Penggunaan ADD 2017 Dievaluasi, Begini Catatannya

MuriaNewsCom, Grobogan – Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari alokasi dana desa (ADD) tahun 2017 dinilai sudah dilakukan dengan baik. Meski demikian, ada beberapa catatan yang didapat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal itu disampaikan Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti dalam Rakor Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa Triwulan I tahun 2018 di gedung PGRI, Rabu (28/3/2018).

Menurut Daru, besarnya ADD yang akan dikucurkan ke 273 desa pada tahun 2017, totalnya sekitar Rp 115 miliar. Besarnya ADD yang disalurkan tiap tiap desa tidak sama karena kondisinya berbeda-beda. Paling sedikit yang diterima pihak desa Rp 235 juta dan paling tinggi Rp 673 juta.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa catatan yang didapat. Antara lain, lambatnya pelaporan kegiatan dari ADD tersebut. Keterlambatan penyampaikan laporan ini berdampak dengan tertundanya penyaluran ADD tahap berikutnya.

“Hal ini masih banyak kita temukan pada beberapa desa. Perlu diketahui, penyaluran ADD ini dilakukan dalam empat tahap. Kalau laporan triwulannya terlambat maka penyaluran untuk tahap berikutnya dipastikan tertunda,” kata mantan Kepala Satpol PP itu.

Catatan berikutnya, lanjutnya, adalah kelengkapan surat pertanggungjawaban (Spj) kegiatan. Di mana, ada beberapa item belanja yang tidak dilengkapi dengan nota ataupun tanda terima.

Temuan selanjutnya adalah masih belum pahamnya pengelola, seperti Kades, Sekdes dan bendahara dalam memahami tupoksinya. Kondisi ini menjadikan sering terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga cukup mengganggu dalam pelaksanaan kegiatan.

Kemudian, verifikasi kelengkapan Spj terkadang tidak dilakukan sehingga ketika diserahkan laporannya terpaksa dikembalikan untuk dilengkapi dulu.

“Kemudian soal pembayaran pajak juga kita tekankan supaya dipenuhi. Selama ini masalah pajak sudah bagus pelaksanaannya. Semua catatan ini kita sampaikan pada kepala desa yang kita undang dalam rakor ini. Harapannya, pada pelaksanaan ADD 2018 bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk tahun ini, besarnya ADD sekitar Rp 113 miliar,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Duh, Alokasi Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa di Grobogan Minim

Para kepala desa se-kabupaten Grobogan mendapat penjelasan masalah ADD 2016 dan penerimaan ADD tahun 2017 di Gedung SKB Danyang, Kecamatan Purwodadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Para kepala desa se-kabupaten Grobogan mendapat penjelasan masalah ADD 2016 dan penerimaan ADD tahun 2017 di Gedung SKB Danyang, Kecamatan Purwodadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Program pemberdayaan masyarakat desa masih minim anggarannya di wilayah Grobogan. Kondisi ini ironis. Sebab, saat ini kucuran dana yang didapat hampir semuanya meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti menyatakan, sejauh ini bidang pemberdayaan masyarakat di desa hanya dapat alokasi anggaran Rp 2,9 miliar sekitar 0,69 persen saja. Angka ini berdasarkan hasil rekapitulasi APBDes 2016 di 273 desa.

Sebagian besar pendapatan desa dibelanjakan untuk bidang pembangunan. Yang mana, angkanya mencapai Rp 244 miliar atau 57,63 persen disusul bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 157 miliar atau 37,21 persen.

Kemudian, bidang pembinaan kemasyarakatan alokasinya hanya Rp 18 miliar atau 4,27 persen saja. Sedangkan biaya tak terduga alokasinya Rp 844 juta atau 0,20 persen.

“Jadi penggunaan dana di desa ini memang paling besar disalurkan pada bidang pembangunan. Untuk bidang lainnya, alokasinya selisih jauh sekali,” kata Daru Wisakti saat menggelar evaluasi ADD tahun 2016 yang dilangsungkan di Gedung SKB, Danyang, Kecamatan Purwodadi, Selasa (20/12/2016).

