spanduk ukuran 1,5×7 meter. 

Adapun alat peraga tersebut sudah ditentukan zonasi pemasangannya. “Untuk baliho paling banyak lima untuk setiap paslon di kabupaten atau kota. Umbul-umbul paling banyak 20 buah di kecamatan dan spanduk paling banyak dua buah untuk setiap paslon di tingkat desa,” jelasnya. 

Ia mengatakan, untuk desain dan ukuran BK sudah terstandardisasi sesuai dengan peraturan KPU. Meskipun demikian, para paslon boleh menggandakan maksimal tiga buah. 

Editor: Supriyadi

Ilegal, Panwaslu Grobogan Preteli Alat Peraga Kampaye Pemilu 2019

MuriaNewsCom, GroboganPencopotan alat peraga kampanye (APK) kembali dilakukan Panwaslu Grobogan, Rabu (14/3/2018). Kali ini pencopotan dilakukan pada APK Pemilu 2019. Beberapa waktu sebelumnya, Panwaslu sudah melakukan penertiban APK Pilgub.

”Kegiatan kali ini fokusnya adalah APK ilegal untuk Pemilu 2019. Kalau yang kemarin penertiban APK Pilgub. Tapi kalau ada APK Pilgub yang masih terlihat akan kita bersihkan sekaligus,” kata Ketua Panwaslu Grobogan Agus Purnama pada wartawan.

Agus menegaskan, kegiatan penertiban berlangsung serentak satu hari saja. Namun, kalau dikemudian hari masih ada pemasangan lagi maka akan ditertibkan terus. Dalam penertiban APK, pihaknya melibatkan KPU, Satpol PP,  dan kepolisian.

Menurutnya, penertiban itu dilakukan karena APK Pemilu 2019 sudah marak terpasang diberbagai tempat, termasuk di wilayah Kecamatan. Untuk tahapan kampanye Pemilu 2019 baru dilaksakanan mulai 23 September 2018 mendatang. Oleh sebab itu, seluruh APK yang dinilai ilegal itu serentak ditertibkan.

”Segala atribut berbau politik memang tidak diperbolehkan untuk dipasang sebelum tahapan yang ditentukan. Kalau bendera parpol masih boleh. Dengan catatan, bendera partai dipasang pada tempat yang sudah diatur,” jelasnya.

Agus mengimbau mengimbau kepada tim sukses dan parpol agar menunggu APK resmi dari KPU. Soalnya, jika memasang APK sendiri yang dilakukan diluar waktu kampanye, pasti akan ditertibkan.

Editor: Supriyadi

APK Calon Gubernur di Grobogan Dipreteli, Begini Kata KPU

MuriaNewsCom, GroboganKeberadaan alat peraga kampanye (APK) Pilkada Jateng yang sebelumnya marak diberbagai tempat, saat ini sudah tidak terlihat lagi. Hal ini menyusul adanya upaya pencopotan APK secara serentak yang dilakukan pihak Panwaslu Grobogan, Selasa (20/2/2018) kemarin. Tindakan itu dilakukan karena APK yang terpasang dinilai illegal.

Meski demikian, pasca pencopotan tersebut, belum ada pemasangan lagi APK baru. Yakni, APK yang resmi dicetak dari KPU selaku pihak penyelenggara pilkada.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyatakan, untuk APK pilkada disediakan oleh KPU Provinsi Jateng. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima APK dari KPU provinsi karena barangnya masih dalam proses pembuatan.

”APK resmi nanti dicetak KPU provinsi. Tetapi, masih dalam proses pengadaan jadi belum ada yang dipasang,” jelasnya, Rabu (21/2/2018).

Sementara itu, Ketua Panwaskab Grobogan Agus Purnama menegaskan, sesuai PKPU Nomor 4 dan Peraturan Bawaslu nomor 12, APK yang resmi dicetak oleh KPU. Mengingat saat ini KPU belum mencetak, maka semua APK yang dipasang mandiri oleh oleh pasangan calon maupun tim suksesnya dianggap ilegal.

”Selasa kemarin, kita sudah lakukan penertiban serentak pada APK yang dipasang mandiri oleh pasangan calon (paslon) atau tim suksesnya. APK itu kita nilai ilegal karena pemasangannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku,” cetusnya.

Agus mengatakan, sebelumnya, pihaknya sudah melayangkan surat ke tim sukses untuk menurunkan APK sendiri dengan toleransi waktu 3 x 24 jam. Sambil menunggu reaksi dari tim sukses, Panwas sudah mulai bergerak melakukan penertiban APK secara serentak di Kabupaten Grobogan hingga bersih.

