Perbaikan Ratusan Ruang Kelas Rusak di Grobogan Dialokasikan Dana Rp 7,8 Miliar

MuriaNewsCom, Grobogan – Jumlah ruang kelas SD di Grobogan yang kondisinya rusak parah dipastikan akan berkurang. Hal ini seiring bakal dilakukannya perbaikan ruang kelas rusak dalam waktu dekat.

Kepala Dinas Pendidikan Grobogan Amin Hidayat menyatakan, untuk perbaikan ruang kelas pada tahun 2018 ini sudah dialokasikan anggaran sekitar Rp 7,8 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Perbaikan ruang kelas rusak akan dimulai sekitar bulan April mendatang.

”Anggaran untuk perbaikan sudah disiapkan. Rencananya, bulan April pekerjaan perbaikan ruang kelas rusak mulai dilakukan,” katanya, Rabu (14/3/2018).

Dana sebesar Rp 7,8 miliar tersebut disiapkan untuk perbaikan 105 ruang kelas di 34 sekolah dasar yang tersebar di 14 Kecamatan. Yakni, Kecamatan Pulokulon (3 SD), Karangrayung (3), Toroh (5), Geyer (3), Kradenan (1), Gabus (3), Wirosari (3), Ngaringan (3), Grobogan (2), Brati (1), Klambu (1), Godong (2), Gubug (2), dan Purwodadi (1).

Jumlah kerusakan ruang kelas pada tiap SD itu bervariasi. Ada SD yang ruang kelasnya hanya rusak parah 1 lokal saja. Namun, ada beberapa SD yang ruang kelasnya rusak hingga 4 lokal.

”105 ruang kelas di 34 SD itu masuk dalam skala super prioritas untuk ditangani.

Bupati Grobogan, Sri Sumarni saat meninjau sekolah rusak, belum lama ini. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Soalnya, tingkat kerusakannya sangat parah sehingga kurang representatif untuk kegiatan pembelajaran,” jelas mantan Kepala SMAN 1 Purwodadi itu.

Ia menjelaskan, jumlah SD baik negeri maupun swasta keseluruhan ada 823 sekolah. Sebagian besar gedung SD dibangun lewat program Inpres tahun 70 hingga 80 an. Pada beberapa tahun lalu, jumlah ruang kelas yang rusak mencapai ribuan.

Namun, secara bertahap sudah dilakukan perbaikan. Baik untuk ruang yang rusak parah maupun sedang. Meski demikian, perbaikan ruang kelas rusak belum bisa tuntas tetapi jumlahnya sudah berkurang.

Menurut Amin, jumlah ruang kelas rusak yang diperbaiki pada tahun ini dimungkinkan masih bertambah, diluar 34 SD tersebut. Sebelumnya, pihaknya sudah mengajukan bantuan perbaikan ruang kelas rusak pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

”Tahun ini, kita kemungkinan dapat bantuan sosial perbakan ruang kelas rusak dari Kementerian. Tetapi, untuk kepastiannya masih nunggu keputusan resmi,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Serahkan DPA 2018, Ini Pesan Bupati Grobogan pada Kepala SKPD

MuriaNewsCom, GroboganPara kepala SKPD di Grobogan diminta segera melaksanakan kerja sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam acara penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018 pada kepala SKPD yang dilangsungkan di gedung Riptaloka, Sabtu (6/1/2018).

”Penyerahan DPA semua SKPD termasuk kecamatan ini bisa dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Selanjutnya, segera bekerja sesuai dengan program yang sudah dipersiapkan sebelumnya,” katanya.

Selain kepala SKPD, acara penyerahan DPA juga dihadiri Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto dan Sekda Moh Sumarsono.

Menurut Sri Sumarni, penyerahan DPA itu merupakan tahap akhir dari siklus perencanaan penganggaran dan menjadi langkah awal dari pelaksanaan kegiatan Pemkab Grobogan pada tahun anggaran 2018 ini.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada tim anggaran pemerintah daerah, kepala SKPD dan pihak lainnya atas selesainya DPA sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Dengan sudah diserahkannya DPA, Sri Sumarni meminta kepada semua kepala SKPD agar segera melaksanakan program yang sudah direncanakan sehingga serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Kemudian, semua kendala yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran agar selalu diidentifikasi dan dicarikan solusinya.

