Jawaban Gus Yaqut Ketika Dihujat Karena Banser Jaga Gereja

Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas saat membuka PKN angkatan VI Pondok Pesantren Roudlatut Tholibien, Leteh, Kabupaten Rembang. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Rembang – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas angkat suara tentang seringnya hujatan dan ejekan ketika Banser menjaga gereja.

Saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) GP Ansor Angkatan VI di Pondok Pesantren Roudlatut Tholibien, Leteh, Kabupaten Rembang, Rabu (6/12/2017), Gus Yaqut menyebut, apa yang dilakukan Ansor dan Banser itu pada hakikatnya bukan menjaga gereja.

”Melainkan menjaga komponen bangsa yang pernah bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia,” katanya.

Gus Yaqut mengatakan, Ansor tidak hanya menjaga gereja. Jika diminta untuk membantu menjaga keamanan ibadah umat beragama lain pun, Ansor siap turun bersama. Namun ia menekankan, apa yang dilakukan oleh Ansor itu, tidak berlaku selamanya.

“Ansor akan berhenti melakukan hal yang demikian, apabila para penebar teror yang mengancam keutuhan NKRI binasa dari negeri ini,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh kader Ansor, termasuk di dalamnya Banser, untuk tidak berkecil hati ketika dihujat, hanya karena ingin menjaga Indonesia.

”Karena para kiai yang sudah jelas mutu keilmuan dan kerendahhatiannya juga dihujat ketika bersama mempertahankan keutuhan NKRI dan ideologi Pancasila,” terangnya.

Ia juga kembali menegaskan jika Ansor tidak akan pernah berhenti melawan pihak-pihak yang mengganggu NKRI, memecahbelah persatuan dan keberagaman bangsa Indonesia. Sikap GP Ansor tersebut sejalan dengan tema kegiatan “Yang Waras Jangan Mengalah”.

“Tema itu sebagai bentuk penegasan sikap Ansor yang tidak diam ketika paham kebangsaan Indonesia diganggu. Makanya, yang waras jangan ngalah,” tandas Gus Yaqut.

Sementara itu, PKN yang akan diadakan mulai Rabu (6/12/2017) hingga Minggu (10/12/2017) digelar bersamaan dengan Latihan Instruktur (LI) 2 yang dilaksanakan di Pesantren Al-Hamidiyah, Ngemplak, Lasem. Ratusan peserta mengikuti kegiatan ini.

Turut hadir pada pembukaan PKN VI dan LI-2, para pemuka agama Islam, Nasrani dan Buddha, Bupati Rembang Abdul Hafidz, serta Kapolres Rembang AKBP Pungki Bhuana Santoso.

Editor : Ali Muntoha

Di Konferwil Ansor Jateng Gus Yaqut Sebut Ganjar ‘Gubernur Pindo’

Ketua Umum PP GP Gus Yaqut sebelum membuka Konferwil Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, di GPU Kajen, Kabupaten Pekalongan, Minggu (12/11/2017). (Istimewa)

MuriaNewsCom, Pekalongan – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Quomas memberikan isyarat untuk mendukung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam Pilgub Jateng 2018.

Bahkan Gus Yaqut memberikan singkatan GP yang biasa digunakan untuk menyingkat nama Ganjar, menjadi “gubernur pindo”. Kata “pindo” dalam bahasa Jawa berarti dua, sehingga yang dimaksud sebagai gubernur dua periode.

Ini diucapkan Gus Yaqut saat membukan Konferensi Wilayah (Konferwil) Ansor Jateng, di Kajen, Kabupaten Pekalongan, Minggu (12/11/2017).

Namun ia mengaku agak kecewa lantaran Ganjar tidak jadi datang untuk membuka konferwil. Saat itu Ganjar mengikuti Tour de Borobudur, dan mewakilkan pada pejabat Biro Kesra Setda Provinsi Jateng.