”Dalam penertiban, kami juga melibatkan KPU dan Satpol PP. Kami mengimbau kepada tim sukses paslon untuk tidak memasang APK lagi karena pasti akan kita turunkan,” katanya

Editor: Supriyadi

Tak Semua Gambar Bakal Pasangan Calon Itu APK, Ini Penjelasan Panwas Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Jelang Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kudus 2018, banyak gambar calon bertebaran di seantero Kota Kretek. Pertanyaannya, apakah semua baliho, poster dan pamflet yang terdapat gambar bakal calon bupati-wabup merupakan kampanye?

Pertanyaan itu MuriaNewsCom lontarkan kepada Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan, guna menjawab apakah gambar Noor Yasin yang terpampang di area Simpang Tujuh Kudus termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) atau bukan.

“Gambar besar (Noor Yasin dan Musthofa) di depan Pemkab Kudus belum masuk ranah (APK). Ia (Noor Yasin) sampai saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris daerah dan jabatan itu melekat, meskipun yang bersangkutan sudah mendaftar sebagai bakal calon wabup ke KPU,” tuturnya, Selasa (16/1/2018).

Baca: Baliho Bergambar Noor Yasin Tak Kena Razia Disorot Netizen, Begini Tanggapan Satpol PP Kudus

Lebih lanjut Minan menjelaskan, jabatan (sebagai PNS atau Anggota DPR) wajib ditangalkan, ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon bupati atau wakil bupati oleh KPU. Untuk penetapan itu, ada masanya yakni tanggal 12 Februari 2018.

Kesediaan PNS atau anggota DPR berhenti dari jabatan, menjadi syarat untuk mendaftar di KPU sebagai peserta pilbup-pilwabup Kudus.

Kembali menyoal APK, Wahibul Minan menuturkan, prosedur teknis akan pemasangan APK berada di ranah KPU Kudus. Panwaskab Kudus akan berperan sebagai institusi pengawas, pada saat memasuki tahapan kampanye.

“Tahapan kampanye akan dimulai tiga hari setelah KPU Kudus menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati,” bebernya.

Baca: Langgar Aturan, Satpol PP Kudus Sita Ribuan APK di 9 Kecamatan

Menyoal kewenangan, saat ini (sebelum kampanye) Panwaskab Kudus belum mengambil porsi pengawasan. Saat ini menurut Minan, APK yang dipasang menyalahi aturan merupakan ranah dari Satpol PP, karena melanggar Perda K3.

Nanti, ketika memasuki masa kampanye, Panwaskab Kudus baru melakukan pengawasan, dengan memberikan teguran dan rekomendasi kepada pihak terkait.

“Ketika ada yang melanggar pemasangan APK kami akan catat sebagai pelanggaran administratif pemilu. Meskipun demikian, nantinya untuk penegakan aturan kami tetap menggandeng Satpol PP,” terangnya.

Editor: Supriyadi

Langgar Aturan, Satpol PP Kudus Sita Ribuan APK di 9 Kecamatan

MuriaNewsCom, Kudus – Satpol PP Kabupaten Kudus menyita ribuan alat peraga kampanye (APK) yang menyalahi aturan pemasangan. APK tersebut hampir merata dari kelima pasang calon Bupati/Wakil Bupati Kudus yang tersebar di sembilan kecamatan.

“Banyak sekali, ribuan kemarin kami mengirim 1970 an APK ke tempat pembuangan akhir (TPA),” ujar Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah, Senin (15/1/2018).

Menurutnya operasi pembersihan APK yang melanggar aturan telah dilakukan beberapa kali. Namun setelah dilakukan, masih saja ada yang bermunculan kembali.

Djati menyebutkan, APK sebanyak 1.970an buah tersebut didapatkan dari sekali operasi. Dalam sehari, ia menyebut ada tiga kali shift.

“Itu baru sekali, kalau tiga kali dalam sehari bisa jadi sekitar 5000 an APK yang disita. APK yang melanggar aturan pemasangan bukan hanya dari satu orang calon namun hampir semua calon,” tambahnya.

Dirinya menyebut, tidak semua APK yang disita belum memiliki izin. Adapula yang telah berizin dan membayar pajak reklame, akan tetapi beberapa di antaranya telah habis masa izinnya.

