Situasi Politik Jepara Memanas, Ini yang Dilakukan Pemkab

politik panas

Forum Komunikasi (Forkom) antar Pemerintah dan Masyarakat Jepara mengadakan kegiatan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Situasi politik di Kabupaten Jepara sempat mulai memanas. Kondisi itu mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak. Kali ini, untuk menjaga kondusivitas daerah jelang Pilkada Jepara 2017, pemkab menggelar Forum Komunikasi (Forkom) antar Pemerintah dan Masyarakat, di belakang pendapa kabupaten setempat, Kamis (28/7/2016).

Acara itu sengaja digelar untuk menyongsong pelaksanaan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017, dihadiri camat dan muspika serta organisasi dan kelompok sosial kemasyarakatan yang ada di Jepara. Tujuan utamanya semata untuk menjaga kondusivitas dan kenyamanan masyarakat menjelang, pelaksanaan hingga pascapilkada.

“Kegiatan ini dilandasi atas keinginan bersama untuk menciptakan Jepara yang kondusif. Apalagi menjelang pelaksanaan Pilbup dan Wabup 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2017. Untuk itulah diperlukan forum pertemuan untuk duduk bersama, berdiskusi guna mencegah dan memecahkan masalah secara jernih dan kebersamaan,” ujar Kepala Bakesbangpol Jepara, Istono.

Menurutnya, diharapkan forkom ini menjadi ajang  penyampaian pendapat dan masukan dalam rangka menciptakan kondusivitas daerah. Kegiatan lintas sektoral ini dipimpin langsung oleh bupati dan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh segenap Forkopinda. Diawali dari bupati, ketua DPRD, ketua PA, ketua PN, kejaksaan, polres dan Kondim 0719. Turut memberikan pengarahan pada kesempatan tersebut, ketua KPU dan ketua panwaslu.

Sementara itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengingatkan bahwa tidak hanya permasalahan pilbup yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 saja. Tetapi perlu juga mendapat perhatian, yaitu Pemilihan Petinggi (Pilpet) serentak yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 14 November 2016.

“Melalui Forum inilah diharapkan secara kebersamaan dapat mewujudkan, menjaga dan melestarikan kondusivitas daerah.  Jangankan kaca pecah ranting patahpun jangan sampai terjadi,” katanya.

Ketua DPRD Jepara, Dian Kristiandi meminta tidak hanya menjelang hajat besar seperti pilpet, pilkada dan lainnya saja. Karena dengan sering bertemu maka akan dapat dicegah hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Selanjutnya dimusyawarahkan yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Termasuk di dalamnya segala bentuk gangguan ketertiban masyarakat dapat segera diselesaiakn pihak polri, maupun kodim dan pihak terkait.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Biar Investor Berdatangan ke Grobogan, Kata Bupati, Hal Ini yang Perlu Dilakukan

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan sambutan saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Gedung Riptaloka (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan sambutan saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Gedung Riptaloka (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta agar perlu ada terobosan yang harus dilakukan guna mendatangkan investor di wilayahnya. Salah satunya, kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang ada selama ini, perlu dievaluasi.

Menurutnya, dalam penyusunan RTRW perlu disesuaikan dengan peraturan terbaru dan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, nantinya tidak ada persoalan yang muncul jika ada investor yang ingin membuat usaha di Grobogan.

“Kebijakan RTRW ini perlu dikaji dan dievaluasi. Harapannya, adanya evaluasi ini bisa menarik minat para investor masuk ke sini,” kata Sri, saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Gedung Riptaloka, Rabu (27/7/2016).

Sri menegaskan, dengan masuknya banyak investor maka bisa jadi salah satu solusi menurunkan angka kemiskinan. Sebab, jika usaha baru muncul maka banyak tenaga kerja yang bisa terserap.

Sementara itu, Kasi Statistik Data dan Informasi Bappeda Jateng, Djoko Sarwono mengatakan, Grobogan merupakan salah satu dari 15 daerah yang masuk dalam zona merah kemiskinan. Dengan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.

”Kami berharap RPJMD dapat segera tersusun, agar rencana pembangunan dapat cepat terealisasi. Angka kemiskinan juga diharapkan dapat ditekan dengan pembangunan tersebut,” ujarnya.