Padahal Gus Yaqut mengaku sangat berharap ganjar hadir dalam acara tersebut. Saat Konferwil tahun 2014 lalu, Ganjar hadir dan Ketua Umum GP Ansor saat itu Nusron Wahid menyebut bahwa GP Ansor memiliki kesamaan dengan Ganjar.

Yakni di NU ada GP kepanjangannya adalah Gerakan Pemuda, sementara untuk di Ganjar yaitu Ganjar Pranowo (GP).

“Pak Nusron mengatakan kalau di Ansor GP adalah Gerakan Pemuda kalau Pak Ganjar itu Ganjar Pranowo. Sebenarnya kalau dia (Ganjar) hadir maka akan saya ganti menjadi GP yang lain yaitu ‘Gubernur Pindo’. Tapi karena tidak hadir maka akan saya tayangkan di episode berikutnya saja,” kata Gus Yaqut.

Baca : Gus Shola dari Jepara dan 2 Tokoh Ini Bersaing Jadi Ketua GP Ansor Jateng

Hadir pula dalam acara tersebut Ketua PWNU Jawa Tengah Dr Abu Hapsin, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, pengurus PP GP Ansor, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, pengurus PCNU Kabupaten Pekalongan, dan sejumlah Anggota DPR RI.

Dalam sambutannya, Gus Yaqut menekankan mengenai pentingnya para kader Ansor dan Banser untuk terus teguh menjaga NKRI dari ideologi-ideologi radikal. Bahkan, dikatakan, Ansor Banser harus terus mengawasi setiap pergerakan kelompok-kelompok anti Pancasila itu.

“Ini tantangan kita. Mereka terus bergerak, semua momentum dimanfaatkan. Maka Konferwil ini sebagai ajang untuk menyiapkan melawan mereka. Kita nggak boleh lengah, nggak boleh terlena, kita harus terus mengawasi mereka. Sekali kita lengah, maka habislah negara kita,” tandasnya.

Editor : Ali Muntoha

Ansor Mejobo Kudus Maknai Tahun Baru Hijriah untuk Perkuat NKRI

Kegiatan istighosah yang digelar PAC Ansor Mejobo Kudus, untuk memeringati Tahun Baru Hijriah. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – PAC Ansor Mejobo, Kabupaten Kudus, menjadikan tahun baru Hijiriah sebagai sarana untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu caranya, dengan menguatkan pendidikan karakter dengan menggelar istighosah, tahlil umum, khataman Alquran maupun maulid, yang digelar Kamis (21/9/2017) malam.

Kegiatan itu dipusatkan di Gedung MWC NU Mejobo, dengan menghadirkan para kiai, ulama, muspika maupun tokoh-tokoh lainnya.

Kegiatan khataman dan tahlil umum dilaksanakan dari pagi hingga dipungkasi malam hari dengan maulidur rasul. Acara yang dihadiri NU dan Banom se-Kecamatan Mejobo tersebut nampak suasana harmoni dan seguyub rukun dari warga Nahdliyin Kecamatan Mejobo.

“Ini menjadi kegiatan pertama di awal tahun 1439 Hijriah. Banyak harapan yang tercurah bagi kita untuk selalu menjadi insan yang berakhlaqul karimah dan Ansor selalu menjadi manfaat bagi bangsa ini,” katanya.

Ia menyebut, turut menjaga NKRI adalah komitmen Ansor sejak mulanya berdiri. Oleh karenanya menurut dia, organisasi ini harus selalu menjaga apa yang ada di Indonesia, termasuk budaya yang ada di dalamnya.

KH Ahmad Hamdani, perwakilan MWC NU Mejobo mengapresiasi kegiatan ini. Menurut dia, dengan bertambahnya tahun hijriyyah ini, benar-benar menghijrahkan bangsa dari berbagai hal.

”Tentunya dijauhkan dari hal-hal yang mengancam, dan berusaha merong-rong keutuhan NKRI, baik Pancasila dan kedaulatan kita,” ujarnya.

