Khabsyin Tunda Laporan ke Penegak Hukum

Anggota Fraksi PKB DPRD Kudus M Nur Khabsyin. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Rencana Anggota DPRD Kudus M Nur Khabsyin untuk melaporkan dugaan adanya dana siluman ke hukum hingga saat ini belum dilakukan. Anggota Badan Anggar (Banggar) tersebut masih fokus ke laporan ke Gubernur Jateng dan Kemendagri terlebih dahulu.

Politisi PKB mengatakan, meski belum ada laporan, pihaknya yakin para penegak hukum bakal menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan. Apalagi, dugaan adanya dana siluman di APBD Kudus sudah jadi perbincangan masyarakat umum.

“Itu sudah sangat jelas adanya dugaan dana siluman dalam RAPBD 2018. Jadi, tanpa adanya laporan ke penegak hukum juga akan dilaksanakan penindakan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Baca: Muncul Dana Siluman di APBD Kudus, Politisi PKB Ini Berniat Lapor Gubernur dan Tempuh Jalur Hukum

Selain itu, banyak media yang santer memberitakan kasus pelik tersebut. Sehingga, sudah jadi hal yang lumrah, ketika penegak hukum datang langsung untuk melakukan penyelidikan terkait hal itu.

Dengan asumsi tersebut, pihaknya belum melakukan melaporkan apapun ke pihak kepolisian ataupun ke kejaksaan. Bahkan, untuk laporannya memiliki kemungkinan tak dilakukan karena dianggap sama saja, dengan adanya penindakan.

Baca: Dugaan Dana Siluman di APBD Kudus Juga Dilaporkan ke Mendagri

Disinggung terkait keberaniannya mengungkap dana siluman, Wakil Ketua DPRD Kudus tahun 2009-2014 itu mengaku siap dengan semua risiko. Termasuk adanya anggota dewan yang akan memusuhinya ataupun mendukung tindakannya itu.

“Emang gua pikirin kalau ada yang benci. Yang pasti saya berjuang demi rakyat,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

Baca: BPPKAD Bantah Ada Dana Siluman di APBD Kudus

Dugaan Dana Siluman di APBD Kudus Juga Dilaporkan ke Mendagri

Anggota Fraksi PKB DPRD Kudus M Nur Khabsyin. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kudus, M Nur Khabsyin, resmi melaporkan dugaan penyimpangan RAPBD ke gubernur Jateng. Tak hanya ke gubernur, laporan juga disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Hari Jumat (8/12/2017) kemarin saya sudah laporkan kepada keduanya. Mudah-mudahan segera mendapatkan respon,” katanya kepada MuriaNewsCom, Minggu (10/12/2017).

Menurut dia, untuk laporan ke gubernur,  anggota Komisi A DPRD Kudus itu menugaskan seseorang untuk datang langsung ke kantor gubernur. Saat itu, laporan langsung diterima asisten dari gubernur.

Sementara, untuk aduan ke Kementerian Dalam Negeri, pihaknya menitipkan aduan kepada temannya yang ada di Jakarta. Pihaknya yakin aduan tersebut sudah sampai dan akan diproses lebih lanjut.

“Tuntutan saya, agar APBD 2017 dapat dikembalikan ke pemkab dan DPRD Kudus untuk dibahas ulang. Karena, ada anggaran yang tiba-tiba muncul saat sidang paripurna, padahal sebelumnya tak pernah ada,” ujar politisi PKB tersebut.

Terkait jawabab dari Sekretaris TAPD, Eko Djumartono beberapa waktu lalu, yang menyebut semuanya sudah sesuai risalah komisi dianggap Khabsyin tak benar. Menurut dia, dalam risalah komisi dianggap tak pernah ada anggaran tersebut.

Khabsyin merupakan satu-satunya anggota DPRD yang melaporkan kasus semacam itu ke gubernur Jateng. Hal itu dilakukan lantaran dianggap ada yang salah, dan sudah tugasnya untuk meluruskan.

