7 Desa di Jepara Belum Cairkan Dana Desa

Suasana Rakernis Pelaksanaan ADD dan Dana Desa Tahun 2017 untuk Desa se Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak tujuh desa di Jepara belum cairkan Dana Desa. Hal itu karena mereka belum merampungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2017.

Hal itu disampaikan oleh  Kabid Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsosbapermades) Jepara Budi Prisulistyono, Kamis (10/8/2017).  Menurutnya, hal itu karena pemerintah desa dianggap belum cakap memahami terkait penyusunan APBDes. 

“Berbagai bimbingan teknis telah dilakukan berkali-kali, namun teman-teman di desa yang baru memahami (tata kelola keuangan DD dan ADD) hanya sekitar 70 persen, sementara 30 sisanya belum ada kejelasan,” tutur dia, di sela Rapat Kerja Teknis Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Pendapa Pemkab Jepara. 

Ia mengungkapkan pertemuan teknis sangatlah penting untuk menambah kecakapan perangkat desa, dalam menyelesaikan administrasi DD dan ADD. Hal itu selaras dengan imbauan dari Presiden Joko Widodo yang mengawasi penggunaan dana tersebut secara ketat. 

Oleh karenanya, ia menginginkan seluruh pemerintah desa memahami betul penyusunan administrasi dan pelaksanaan DD serta ADD. Selain itu, persoalan belum pahamnya pemerintah desa tentang proses pembentukan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). 

“Jangan sampai karena ketidaktahuan pemerintah desa, menyebabkan mereka bisa masuk ranah pidana,” lanjutnya. 

Dirinya menerangkan, sampai bulan kedelapan ada tujuh desa yang belum menyelesaikan APBDes. Hal itu tentu berpengaruh pada proses pencairan Dana Desa yang macet, karena komponen administrasi merupakan syarat utama pengucuran dana tersebut. 

“Ada tujuh desa yang belum mencairkan dana desa, seperti Mororejo, Tanggultlare, Kedung Malang, Surodadi dan Bandung di Mayong sisanya saya lupa,” ujar dia. 

Editor : Akrom Hazami

Desa Kesulitan Rancang APBDes? Bisa Langsung Datangi Camat dan Kabag Pemdes

Bupati Kudus Musthofa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Bupati Kudus Musthofa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pengusulan APBDes di Kudus, ternyata tidak semuanya lancar diusulkan. Meski beberapa mengusulkan, namun sebagian masih terdapat desa yang kesulitan menyusun APBdes.

Menyikapi hal itu, Bupati Kudus Mustofa mengatakan, pada tahun ini jangan ada lagi desa yang kesulitan dalam menyusun APBDes. Jika masih ada yang kesulitan, maka bisa langsung menghubungi camat untuk membantu.

”Dapat langsung dihubungi camat, jadi tugas camat juga memastikan APBDes berjalan dengan lancar, sehingga dalam berjalannya pemerintahan tingkat desa juga dapat lancar pula,” katanya.

Menurutnya, selain camat, yang bertugas untuk membantu menyusun APBDes adalah pihak Kabag Pemdes. Pihak desa beserta Kabag Pemdes harus saling bekerja sama untuk dapat menyelesaikannya.

Mengenai adanya tenaga perangkat desa yang sudah lanjut, hal itu juga diakuinya. Hal tersebut juga yang menjadi kendala dalam menyusun APBDes di 2016 ini.

”Jangan sampai ada yang kesulitan dalam menyusunnya. Jadi semua kalangan, baik camat beserta kabag dapat membantu,” ujarnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

APBDes Undaan Tengah Kudus Diminta Transparan, Ini Jawaban Kades

Warga Desa Undaan Tengah sekaligus Ketua RW 2, Sofyan. (MuriaNewsCom/ Edy Sutriyono)

Warga Desa Undaan Tengah sekaligus Ketua RW 2, Sofyan. (MuriaNewsCom/ Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Terkait adanya permintaan salah satu Ketua RW 2 Desa Undaan Tengah, Kecamatan Undaan yang menginginkan mendapatkan fotokopi buku ABPBDes, Kepala Desa Undaan Tengah Eklas Prasojo mengatakan bahwa pihak terkait bisa datang ke kantor balai desa demi keterbukaan publik tersebut yang ada di APBDes ini.