Kepala Bappeda Grobogan, Pudjo Al Bachrun menambahkan, sebenarnya angka kemiskinan di Grobogan sudah menurun dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Namun, angka kemiskinan saat ini sebesar 13,86 persen masih berada di zona merah. Sebab, rata-rata angka kemiskinan nasional sekitar 10,96 persen saja.

Editor : Kholistiono

Baliho Bakal Calon Bupati Mulai Penuhi Jepara

pilkada

 

MuriaNewsCom, Jepara – Menjelang Pilkada Jepara 2017 ini, muncul banyak baliho yang terpajang sejumlah wajah figur atau seseorang yang digadang-gadang maju sebagai calon bupati dan wakil bupati.

Meski terbilang banyak, Satpol PP Jepara mengklaim pemasangan baliho tidak melanggar aturan Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban (K3).

Kasatpol PP Jepara Trisno Santoso mengemukakan, pihaknya melihat baliho-baliho yang terpasang masih di batas kewajaran. Sehingga belum perlu dilakukan penertiban terhadap baliho tersebut.

“Sejauh ini masih tidak ada yang melanggar. Dasar hukum untuk menertibkan baliho adalah Perda Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan (K3). Dengan Perda ini, Jika ada yang melanggar, maka tidak usah menunggu kordinasi dengan instansi terkait untuk dilakukan penertiban,” ujar Trisno kepada MuriaNewsCom, Rabu (27/7/2016).

Menurutnya, yang dimaksud pelanggar K3 yakni yang dipasang di bangunan pemerintahan, ditancapakan di pohon, tiang listrik, jembatan, rambu lalu lintas hingga pemasangan dilakukan tidak mempertimbangkan faktor keamanan lain. Meski diakuinya saat ini memang banyak baliho yang memampang gambar figur tertentu yang menjadi bakal calon, dari pantauannya tidak melanggar K3.

“Semuanya kita lihat masih wajar. Jika nanti ditemukan yang melanggar, maka kita akan peringatkan terlebih dahulu yang bersangkutan. Jika tidak diindahkan, maka baru akan kami tertibkan,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat sudah ditetapkan pasangan calon, pihaknya akan gencar melakukan pantauan di lapangan. Karena saat itu diyakini akan ada lebih banyak baliho dan spanduk yang dipasang. Penindakan akan dilakukan baik yang melanggar K3 maupun temuan Panwaslu soal baliho atau alat kampenye yang melanggar aturan Pilkada.

“Tiba saatnya akan turun dengan Panwaslu soal gambar yang melanggar. Maupun gambar figur tertentu yang ternyata tak menjadi calon. Sebab baliho tersebut tidak berguna,” katanya.

Berdasarkan pengamatan MuriaNewsCom, sejumlah figur maupun partai politik yang sudah memastikan mencalonkan tokoh tertentu jauh-jauh hari melakukan sosialisasi dengan memampang sejumlah spanduk dan baliho bergambar tokoh terkait di sejumlah titik ruas jalan.

Baik yang terpasang di papan baliho berpajak (resmi) maupun dengan media yang dipasang sendiri. Akibatnya, sejumlah ruas jalan dan titik strategis padat dengan gambar.

Editor : Akrom Hazami

Mau Tau Seperti Apa Kondisi PDAM Grobogan ? Begini Keadaan Sebenarnya

Ketua Komisi B DPRD Grobogan Budi Susilo saat melangsungkan rapat dengan pimpinan PDAM  (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Ketua Komisi B DPRD Grobogan Budi Susilo saat melangsungkan rapat dengan pimpinan PDAM (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Jajaran manajemen PDAM Grobogan diminta untuk bekerja sangat serius agar perusahaan milik pemerintah daerah itu bisa tetap eksis. Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Grobogan Budi Susilo saat melangsungkan rapat dengan pimpinan PDAM serta Kabag Perekonomian Anang Armunanto selaku dewan pengawas, Rabu (27/7/2016).

“Selama ini masih banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pelayanan PDAM. Seperti, pasokan air tidak bisa lancar secara kontinyu dan belum bagusnya kualitas air,” tegasnya.

Plt Direktur PDAM Grobogan Sudarsono mengungkapkan, penyebab utama belum bisa melakukan pelayanan maksimal adalah terbatasnya kapasitas instalasi pengolahan air (IPA) yang dimiliki. IPA yang ada, belum bisa mencukupi kebutuhan air pada para pelanggan, khususnya di kawasan kota.

