Komisi B DPRD Pati Akan Panggil Pemilik Alfamart Tak Berizin

Anggota Komisi B DPRD Pati Noto Subiyanto akan memanggil pemilik toko swalayan yang tetap buka meski sudah disegel. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Anggota Komisi B DPRD Pati Noto Subiyanto akan memanggil para pemilik Alfamart di Pati yang tidak berizin. Mereka akan dimintai keterangan terkait pendirian toko swalayan yang belum mengantongi izin, tapi sudah beroperasional.

“Kami akan memanggil para pemilik. Belum ada izin usaha toko swalayan (IUTS) tapi sudah berani beroperasi. Parahnya, ada yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB),” ujar Noto, Kamis (26/10/2017).

Pihaknya juga akan memanggil dinas perizinan dan pihak terkait untuk melakukan klarifikasi. Selain persoalan hukum, pendirian toko swalayan di Pati saat ini banyak dikeluhkan masyarakat, terutama pedagang tradisional.

Mereka khawatir keberadaan toko modern yang merebak dan tidak terkontrol bisa mengancam keberlangsungan toko kelontong dan pasar tradisional. Karena itu, Komisi B DPRD Pati akan mengawal persoalan tersebut sehingga tidak ada kesenjangan sosial.

“Komisi B akan terus mengawal. Masyarakat kecil harusnya yang diangkat ekonominya, bukan orang-orang berduit saja. Supaya rakyat bisa berkembang dan kemiskinan dientaskan,” tuturnya.

Sementara itu, pihak Satpol PP sebagai penegak Perda akan melakukan koordinasi dengan dinas perizinan dan bagian hukum Setda Pati. Koordinasi tersebut terkait dengan hilangnya segel dari Satpol PP di toko swalayan.

“Kita sudah segel. Tapi segelnya tidak ada dan toko swalayan malah buka lagi. Akhirnya kita tertibkan lagi. Untuk hilangnya segel, kita akan konsultasi ke bagian hukum,” jelas Sekretaris Satpol PP Pati Hadi Santosa.

Editor: Supriyadi

Ini Penyebab Merebaknya Minimarket di Pati

Sejumlah pengunjung tengah beristirahat di Indomaret, kawasan Alun-alun Pati, Senin (07/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah pengunjung tengah beristirahat di Indomaret, kawasan Alun-alun Pati, Senin (07/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kabupaten Pati saat ini memiliki 116 Alfamart dan Indomaret. Jumlah itu belum termasuk keberadaan minimarket yang tersebar di sejumlah tempat di Kabupaten Pati.

Padahal, Keberadaan minimarket masih sangat terbatas, sebelum satu tahun terakhir ini. Ada banyak pendapat terkait dengan merebaknya minimarket di Kabupaten Pati dalam satu tahun terakhir.

M Nafiul Haris, pengamat kebijakan publik menilai, pembangunan di suatu daerah tidak lepas dari kebijakan pemda. Bila ada minimarket yang menjamur di suatu daerah, hal itu tidak lepas dari peran pemda, terutama Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang memberikan izin.

“Semua perizinan usaha ada di KPPT. Kalau ada banyak toko modern, swalayan, minimarket, mall, atau pusat perbelanjaan lainnya, itu berarti menjadi wewenang pemda karena izinnya ada di sana. Nah, sekarang tinggal investor ada yang mau menanam usaha di sana tidak?” kata Haris, Senin (07/11/2016).

Karena itu, menurut Haris, ada dua pintu yang membuat minimarket berjamur di suatu daerah. Pertama, dari pengusaha itu sendiri yang ingin menanamkan usahanya di Pati. Kedua, kebijakan pemda untuk menolak atau mengizinkan.

“Kalau banyak investor berdatangan di Pati dan ingin mendirikan toko modern, itu berarti Pati dinilai sangat berpeluang sebagai daerah bisnis. Selanjutnya, tinggal pemkab menerima atau menolak permohonan izin mendirikan minimarket tersebut. Tak asal menerima atau menolak, semua harus ada landasan hukumnya, entah perbub atau perda,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Pati Muhammadun menilai, menjamurnya minimarket di Pati terjadi karena ada pembiaran dari pemda. Semula satu-dua berdiri, izinnya belum beres, kemudian dibiarkan.

“Jadi, kalau ada minimarket yang menjamur, terlebih belum mengantongi izin usaha toko modern (IUTM), berarti ada pembiaran. Sekarang sudah banyak toko modern. Penertiban sebetulnya tidak susah, hanya saja kemauan eksekutif tidak sungguh-sungguh, maka kita anggota DPRD mendorong agar keberadaanya ditertibkan,” kata Muhammadun.

Editor : Kholistiono

 

Alfamart di Gembong Pati Ternyata Izinnya Toko Kelontong

Jpeg

Alfamart di dekat pasar tradisional Gembong masih beroperasi dengan logo Alfamart ditutup kain putih, lantaran tidak mengantongi izin toko modern. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Minimarket Alfamart yang berada di dekat Pasar Gembong ditutup paksa, lantaran pengajuan izin awalnya adalah toko kelontong. Logo Alfamart pun ditutup kain putih hingga pemilik Alfamart mengantongi izin toko modern.

Camat Gembong Edwin Riyono Chris Indianto kepada MuriaNewsCom, Senin (30/5/2016) mengatakan, Suwarti sebagai pemilik Alfamart awalnya mengajukan izin akan mendirikan toko kelontong yang berada sekitar 20 meter dari pasar tradisional Gembong. Namun, toko yang semula izinya toko kelontong ternyata Alfamart.

Sontak, sikap tersebut membuat pemerintah kecamatan geram dan meminta kepada pemilik untuk memperbaiki izin. “Pengajuan izin awalnya toko kelontong, sehingga tidak masalah karena berdekatan dengan pasar tradisional. Tidak tahunya, tiba-tiba yang berdiri adalah Alfamart,” tutur Edwin.

Ia menambahkan, pemerintah kecamatan melarang Alfamart tersebut beroperasi sepanjang pemiliknya belum mengajukan izin usaha toko modern (IUTM) sesuai dengan Perbup Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penataan Minimarket. Akibatnya, operasional Alfamart di Gembong tidak diperbolehkan menggunakan plastik, struk, dan semua barang Alfamart.

Namun, per Senin (30/5/2016), toko tersebut masih nekat buka dengan sistem operasi komputer Alfamart. Sejumlah konsumen beberapa kali terlihat belanja di toko tersebut yang saat ini sudah tidak menggunakan brand Alfamart pada bagian depan.

Sementara itu, pemilik Alfamart tidak ada di tempat saat dicoba dikonfirmasi MuriaNewsCom. Karyawan pun enggan memberikan nomor telepon pemilik. “Tadi pagi di sini, tapi dia baru saja pergi,” paparnya singkat.

Editor : Akrom Hazami