“Bila memang pak Sofyan menginginkan keterbukaan, maka pihak desa bisa membuka diri untuk berkoordinasi. Dan sama sama membuka APBDes atau sejenisnya di kantor desa untuk dibahas atau ditanyakan. Sebab APBDes itu tebal sekali, ada keseluruhan nota, dan sejenisnya ,” kata Eklas, saat dikonfirmasi MuriaNewsCom, dirumahnya Sabtu (6/2/2016).

Dia menilai, bila APBDes itu difotokopi dan dipaparkan atau diberikan kepada masyarakat, itu memang tidak ada aturannya. Selain itu, terkait adanya anggaran penangkaran burung hantu sebesar Rp 100 juta di APBDes yang dimusyawarahkan perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk anggaran 2016, pihak desa juga telah mendapatkan kesepakatan dari pihak petani.

“Memang di saat musrenbang itu, Pak Sofyan mengusulkan bahwa anggaran Rp 100 juta untuk burung hantu itu ditiadakan. Akan tetapi, sebelum musrenbang, pihak petani sudah rapat dan menyetujui bahwa penangkaran atau mengadakan burung hantu memang diperlukan. Sebab daerah Undaan tengah ini memang daerah pertanian. Sehingga kesepakatan petani terhadap perlunya penangkaran burung hantu itu, kita bawa ke musrenbang tersebut,” ujarnya.

Baca juga : Warga Ini Ngotot Ingin Adanya Transparansi APBDes Undaan Tengah Kudus 

Editor : Akrom Hazami

Warga Ini Ngotot Ingin Adanya Transparansi APBDes Undaan Tengah Kudus

Warga Desa Undaan Tengah sekaligus Ketua RW 2, Sofyan. (MuriaNewsCom/ Edy Sutriyono)

Warga Desa Undaan Tengah sekaligus Ketua RW 2, Sofyan. (MuriaNewsCom/ Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Transparansi anggaran dalam tatanan pemerintahan memang sangat dibutuhkan. Seperti halnya di Desa Undaan tengah, Kecamatan Undaan, Kudus.

Salah seorang warga Desa Undaan Tengah sekaligus Ketua RW 2, Sofyan mengatakan, dirinya sangat mendukung adanya transparansi anggaran. “Saya itu menginginkan sekali buku APBDes atau LPJ-nya Desa Undaan Tengah 2015. Saya harap bisa ditunjukan kepada warga atau setiap RT RW diberi kopiannya. Supaya keterbukaan informasi bisa diketahui warga,” kata Sofyan, ditemui MuriaNewsCom, di rumahnya RT 3 RW 2 Undaan Tengah, Sabtu ( 6/2/2016).

Terkait hal itu, Sofyan pernah berupaya mendatangi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat untuk meminta fotokopian APBDes. Tapi harus koordinasi dengan ketua BPD lebih dulu.

“Sekitar Juni, saya ke rumahnya Adib (wakil ketua BPD) 3 kali untuk meminta itu, Namun dia tidak punya,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, pihaknya juga pernah meminta fotokopi APBDes tersebut kepada pihak kecamatan. Tepatnya saat ada acara sosialisasi program RT RW di kantor Kecamatan Undaan.

“Sekitar bulan Januari 2016 kemarin juga pernah ada rapat sosialisasi RT RW di kecamatan. Dan di situ saya juga meminta kejelasan tentang fotokopi APBDes. Namun pihak kecamatan tidak bisa menjawab permintaan saya. Dan kenapa kok bila saya minta fotokopi APBDes. Itu untuk keterbukaan publik,” ujarnya.

Karena tak mendapatkan apa yang diminta, dia mendatangi pemerintah kabupaten setempat untuk menanyakan perihal keterbukaan informasi APBDes. Tapi dia tak mendapatkan apa yang dicarinya itu.