”Kebiasaan menunda pekerjaan hingga menumpuk pada akhir tahun jangan sampai terjadi lagi. Program kerja yang sudah direncanakan segera dilaksanakan tepat waktu. Kalau program segera dikerjakan maka tidak aka nada serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sri juga mengingatkan pada kepala SKPD agar segera berkoordinasi. Yakni, jika ada kendala yang dihadapi sehingga bisa segera dicarikan solusinya.

Selanjutnya, dia juga meminta agar pengawasan internal lebih dioptimalkan. Dengan demikian, proses penggunaan anggaran bisa sesuai rencana dan tidak menimbulkan kesalahan maupun persoalan dikemudian hari.

Editor: Supriyadi

Pakai Sollar Cell, Pemasangan Lampu di Balai Jagong Kudus Telan Dana Rp 2,9 Miliar

Sejumlah lampu solar Cell terpasang di kawasan Sport Center atau Balai Jagong. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pemasangan lampu di Balai Jagong, kawasan Sport Center telah selesai dikerjakan. Lampu tersebut juga sudah nyala selama beberapa hari terakhir, sehingga tak lagi gelap.

Kabid Olahraga pada Disdikpora Kudus Harjuno Widodo mengatakan, pemasangan lampu di balai jagong sejumlah 115 lampu. Jumlah yang banyak itu, dibutuhkan untuk menerangi semua tempat di Balai Jagong.

“Ratusan lampu tersebut menggunakan solar cel, sehingga lebih hemat listrik,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurut dia, total anggaran yang digunakan untuk pemasangan lampu di Balai Jagong mencapai Rp 2,9 M. Jumlah tersebut termasuk masa pemeliharaan pemasangan lampu selama enam bulan.

Artinya, kata dia, jika selama enam bulan ada lampu yang mati, pihaknya akan meminta ganti atau perbaikan terhadap lampu tersebut. Itu juga sudah tercantum dalam perjanjian sebelumnya

Disebutkan, pemasangan lampu disana sangatlah dibutuhkan. Karena, sebelumnya kawasan terbuka itu sangatlah sepi. Bahkan banyak laporan yang menyatakan banyak digunakan untuk pacaran di malam hari.

“Sekarang sudah tak lagi. Karena sudah terang di semua tempat. Pada malam hari juga ramai digunakan masyarakat berkumpul, sehingga pasangan muda-mudi saat pacaran disana juga akan mikir-mikir,” jelasnya

Editor: Supriyadi

KMKB Desak Kajari Ungkap Kecurangan Pembahasan APBD Kudus

Puluhan masa dari beberapa LSM di Kudus menggeruduk Kantor Kejaksaan Negeri Kudus sambil mengenakan topeng monyet, Rabu (25/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – LSM Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB) mengutuk pembahasan APBD murni dan APBD Perubahan yang diduga penuh konspirasi. Mereka menilai, pembahasan APBD yang seharusnya dilakukan untuk kesejahteraan menjadi ajang bagi-bagi kue oleh oknum-oknum anggota DPRD.

”Kami mengutuk anggota DPRD yang terduga konspirasi. Sehingga, kami meminta Kajari Kudus bertidak,” ungkap orator aksi Sururi Mujib yang juga Ketua KMKB saat melakukan demo, Rabu (25/10/2017).

Karena itu, ia mendesak Kepala Kejaksaan Negeri berani membongkar hal yang dianggap kecurangan pembahasan APBD dan APBD perubahan. Jika dibiarkan, hal itu akan terus berlanjut saat tak ada tindakan.

Baca: LSM di Kudus Domo Kejaksaan Negeri Sambil Kenakan Topeng Monyet

Dia menyebutkan, dalam membahas APBD, selalu menjadi kegaduhan, antara tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pimpinan/anggota DPRD maupun antar sesama anggota DPRD.

