Plt Gubernur Jateng Tantang Pemda Naikkan Standar Kemiskinan

MuriaNewsCom, Semarang – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko menantang pemerintah kabupaten/kota di provinsi ini untuk berani menaikkan standar kemiskinan. Terutama daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya sudah rendah.

Beberapa daerah di Jateng tercatat mempunyai angka kemiskinan lebih rendah dibanding standar nasional yang mencapai 10,12 persen. Daerah-daerah itu ditantang untuk menaikkan standar kemiskinan, untuk memacu upaya lebih keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menunjuk contoh Kota Semarang yang kemiskinannya kurang lebih empat persen, yang diukur dengan standar nasional.

“Bagi daerah-daerah yang angka kemiskinannya sudah rendah, saya menyarankan keberanian daerah untuk membuat standar sendiri. Standarnya dinaikkan. Jadi katakanlah kemiskinan dengan standar nasional empat persen, kalau dinaikkan barangkali menjadi 10 persen. Nggak apa-apa. Itu berarti upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih keras,” katanya.

Ia menyebut, menaikkan standar diperlukan. Terlebih kategori antara yang miskin dan hampir miskin dengan standar saat ini, sebenarnya masuk kategori miskin.

”Namun, ini belum perlu dilakukan oleh kabupaten/kota yang standar garis kemiskinannya masuk kategori tinggi,” ujarnya.

Ditambahkan, upaya untuk menanggulangi kemiskinan harus dibantu tangan-tangan panjang pemerintah yang ada di tingkat terbawah. Sebab, merekalah yang tahu persis kondisi warganya. Mereka yang bisa memastikan jika warganya yang miskin tidak kekurangan makan, bisa bekerja, dan anak-anaknya bersekolah.

Selanjutnya, Mantan Bupati Purbalingga itu berpendapat untuk memperluas lapangan kerja, pemerintah harus mendorong tumbuhnya UMKM dan investasi, diiringi dengan penyediaan kualitas SDM yang terampil. Bagaimana pun memberikan bekal ketrampilan baik melalui pendidikan formal maupun informal sangat diperlukan.

“Contoh di Salatiga ada pabrik sepatu kekurangan tenaga, sulit merekrutnya  karena kualifikasi tenaga kerja yang ada, yang memenuhi syarat, terbatas. Padahal keterampilan yang dibutuhkan cuma menjahit,” urai dia.

Meski bekal keterampilan yang diberikan sederhana, imbuh dia, tapi itu bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja yang tidak bisa ditunda. Sebab, jika investor sudah membangun pabrik di Jawa Tengah tapi tenaga kerjanya sulit, artinya itu menjadi salah satu kendala ramah investasi.

Editor : Ali Muntoha

Ini Tiga Modal Ganjar Entaskan Kemiskinan di Jawa Tengah

MuriaNewsCom, Semarang – Calon Gubernur Jawa Tengah (petahana) Ganjar Pranowo mengungkap tiga jurus atau modal untuk mengentaskan kemiskinan di provinsi ini. Tiga jurus ini disebut telah melalui kajian yang mendalam oleh para ahli.

Tiga skema yang ditawarkan Ganjar untuk mengentaskan kemiskinan yakni program pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan produk, kemudahan akses modal, dan pendampingan pemasaran.

“Maka kita gencarkan pelatihan-pelatihan agar masyarakat terampil. Silahkan memilih minat mau membuat kerupuk, mengolah hasil pertanian, perikanan, atau peternakan, kita buka luas,” katanya.

Kemudahan akses modal selama ini sudah bergulir dengan kredit Bank Jateng. Bunga tujuh persen dan tanpa jaminan merupakan yang pertama di Indonesia. Belakangan Presiden Jokowi mengadopsi dengan menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 9 persen ke 7 persen.

“Pemasaran kita buat online dengan regopantes.com, sehingga petani tidak perlu lewati sembilan perantara, tapi bisa menjual langsung ke konsumen dan untungnya lebih banyak,” ujarnya.

Sedangkan untuk warga lanjut usia yang tidak produktif, Ganjar punya program Kartu Jateng Sejahtera. Setiap warga pemegang KJS ini mendapatkan bantuan Rp 250 ribu perbulan. Program ini sudah berjalan sejak 2017 dengan penerima manfaat 12 ribu orang lebih per tahunnya.

