Tak Ada Transparansi Angaran, Kades Semirejo Pati Dilaporkan ke Dewan

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan pemuda Desa Semirejo, Kecamatan Gembong yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Desa mendatangi Kantor DPRD Pati, Kamis (18/1/2018). Mereka mengadukan Kepala Desa Semirejo Triyono yang diduga melakukan penyelewengan dana desa.

Gunawan, koordinator pemuda mengatakan, puluhan pemuda terpaksa mengelar audiensi dengan wakil rakyat lantaran selama ini melihat pemdes tidak transparan terkait dana desa. Bahkan, pihaknya melihat banyak hal-hal yang diduga dicurangi oleh pemeritah desa.

“Ada 14 penyimpangan yang kami lihat dalam pemerintah Desa Semirejo. Kami meminta adanya tindakan yang tegas dan cepat akan adanya penyelewengan itu,” katanya kepada awak media usai audiensi.

Disebutkan, penyelewengan yang dilakukan seperti pengelolaan dana PAM SIMAS yang tidak transparan. Sebelum mengadu ke dewan, ia mengaku sudah menanyakan hal tersebut dua kali. Yakni pada 11 September 2017 lalu dan 29 September, namun tidak mendapatkan jawaban.

Selain itu, kata dia, pihak desa juga dianggap melakukan pelanggaran hukum berat, karena sudah menyewakan aset desa tanpa melakukan tahapan lelang.  Parahnya, hal yang dilakukan itu tanpa diketahui masyarakat desa serta BPD.

“Kami juga melihat adanya pembongkaran dan pembangunan balai desa tanpa adanya rembuk desa dan tahapan yang seharusnya. Banyak lagi yang sudah kami laporkan terkait kecurangan,” ucapnya.

Dia berharap, pemerintah dan dewan bisa segera bertindak. Ia khawatir jika tak segera diluruskan, masyarakat semakin dirugikan.

Editor: Supriyadi

Anggaran 420 Miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak di Grobogan Ternyata Masih Kurang, Ini Alasannya

Meski sudah digelontorkan dana besar namun masih banyak ruas jalan di Grobogan yang butuh sentuhan perbaikan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MurianewsCom, Grobogan – Pemkab Grobogan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah mengalokasikan dana fantastis untuk perbaikan jalan remuk tahun ini. Yakni, sebesar Rp 420 miliar yang digunakan untuk perbaikan jalan sepanjang 161 km.

Meski demikian, dana yang sudah digelontorkan itu ternyata belum mencukupi untuk memperbaiki semua jalan rusak yang ada di Grobogan.

Kepala DPUPR Grobogan Subiyono mengungkapkan, jalan dengan status milik kabupaten panjang keseluruhan mencapai 890 km. Dari angka ini, jalan yang kondisinya baik baru 48,5 persen atau sekitar 400 km. Dengan perbaikan tahun ini, ditargetkan bisa mengurangi ruas jalan rusak sekitar 15,5 persen atau sepanjang 161 km.

”Dengan perbaikan yang kita lakukan saat ini, ruas jalan yang rusak tinggal 36 persen saja. Sisanya akan diperbaiki bertahap pada tahun anggaran berikutnya dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia,” jelas Subiyono, saat mendampingi Sekda Grobogan Moh Sumarsono ketika melangsungkan kegiatan monitoring beberapa titik proyek perbaikan jalan sambil bersepeda, Jumat (29/9/2017).

Baca Juga: Fantastis, Perbaikan Jalan di Grobogan Tahun ini Telan Dana 420 Miliar

Menurut Subiyono, untuk menuntaskan perbaikan jalan berikutnya masih butuh dana sekitar Rp 800 miliar. Tahun 2018 dan 2019, ditargetkan dana perbaikan jalan rusak dialokasikan Rp 400 miliar per tahunnya. Dengan demikian, perbaikan semua ruas jalan kabupaten bisa tuntas dalam dua tahun anggaran mendatang.