Salah satunya adalah pembahasan soal dana aspirasi, yang mana  ada dalam judul kegiatan dan tititk-titik yang dititipkan di OPD. Selanjutnya, proyek yang sudah terkondisikan itu langsung melalui kontraktor untuk berkomunikasi dengan OPD terkait.

”Ini tugas para bapa-bapak yang ada di kejaksaan. Kalau tidak diusut, akan semakin menjadi-jadi dan menjadi budaya,” ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Seksi Intel Kejari Kudus Dadan Ahmad Sobari yang menemui demonstran berjanji akan meneruskan aspirasi yang disampaikan oleh KMKB ke pimpinan. Ini lantaran Kajari Kudus sedang tugas luar kota.

“Untuk mengungkap kasus membutuhkan bukti yang kuat. Yang jelas akan kami teruskan kepada pimpinan,” ujarnya.

Editor: Supriyadi

Anggaran 420 Miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak di Grobogan Ternyata Masih Kurang, Ini Alasannya

Meski sudah digelontorkan dana besar namun masih banyak ruas jalan di Grobogan yang butuh sentuhan perbaikan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MurianewsCom, Grobogan – Pemkab Grobogan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah mengalokasikan dana fantastis untuk perbaikan jalan remuk tahun ini. Yakni, sebesar Rp 420 miliar yang digunakan untuk perbaikan jalan sepanjang 161 km.

Meski demikian, dana yang sudah digelontorkan itu ternyata belum mencukupi untuk memperbaiki semua jalan rusak yang ada di Grobogan.

Kepala DPUPR Grobogan Subiyono mengungkapkan, jalan dengan status milik kabupaten panjang keseluruhan mencapai 890 km. Dari angka ini, jalan yang kondisinya baik baru 48,5 persen atau sekitar 400 km. Dengan perbaikan tahun ini, ditargetkan bisa mengurangi ruas jalan rusak sekitar 15,5 persen atau sepanjang 161 km.

”Dengan perbaikan yang kita lakukan saat ini, ruas jalan yang rusak tinggal 36 persen saja. Sisanya akan diperbaiki bertahap pada tahun anggaran berikutnya dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia,” jelas Subiyono, saat mendampingi Sekda Grobogan Moh Sumarsono ketika melangsungkan kegiatan monitoring beberapa titik proyek perbaikan jalan sambil bersepeda, Jumat (29/9/2017).

Baca Juga: Fantastis, Perbaikan Jalan di Grobogan Tahun ini Telan Dana 420 Miliar

Menurut Subiyono, untuk menuntaskan perbaikan jalan berikutnya masih butuh dana sekitar Rp 800 miliar. Tahun 2018 dan 2019, ditargetkan dana perbaikan jalan rusak dialokasikan Rp 400 miliar per tahunnya. Dengan demikian, perbaikan semua ruas jalan kabupaten bisa tuntas dalam dua tahun anggaran mendatang.

Ditambahkan, perbaikan jalan di Grobogan memang membutuhkan dana yang sangat besar. Sebab, luas wilayah Grobogan menempati peringkat kedua di Jawa Tengah sehingga ruas jalan yang dimiliki sangat panjang.

Selain itu, perbaikan jalan harus dilakukan dengan konstruksi beton yang membutuhkan dana sangat besar. Kondisi ini terjadi lantaran tekstur tanah di Grobogan relatif labil, tidak seperti di daerah lainnya.

”Kondisi tanah kita, angka CBR nya rendah sekali. Sehingga harus dilakukan konstruksi beton. Hal ini yang menjadikan biaya perbaikan jalan butuh dana besar,” kata mantan Kepala Dinas Pengairan itu.

Editor: Supriyadi

Pembenahan Atap Blok B dan C Pasar Kliwon Dianggar Rp 4,5 M

 

Pasar Kliwon masih menjadi primadona warga untuk melakukan transaksi jual beli. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menilai pembenahan Pasar Kliwon tak hanya sebatas penataan instalasi listrik saja, namun juga tentang atap pasar yang membutuhkan pembenahan.

Untuk itu, Pemkab Kudus menganggarkan biaya sebesar Rp 4,5 miliar untuk pembenahan atap.