Ganjar juga berbicara tentang peternakan. Menurut dia, saat ini Jateng sudah mampu surplus pangan, terutama untuk sumber pangan hewani. Namun masih diperlukan skema bisnis yang menjamin kesejahteraan peternak dan otomatis meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi ternak.

Salah satu bisnis yang bisa dikembangkan adalah pabrik pakan ternak mini. “Pakan ternak juga masih kekurangan banyak, apalagi bahan baku banyak yang masih impor. Maka saya mendorong untuk lebih gunakan lokal dan dikelola kelompok-kelompok peternak,” terangnya.

Ganjar juga sedang mengkaji untuk menjadikan unggas sebagai sandaran ekonomi warga miskin.  Misalnya dengan memberikan satu kepala keluarga miskin sebanyak lima hingga sepuluh ekor ayam petelur.

Selain untuk mencukupi kebutuhan konsumsi keluarga, bila dibudidayakan secara baik, produksi telur nantinya bisa dijual. Untuk program ini, pihaknya terus mendorong agar bantuan dari berbagai pihak, semisal CSR, bisa terealisasi. “Tugas di hulu adalah menyediakan bibit unggul yang bagus‎,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Zakat dari PNS Jateng Digunakan untuk Entaskan Kemiskinan

Seorang warga miskin tengah memulung sampah untuk dijual kembali ke pengepul. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Dana zakat dari para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang masuk ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah akan diutamakan untuk pengentasan kemiskinan di provinsi ini.

Sebanyak 60 persen dana zakat akan disalurkan untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini dikatakan Ketua Baznas Provinsi Jateng KH Ahmad Darodji. Menurut dia, Baznas kabupaten/kota di Jawa Tengah telah sepakat mengenai hal ini.

”Ini hasil rapat kerja pimpinan Baznas Provinsi Jateng dan Baznas kabupaten/kota se-Jateng dengan pemerintah daerah yang digelar pada 2-3 Oktober 2017,” katanya.

Menurut dia, 60 persen dana zakat dari ASN maupun orang kaya yang masuk, akan digunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Fakir miskin yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu warga miskin yang sudah tidak produktif atau sudah tidak mungkin bekerja serta warga miskin yang masih bisa produktif.

“Bagi fakir miskin yang sudah tidak produktif, dialokasikan 20 persen dari 60 persen tersebut. Berupa pemberian santunan, jaminan kesehatan, dan beasiswa. Sedangkan yang masih bisa produktif, dialokasikan 40 persen dari 60 persen tersebut,” ujarnya.

Bagi fakir miskin yang masih produktif akan adakan pelatihan-pelatihan keterampilan, diberikan peralatan kerja, sejumlah tambahan suntikan modal, dan pendamping yang memonitor dan mengevaluasi mereka agar kerja tetap jalan.

Gubenur Jateng Ganjar Pranowo menyebut, potensi zakat yang dikumpulkan Baznas sangat besar. Ia menyebut Baznas merupakan partner penanggulangan kemiskinan yang memiliki potensi sangat besar. Sebab, dana zakat yang diperoleh langsung dapat segera disalurkan kepada warga yang terindikasi miskin.

“Baznas ini kalau saya lihat potensinya nggilani, gedhe banget. Saya merasa ini partner saya karena tidak banyak cerewet tapi langsung eksekusi,” katanya.

Baca : Penghasilan Warga Miskin di Jateng Rata-rata Rp 333 Ribu Per Bulan

Menurutnya, selama ini Baznas sangat membantu penurunan kemiskinan, salah satunya dengan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Program tersebut mampu menjadi stimulan masyarakat untuk menumbuhkan spirit gotong royong karena mereka juga ikut membantu dengan mengumpulkan dana swadaya untuk perbaikan RTLH di sekitarnya.

Melihat besarnya potensi tersebut, Ganjar mendorong agar seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah segera membentuk Baznas. Sehingga dana zakat yang dikumpulkan dapat langsung digunakan untuk persoalan-persoalan kemiskinan.

Saat ini, ada beberapa daerah yang belum membentuk zakat. Di antaranya Kabupaten Blora, Kabupaten Magelang dan Pemalang.

Untuk Blora, pengurus Baznas tinggal menunggu dilantik, di Magelang masih menunggu rekomendasi dari Baznas pusat. Sedangkan di Pemalang baru tahap seleksi pengurus.