Ia berharap Ansor selalu menjadi organisasi yang bijak dan selalu ikut membangun negeri. ”Melihat spirit dari PAC Ansor Mejobo, kami yakin hal itu akan selalu terwujud dengan adanya Ansor di Indonesia” kata dia.

Begitu juga dengan Camat Mejobo, Harso Widodo juga yang berharap Ansor Mejobo mampu menjadi teladan bagi pemuda. ”Kami akan selalu menjembatani dan hadir di tengah-tengahnya,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

GP Ansor Kudus Keberatan dengan Isi Spanduk HTI

Anggota GP Ansor memperlihatkan isi spanduk dari HTI yang membuat mereka keberatan di Kudus, Rabu. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – GP Ansor Kudus menyatakan sikap keberatan dengan isi spanduk milik Hitzbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam spanduk memuat kata Khilafah.

“Dalam spanduk bertuliskan Saatnya Umat Bangkit Dengan Syariah Dan Khilafah Dan Masirah Panji Rasulullah, Islam Rahmatan Lil ‘Alamin”. Kalimat ‘Masirah Panji Rasulullah’ tidak lain hanya sebatas tunggangan nama dalam agenda besar HTI yakni penegakan Khilafah utk menggantikan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Ketua GP Ansor Kudus M Sarmanto Hasyim.

Dia bersama anggotanya menyatakan sikap keberatan dan melaporkannya ke Polres Kudus,  Rabu (5/4/2016). Saat itu, Kasatintelkam Polres Kudus AKP Mulyono menerima perwakilan GP Ansor di ruangannya, sekitar pukul10.30 WIB.

Spanduk tersebut terpasang di beberapa titik. Di antaranya di Pasar Doro Desa Mejobo Kecamatan Mejobo, Proliman Tanjung Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati dan Pasar Kliwon Desa Rendeng Kecamatan Kota.

Pemasangan spanduk HTI ternyata juga tidak dilengkapi dengan perizinan resmi dari dinas terkait. Saat ini spanduk tersebut telah diturunkan oleh GP Ansor dan Banser Kudus.”HTI juga telah mendeskreditkan Ansor dan Banser sebagai penjaga gereja, padahal kegiatan tersebut bukan merupakan instruksi namun hanya tugas bersama yang dilakukan untuk pengamanan Natal dan tahun baru,” ujarnya.

Tugas tersebut merupakan pembuktian kepada negara bahwa Ansor dan Banser mempunyai komitmen membantu aparat keamanan. Jadi, apa yang dikatakan oleh HTI jelas tidak pas. Dia juga mengatakan kalau bendera HTI yang berwarna hitam, bukanlah bendera dari Rasulullah SAW, melainkan lebih kepada bendera pemberontak yang diberi nama Liwa dan Mayan

Ansor dan Banser juga menentang terhadap kelompok anti NKRI, kelompok anti Pancasila dan kelompok yg menolak Bhineka Tunggal Ika termasuk tidak menerima gagasan negara Khalifah di NKRI. Pihaknya menuntut pembubaran HTI secara organisasi, paham, gerakan maupun tindakan, karena sudah nyata dan jelas bahwa HTI mengumandangkan anti Pancasila serta menyerukan Khilafah untuk mengganti Pancasila dan UUD 45.

Sementara, Ketua HTI Kudus Agung Dwi Nurcahyo, saat dikonfirmasi awak media membenarkan jika banner itu memang milik HTI. Dan itu memang terpasang tak berizin lantaran itu dianggap tidak perlu. “Pemasangan tidak dilakukan di tempat khusus banner, namun tempat umum. Jadi tidak perlu izin,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

6 Guru Menanggung Konsekuensi Berat atas Keputusan Yayasan

Mudzakir didampingi ketua LBH Ansor saat konferensi pers di presroom wartawan Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Mudzakir didampingi ketua LBH Ansor saat konferensi pers di presroom wartawan Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Ketua LBH Ansor Jepara, Solehan mengakui pihaknya mendapatkan aduan mengenai enam guru yang mengajar di SD dan MI di Yayasan Pendidikan Al-Islam Jepara, dinonaktifkan dari tugas mengajarnya oleh pihak pengurus yayasan. Setelah mempelajari masalahnya, pihaknya menyatakan akan segera mengambil langkah-langkah dengan melakukan komunikasi pada pihak-pihak terkait.