Dijelaskan, saat ini pihaknya punya 31.576 pelanggan. Dari jumlah ini, ada 28.454 pelanggan yang aktif dan sebanyak 17.000 berada di kawasan kota. Dengan IPA yang ada hanya bisa memasok air sebesar 150 liter/detik. Pasokan air sebanyak ini dirasakan masih belum mencukupi kebutuhan. Idealnya, pasokan air bisa berkisar 200 liter/detik agar kebutuhan pelanggan bisa terpenuhi.

“Melihat kondisi ini maka upaya yang harus kita lakukan adalah menambah IPA baru. Selama belum ada penamabahan IPA maka untuk sementara permintaan sambungan baru tidak akan kita layani dulu,” cetusnya.

Dalam kesempatan itu, anggota komisi B Sumarli sempat pula menyinggung soal ketidaksanggupan PDAM dalam membayar THR karyawan secara penuh sebelum Lebaran lalu.“Informasi yang saya terima, karyawan PDAM hanya dapat THR sebesar 25 persen saja. Kenapa ini bisa terjadi?,” cetusnya.

Menanggapi pertanyaan ini, Sudarsono menegaskan, hal itu dilakukan berdasarkan kemampuan yang dimiliki perusahaan dan semua karyawan sebelumnya sudah dijelaskan serta bisa menerima kebijakan tersebut.

Menurut Sudarsono, dari pendataan terbaru menggunakan aplikasi, saat ini masih ada tunggakan pembayaran pelanggan yang nilainya mencapai Rp 1,9 miliar. Sebelumnya, pihaknya sudah melakukan upaya untuk menurunkan besarnya tunggakan tersebut. Namun, pada kenyataannya belum semua tunggakan bisa tertagih. “Kami berencana untuk menghapuskan denda pada penunggak ini. Dengan penghapusan denda kita harapkan mereka bersedia membayar tunggakan,” katanya.

Ditambahkan, saat ini, pendapatan yang diterima hampir seimbang dengan beban pengeluaran. Rata-rata pendapatan perbulan Rp 1,8 miliar. “Pengeluaran kita juga berkisar Rp 1,8 miliar per bulan. Yakni, untuk gaji 339 karyawan yang mencapai Rp 950 juta. Kemudian, buat beli bahan kimia, BBM, operasional umum, pemeliharaan dan lainnya,” jelasnya.

Editor : Kholistiono

 

Jamaah Haji Kudus Terbagi 3 Kloter 

haji

Jamaah haji asal Kudus melakukan kegiatan. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Jamaah haji asal Kudus tahun ini dibagi menjadi tiga kloter. Yaitu kloter 41, 61 dan 68.

Hal itu disampaikan Kasi Penyelengaraan Haji dan Umroh  Kemenag Kudus Sururi. Menurutnya, tiga kloter tersebut bakal berangkat dalam waktu yang berbeda.

“Untuk kloter 41, diisi 360 jamaah. Mereka akan berangkat pada 25 Agustus nanti. Pada kloter ini semuanya warga Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom

Sedangkan untuk kloter 67, ratusan calon jamaah warga Kudus akan berangkat pada 2 September. Pada kloter ini, Kudus hanya diisi 337, sedangkan sisanya merupakan jamaah asal Jepara.

Untuk kloter 68 hampir sama dengan 67, yakni berangkat 2 September. Hanya, pada kloter ini, Kudus sejumlah 206 dan sisanya asal Semarang.

“Semua calon jamaah haji sedang menjalani manasik haji dan juga pembekalan. Acara tersebut di tiap gedung haji tiap kecamatan, yang berlangsung selama satu pekan mulai Senin kemarin,” ungkapnya.

Sementara itu, tahun ini terdapat dua calon jamaah haji yang gagal berangkat. Dua jamaah itu gagal berangkat lantaran meninggal, sehingga tidak bisa berangkat haji.

“Keduanya adalah, Sumain asal Dawe dan Firman asal Kecamatan Kota. Keduanya meninggal belum lama ini,” katanya.