Sofyan sebenarnya hanya ingin dana desa yang diatur oleh UU Desa bisa dikawal warga agar lebih transparan. Mengingat ujungnya adalah sukses atau tidaknya pelaksanaan pembangunan desa.

“Mengapa saya kok ngotot meminta fotokopi APBDes itu. Sebab saya sebagai RW, yang nantinya juga akan ditanya masyarakat tentang anggaran atau program desa. Jika saya tahu, pasti saya sampaikan ke mereka,” tambahnya.

“Demi keterbukaan dan untuk memanfaatkan anggaran, saya juga pernah usul saat musrenbang sekitar November 2015 bahwa anggaran panangkaran burung hantu untuk petani sebesar Rp 100 juta yang akan dibuat APBDes tersebut seyogyanya harus ditiadakan. Sebab itu tidak ada manfaatnya,” kritiknya.

Bila anggaran ratusan juta itu disetujui, menurutnya, dan burung hantu itu sudah dilepas ke sawah untuk membasmi tikus. Kemudian burung tersebut lari atau tidak bertengger atau kembali lagi ke tempatnya, maka anggaran itu akan sia sia.

Baca juga : Kepala Desa Diminta Cermat Susun APBDes

Editor : Akrom Hazami

APBDes Diharapkan Anggarkan untuk KB

Sumiyatun, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Sumiyatun, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Pelayanan KB kepada masyarakat Kudus, harus dilakukan secara maksimal.  Untuk itu, satu dari beberapa cara memaksimalkan adalah dalam penganggarannya. Diharapkan APBDes juga membentuk progam tersebut dalam mensukseskan KB.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kudus Sumiyatun. Dia menyatakan, apresiasi terhadap kader di lapangan masih kurang, selain itu, rakor yang dilaksanakan secara triwulan juga belum berjalan maksimal. Untuk itu, adanya UU tentang desa dan UU pemerintah daerah yang baru, dapat menyesuaikan hingga tingkat desa. Termasuk juga dalam pengangguran tiap desa setempat.

Petugas juga diharapkan dapat bertugas secara maksimal. Khususnya bagi mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yakni Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) yang langsung bersentuhan di tiap desa. Menurutnya, tiap desa terdapat PPKBD. Meski demikian, sub PPKBD juga memegang peran sangat penting dalam menyukseskan program KB.

”Maka dari itu dilakukan orientasi pembekalan semacam ini.  Agar dalam pelayanan kepada masyarakat dapat tersalurkan secara maksimal sehingga Progam KB juga berlangusng dengan sukses,” katanya.

Dalam sambutannya, Sumiyatun mengatakan, meski angka kemiskinan di Kudus tergolong rendah, namun angka kematian ibu dan bayi juga masih tinggi. Hal itu juga menjadi tugas dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hal tersebut.

”Tujuannya adalah dengan meningkatkan kualitas kader di lapangan dalam program KKBPK,  serta peningkatan pencapaian keberhasilan hingga tingkat desa,” imbuhnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Gara-gara Piranti Jadul, Penyusunan APBDes Terhambat

Peserta sedang mengikuti bintek penyusunan APBDes (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Peserta sedang mengikuti bintek penyusunan APBDes (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Beberapa desa di wilayah Grobogan tampaknya harus membuat pengadaan peralatan yang lebih relevan. Khususnya, perangkat komputer ataupun laptop model baru.

Hal ini diperlukan, mengingat dalam bintek penyusunan APBDes tahun 2016 yang digelar bagian pemerintahan desa di Ruang Riptaloka, hari ini ada sedikit kendala. Yakni, masih adanya laptop jadul yang dibawa sebagian peserta bintek. Akibatnya, Program Simkeudes (sistem  keuangan desa) yang digunakan untuk menyususn APBDes tidak bisa terinstall dalam laptop tersebut.