Ke depan, Daru meminta agar kepala desa juga memperhatikan bidang lainnya. Terutama pemberdayaan masyarakat seperti kalangan UMKM dan pengembangan BUMDes. Sebab, sektor ini dinilai juga cukup penting untuk mendapat anggaran supaya perekonomian di desa bisa berkembang cepat.

Menurutnya, kebijakan itu dinilai sangat memungkinkan. Sebab, pendapatan yang didapat desa saat ini dinilai cukup besar.

Dari rekapitulasi APBDes 2016 tersebut diketahui jika total pendapatan 273 desa mencapai Rp 454 miliar. Komposisinya, pendapatan asli desa mencapai Rp 119 miliar atau 26,3 persen, dana transfer Rp 224 miliar atau 73,5 persen. Dana transfer ini berasal dari dana desa, bagi hasil pajak, ADD, dan bantuan keuangan.

Daru menambahkan, pada tahun 2017, jumlah ADD yang akan dikucurkan ke 273 desa totalnya sekitar Rp 115 miliar. Jumlah ini turun sedikit dari kucuran ADD 2016 yang besarnya Rp 116 miliar.

Besarnya penyaluran ADD tiap desa nantinya tidak sama karena kondisinya berbeda-beda. Paling sedikit yang diterima pihak desa Rp 235 juta dan paling tinggi Rp 673 juta.

Sedangkan untuk penerimaan alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2017 besarnya Rp 8,2 miliar. Jumlah ini naik dari alokasi tahun 2016 yang nilainya Rp 8,1 miliar.

“Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ini nanti juga dibagi untuk 273 desa. Besarnya penerimaan tiap desa mulai Rp 18 juta sampai Rp 62 juta,” jelas Daru.

Editor : Akrom Hazami

Penggunaan ADD 2016 di Grobogan Dievaluasi, Ini Hal Buruknya

Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti saat menyampaikan catatan dalam evaluasi ADD tahun 2016 yang dilangsungkan di Gedung SKB, Danyang, Kecamatan Purwodadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti saat menyampaikan catatan dalam evaluasi ADD tahun 2016 yang dilangsungkan di Gedung SKB, Danyang, Kecamatan Purwodadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti menggelar evaluasi alokasi dana desa (ADD) tahun 2016 yang dilangsungkan di Gedung SKB, Danyang Purwodadi, Selasa (20/12/2016).

Menurutnya, ada beberapa catatan yang didapat dalam pelaksanaan kegiatan dari ADD tahun 2016 di Grobogan. Catatan yang didapat antara lain, lambatnya pelaporan kegiatan dari ADD tersebut. Keterlambatan menyampaikan laporan ini akan berdampak tertundanya penyaluran ADD tahap berikutnya.

“Penyaluran ADD ini dilakukan dalam empat tahap. Kalau laporan triwulannya terlambat maka penyaluran untuk tahap berikutnya dipastikan tertunda. Hal ini masih banyak kita temukan,” kata Daru.

Catatan berikutnya adalah kelengkapan surat pertanggungjawaban (Spj) kegiatan. Ada beberapa item belanja yang tidak dilengkapi dengan nota ataupun tanda terima.

Temuan selanjutnya adalah masih belum pahamnya pengelola, seperti kades, sekdes dan bendahara dalam memahami tupoksinya. Mereka sering tumpang tindih dalam kewenangan sehingga cukup mengganggu dalam pelaksanaan kegiatan.

Misalnya, masalah keuangan justru ditangani orang yang bukan jadi bendahara. Kemudian, verifikasi kelengkapan Spj terkadang tidak dilakukan sehingga ketika diserahkan laporannya terpaksa dikembalikan untuk dilengkapi dulu.

“Kemudian soal pembayaran pajak juga kita tekankan supaya dipenuhi. Selama ini masalah pajak sudah bagus pelaksanaannya. Semua catatan ini kita sampaikan pada kepala desa yang diundang dalam evaluasi ini. Harapannya, pada pelaksanaan ADD 2017 tidak muncul lagi,” jelas mantan Kepala Satpol PP itu.