Menurutnya, jika dalam kasus itu, maka jamaah yang berangkat adalah yang masuk daftar tunggu. Diketahui, daftar tunggu yang masuk adalah 5 persen dari kuota haji se Jateng. Sehingga yang bisa menggantinya, adalah jamaah dari seluruh wilayah di Jateng.

Editor : Akrom Hazami

Tukang Sapu Blora Diajak Syukuran Piala Adipura

syukuran adipura

Bupati Blora Djoko Nugroho memperlihatkan Piala Adipura Buana.

 

MuriaNewsCom, Blora – Bupati Blora Djoko Nugroho bersyukur usai kotanya mendapatkan penganugerahan Adipura Buana. Syukuran yang dilakukan bukanlah pesta dengan hingar bingar. Bupati melakukan syukuran dengan para tenaga kebersihan.

Petugas kebersihan tampak terharu saat penghargaan itu diperlihatkan oleh bupati. Ramai-ramai dari mereka serentak bersyukur.  Hadir pula Wakil Bupati Blora Arief Rahman. Kegiatan diadakan Pemerintah Kabupaten Blora mengadakan syukuran atas keberhasilannya memperoleh penghargaan Adipura Buana dari Presiden Joko Widodo .

Acara tersebut diikuti oleh 116 petugas kebersihan wilayah Kecamatan Blora dan diadakan di Alun-Alun Kota Blora pagi tadi, Selasa (26/7/2016).

Dalam sambutannya, Djoko menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh aspek masyarakat yang turut menjaga kebersihan serta keindahan Kabupaten Blora, sehingga dapat memperoleh penghargaan Adipura Buana.

Adipura Buana adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang menggabungkan unsur sosial dengan lingkungan untuk membentuk kota yang layak huni yang tercermin dari masyarakat kota yang peduli lingkungan.

“Kabupaten Blora dinyatakan layak huni dan bersih. Alhamdulillah bisa berhasil mendapatkan penghargaan Adipura Buana yang terakhir didapatkan pada tahun 2010 lalu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Djoko menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah memiliki andil dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kabupaten Blora.

“Sebagai ungkapan terima kasih dari Pemkab Blora, Adipura Buana ini saya dedikasikan kepada bapak/Ibu para petugas kebersihan yang berperan besar atas keberhasilan ini. Semoga semua bisa ikut merasakan buah dari kerja kerasnya selama ini. Tapi jangan lupa, kita harus tetap menjaga kebersihan dan keindahan Kabupaten Blora,” harapnya.

Djoko juga menyampaikan apresiasinya kepada Kepala BUMN/BUMD Kabupaten Blora yang telah mendukung mempercantik kota Blora dengan taman-taman sebagai ruang terbuka hijau.

Editor : Akrom Hazami

 

KPP Pratama Jepara Sediakan Ruangan Khusus Pelayanan Tax Amnesty

Kepala KPP Pratama menunjukkan ruangan khusus pelayanan tax amnesty

Kepala KPP Pratama menunjukkan ruangan khusus pelayanan tax amnesty  (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Program tax amnesty yang telah diberlakukan oleh pemerintah sejak 1 Juli 2016 diharapkan dapat dimanfaatkan sesegera mungkin oleh wajib pajak (WP).

Untuk mendukung pelayanan yang optimal, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara menyediakan ruangan khusus pelayanan tax amnesty. Dimaksudkan agar selain memberikan kenyamanan juga memberikan jaminan kerahasiaan data dan identitas dari WP yang akan memanfaatkan tax amnesty.

Ruangan tersebut diresmikan pada Selasa (26/7/2016), dihadiri oleh Forum Koordinasi Pemimpin Daerah (Forkopinda), Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I, sejumlah bank, dan asosiasi atau pengusaha di Kabupaten Jepara. Ruangan itu berada di dalam kantor KPP Pratama yang terletak di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan, Jepara.

Dalam sambutannya,  Kakanwil DJP Jateng I Awan Nurmawan Nuh mengatakan, dengan diresmikannya ruangan khusus pelayanan tax amnesty membuktikan bahwa petugas siap mengamankan dan melaksanakan kebijakan dari pemerintah yakni UU tax amnesty. Kebijakan yang kini sudah diberlakukan itu diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pajak sehingga pembangunan Negara dapat dipercepat..