Diakuinya, masalah ini memang memprihatinkan sekali. Terutama bagi nasib para guru yang dinonaktifkan dan hanya dijadikan staf saja itu. Dari sekilas yang sudah dipahami dari persoalan ini, mereka (para guru) memang menanggung konsekuensi berat atas kebijakan yang diambil pihak Yayasan.

Enam guru yang mengadukan nasibnya tersebut, adalah Anik Fauziah, M. Syaifudin, Mudakir, Nuryati (guru di SD Al-Islam), Siti Rahmawati, dan Mustaqim (guru MI Al-Islam). Dengan kebijakan tersebut mereka akan kehilangan tunjangan sertifikasi yang selama ini sudah didapatkannya. Pihaknya berharap masih ada kebijakan yang lebih baik bisa diambil pihak Yayasan AL-Islam dalam hal ini, tanpa mengorbankan kepentingan para guru tersebut.

”Kami akan pelajari dan segera mengambil langkah untuk memberikan pendampingan atas nasib mereka. Jika memang terpaksa harus melakukan langkah hukum ya akan kami lakukan. Namun tentu saja diawal kami berharap masih ada pembicaraan yang bisa dilakukan,” ujar Solekan.

Sementara itu, pihak Yayasan Al-Islam Jepara, sampai berita ini dimuat belum bisa dikonfirmasi. Beberapa pengurus yang sekirannya bisa memberikan konfirmasi belum bisa dihubungi. Yayasan Al-Islam merupakan yayasan pendidikan yang memiliki sekolah SD dan MI di Jepara. (WAHYU KZ/TITIS W)

Foto sama

Dinonaktifkan, 6 Guru Swasta Ngadu ke LBH Ansor Jepara

Mudzakir didampingi ketua LBH Ansor saat konferensi pers di presroom wartawan Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Mudzakir didampingi ketua LBH Ansor saat konferensi pers di presroom wartawan Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Sebanyak enam guru yang mengajar di SD dan MI di Yayasan Pendidikan Al-Islam Jepara dinonaktifkan dari tugas mengajarnya oleh pihak pengurus yayasan. Lantaran keberatan dengan keputusan yang dianggap sepihak itu, mereka mengadukan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Jepara, Jumat (31/7/2015).

Dari enam orang guru yang diketahui telah memiliki sertifikasi tersebut, satu orang dipindah dari SD ke MI yang bernaung di Yayasan yang sama, dan lainnya dijadikan staff, mulai tahun ajaran baru 2015-2016 ini.

Salah seorang guru yang dinonaktifkan, Mudzakir mengatakan, kebijakan Yayasan tersebut, secara tidak langsung merupakan ’pemecatan’ bagi dirinya dan lima lainnya. Sebab dengan tidak mengajar, maka sertifikasi yang didapatkan setelah 24 tahun dia mengabdi menjadi guru dipastikan hilang.

”Karena sertifikasi hanya berlaku jika seorang guru bisa memenuhi 24 jam mengajar dalam setiap bulannya. Tanpa sertifikasi, maka penghasilan yang didapatkan hilang,” ujar Mudzakir kepada MuriaNewsCom, Jumat (31/7/2015).

Kebijakan tersebut menurut Mudzakir, dilakukan secara sepihak. Alasan-alasannya juga dinilai tidak adil. Kebijakan itu konon didasarkan pada uji kompetensi yang dilakukan dengan melibatkan salah satu perguruan tinggi di Kudus, yang dinilai tidak sesuai. Kemudian juga didasarkan pada evaluasi tahunan, yang dilakukan oleh yayasan. Padahal selama ini evaluasi yang dimaksud bentuknya tidak diketahui secara jelas. (WAHYU KZ/TITIS W)