“Ini merupakan salah satu kekuatan umat Islam yang bisa ditunjukan dengan cara yang baik dan dahsyat. Maka saya selalu mendorong untuk segera dibentuk. Kalau perlu saya surati,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Penghasilan Warga Miskin di Jateng Rata-rata Rp 333 Ribu Per Bulan

Seorang pemulung sedang memilah sampah di TPA Desa Bandengan. Hingga Maret 2017 jumlah warga miskin di Jateng tercatat sebanyak 4,4 juta jiwa. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Jumlah warga miskin di Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2017 ini masih sangat banyak. Hingga Maret 2017, jumlah warga miskin di provinsi ini tercatat sebanyak 4.450.072 jiwa, atau 13,01 persen dari total warga Jateng.

Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menyebut, penurunan angka kemiskinan jauh lebih signifikan ketimbang daerah-daerah lain di Indonesia.

Kepala BPS Jawa Tengah, Margo Yuwono mengatakan, inflasi periode September 2016 hingga Maret 2017 yang hanya 2,63 persen mampu menjaga garis kemiskinan sebesar 3,25 persen.

Dengan kondisi ini maka pendapatan per kapita warga miskin pun mengalami kenaikan dari Rp 322.748 per bulan pada September 2016, menjadi Rp 333.224 per kapita per bulan pada Maret 2017.

“Inflasi kita di September kecil. Cuma 2,63. Itu berpengaruh pada turunnya kemiskinan Jateng paling tinggi se-Indonesia. Turunnya 43 ribu. Bahkan di Aceh naiknya 31 ribu,” katanya dikutip dari website resmi Pemprov Jateng, Kamis (24/8/2017).

Oleh karena itu menurut dia, menjaga inflasi menjadi sangat penting untuk menekan angka kemiskinan. Dalam menjaga laju inflasi, tambah Margo, penting untuk memperhatikan terjaganya harga komoditas, terutama komoditas pangan.

Sebab komoditas pangan menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan, yakni sebesar 73,41 persen. Untuk komoditas nonpangan, antara lain perumahan, bensin, dan listrik, hanya menyumbang 26,59 persen.

“Bagaimana kita menjaga garis merah (kemiskinan) agar tidak naik tajam, supaya kemiskinan bisa kita kurangi. Kata kuncinya adalah menjaga laju inflasi. Kalau inflasi kita jaga, garis merahnya tidak bergerak, tinggal bagaimana kita menaikkan pendapatan,” jelas dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jateng menyebut, untuk menekan angka kemiskinan di Jateng, organisasi perangkat daerah (OPD) perlu mempertajam program-program yang berorientasi pada kemiskinan.

“Kalau lebih dipertajam, tentu orientasi kewilayahannya menuju kepada 15 daerah (di zona merah). Tentu kita tidak bicara hanya 15 kabupaten/ kota. Tapi kita bicara prioritas. Sebanyak 15 kabupaten yang miskin, barangkali potensi dan kondisi kemiskinannya tidak sama persis,” tuturnya.

Editor : Ali Muntoha

Berharap Ada Uluran Tangan dari Pemerintah

Pasutri di Desa Karanggondang Jepara yang tinggal di sebuah gubug tak layak huni (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pasutri di Desa Karanggondang Jepara yang tinggal di sebuah gubug tak layak huni. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Mundzakir (50) dan istrinya Wasilah (51), warga Desa Karanggondang RT 01 RW 02 Kecamatan Mlonggo, Jepara, yangtinggal di gubuk tak layak huni, berharap ada uluran tangan dari pemerintah.Pasutri ini, selama dua tahun pernah tinggal di kandang kambing.

Menurut Mundzakir, yang terpenting baginya adalah bisa memperoleh rumah yang layak huni, meski sederhana. Sebab, dengan pekerjaan serabutan, serta istri yang hanya berjualan jagung rebus, hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Maino, salah seorang tetangga yang juga kordinator untuk mencarikan bantuan terhadap Pasutri tersebut mengatakan, selama ini Pasutri tersebut memang tak tersentuh bantuan pemerintah. Hanya baru-baru ini setelah warga RT gencar mencari bantuan, pihak desa memberikan bantuan sebanyak Rp 1 juta. “Sedangkan dari pemkab maupun DPRD Jepara sama sekali belum ada,” katanya.