“Kalau ada yang salah ya harus diluruskan, karena rakyat yang dirugikan. Dan kalaupun ada yang tak suka sama saya, tak saya pikir,” jelasnya.

Baca : Muncul Dana Siluman di APBD Kudus, Politisi PKB Ini Berniat Lapor Gubernur dan Tempuh Jalur Hukum

Sebelumnya Khabsin menemukan banyaknya kejanggalan saat pembahasan RAPBD. Yang paling menyolok adalah kenaikan pendapatan dalam APBD yang naik cukup signifikan.

Yakni dari dana perimbangan naik sebesar Rp 29,03 miliar dan dari lain-lain pendapatan yang sah naik sebesar Rp 34,28 miliar. Sehingga total kenaikannya ada Rp 63,3 miliar.

”Ironisnya, kenaikan pendapatan tersebut tidak pernah muncul dalam rapat banggar yang digelar sejak tanggal 22 November dan 28 November 2017,” tegasnya.

Tak hanya itu, di anggaran belanja juga ada kenaikan sebesar Rp 104,58 miliar. Padahal, semestinya kenaikan belanja dari RAPBD hanya sebesar 41,7 miliar. Sehingga ada selisih 62,8 miliar.

”Ada juga kenaikan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp21 miliar. Semua itu tidak pernah dibahas dalam rapat yang sah, baik rapat komisi maupun banggar,” ungkapnya.

Editor : Ali Muntoha

BPPKAD Bantah Ada Dana Siluman di APBD Kudus

Puluhan masa dari beberapa LSM di Kudus melakukan aksi dengan mengenakan topeng monyet terkait dugaan penyelewengan dana APBD, belum lama ini. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono memastikan tak ada dana siluman atas APBD 2018. Itu lantaran, semua yang disahkan sudah sesuai dengan tahapan.

“Semuanya sesuai dengan risalah komisi (DPRD Kudus). Dan komisi (DPRD Kudus) jelas sudah mengetahui hal tersebut, dengan bukti ditandatangi risalahnya,” katanya Selasa (5/12/2017)

Dia menjelaskan, dalam belanja dan SILPA, sebelumnya memiliki defisit hingga Rp 227 M. Jumlah tersebut diperoleh dari pembahasan komisi yang ada di DPRD Kudus.

Baca: Muncul Dana Siluman di APBD Kudus, Politisi PKB Ini Berniat Lapor Gubernur dan Tempuh Jalur Hukum

“Untuk itu harus ada rasionalisasi  yang juga dilakukan oleh komisi agar hasilnya nol. Di antaranya adalah pendapatan Rp 41,7 miliar yang didapat dari berbagai sumber pendapatan,” ungkapnya.

Karena ada Rp 41,7 miliar, lanjut dia, maka defisit tersisa Rp 235 miliar. Jumlah tersebut juga harus dilakukan rasionalisasi oleh komisi-komisi. Dan setelah dilakukan rasionalisasi beberapa kali,  menyiasakan defisit Rp 21 miliar. 

“Karena sudah mentok dan tak ada yang bisa dikurangi lagi, maka Rp 21 M tersebut diambil dari SILPA, yang juga dimasukkan dalam banggar,” jelasnya

Ditegaskan, dana siluman tak pernah ada. Karena semuanya berangkat dari komisi yang membahas hingga risalah komisi bahkan rasionalisasi.

Editor: Supriyadi

Muncul Dana Siluman di APBD Kudus, Politisi PKB Ini Berniat Lapor Gubernur dan Tempuh Jalur Hukum

Anggota Fraksi PKB DPRD Kudus M Nur Khabsyin. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota Banggar DPRD Kudus, M Nur Khabsyin mengaku akan melapor ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terkait adanya dugaan dana siluman yang tiba-tiba muncul di APBD Kudus 2018 tanpa melalui pembahasan resmi dewan.

Selain melaporkan ke gubernur, politisi PKB itu juga berniat melapor ke aparat hukum. Hal itu dilakukan supaya dana APBD Kudus dikembalikan dan tidak tertumpangi kepentingan.