“Pembangunan Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apalagi Negara ingin melakukan percepatan pembangunan. Untuk itu, diharapkan melalui kebijakan tax amnesty ini mampu menambah pendapatan Negara, khususnya repatriasi,” ujar Awan Nurmawan Nuh.

Menurutnya, program tax amnesty ini tujuannya adalah mengajak para WP untuk menatap ke depan dan melupakan yang di belakang. Maksudnya, dengan cara mengikuti tax amnesty maka WP yang selama ini bermasalah berhak mendapatkan pengampunan masalah di masa lalu. Kemudian, diharapkan ke depan dapat tertib dan patuh terhadap pajak.

“Program tax amnesty ini, data dan identitas WP diperlakukan secara privat atau rahasia. Data yang ada tidak bisa digunakan untuk keperluan apapun. Itu sebagaimana amanat Undang-undang sehingga rahasia dan data dilokalisir di tempat tertentu. Karyawan dan siapapun tidak boleh mengambil foto,” terangnya.

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono mengatakan, pihaknya siap memberikan pelayanan optimal terhadap WP. Sedikitnya ada 36 petugas yang nantinya secara bergantian memberikan pelayanan khusus untuk program tax amnesty di ruangan baru tersebut.

“Ada petugas khusus yang bertugas untuk memberikan pelayanan di ruangan khusus pelayanan tax amnesty. Ruangan sudah didesain sedemikian rupa agar lebih nyaman bagi para WP,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih memberikan apresiasi terhadap KPP Pratama Jepara. Diharapkan dengan adanya ruangan khusus pelayanan tax amnesty tersebut dapat memberikan pelayanan yang optimal, dan mampu meningkatkan pendapatan sektor pajak.

“Sektor pajak sangat penting dalam pembangunan negeri ini. Agar pembangunan dapat maksimal, tentu saja sector pajak yang menjadi penopang pendapatan Negara harus maksimal,” katanya.

Ruangan khusus pelayanan tax amnesty itu dilluncurkan secara simbolis yakni pemotongan pita pintu ruangan yang dilakukan oleh Sekda Jepara Sholih.  Setelah dipotong dan pintu dibuka, para tamu diperlihatkan sudut demi sudut.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

Tersangka Korupsi Boleh Nyalon Bupati Jepara

tersangka nyalon

 

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menyatakan bahwa status tersangka seseorang masih bisa dicalonkan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati dalam Pilkada 2017 Jepara mendatang. Hal itu sesuai dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan.

Komisioner KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri mengatakan meski menyandang status tersangka, seseorang masih bisa dicalonkan maupun mencalonkan sebagai calon bupati. Hal itu sebagaimana aturan yang ada dalam PKPU nomor 12 tahun 2015.

“Sebagaimana aturan yang ada, tidak masalah kalau masih sebatas tersangka. Sebab, ada azas praduga tak bersalah, selama belum ada keputusan inkrah tidak menghentikan proses pencalonan seseorang. Itu sesuai dengan PKPU 12 Pasal 4 tentang syarat calon,” terang Subhan kepada MuriaNewsCom, Senin (25/7/2016).

Menurutnya, yang bisa menggugurkan proses pencalonan seseorang dalam pilkada apabila, yang bersangkutan meninggal dunia. Termasuk juga mengundurkan diri, dan atau jika terpilih tidak dapat melaksanakan tugas secara permanen.

“Contohnya saat mendaftar statusnya tersangka, kemudian dalam proses pencalonan divonis pengadilan negeri. Itu pun belum bisa langsung menggugurkan proses pencalonan, karena mungkin masih ada proses hukum banding,” katanya.

Seperti yang diketahui, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jawa Tengah, meski hal itu masih menjadi teka-teki tersendiri.

Wakil Bupati Jepara Subroto juga sebelumnya pernah menyandang status tersangka dalam kasus penipuan di Semarang pada tahun 2012 silam. Berdasarkan aturan PKPU tersebut, keduanya masih memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati pada Pilkada 2017 mendatang.