Kasi Sarpras Pasar pada Dinas Perdagangan kabupaten Kudus Harys mengatakan, pembenahan atap yang disiapkan dalam jumlah besar itu bukan dialokasikan untuk seluruh atap Pasar Kliwon. Namun hanya pada blok B dan Blok C.

”Dana tersebut merupakan pagu anggaran. Dan saat ini baru tahap lelang pengerjaan proyek,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dia menyebutkan, atap pasar Kliwon blok B dan C nantinya akan diganti dengan bahan yang lebih apik. Jika sebelumnya kondisi atapnya hanya menggunakan jenis esbes saja, maka setelah diganti akan menjadi bahan galvalum.

Menurutnya, keputusan untuk mengganti atap pasar lantaran kondisi yang sudah rusak dan menghawatirkan. Jika tak kunjung diganti dengan atap yang baru, ia khawatir atap bakal roboh dan menganggu aktivitas jual beli di Pasar Kliwon.

“Pada saat penggantian atap nanti, tidak akan menganggu aktivitas pasar dan pedagang. Selain itu, pengerjaan juga dilakukan tahun ini, dan harus diselesaikan tahun ini juga,” ucapnya.

Baca Juga : Wuih, Betapa Semrawutnya Intalasi Listrik di Pasar Kliwon Kudus

Editor: Supriyadi

Kepala DPPKD: Honor Rp 55 Miliar Itu Tetap Dianggarkan

ilustrasi-penghitungan-dana-anggaran

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Keberatan anggota DPRD Kudus terhadap fantastis untuk honorarium panitia pengadaan barang dan jasa yang mencapai Rp 55 miliar, ditanggapi secara bijak oleh Pemkab Kudus.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Eko Djumartono mengatakan, anggaran Rp 55 miliar yang dimaksud itu masuk dalam pos belanja pegawai di belanja langsung tahun anggaran 2015.

Alokasi pos anggaran itu pada tahun anggaran 2016, telah dipangkas menjadi sebesar Rp 31 miliar. ”Pemkab Kudus tetap mengalokasikan anggaran tersebut untuk membayar honor pegawai, yang melakukan tugas di luar tupoksinya,” katanya.

Eko mencontohkan, honor tim monitoring dan evaluasi (monev) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang tahun lalu dianggarkan, dihapus pada tahun ini. Penghapusan tersebut karena sudah menjadi tugas tim Bappeda untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Sementara honor untuk pegawai yang melaksanakan tugas di luar tupoksinya tetap dianggarkan. Ia mencontohkan, seorang PNS di Bagian Umum yang karena keahliannya dimasukkan dalam tim lelang pekerjaan di Dinas Bina Marga.

”Karena tugas tersebut di luar tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), maka seorang PNS tersebut tetap menerima honorarium,” jelasnya.

Disebutkannya, total anggaran honorarium yang dialokasikan cukup besar karena banyaknya kegiatan pengadaan barang dan jasa. Besaran honorarium yang diberikan untuk setiap pegawai mengacu pada aturan yang ada.

Eko mencontohkan, besaran honor yang diberikan ketua kelompok kerja (pokja) pengadaan barang dan jasa masing-masing sebesar Rp 700 ribu per paket per orang. Sementara untuk anggotanya sebesar Rp 600 ribu per orang per paket.

Editor: Merie

Dewan Minta Alokasi Anggaran untuk Perbaikan Jalan dan Prasarana Pertanian di Grobogan Ditambah

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto menyampaikan beberapa masukan dalam acara Musrenbang (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto menyampaikan beberapa masukan dalam acara Musrenbang (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Dalam pelaksanaan Musrenbang yang dilangsungkan di Ruang Riptaloka Setda Grobogan, Senin (28/3/2016), ada beberapa masukan yang disampaikan wakil rakyat. Beberapa masukan itu disampaikan secara langsung oleh Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto yang juga diundang dalam Musrenbang bersama pimpinan FKPD setempat.

Menurut Agus, salah satu poin penting yang perlu disampaikan adalah soal pembangunan infrastruktur pada tahun 2017. Yakni, penambahan alokasi anggaran perbaikan jalan, irigasi serta sarana prasarana pertanian lainnya.