Lebih lanjut Maino mengatakan, pihaknya sudah berulang kali menemui dewan, tapi jawabannya selalu harus melalui prosedur. Sedangkan dari pihak Bupati Jepara, tanggapan yang diperoleh cukup positif. Tapi baru sebatas dijanjikan untuk bertemu membahas soal ini.

Dia berharap, dewan maupun pemkab setidaknya mengunjungi terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi sebenarnya. “Kami yakin pemkab maupun dewan memiliki banyak cara untuk bisa membantu,” imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Menyedihkan! Selama Dua Tahun, Pasutri Ini Tinggal di Kandang Kambing

pasutri-tinggal-di kandang-kambing

Pasutri ini pernah tinggal di kandang kambing. Saat ini mereka tinggal di hunian yang masih tak layak (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Nasib malang menimpa pasangan suami istri (Pasutri) di Desa Karanggondang RT 01 RW 02, Kecamatan Mlonggo, Jepara. Karenakondisi keuangan yang sulit, Pasutri ini rela tinggal di kandang kambing selama dua tahun.

Pasutri ini adalah Mundzakir (50) dan Wasilah (51). Mundzakir menceritakan, bahwa dirinya dengan sang istri pernah tinggal di kandang kambing milik salah seorang warga lain. Selama itu pula, dia tinggal berdampingan dengan kambing.

Namun, sejak tiga tahun terakhir ini, mereka tak tinggal lagi di kandang kambing. Sedikit meningkat, tapi tetap masih tak layak. Mereka tinggal di sebuah gubuk berukuran 1,8 x 3,5 meter.

“Ini hasil bantuan dari warga se-RT sini. Dulu saya tinggal di kandang kambing selama dua tahun,” kata Mundzakir kepada MuriaNewsCom, Jumat (9/10/2015).

Warga yang ada di sekitar membantu dengan seadanya. Baik dalam proses pembangunan hingga perbaikan jika ada yang rusak. Lahan yang ditempati rumah itu merupakan milik salah satu tetangganya. Demikian pula dengan aliran listriknya.

Dengan rumah sesempit itu, Mundzakir mengaku memang kesulitan dalam beraktivitas di dalam rumah. “Saat tidur saja, saya harus tidur di atas tanah beralaskan tikar. Sedangkan istri saya tidur di atas ranjang sederhana,” imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Pemkab Rembang Klaim Angka Kemiskinan Turun

Suko Mardiono, Pj Bupati Rembang (kiri) ketika mengikuti Rakor TKPKD di lantai IV Kantor Setda Rembang pada Rabu (23/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Suko Mardiono, Pj Bupati Rembang (kiri) ketika mengikuti Rakor TKPKD di lantai IV Kantor Setda Rembang pada Rabu (23/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mengklaim bahwa angka kemiskinan di wilayah setempat sejak tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Penjabat (Pj) Bupati Rembang, Suko Mardiono mengungkapkan berdasarkan data angka kemiskinan Rembang terus mengalami penurunan meskipun lambat.

“Pada tahun 2011 angka kemiskinan tercatat sebesar 23,71 persen, pada 2012 berkurang lagi menjadi 21,88 persen, dan tahun 2013 juga turun lagi menjadi 20,97 persen. Saat ini Rembang memang masih menduduki peringkat ketiga kabupaten termiskin se-Jawa Tengah,” ujar Suko, saat memberikan sambutan di rapat koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di lantai IV Kantor Setda Rembang pada Rabu (23/9/2015).

Suko menegaskan bahwa pemkab terus berupaya melakukan percepatan penurunan angka kemiskinan. Dia optimistis angka kemiskinan akan turun drastis dengan partisipasi, penyatuan persepsi semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat. Jika hal itu berjalan maksimal, maka penurunan angka kemiskinan bisa berhasil dengan signifikan.

“Faktor yang menjadi permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan, di antaranya kurang validnya data, adanya ego sektoral dalam penanganan kemiskinan, kurangnya pendampingan dan monitoring dari SKPD pengampu. Untuk itu dengan rakor TKPK ini kami harapkan bisa mencetuskan langkah-langkah nyata penanganan kemiskinan secara sistematik, terpadu dan menyeluruh,” kata Suko. (AHMAD FERI/AKROM HAZAMI)