Editor : Akrom Hazami

 

Saiful Arifin Kena Kampanye Hitam, Begini Sikap Panwas Pilkada Pati

Selebaran kampanye hitam yang berisi tuduhan terhadap Calon Wakil Bupati Pati Saiful Arifin di depan Kantor DPC PDIP Pati, Senin (25/7/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Selebaran kampanye hitam yang berisi tuduhan terhadap Calon Wakil Bupati Pati Saiful Arifin di depan Kantor DPC PDIP Pati, Senin (25/7/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Pati Achwan menanggapi adanya black campaigne pada selebaran yang menyebut Bakal Calon Wakil Bupati Pati, Saiful Arifin merebut istri orang. Selebaran itu, salah satunya tertempel di depan Kantor DPC PDIP Pati, Senin (25/7/2016).

“Kami akan melakukan penelusuran dan pendalaman terkait dengan selebaran itu, siapa pelakunya. Bila pelakunya teridentifikasi ada hubungannya dengan calon yang lain, itu ada sanksinya tersendiri,” ujar Achwan.

Kendati begitu, Achwan akan menggunakan langkah pendekatan. Dengan begitu, Pilkada Pati yang akan berlangsung beberapa bulan lagi bisa berjalan baik dan tidak membuat kondisi semakin keruh.

Saat ini, Panwas masih bekerja sebagai pengawas KPU. Pihaknya bekerja secara total untuk mengawasi calon bupati dan wakilnya pada saat pencalonan sudah dimulai. “Sekarang, belum masuk tahapan ke sana. Kalau sudah tahapan, kita akan tindak tegas,” ucap Achwan.

Dikatakan, tahapan pencalonan dijadwalkan pada awal September. Setelah ada pencalonan dari calon bupati dan wakilnya, Panwas sudah mulai aktif untuk melakukan pengawasan kepada para calon supaya bisa berpolitik dengan santun dan tidak melanggar aturan.”Dalam berpolitik di Pilkada 2017, sudah ada aturannya. Kalau terbukti ada yang melanggar, kita akan tindak tegas, termasuk upaya black campaigne,” imbuhnya.

Ia mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melakukan black campaigne yang menjatuhkan nama salah satu calon di mata masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat diharapkan tidak mudah terhasut, terprovokasi, dan terpengaruh dengan isu-isu yang disebarkan melalui black campaigne.

Editor : Kholistiono

Euforia, Piala Adipura jadi Objek Foto di Kudus

Bupati Kudus Musthofa berfoto bersama masyarakat sambil memperlihatkan penghargaan Adipura. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kudus berhasil meraih Adipura kembali tahun ini. Tahun ini, Kudus mendapatkan penghargaan Adipura Kirana yang diberikan Presiden.

Bupati Kudus Musthofa sangat senang dengan adanya penghargaan tersebut. Atas penghargaan itu, Bupati mempersilakan masyarakat untuk foto bersama piala tersebut.

“Silakan siapa saja yang mau berfoto bersama Adipura ini, silakan. Soalnya piala ini bukan milik perseorangan, melainkan milik semua warga Kudus,” katanya, Senin (25/7/2016).

Kata dia,  Kudus mendapatkan penghargaan berkat kerja keras seluruh masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu, petugas kebersihan juga berperan penting dalam rangka mendapatkan Adipura itu.

Penghargaan Adipura itu, dikirab di Alun-alun Kudus, Senin sore. Ribuan pelajar beserta petugas kebersihan juga turut hadir, perangkat desa beserta sekretaris desa se Kudus juga datang.

Kegembiraan bupati, ditumpahkan dengan berfoto bersama ribuan pengunjung yang datang.

Dalam sambutan yang diungkapkannya, bupati sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat. Dia berharap penghargaan dapat ditingkatkan sehingga Kudus semakin bersih lagi.

Dia mengaku, penghargaan yang didapat Kudus juga berkat program yang berjalan. Yakni menjadi kota dengan banyak taman. “Harapannya seluruh pelosok desa terdapat taman, sebagai ruang terbuka dalam suatu wilayah,” tambahnya.

Dia juga menyinggung pemerhati lingkungan Muria, M Sokib Garno Sunarno, yang mana mampu mendapatkan penghargaan Kaltaparu. Karena di Indonesia, ada lima daerah yang dapat penghargaan Kalpataru. Salah satunya di Kudus.