Kemudian, soal insfrastruktur juga menyasar penataan kawasan kota dan pengembalian trotoar sesuai fungsinya. Selain itu, pembangunan fasilitas umum berkelanjutan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan transportasi.

“Soal perbaikan infrastruktur ini memang banyak sekali yang harus dikerjakan. Namun, soal perbaikan jalan, berada pada urutan terdepan,” kata Agus.

Selanjutnya, Agus juga menyampaikan sorotan pada masalah kesehatan, khususnya peningkatan pelayanan dan upaya menekan angka kematian ibu dan bayi lahir.

Kemudian, pembinaan UMKM menurutnya juga perlu mendapat perhatian agar keberadaannya bisa tetap eksis dan punya daya saing tinggi serta kemudahan dalam bidang investasi.

Regulasi aturan BUMD juga disampaikan Agus dalam kesempatan itu. Seperti, soal pembatasan masa jabatan direktur BUMD serta transparansi pengelolaan perusahaan milik daerah tersebut.

Bidang olahraga dan pendikan juga diminta tidak diabaikan. Pemerataan infrastruktur pendidikan dan peningkatan tenaga pengajar, perlu dapat perhatian. Hal ini dilakukan dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

“Sektor olahraga juga jadi salah satu hal yang kita sikapi. Kita minta agar UPTD ikut memantau dan mendidik bibit muda potensial dalam bidang olahraga ini,” katanya.

Agus menambahkan, dalam menyusun rencana kerja pembangunan tahun 2017, hendaknya diselaraskan dengan visi misi bupati periode 2016-2021. Yakni, terwujudnya masyarakat Grobogan yang sejahtera secara utuh dan menyeluruh.

Editor : Kholistiono

Anggaran untuk Klinik Jalan di Jepara Meningkat 500 Persen

Klinik jalan saat menambal jalan yang berlubang di wilayah Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Klinik jalan saat menambal jalan yang berlubang di wilayah Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Tahun 2016 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara tak main-main untuk menjadikan sektor infrastruktur menjadi skala prioritas. Pasalnya, untuk anggaran klinik jalan ditingkatkan lima kali lipat atau 500 persen dari alokasi anggaran di tahun lalu.

Ketua Komisi D DPRD Jepara Agus Sutisna mengatakan, alokasi pos klinik jalan mencapai Rp 10 miliar. Angka ini meningkat drastis dibanding tahun lalu yang hanya dianggarkan Rp 2 miliar.

”Alokasi Rp 10 miliar itu yang ada di APBD murni, sementara di APBD Perubahan minimal dianggarkan Rp 5 miliar. Anggaran klinik jalan memang diperbesar untuk memberikan respon cepat, jika ada jalan yang mengalami kerusakan,” kata Agus kepada MuriaNewsCom.

Akan tetapi menurut dia, selama ini informasi yang masuk ke Komisi D terkait titik jalan yang rusak sangat minim. Untuk itu, masyarakat diminta untuk cepat memberikan informasi jika ada titik jalan yang rusak dan butuh penanganan segera.

”Kita butuh peran serta masyarakat untuk memberikan info yang cepat dan segera bisa kita teruskan kepada SKPD terkait,” imbuhnya.

Dia menambahkan, tahun ini total anggaran untuk infrastruktur di Jepara mencapai 10, 68 persen dari total APBD 2016. Di Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM total ada 225 miliar baik dari APBD maupun dana alokasi khusus DAK, serta di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan 85 miliar. (WAHYU KZ/TITIS W)

Sepanjang Tahun 2015, 57 Titik Jalan di Jepara Habiskan Anggaran Rp 92 Miliar

Jalan KH Ahmad Fauzan yang selama ini terkenal rusak parah sudah mulus karena selesai dibeton. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Jalan KH Ahmad Fauzan yang selama ini terkenal rusak parah sudah mulus karena selesai dibeton. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Di akhir tahun 2015 ini, Pemkab Jepara telah melaksanakan sejumlah program kerja. Salah satunya memperbaiki dan membangun jalan di 57 titik ruas jalan yang berstatus jalan Kabupaten di Jepara. 57 titik ruas jalan tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp 92 miliar.