Editor : Akrom Hazami

Hanya Satu Desa di Jepara yang Belum Ambil ADD dan Dana Desa 2015

Ilustrasi Dana

Ilustrasi Dana

 

JEPARA – Kekhawatiran terhadap banyaknya desa yang belum melaksanakan pencairan dan pembelanjaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun anggaran 2015 di Jepara, tak terbukti. Pasalnya hanya satu desa yang dipastikan tak bisa mencairkan dana tersebut lantaran tak memenuhi persyaratan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Jepara, Deny Hendarko mengatakan, satu-satunya desa yang belum mencairkan anggaran tersebut yakni Sengonbugel, Kecamatan Mayong. Imbasnya, anggaran besar tersebut masuk dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Lebih dari itu, karena terbentur masalah lainnya, Petinggi setempat juga resmi diberhentikan sementara dan dituntut merampungkan tunggakan tugas. Salah satunya penyusunan syarat pencairan ADD dan Dana Desa.

”Sampai akhir tahun kemarin, semuanya sudah mencairkan kecuali Desa Sengonbugel,” kata Deny Hendarko kepada MuriaNewsCom, Kamis (14/1/2016).

Menurut dia, ADD dan Dana Desa kemungkinan memang banyak terdapat sisa karena tidak terbelanjakan mengingat waktu pencairan tahap akhir yang mendekati akhir tahun. Sedangkan semua proyek yang dilakukan diinstruksikan agar diselesaikan pada 31 Desember 2015. Hal ini juga sudah disosialisasikan kepada pihak kecamatan, dan untuk dilanjutkan ke pemerintah desa.

”Untuk pelaporan ditunggu hingga akhir Januari. Jika sisa anggaran mencapai 30 persen dari total ADD dan Dana Desa, laporan harus disertai lampiran alasan mengapa dana tak dibelanjakan. Sebab Pemkab harus melayangkan laporan ke Pemerintah Pusat pada Maret mendatang,” imbuhnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

ADD dan Dana Desa Tak Cair? Terungkap Biang Keroknya

ADD ilustrasi

 

JEPARA – Meski sudah mendekati akhir tahun 2015 ini, pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) masih mengalami kendala sehingga masih ada yang belum dicairkan. Ada beberapa masalah, di antaranya ntuk Dana Desa, selain masalah persyaratan yang harus dipenuhi, juga terkendala pencairan dana dari pusat ke rekening daerah.

“Sedangkan untuk ADD, terkendala adanya UU Desa, PP 43, hingga akhirnya turun PP 47,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Jepara, Deni Hendarko kepada MuriaNewsCom, Jumat (20/11/2015).

Dia berkeyakinan jika kegiatan-kegiatan di masing-masing desa masih memungkinkan dilaksanakan menjelang akhir tahun ini. Namun untuk beberapa kegiatan yang membutuhkan waktu lama dalam pelaksanaannya, dia menyarankan agar desa mempertimbangkannya.

“Jika memang program tidak bisa dilaksanakan, maka dana tersebut bisa dimasukan dalam SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) untuk anggaran tahun berikutnya di APBDes,” katanya.

Sedangkan dana yang tidak sempat dicairkan karena desa tidak bisa memenuhi persyaratan, lanjutnya, memang terpaksa dikembalikan ke kas daerah. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

ADD dan Dana Desa Ada yang “Nganggur”

ADD ilustrasi

 

JEPARA – Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa ternyata masih ada yang belum tersalurkan alias “nganggur” di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara. Padahal saat ini sudah memasuki akhir tahun 2015. Dana yang nganggur tersebut masih ditunggu sampai bulan Desember nanti untuk dicairkan oleh pemerintah desa terkait.

Hal itu diakui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Jepara, Deni Hendarko. Menurut dia, masih ada sejumlah dana yang belum dicairkan oleh pemdes, tapi pihaknya memastikan yang belum dicairkan tinggal sedikit, kurang dari separuh.

“ADD yang dianggarkan di APBD Jepara  2015 yang sebanyak Rp 97 miliar saat ini sudah dicairkan sebanyak Rp 80 miliar lebih. Dari jumlah ini, sebanyak Rp 8 miliar hanya menunggu proses pencairan. Sedangkan sisanya sekitar Rp 16 miliar lebih, sejauh ini masih menunggu dicairkan oleh masing-masing desa,” terang Deni kepada MuriaNewsCom, Jumat (20/11/2015).