”Kami akan melaporkan ke gubernur Jateng agar APBD kudus dikembalikan dan melaporkannya kepada aparat hukum,” katanya.

Tindakan tersebut, lanjut Khabsyin, diperkuat dengan banyaknya kejanggalan saat pembahasan RAPBD. Yang paling menyolok adalah kenaikan pendapatan dalam APBD yang naik cukup signifikan.

Yakni dari dana perimbangan naik sebesar Rp 29,03 miliard an dari lain-lain pendapatan yang sah naik sebesar Rp 34,28 miliar. Sehingga total kenaikannya ada Rp 63,3 miliar.

”Ironisnya, kenaikan pendapatan tersebut tidak pernah muncul dalam rapat banggar yang digelar sejak tanggal 22 November dan 28 November 2017,” tegasnya.

Tak hanya itu, di anggaran belanja juga ada kenaikan sebesar Rp 104,58 miliar. Padahal, semestinya kenaikan belanja dari RAPBD hanya sebesar 41,7 miliar. Sehingga ada selisih 62,8 miliar.

”Ada juga kenaikan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp21 miliar. Semua itu tidak pernah dibahas dalam rapat yang sah, baik rapat komisi maupun banggar,” ungkapnya.

Atas dasar itu, ia mempertanyakan adanya anggaran sebanyak itu, sementara permintaan untuk anggaran kartu identitas anak (KIA) sebesar Rp 3,5 miliar yang sudah disetujui banggar justru oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disebutkan tidak ada anggaran lagi.

“Melihat anggaran yang tidak jelas tersebut, kami menganggap sebagai anggaran siluman karena tidak dimasukkan melalui proses yang sah,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta pimpinan dewan dan TAPD yang diketuai Sekda Kudus Noor Yasin bertanggungjawab.

Editor: Supriyadi

KMKB Desak Kajari Ungkap Kecurangan Pembahasan APBD Kudus

Puluhan masa dari beberapa LSM di Kudus menggeruduk Kantor Kejaksaan Negeri Kudus sambil mengenakan topeng monyet, Rabu (25/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – LSM Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB) mengutuk pembahasan APBD murni dan APBD Perubahan yang diduga penuh konspirasi. Mereka menilai, pembahasan APBD yang seharusnya dilakukan untuk kesejahteraan menjadi ajang bagi-bagi kue oleh oknum-oknum anggota DPRD.

”Kami mengutuk anggota DPRD yang terduga konspirasi. Sehingga, kami meminta Kajari Kudus bertidak,” ungkap orator aksi Sururi Mujib yang juga Ketua KMKB saat melakukan demo, Rabu (25/10/2017).

Karena itu, ia mendesak Kepala Kejaksaan Negeri berani membongkar hal yang dianggap kecurangan pembahasan APBD dan APBD perubahan. Jika dibiarkan, hal itu akan terus berlanjut saat tak ada tindakan.

Baca: LSM di Kudus Domo Kejaksaan Negeri Sambil Kenakan Topeng Monyet

Dia menyebutkan, dalam membahas APBD, selalu menjadi kegaduhan, antara tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pimpinan/anggota DPRD maupun antar sesama anggota DPRD.

Salah satunya adalah pembahasan soal dana aspirasi, yang mana  ada dalam judul kegiatan dan tititk-titik yang dititipkan di OPD. Selanjutnya, proyek yang sudah terkondisikan itu langsung melalui kontraktor untuk berkomunikasi dengan OPD terkait.

”Ini tugas para bapa-bapak yang ada di kejaksaan. Kalau tidak diusut, akan semakin menjadi-jadi dan menjadi budaya,” ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Seksi Intel Kejari Kudus Dadan Ahmad Sobari yang menemui demonstran berjanji akan meneruskan aspirasi yang disampaikan oleh KMKB ke pimpinan. Ini lantaran Kajari Kudus sedang tugas luar kota.

“Untuk mengungkap kasus membutuhkan bukti yang kuat. Yang jelas akan kami teruskan kepada pimpinan,” ujarnya.