Editor : Akrom Hazami

 

Saiful Arifin Kembali Jadi Sasaran “Kampanye Hitam” Pilkada Pati 2017

Selebaran kampanye hitam yang berisi tuduhan terhadap Calon Wakil Bupati Pati Saiful Arifin di depan Kantor DPC PDIP Pati, Senin (25/7/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Selebaran kampanye hitam yang berisi tuduhan terhadap Calon Wakil Bupati Pati Saiful Arifin di depan Kantor DPC PDIP Pati, Senin (25/7/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bakal Calon Wakil Bupati Pati Saiful Arifin yang santer dikabarkan akan berduet dengan Bupati Pati Haryanto kembali menjadi sasaran kampanye hitam. Sama seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, kampanye hitam berupa selebaran itu tertempel di depan Kantor DPC PDIP, Jalan Penjawi, Pati, Senin (25/7/2016).

Tidak jelas siapa pelaku yang menempelkan selebaran yang menjelekkan nama Arifin di depan Kantor DPC PDIP Pati itu. Namun, selebaran itu beberapa kali sempat menjadi tontonan pengendara yang lewat.

“Pemberitahuan! Aku ora bakal meneng yen bojoku Diana durung dibalekno karo Saiful Arifin Calon Wakil Bupati Pati. Bojone wis 4 (papat) ijek ngoyok bojone wong!” kata-kata yang tertulis dalam selebaran kampanye hitam tersebut.

Bila diterjemahkan, artinya kurang lebih begini. “Pemberitahuan! Aku tidak akan diam kalau istriku Diana belum dikembalikan sama Saiful Arifin Calon Wakil Bupati Pati. Istrinya sudah 4 (empat) masih merebut istrinya orang.”

Saat dikonfirmasi MuriaNewsCom melalui seluler, Arifin tidak menjawabnya. Namun, Arifin dalam beberapa kesempatan pernah mengatakan, kampanye hitam sudah menjadi hal biasa pada pemilu.

Karena itu, ia tidak merasa perlu menanggapi hal tersebut dengan gegabah. “Itu sudah biasa menjelang pemilu. Saya merasa tidak perlu menanggapinya,” kata Arifin.

Editor : Kholistiono

 

Jepara Terima Adipura ke-12 Berturut-turut, Petugas Kebersihan Diberi Bonus Rp 225 ribu

adipura

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memberikan penghargaan kepada petugas kebersihan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kabupaten Jepara kembali meraih penghargaan sebagai kota bersih, dengan menerima piala Adipura Kirana. Piala Adipura tersebut merupakan piala ke-12 yang diterima oleh Kota Ukir secara berturut-turut setiap tahunnya.

Berkat penghargaan itu, petugas kebersihan mendapatkan bonus uang sebesar Rp 225 ribu.

Bonus tersebut diberikan secara simbolis setelah acara arak-arakan piala Adipura tersebut. Diketahui, arak-arakan dilakukan dari perbatasan kota Jepara yakni dari Welahan menuju ke Pendapa Kabupaten Jepara.

“Ini merupakan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai kota bersih. Penghargaan ini diperoleh berkat kerja keras dari para pahlawan kebersihan. Untuk diberikan cinderamata kepada petugas kebersihan sebesar Rp 225 ribu,” ujar Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, Senin (25/7/2016).

Menurutnya,  cinderamata tersebut memang jumlahnya tidak seberapa, namun itu diberikan sebagai penghargaan kepada para pahlawan kebersihan yang selalu bekerja keras membersihkan sudut-sudut kota di Jepara.

“Ini jangan diterjemahkan macam-macam karena setiap kali mendapatkan Adipura, petugas kebersihan mendapatkan cinderamata dengan nominal yang memang tidak seberapa, tetapi nilainya besar karena sebuah penghargaan,” terangnya.

Hal itu juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara Aris Isnandar. Menurutnya, petugas kebersihan adalah pahlawan dalam meraih penghargaan sebagi kota bersih tersebut. Untuk itu sudah semestinya mendapatkan bonus atau penghargaan secara khusus kepada mereka.

“Kalau bisa dikasih yang banyak. Tetapi saya yakin pemkab pasti mempedulikan penghargaan kepada para petugas kebersihan ini,” terang Aris.