”Jumlah tersebut semuanya sudah tuntas diselesaikan. Terakhir di awal bulan desember lalu, saat ini dipastikan pengerjaan proyek sudah berhenti,” ujar Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Jepara Budiarto melalui Kabid Bina Marga Hartaya kepada MuriaNewsCom, Rabu (23/12/2015).

Menurutnya, secara keseluruhan proyek sudah tuntas, baik dari APBD maupun anggaran bantuan Provinsi (Banprov). Sehingga saat ini pihaknya fokus pada pengawasan di lapangan terutama memantau kondisi jalan yang kerap tergenang air saat hujan turun.

Lebih lanjut dia membeberkan, total anggaran perbaikan jalan di tahun ini, dia mengaku cukup besar. Karena anggaran tidak hanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jepara. Total anggaran perbaikkan tahun 2015 ini mencapai Rp 92 miliar. Angka itu, dimaksimalkan di 57 titik jalan yang menjadi prioritas.

”Jumlah itu termasuk 4 titik proyek sebesar Rp 49 miliar dari Banprov, yang diantaranya di Jalan Purwogondo- Manyargading,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi besar pada pihak terkait yang telah berjuang menyelesaikan proyek sesuai dengan target. Dari total titik ruas jalan tersebut, itu termasuk proyek perbaikkan jalan yang berada di Kecamatan Karimunjawa. Semuanya sudah selesai sesuai dengan harapan. (WAHYU KZ/TITIS W)

Anggaran Rp 22 Miliar Disiapkan untuk Parkir Mewah Pasar Kliwon Kudus

Gedung Pasar Kliwon Kudus. Rencananya, tahun depan akan dibuatkan tempat parkir yang mewah (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Gedung Pasar Kliwon Kudus. Rencananya, tahun depan akan dibuatkan tempat parkir yang mewah (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Penataan parkir di Pasar Kliwon bakal segera dilaksanakan. Tahun depan, Pemkab Kudus sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 22 miliar untuk kebutuhan pembangunan pasar tersebut.

Hal itu diungkapkan Plt Kepala Dinas Pergagangan dan Pasar (Dagsar) Kudus Sudiharti. Menurutnya, pembangunan parkir pasar harus segera dilaksanakan. Sebab, melihat kondisi parkir sekarang yang sudah tidak muat lantaran semakin banyaknya pengunjung yang datang ke terbesar di eks Karesidenan Pati itu.

“Sudah disiapkan Rp 22 miliar untuk pembangunan parkirnya, rencananya tahun depan mulai dibangun,” katanya.

Ia katakan, untuk bangunan parkir, rencananya bakal dibuat tiga atau empat lantai. Sedangkan lokasinya, rencanya berada di sebelah barat pasar. Nantinya, ketika malam bangunan parkir dapat digunakan untuk berjualan makanan. Menurutnya, pedagang kaki lima (PKL) tidak perlu khawatir, karena masih bisa berjualan, yakni di dasar parkir.

Dia menambahkan, lahan yang akan dibangun gedung parkir luasnya sekitar 60x 25 meter. Gedung tersebut, diprediksi bisa menampung lebih kurang 200 mobil. Jika rencana ini terwujud, tetap dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kudus. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

RUP Anggaran 2016 Ditenggat Waktu Sampai Akhir Tahun

Salah satu pembicara dari LKPP Robi Darmawan menyampaikan materi bagi organisasi pengadaan barang dan jasa di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Salah satu pembicara dari LKPP Robi Darmawan menyampaikan materi bagi organisasi pengadaan barang dan jasa di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Agar tidak muncul kendala dalam pelaksanaan lelang tahun anggaran 2016, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta mematuhi program yang sudah ditetapkan. Salah satunya adalah segera menyampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagai persiapan pelaksanaan anggaran 2016. RUP itu dideadline sudah harus diserahkan akhir tahun nanti.

”Pengumpulan RUP itu menjadi syarat utama untuk menggunakan anggaran. Tanggal 31 Desember 2015 jadi batas akhir pengumpulan atau penyampaian RUP dari SKPD,” tegas Kabag Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto, usai menggelar pembinaan bagi organisasi pengadaan barang dan jasa, Kamis (17/12/2015).