Lebih lanjut dia memaparkan, masih ada enam desa yang diketahui belum mencairkan dana-dana tersebut, lantaran belum bisa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

“Sedangkan untuk Dana Desa, Kabupaten Jepara yang mendapatkan alokasi Rp 55 miliar, Rp 39 miliar di antaranya sudah dicairkan. Sisanya dalam hal ini memang belum bisa disalurkan karena masih belum cair dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sesuai dengan penjelasan dari pemerintah pusat, pencairan tahap ketiga ini masih dalam proses. Sebelum Desember, diperkirakan sudah akan cair dan segera disalurkan ke masing-masing desa. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Setiap Desa di Pati Diminta Buat Badan Usaha Milik Desa

Bupati Pati Haryanto memberi pengarahan kepada ratusan kepala desa terkait dana desa beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto memberi pengarahan kepada ratusan kepala desa terkait dana desa beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Setiap desa di Kabupaten Pati diminta untuk membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dana desa yang disalurkan ke masing-masing desa tidak habis sebatas pada infrastruktur.

Hal ini disampaikan Bupati Pati Haryanto. “Kabupaten Pati itu sudah punya Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan BUMDes yang harus dibuat masing-masing desa,” ujarnya kepada MuriaNewsCom, Sabtu (17/10/2015).

Dengan adanya BUMDes, Haryanto berharap agar desa yang mendapatkan dana tidak habis pakai. “BUMDes diharapkan bisa membekali desa untuk mengembangkan usahanya. Dengan begitu, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing desa bisa berkelanjutan,” imbuhnya.

Dalam operasionalnya, kata dia, nanti ada pihak yang ditunjuk untuk mengelola dana desa melalui BUMDes. “Sekali lagi, bantuan yang nilainya miliaran itu tidak habis pakai untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya, tetapi untuk kemajuan desa dan masyarakat yang hidup di dalamnya,” pungkasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Gara-gara Piranti Jadul, Penyusunan APBDes Terhambat

Peserta sedang mengikuti bintek penyusunan APBDes (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Peserta sedang mengikuti bintek penyusunan APBDes (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Beberapa desa di wilayah Grobogan tampaknya harus membuat pengadaan peralatan yang lebih relevan. Khususnya, perangkat komputer ataupun laptop model baru.

Hal ini diperlukan, mengingat dalam bintek penyusunan APBDes tahun 2016 yang digelar bagian pemerintahan desa di Ruang Riptaloka, hari ini ada sedikit kendala. Yakni, masih adanya laptop jadul yang dibawa sebagian peserta bintek. Akibatnya, Program Simkeudes (sistem  keuangan desa) yang digunakan untuk menyususn APBDes tidak bisa terinstall dalam laptop tersebut.

”Beberapa laptop peserta memang tidak bisa diisi program karena sudah jadul dan virusnya banyak. Untuk laptop yang versinya agak baru dan speknya memadai, pengisian programnya lancar. Kami berharap, agar pihak desa nantinya memperhatikan pengadaan komputer atau laptop untuk mendukung kelancaran pembuatan APBdes,” kata Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti.

Menurut Daru, peserta bintek tersebut sebagian besar adalah para sekretaris desa. Selain itu, peserta juga berasal dari perangkat desa yang berkompeten dengan masalah penyusunan APBDes.

Dikatakan, masing-masing desa mengikuti bintek selama dua kali. Tahap pertama adalah penginstallan program dalam laptop dan praktik latihan penyusunan APBDes. Setelah jadi, APBDes yang dibuat itu diserahkan untuk dikoreksi pada kegiatan berikutnya.

Beberapa waktu sebelumnya, pihaknya sudah memberikan sosialisasi pada kepala desa terkait Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa tahun 2016.

Hal itu dilakukan mengingat banyak sekali aturan baru yang terkait dengan pemerintahan desa, termasuk dalam penyusunan APBDes.