”Beberapa laptop peserta memang tidak bisa diisi program karena sudah jadul dan virusnya banyak. Untuk laptop yang versinya agak baru dan speknya memadai, pengisian programnya lancar. Kami berharap, agar pihak desa nantinya memperhatikan pengadaan komputer atau laptop untuk mendukung kelancaran pembuatan APBdes,” kata Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti.

Menurut Daru, peserta bintek tersebut sebagian besar adalah para sekretaris desa. Selain itu, peserta juga berasal dari perangkat desa yang berkompeten dengan masalah penyusunan APBDes.

Dikatakan, masing-masing desa mengikuti bintek selama dua kali. Tahap pertama adalah penginstallan program dalam laptop dan praktik latihan penyusunan APBDes. Setelah jadi, APBDes yang dibuat itu diserahkan untuk dikoreksi pada kegiatan berikutnya.

Beberapa waktu sebelumnya, pihaknya sudah memberikan sosialisasi pada kepala desa terkait Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa tahun 2016.

Hal itu dilakukan mengingat banyak sekali aturan baru yang terkait dengan pemerintahan desa, termasuk dalam penyusunan APBDes.

”Kepala desa dan perangkat terkait harus cermat dan menyesuaikan aturan dalam penyusunan ABPBDes. Soalnya, ada banyak hal yang perlu diperhatikan saat menyusun ABDes tahun 2016 nanti,” ungkapnya. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Gara-gara SDM Minim, APBDes Terbengkalai

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Banyaknya desa di Kudus yang belum menyusun Anggaran Pendapan dan Belanja Desa (APBDes), salah satunya di sebabkan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai di bidang tersebut.

Kepala DPPKD Kudus Eko Djumartono mengatakan, jika pihak desa selama mengalami kesulitan dalam penyusunan APBDes, karena hanya beberapa desa saja yang memiliki SDM yang mengusai hal itu.

“Kebanyakan anggaran desa itu dibuat secara manual, sehingga kalau ditulis dengan progam excel mereka banyak yang tidak tahu. Makanya, hal ini menjadi salah satu faktor terlambatnya penyusunan APBDes,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada para perangkat yang mengajukan APBDes langsung membawa filenya. Dengan demikian, ketika ada revisi bisa dilakukan secara mudah.
”Sampai Oktober akan dibuka pengusulan. Sampai saat itu tiba, akan dilakukan verifikasi mengenai APBDes tesebut. Kami yakin semua desa bakal bisa menggunakanya,” jelasnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Baru Satu Desa yang Usulkan APBDes Tahap II

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Kepala BPMPKB Kudus Sumiyatun mengatakan, hingga saat ini baru satu desa di Kudus yang sudah mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahap II. Dengan hal ini, dikhawatirkan sedikitnya jumlah desa yang mengusulkan APBDes pada tahap I akan terulang lagi.

Katanya, pada tahap I tidak semua desa mengusulkan APBDes, malahan kurang dari separuh desa yang mengusulkannya kepada Pemkab Kudus melalui dinas yang menangani.
“Kalau tahap 1, dari 132 Desa di Kudus, hanya 75 desa saja yang sudah mengusulkan. Sedangkan yang cair ada 55 desa, kemudian sisanya masih belum cair,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Padahal, menurutnya tahap I sudah lama selesai yakni pada periode April hingga Agustus lalu. Melihat sedikitnya yang mengajukan kejadian serupa akan terulang kembali.
”Bayangan buruk juga sepertinya bakal terulang. Sebab hingga kini baru satu desa saja yang mengajukan usulan APBDes yakni Desa Golantepos. Sedangkan sisanya juga masih belum mengajukan,” ungkapnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Kepala Desa Diminta Cermat Susun APBDes

Sosialisasi penyusunan APBDes tahun 2016 di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar Purwodadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sosialisasi penyusunan APBDes tahun 2016 di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar Purwodadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Para kepala desa diminta untuk bersikap hati-hati dan teliti dalam menyusun APBDes tahun 2016 mendatang. Sebab, banyak sekali aturan baru yang terkait dengan pemerintahan desa, termasuk dalam penyusunan APBDes.