Untuk memudahkan SKPD, pihaknya juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan beserta sistem operasi prosedur (SOP) yang nantinya merupakan berkas pengajuan pelelangan. Dengan langkah ini diharapkan proyek pembangunan yang menggunakan anggaran 2016 dapat segera dilaksanakan.

Jika pelelangan bisa dilakukan lebih cepat maka kemungkinan proyek tidak selesai tepat waktu akan berkurang. Demikian pula, jika lelangnya lebih cepat maka tidak ada proyek yang molor dan akhirnya tidak bisa dilelangkan karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Seperti, dalam proyek renovasi alun-alun tahun 2015 ini yang akhirnya tertunda.

Dalam acara pembinaan yang dibuka Assisten II Pemkab Grobogan Dasuki, ada dua orang dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang jadi pembicara. Yakni Ria Agustina Nasution dan Robi Darmawan yang menyampaikan. Materi tentang aspek hukum pengadaan barang jasa dan tugas serta fungsi unit layanan pengadaan (ULP).

”Kami beri pembinaan ini agar kelompok kerja dan PPKom tidak ada rasa ketakutan untuk melaksanakan kegiatan. Pembinaan ini, merupakan tindak lanjut dari komitmen dengan TP4D dari aparat penegak hukum dengan harapan agar semua pekerjaan bisa tepat waktu dan cepat terselesaikan,” tambahnya. (DANI AGUS/TITIS W)

Soal Serapan Anggaran, Ini Kata Wabup Jepara

Wakil Bupati Jepara Subroto (MuriaNewsCom)

Wakil Bupati Jepara Subroto (MuriaNewsCom)

 

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menyatakan optimistis terhadap serapan anggaran tahun 2015 ini dapat optimal. Wakil Bupati Jepara Subroto mengatakan, pihaknya sangat optimis tahun ini serapan anggaran dapat optimal bahkan mencapai 100 persen.”Saya yakin akhir tahun nanti anggaran dapat terserap seratus persen,” ujar Subroto kepada wartawan.

Menurutnya, optimisme tersebut beralasan lantaran saat ini Pemkab Jepara tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan di sejumlah sektor. Terutama sektor infrastruktur maupun yang lainnya.

Dia juga mengatakan, sekitar Agustus lalu, Pemkab Jepara telah menggelar koordinasi dengan seluruh pejabat terkait dengan efektifitas kinerja dan serapan anggaran. Pihaknya juga telah meminta semua dinas, kantor dan instansi agar menyampaikan laporannnya tepat waktu, agar dapat dijadikan dasar evaluasi.

”Terlebih yang diperiksa dahulu oleh tim pemeriksa baik dari inspektorat dan BPK adalah laporan administrasi dari masing-masing kegiatan yang telah dijalankan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, semua dinas, kantor maupun instansi di Kabupaten Jepara telah menyampaikan kendala yang dihadapi. Pihaknya juga telah memberikan arahan, agar serapan anggaran di tahun 2015 ini dapat optimal.

“Saya mencontohkan untuk pembangunan fisik, saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan. Harapannya pada Desember nanti selesai, anggaran dapat terserap secara optimal dan masyaraat yang menerima manfaatnya,” imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Rekrutmen Direktur PDAM Terhambat Anggaran

Abdullah Zawawi, Plt Asisten II Sekda Rembang sekaligus Ketua Panitia Rekrutmen Direktur PDAM. (MURIANEWS/AHMAD FERI)

Abdullah Zawawi, Plt Asisten II Sekda Rembang sekaligus Ketua Panitia Rekrutmen Direktur PDAM. (MURIANEWS/AHMAD FERI)

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mengaku rencana rekrutmen direktur baru PDAM terhambat anggaran untuk mendatangkan tim ahli. Sebab sampai saat ini Pemkab setempat belum mendapatkan legal opinion dari tenaga ahli tentang bisa atau tidaknya direktur lama mengikuti seleksi kembali. Pendapat dari tim ahli ini dinilai penting dalam melanjutkan proses rekrutmen direktur baru perusahaan berplat merah tersebut. Lanjutkan membaca