”Kepala desa dan perangkat terkait harus cermat dan menyesuaikan aturan dalam penyusunan ABPBDes. Soalnya, ada banyak hal yang perlu diperhatikan saat menyusun ABDes tahun 2016 nanti,” ungkapnya. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Ratusan Kades di Pati Ikuti Sosialisasi Kebijakan Dana Desa

Seluruh kades di Pati mengikuti kegiatan sosialisasi kebijakan dana desa di Pendopo Kabupaten Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Seluruh kades di Pati mengikuti kegiatan sosialisasi kebijakan dana desa di Pendopo Kabupaten Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Sebanyak 406 kepala desa (kades) dari berbagai daerah di Kabupaten Pati mengikuti sosialisasi kebijakan dana desa yang digelar di PendopoKabupaten Pati, Sabtu (3/10/2015).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Djoko Udjianto, pihak Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa.

“Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap seluruh kepala desa di Pati bisa mengetahui aturan dan kebijakan dana desa. Dengan begitu, percepatan pembangunan di desa-desa bisa segera terwujud,” ujar Bupati Pati Haryanto kepada MuriaNewsCom.

Sementara itu, Djoko Udjianto mengimbau kepada kades agar tidak takut menggunakan anggaran, selama sesuai dengan prosedur. “Kami berharap, kades nantinya patuh pada aturan untuk menggunakan anggaran desa dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah,” katanya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Ratusan Desa di Grobogan Ajukan Pencairan Dana Desa

uang

 

GROBOGAN – Sebanyak 154 desa dari jumlah keseluruhan 273 desa, di Grobogan sudah mengajukan proses pencairan dana desa tahap kedua. Dari desa yang mengajukan ini, sudah ada 115 desa yang dananya cair dan langsung ditransfer ke rekening desa masing-masing.

“Sementara 39 desa lainnya yang sudah mengajukan, dananya akan dicairkan dalam waktu dekat karena masih menunggu proses administrasi. Dengan demikian, jumlah desa yang sudah mengajukan pencairan dana tahap kedua ini lebih dari 50 persen,” kata Kepala Bappermas Grobogan Sanyoto.

Menurutnya, ada persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk mencairkan dana desa tahap kedua tersebut. Yakni, semua kepala desa harus menyampaikan laporan

kegiatan penggunaan dana desa tahap pertama terlebih dahulu. Bagi desa yang sudah melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan laporan tahap pertama maka dapat langsung mengajukan proses pencairan dana tahap kedua.

Lebih lanjut dijelaskan, dari desa-desa yang sudah mengajukan permohonan, beberapa di antaranya terpaksa dikembalikan lagi. Sebab, ada beberapa item laporan yang belum sempurna dan perlu diperbaiki lagi.

“Kalau ada permohonan yang kita kembalikan lagi ke desa bukan berarti kami mempersulit pencairan. Tetapi, untuk proses pencairan dana desa ini sudah ada aturannya tersendiri dan pihak desa sudah kita beri arahan sebelumnya,” jelas mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Grobogan itu.

Ditambahkan Sanyoto, besarnya dana desa yang diterima bervariasi. Paling sedikit Rp 275 juta lebih dan nominal dana desa tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 335 juta lebih. Proses pencairan dana desa akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua masing-masing 40 persen dan 20 persen lagi cair di tahap ketiga. (DANI AGUS/AKROM HAZAMI)

Kepala Desa Diminta Cermat Susun APBDes

Sosialisasi penyusunan APBDes tahun 2016 di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar Purwodadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sosialisasi penyusunan APBDes tahun 2016 di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar Purwodadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Para kepala desa diminta untuk bersikap hati-hati dan teliti dalam menyusun APBDes tahun 2016 mendatang. Sebab, banyak sekali aturan baru yang terkait dengan pemerintahan desa, termasuk dalam penyusunan APBDes.

”Ada banyak hal yang perlu diperhatikan saat menyusun ABDes tahun 2016 nanti. Yang pasti, kepala desa dan perangkat terkait harus cermat dan menyesuaikan aturan dalam penyusunannya,” ungkap Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti saat menggelar sosialisasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2016 di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar Purwodadi.