Ditambahkan, perbaikan jalan di Grobogan memang membutuhkan dana yang sangat besar. Sebab, luas wilayah Grobogan menempati peringkat kedua di Jawa Tengah sehingga ruas jalan yang dimiliki sangat panjang.

Selain itu, perbaikan jalan harus dilakukan dengan konstruksi beton yang membutuhkan dana sangat besar. Kondisi ini terjadi lantaran tekstur tanah di Grobogan relatif labil, tidak seperti di daerah lainnya.

”Kondisi tanah kita, angka CBR nya rendah sekali. Sehingga harus dilakukan konstruksi beton. Hal ini yang menjadikan biaya perbaikan jalan butuh dana besar,” kata mantan Kepala Dinas Pengairan itu.

Editor: Supriyadi

Desa Kesulitan Lakukan Administrasi, Silakan Konsultasi ke Kecamatan

Adhy Harjono, Kepala Inspektorat Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Adhy Harjono, Kepala Inspektorat Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Penggunaan dana desa, memang terbilang gampang-gampang mudah. Terlebih dengan adanya aturan baru, yang semakin membuat pusing para perangkat desa dalam menggunakannya.

Kepala Inspektorat Kudus Adhy Harjono mengatakan, bagi desa yang kesulitan dalam menggunakannya karena sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Maka disarankan untuk dapat memaksimalkan peran Kecamatan dalam memberikan pembinaan kepada desa, sehingga pelaksanaan pembangunan dan progam desa juga dapat berjalan.

”Kalau desa dalam hal ini perangkatnya dapat lebih aktif lagi berkonsultasi, maka dapat membuat mereka tahu kesalahan dan segera membenahi. Dengan demikian sangat membantu dalam menyukseskan program desa,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dia menjelaskan, sebenarnya dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Yakni pada Kemendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam aturan tersebut tertera cara pengelolaan dana desa seperti apa.

Menurutnya, sumber dana desa terdapat tiga sumber. Yakni dari bengkok desa yang langsung dikelola desa, kemudian dana bagi hasil pajak dan retribusi serta dan desa dari pusat. Kedua sumber dana tersebut melewati Pemkab Kudus dalam mencairkannya.

”Dengan melihat aturan yang ada, dapat menjalankan sesuai dengan aturan dan sejalan dengan regulasi. Sehingga dapat menjadikan pengelolaan sesuai dengan aturan yang ada sehingga tidak ada masalah dikemudian hari,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Di Kudus Masih Ditemukan Desa yang Salah Gunakan Anggaran Desa

Adhy Harjono, Kepala Inspektorat Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Adhy Harjono, Kepala Inspektorat Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Di Kudus, masih terdapat beberapa beberapa desa yang salah dalam menggunakan anggaran desa. Melihat hal tersebut diharapkan dapat segera dibenahi dan dapat dijadikan pembelajaran oleh desa lainnya, baik satu kecamatan yang sama maupun berbeda.

Seperti halnya diungkapkan Kepala Inspektorat Kudus Adhy Harjono kepada MuriaNewsCom. Menurutnya dari pemeriksaan yang sudah dilakukan tahun ini, ditemukan beberapa desa yang masih kurang pas dalam menggunakan dana desa.

”Mengenai desanya dan jumlahnya pokoknya ada, kami memberikan waktu kepada desa tersebut untuk membenahi laporan dan penggunaan dananya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan tidak kepada semua desa. Namun lebih kepada sebagian desa yang terdapat di Kudus. Untuk satu kecamatan, dilakukan pemeriksaan hingga enam desa. Dan hampir semuanya terdapat hal yang harus dibenahi.

Harapannya, desa yang diketahui kurang pas dalam menggunakan dapat segera membenarkan. Pihaknya memberikan waktu 2×30 hari guna membenarkan. Sehingga jika semua yang diperiksa sudah benar, maka desa lainnya yang diperiksa tahun depan juga dapat menyesuaikan.

”Mudah-mudahan tidak ada yang salah lagi, sebab jika masih ada yang salah sudah bukan kewenangan kami. Sehingga dalam menjalankan progam, desa juga dapat dengan leluasa menjalankannya,” imbuhnya. (FAISOL HADI/TITIS W)