Selain itu, ia juga mengambil APK yang dipasang di fasilitas umum seperti tiang listrik, dekat sekolahan atau tempat ibadah dan di pohon. Hal itu melanggar Perda Kudus nomor 8/2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)

Djati menegaskan, pihaknya akan kembali lagi melakukan penertiban terhadap pemasangan APK setelah acara lomba kawasan tertib, yang diadakan oleh Propinsi Jateng. Namun demikian, pihaknya mengakui belum bisa maksimal, karena keterbatasan tenaga dan daya jangkau.  Untuk itu ia memberdayakan petugas Satpol PP di kecamatan-kecamatan.

“Kami mengimbau agar bakal pasangan calon dalam memasang APK sesuai peraturan, dengan membayar pajak dan menempatkannya di tempat yang sesuai peruntukannya. Karena nantinya satu pasangan diantaranya akan memimpin Kudus, jadi harus memberi contoh kepada masyarakat,” imbau Djati.

Terpisah, Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan menyebut selama belum memasuki musim kampanye dan ditetapkan sebagai calon bupati-wakil bupati, kewenangan penindakan APK berada di tangan Satpol PP.

”Saat ini kewenangan Satpol PP. Rencananya saat masa kampanye nanti, kami juga akan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja untuk ikut membantu menurunkan APK yang melanggar,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

Panwaslu Jepara Tertibkan Alat Peraga Kampanye

Petugas Satpol PP melakukan pencopotan salah satu baliho pasangan calon, karena dinilai melebihi jumlah yang telah ditetapkan KPU. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Petugas Satpol PP melakukan pencopotan salah satu baliho pasangan calon, karena dinilai melebihi jumlah yang telah ditetapkan KPU. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Panitia Pengawas Pilkada Jepara bersama Satpol PP melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara di sejumlah lokasi, Rabu (18/1/2017).

Ketua Panwas Jepara Arifin mengatakan, penertiban APK tersebut dilakukan, karena melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU. Sehingga, Panwas harus bertindak untuk melakukan penertiban. “Untuk setiap pasangan calon, sebenarnya mendapatkan jatah baliho dari KPU sebanyak 5 buah. Tetapi, paslon boleh menambah sendiri, dengan jumlah paling banyak tujuh,” ujarnya.

Yang terjadi saat ini, katanya, APK yang terpasang tersebut sudah melebihi batas yang ditentukan. Sehingga, hal tersebut harus dilakukan penertiban secara tegas. Untuk sementara, penertiban tersebut, katanya difokuskan di wilayah kota terlebih dahulu. Sebab, untuk wilayah kecamatan sudah ada Panwascam.

Lebih lanjut ia katakan, selain baliho, paslon juga diberikan kewenangan untuk menambah umbul-umbul sebanyak 30 buah di setiap kecamatan. Kemudian, untuk spanduk di setiap kelurahan atau desa, juga diberikan kewenangan untuk menambah maksimal 5 buah.

Sejauh ini, katanya, pihaknya telah melakukan penyisiran di delapan titik. Di antaranya di wilayah Jalan Bandengan, Ujung Batu, Jalan Wahid Hasyim dan  Jalan Sosro Kartono.

Kemudian, terkait dengan baliho resmi dari KPU untuk paslon yang sudah terpasang, pihaknya mengaku belum menerima laporan dari KPU, di mana saja titik-titiknya. “Untuk baliho resminya yang dari KPU dan paslon, kita belum mendapatkan laporan dari KPU maupun paslon,” katanya.

Editor : Kholistiono

Masa Tenang, APK di Blora Dicopot

Panwas membersihkan APK pada hari tenang (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Panwas membersihkan APK pada hari tenang (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Sesuai dengan jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, tanggal 6-8 Desember 2015 adalah masa tenang. Untuk itu, dalam masa tenang ini, alat peraga kampanye mulai dibersihkan di beberapa titik yang ada di wilayah Blora.

Anggota Panwas Kabupaten Blora Ninik Idhayanti mengungkapkan,penertiban alat peraga kampanye (APK) ini melibatkan seluruh jajaran Panwas dan KPU, Satpol PP, Polres, Kodim, DPPKKI, dan Kesbangpol.”Panwas bersama stake holder hari ini bergerak membersihkan APK, seperti banner, pamflet, stiker, dan lain-lain,” ujarnya.

Sebelumnya,Panwas Blora telah mengadakan rapat koordinasi dengan stake holder (3/12/2015). Dalam pertemuan tersebut, dibahas agenda persiapan masa tenang dan penertiban APK baik dari yang dibuat KPU maupun non KPU.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilu Kepala Daerah, disebut bahwa masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum pemungutan suara. Pada masa tenang para kandidat dilarang melakukan kegiatan kampanye apapun. (RIFQI GOZALI/KHOLISTIONO)