Menurut Daru, dengan adanya Perbup tersebut memudahkan pihak desa dalam menyusun anggaran. Sebab, dalam perbup tersebut dijelaskan secara jelas dan terperinci tata cara penyusunan APBDes.

Dikatakan, pelaksanaan sosialisasi yang dibuka Wakil Bupati Grobogan itu dilangsungkan selama tiga hari. Mulai Kamis (17/9/2015) kemarin hingga Sabtu (19/9/2015) besok.

Mantan Kabag Tata Pemerintahan itu menyatakan, pada intinya dalam penyusunan APBDesa tahun 2016 didasarkan beberapa prinsip. Yakni, sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa serta tertib dan taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, memperhatikan rasa keadilan dan manfaat buat masyarakat.

Selanjutnya, dalam penyusunan APBDes itu juga harus dilakukan tepat waktu, transparan dan melibatkan masyarakat. Selanjutnya, penyusunan ABPDesa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan. (DANI AGUS/TITIS W)

Desa Belum Terima ADD Akan Didampingi

Surat pemberitahuan dari Bapermades ke camat agar melakukan kordinasi dengan semua desa di wilayah masing-masing. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Surat pemberitahuan dari Bapermades ke camat agar melakukan kordinasi dengan semua desa di wilayah masing-masing. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Seiring disebarkannya surat pemberitahuan dari Badan Pemberdayaan Desa (Bapermades) kepada seluruh camat di Kabupaten Jepara. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa bagi desa yang telah mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana desa (DD), diminta untuk mendampingi Desa yang belum mencairkan ADD maupun DD.

Kepala Bapermades Jepara Deni Hendarko menjelaskan, hal itu sesuai dengan surat edaran Bupati jepara nomor 412.4/5484 tertanggal 11 September 2015 lalu. “Maka bagi desa yang telah melunasi pajak tahun 2015 dan telah mencairkan ADD tahun 2015 dengan 100 persen, maka diminta untuk mendampingi desa yang belum menyiapkan persyaratannya,” ujar Deni kepada MuriaNewsCom, Senin (14/9/2015).

Lebih lanjut dia mengemukakan, penyusunan semua persyaratan sesuai dengan aturan yang ada. Terutama aturan dalam Undang-undang tentang Desa maupun PP yang telah dikeluarkan.

Harapannya, semua desa yang ada di Kabupaten Jepara dapat mencairkan dana tersebut.

“Kami berupaya terus menerus agar semua desa dapat mencairkan ADD maupn DD,” imbuhnya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Mau Diberi Duit Banyak, Kades di Jepara Cuek

Surat pemberitahuan dari Bapermades ke camat agar melakukan kordinasi dengan semua desa di wilayah masing-masing. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Surat pemberitahuan dari Bapermades ke camat agar melakukan kordinasi dengan semua desa di wilayah masing-masing. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Meski sudah menjelang akhir tahun, sampai saat ini masih banyak desa yang belum mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Untuk itu Pemkab Jepara berupaya agar semua desa dapat segera memenuhi persyaratan agar dana desa yang sudah ada di rekening pemkab dapat dicairkan.

Kepala Badan Pemberdayaan Desa (Bapermades) Jepara, Deni Hendarko, Senin (14/9/2015) mengirimkan pemberitahuan yang bersifat penting kepada Camat se-Kabupaten Jepara. Salah satu poin penting surat tersebut adalah batas akhir penyampaian Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada bulan Oktober nanti.

“Kami kirimkan pemberitahuan melalui camat agar desa segera mengirimkan persyaratan-persyaratan untuk pencairan ADD maupun DD,” ujar Deni kepada MuriaNewsCom, Senin (14/9/2015).