Editor: Supriyadi

Pembenahan Atap Blok B dan C Pasar Kliwon Dianggar Rp 4,5 M

 

Pasar Kliwon masih menjadi primadona warga untuk melakukan transaksi jual beli. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menilai pembenahan Pasar Kliwon tak hanya sebatas penataan instalasi listrik saja, namun juga tentang atap pasar yang membutuhkan pembenahan.

Untuk itu, Pemkab Kudus menganggarkan biaya sebesar Rp 4,5 miliar untuk pembenahan atap.

Kasi Sarpras Pasar pada Dinas Perdagangan kabupaten Kudus Harys mengatakan, pembenahan atap yang disiapkan dalam jumlah besar itu bukan dialokasikan untuk seluruh atap Pasar Kliwon. Namun hanya pada blok B dan Blok C.

”Dana tersebut merupakan pagu anggaran. Dan saat ini baru tahap lelang pengerjaan proyek,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dia menyebutkan, atap pasar Kliwon blok B dan C nantinya akan diganti dengan bahan yang lebih apik. Jika sebelumnya kondisi atapnya hanya menggunakan jenis esbes saja, maka setelah diganti akan menjadi bahan galvalum.

Menurutnya, keputusan untuk mengganti atap pasar lantaran kondisi yang sudah rusak dan menghawatirkan. Jika tak kunjung diganti dengan atap yang baru, ia khawatir atap bakal roboh dan menganggu aktivitas jual beli di Pasar Kliwon.

“Pada saat penggantian atap nanti, tidak akan menganggu aktivitas pasar dan pedagang. Selain itu, pengerjaan juga dilakukan tahun ini, dan harus diselesaikan tahun ini juga,” ucapnya.

Baca Juga : Wuih, Betapa Semrawutnya Intalasi Listrik di Pasar Kliwon Kudus

Editor: Supriyadi

DPRD Kudus Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM.(Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kabupaten Kudus menggelar Rapat Paripurna Laporan Komisi-komisi dilanjutkan penandatanganan keputusan DPRD Kabupaten Kudus, Selasa (11/7/2017). Rapat siang tadi juga mengagendakan persetujuan bersama Bupati Kudus dan DPRD Kabupaten Kudus terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Angaran 2016.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM . Hadir pada kesempatan itu Bupati Kudus, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus, Unsur Forkopinda, Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus, Pimpinan SKPD, Perusahaan Daerah, Kades dan Lurah se Kabupaten Kudus.

DPRD Kabupaten Kudus menerima dan menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Angaran2016 pada rapat paripurna tanggal 11 Juli 2017. Dalam laporan komisi-komisi, Komisi A menyampaikan mengapresiasi pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Angaran 2016 yang memperoleh WTP dari BPK. ”Namun Komisi A menilai hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya temuan yang harus ditindaklanjuti,” kata Mardijanto, Ketua Komisi A DPRD Kudus.

 Sekretaris Komisi B Aris Suliyono menyampaikan, ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kudus. Di antaranya eksploitasi air Pegunungan Muria, penegakan Perda No. 10/2015 tentang hiburan malam dan tingginya tarif PDAM.

Komisi C yang disampaikan Ketua Ahmad Yusuf Roni memberikan saran untuk optimalisasi PAD dari sektor retribusi parkir. ”Komisi C juga memberikan perhatian khusus pada persoalan lingkungan, penerangan jalan raya dan normalisasi sungai,” ucap Yusuf Roni.

Sementara itu, Komisi D menekankan alokasi anggaran pendidikan dan bidang kesehatan. ”Komisi D sangat apresiatif kepada RSUD Dr. Loekmono Hadi yang sukses memporoleh penghargaan dalam bidang layanan kesehatan,” tandas Agus Imakudin, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus.

Bupati Kudus H Musthofa dalam sambutannya menegaskan, pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 memperoleh WTP dari BPK dan mendorong semua jajarannya terus meningkatkan kinerja agar pelaksanaan APBD Tahun Angaran 2017 dapat lebih baik lagi. (NAP)

 

Editor : Supriyadi