”Ada banyak hal yang perlu diperhatikan saat menyusun ABDes tahun 2016 nanti. Yang pasti, kepala desa dan perangkat terkait harus cermat dan menyesuaikan aturan dalam penyusunannya,” ungkap Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti saat menggelar sosialisasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2016 di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar Purwodadi.

Menurut Daru, dengan adanya Perbup tersebut memudahkan pihak desa dalam menyusun anggaran. Sebab, dalam perbup tersebut dijelaskan secara jelas dan terperinci tata cara penyusunan APBDes.

Dikatakan, pelaksanaan sosialisasi yang dibuka Wakil Bupati Grobogan itu dilangsungkan selama tiga hari. Mulai Kamis (17/9/2015) kemarin hingga Sabtu (19/9/2015) besok.

Mantan Kabag Tata Pemerintahan itu menyatakan, pada intinya dalam penyusunan APBDesa tahun 2016 didasarkan beberapa prinsip. Yakni, sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa serta tertib dan taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, memperhatikan rasa keadilan dan manfaat buat masyarakat.

Selanjutnya, dalam penyusunan APBDes itu juga harus dilakukan tepat waktu, transparan dan melibatkan masyarakat. Selanjutnya, penyusunan ABPDesa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan. (DANI AGUS/TITIS W)

Kepingin Dana Desa Cair? In Syarat yang Harus Dipenuhi

Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat njagong bareng masyarakat usai salat tarawaih bersama warga Dukuh Semanding Desa Kalipang, pada Jum'at (26/6/2015) malam. (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat njagong bareng masyarakat usai salat tarawaih bersama warga Dukuh Semanding Desa Kalipang, pada Jum’at (26/6/2015) malam. (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

REMBANG – Asisten Pemerintahan Setda Rembang, Subakti menjelaskan,persyaratan mencairkan dana desa adalah APBDes harus sudah beres. Draft APBDes, Raperdes, persetujuan BPD sampai surat keputusan BPD yang sudah disetujui oleh BPD segera dikirim ke kecamatan untuk dievaluasi oleh camat. Lanjutkan membaca

Hore… Dana Desa Tahap Pertama Bakal Cair Sebelum Lebaran

Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat njagong bareng masyarakat usai salat tarawaih bersama warga Dukuh Semanding,Desa Kalipang, pada Jum'at (26/6/2015) malam. (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat njagong bareng masyarakat usai salat tarawaih bersama warga Dukuh Semanding,Desa Kalipang, pada Jum’at (26/6/2015) malam. (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

REMBANG – Kabar gembira bakal datang sebentar lagi bagi kalangan kepala desa dan perangkat desa di seluruh wilayah kabupaten Rembang. Usai berpuasa gaji selama enam bulan, mereka bakal segera menerima hak mereka. Lanjutkan membaca

Keterbatasan SDM Jadi Alasan Desa Wates Kesulitan Susun APBDes

Para perangkat Desa Wates saat memberikan pelayanan kepada masyarakat di Balaidesa Wates, Kamis (25/6/2015). (MURIANEWS/EDY SUTRIYONO)

Para perangkat Desa Wates saat memberikan pelayanan kepada masyarakat di Balaidesa Wates, Kamis (25/6/2015). (MURIANEWS/EDY SUTRIYONO)

KUDUS – Molornya pembuatan APBDes di enam desa, Kecamatan Undaan tak lepas dari minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki pemdes setempat. Apalagi, pembuatan APBDes tahun ini lebih sulit dibanding tahun lalu.  Lanjutkan membaca

APBDes Belum Disusun, Perangkat Desa Jetiskapuan Iuran Bayar Listrik Desa

jetiskapuan (e)

Sudirno, Kades Jetiskapuan (MURIANEWS/EDY SUTRIYONO)