Menurutnya, dalam surat pemberitahuan itu, secara jelas dikatakan bahwa camat harus mengkoordinasikan kepada desa, baik yang telah maupun yang belum mencairkan ADD dan DD untuk mensinkronkan RPJMDES, RKPDES, APBDES, DPA dan RPD yang telah atau yang akan diajukan serta realisasi pelaksanaan dan SPJnya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

foto: Surat pemberitahuan dari Bapermades ke camat agar melakukan kordinasi dengan semua desa di wilayah masing-masing. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

 

Cairkan Dana Tahap II, Desa Wajib Susun LPj Dana Tahap I

Subakti, Asisten I Sekda Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Subakti, Asisten I Sekda Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Rembang mengungkapkan persyaratan wajib yang harus dipenuhi bagi desa yang ingin mencairkan dana desa tahap kedua. Syarat wajib itu adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPj) atas penggunaan pencairan dana di tahap I. Jika SPj belum dikerjakan, maka pemerintah desa dipastikan tidak akan bisa mencairkan dana di tahap kedua.

Subakti, Asisten I Sekda Rembang mengatakan ada beberapa desa yang kesulitan melakukan pencairan dana transfer dari Pemerintah Pusat di tahap kedua, karena kesulitan dalam menyusun LPj. Menurutnya, desa yang belum menyampaikan LPj penggunaan dana transfer tahap pertama yang 40 persen, tidak bisa mencairkan lagi 40 persen tahap kedua.

”Desa yang kesulitan membuat LPj, biasanya yang melakukan kegiatan rumit seperti pembangunan jembatan. Padahal di masa-masa awal ini, kami telah berpesan untuk membuat kegiatan yang mudah dulu, seperti pembangunan talut atau rabat beton. Agar kesulitan penyusunan LPj bisa segera diatasi, kami sudah mendorong camat agar membantu pihak desa,” kata Subakti, Sabtu (15/8/2015).

Subakti mengaku memaklumi atas kesulitan tersebut. Menurutnya cukup wajar munculnya kesulitan penyusunan LPj karena masih dalam masa transisi pelaksanaan dana desa. Apalagi dana yang dikelola desa, kini cukup banyak. Sebab sebelumnya pemerintah desa hanya menerima alokasi dana desa (ADD) Kabupaten dan bantuan provinsi. (AHMAD FERI/TITIS W)

5 Lima Desa di Rembang Belum Cairkan Dana Desa

Akhsanuddin, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Akhsanuddin, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mengimbau kepada lima desa yang sampai saat ini belum menuntaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akibatnya kelima desa tersebut belum bisa mencairkan dana desa dari pemerintah pusat. Sebab salah satu syarat utama mencairkan dana desa wajib menyelesaikan APBDes.

Akhsanuddin, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Rembang mengatakan khusus untuk dana desa dari Pusat, dicairkan dalam tiga tahap dengan porsi 40:40:20. Dia menyebutkan belum ada satu pun desa yang mengajukan pencairan dana desa, 40 persen di tahap kedua. Bahkan diakuinya masih ada lima desa yang belum mencairkan dana desa tahap pertama.

”Sejauh ini belum ada yang mencairkan dana desa tahap kedua, yang tahap pertama saja, masih ada lima desa yang belum mencairkan yakni Desa Mantingan, Ngulaan, Lambangan Kulon, dan Desa Mlatirejo Kecamatan Bulu serta Desa Seren Kecamatan Sulang. Alasannya antara lain karena APBDes yang belum klir,” ujar Akhsanudin, Sabtu (15/8/2015).

Akhsanudin menambahkan alokasi dana desa (ADD) tahap pertama yang 50 persen juga belum dicairkan oleh Desa Lambangan Kulon dan Mantingan Kecamatan Bulu. Demikian juga dengan dana bagi hasil tahap pertama yang 30 persen. Menurutnya, dua desa tersebut belum mencairkan dengan penyebab yang sama, yakni APBDes belum tuntas. (AHMAD FERI/TITIS W)

266 Desa Siap Cairkan ADD

Subakti, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Subakti, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Dari total 287 desa yang ada di Kabupaten Rembang, 266 desa di antaranya dinyatakan telah mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I. Sebab mereka telah merampungkan sejumlah persyaratan penting, salah satunya rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes). Namun masih ada 21 lainnya yang masih proses penyelesaian persyaratan, sebab pada Rabu (15/7/2015) besok penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan kepala desa beserta perangkatnya ditarget cair. Lanjutkan membaca