KUDUS – Hingga saat ini sebagian desa di Kabupaten Kudus belum menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), salah satunya Desa Jetiskapuan, Kecamatan Jati. Dengan kondisi ini, beberapa kegiatan yang menggunakan dana terpaksa harus ditalangi terlebih dahulu oleh kepala desa dan perangkatnya. Lanjutkan membaca

Hari Pertama Ramadan, Pelayanan Kecamatan Jati Tetap Buka

Fajar Cahyono, warga Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati saat mengurus surat keringanan pembayaran rumah sakit. (MURIANEWS/ EDY SUTRIYONO)

Fajar Cahyono, warga Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati saat mengurus surat keringanan pembayaran rumah sakit. (MURIANEWS/ EDY SUTRIYONO)

KUDUS – Hari pertama Ramadan tak mempengaruhi pelayanan kantor Kecamatan Jati. Hal itu terbukti pelayanan administrasi yang sedang melayani warga membuat surat berjalan normal dan jauh lebih cepat. Lanjutkan membaca

Kecamatan Jati Buka Bimbingan Pembuatan APBDes

Pelayanan administrasi di kecamatan jati berjalan efektif disaat hari pertama puasa. (MURIANEWS/EDY SUTRIYONO)

Pelayanan administrasi di kecamatan jati berjalan efektif
disaat hari pertama puasa. (MURIANEWS/EDY SUTRIYONO)

KUDUS – Guna memberikan pelayanan maksimal, Kecamatan Jati membuka bimbingan pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pukul 13.00 WIB kepada setiap perangkat desa di bawah binaan Kecamatan Jati. Lanjutkan membaca

Pemkab Kudus Bakal Buka Desk Penyusunan APBDes

FT-3-CS-PEMDES-APBDES-BESITO (e)

Perangkat Desa Besito, Kecamatan Gebog, terlihat sedang melaksanakan tugasnya sehari-hari. Banyak pemdes di Kudus yang belum menyelesaikan APBDes karena menunggu keputusan pemerintah terkait bengkok. (MURIA NEWS/EDY SUTRIYONO)

KUDUS – Masih banyaknya desa yang kemudian belum membuat APBDes karena menunggu revisi aturan PP Desa tersebut, memang membuat pembangunan tidak berjalan maksimal. Lanjutkan membaca

Bengkok Tanah Tak Bisa Jadi Alasan Tak Susun APBDes

FT-2-CS-PEMDES-APBDES-JAPAN (e)

Warga Desa Japan, Kecamatan Dawe, terlihat bergotong-royong menyelesaikan bangunan talut di desanya. Saat ini, banyak pemdes yang tidak bisa melaksanakan pembangunan karena APBDes belum dibuat. (MURIA NEWS/EDY SUTRIYONO)

KUDUS – Kades di seluruh Indonesia, belum lama ini melakukan aksi ke Jakarta, untuk menuntu Presiden Joko Widodo merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tak terkecuali kades di Kudus. Lanjutkan membaca

Pemdes di Kudus Diminta Segera Buat APBDes

FT-CS-PEMDES-APBDES-GRIBIG (E)

Masyarakat sedang mendapatkan layanan di Desa Gribig, Kecamatan Kaliwungu. Saat ini, banyak pemdes yang kemudian belum menyusun APBDes karena masih menunggu revisi PP Desa terkait dengan tanah bengkok. (MURIA NEWS/EDY SUTRIYONO)

KUDUS – Banyak pemerintah desa (pemdes) di Kabupaten Kudus yang sampai saat ini belum menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) mereka. Padahal, hal itu penting dikarenakan sebagai salah satu syarat pencairan alokasi dana desa (ADD). Lanjutkan membaca

PP NO. 43 Tahun 2014 Direvisi, Pemdes Tetap Susun APBDes

JEPARA – Pemerintah Desa (Pemdes) diminta untuk tetap menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) meskipun saat ini revisi PP nomor 43 tahun 2014 belum diterbitkan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih. Menurutnya, meski revisi PP nomor 43 tahun 2014 belum diterbitkan, Pemdes harus tetap menyusun APBDes sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

Lanjutkan membaca