Dia menambahkan, dengan mendapatkan Adipura Kirana tahun ini diharapkan tahun yang akan datang lebih meningkat lagi, yakni Adipura Paripurna yang menggantikan Adipura Kencara tahun-tahun sebelumnya. Melalui penghargaan tersebut, dapat diartikan bahwa Pemkab Jepara peduli terhadap kebersihan lingkungan.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Teroris Masuk Blora Akan Dibinasakan

 

teror

Bupati Blora Djoko Nugroho saat memberikan imbauan kepada warga setempat terkait bahayanya paham radikalisme. (Dok Pemkab Blora)

 

MuriaNewsCom, Blora – Bupati Blora Djoko Nugroho menegaskan bahwa daerahnya harus bersih dari kegiatan terorisme yang belakangan kembali marak.

Hal itu ditegaskan Djoko saat memimpin apel pagi, Senin, (25/7/2016). Apel itu tidak seperti kegiatan pagi sebelum-sebelumnya.

Kegiatan itu diberi tajuk Apel Bersama Kewaspadaan Masyarakat Blora terhadap Faham Radikalisme dan Terorisme, di Alun-alun Blora.

Di apel itu, juga hadir beberapa perwakilan elemen ormas, hingga kepemudaan se-Blora, serta beberapa pejabat daerah setempat.

“Blora harus waspada terhadap faham radikalisme dan terorisme,” ujar bupati.

Bupati meminta, semua pihak berperan aktif dan bertanggung jawab menyebarkan penolakan paham radikalisme.

Seluruh elemen masyarakat harus memahami bagaimana bahayanya paham tersebut. Menurutnya, setiap organisasi dan ormas yang baru, harus dipantau dan diteliti, atau tidak diberi izin sama sekali.

Dengan catatamn, seandainya diduga kuat membawa paham baru yang bertolakbelakang dengan Pancasila.

 

Editor : Akrom Hazami

 

Perangkat Desa Sambut Baik Sosialisasi Cukai dengan Pemutaran Film

kudus-iklan cukai-film-gribig-past-(e)

Warga Desa Gribig, Kecamatan Gebog, menyaksikan pemutaran film sosialisasi cukai yang dilakukan Bagian Humas Setda Kudus, pada Sabtu (23/7/2016) malam.

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pemutaran film sosialisasi aturan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) yang dilakukan Bagian Humas Setda Kudus, ternyata mendapat respon positif dari para perangkat desa, di mana pemutaran film dilakukan.

Sambutan positif diberikan para perangkat desa, seiring dengan desa mereka yang menjadi lokasi pemutaran film. Ini tentu saja makin menambah semangat untuk bisa terus menyampaikan sosialisasi mengenai aturan penggunaan dana cukai.

Sebagaimana yang terlihat di Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, yang juga dilakukan sosialisasi pemutaran film cukai pada Sabtu (23/7/2016) malam.

Perangkat desa yang ada di sana, menghadiri kegiatan tersebut. Termasuk juga menyampaikan sambutan bagaimana sosialisasi ini sangat penting dilakukan. Bagaimana warga juga menyambut baik kegiatan tersebut, dengan mendatangi pemutaran film.

Tentu saja ini adalah kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus dengan para perangkat desa di bawahnya. Keinginan pemkab untuk menyosialisasikan program-programnya, mendapat sambutan baik di tingkat perangkat desa.

”Ini tentu saja hal sangat bagus, ya. Karena kehadiran kegiatan sosialisasi dengan pemutaran film mengenai iklan cukai ini, disambut baik. Artinya, kegiatan ini satu hal yang positif sekali,” jelas Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Kegiatan yang digelar ini, dengan berlandaskan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Artinya, apa yang ingin disampaikan pemkab supaya warga bisa mengetahui mengenai bagaimana Kudus menerima dana cukai, digunakan untuk apa saja, dan terutama apa manfaatnya bagi masyarakat Kudus itu sendiri. Semua bisa tersampaikan dengan baik,” terang Winarno.

Winarno mengatakan, sosialisasi keliling pemutaran film ini, memang sangat penting. Ditambah lagi, kehadiran warga di setiap lokasi pemutaran film, menjadi salah satu hal penting, karena tujuannya memang agar film bisa ditonton warga.

”Pemerintah bersama-sama dengan warga, saling bahu membahu untuk bisa mewujudkan cita-cita menyejahterakan warga. Itu bagian utama yang perlu dipahami dari pemutaran film ini. arena warga bisa melihat bagaimana dana cukai itu berasal, maupun digunakan,” terangnya.

Setelah Desa Gribig, kegiatan serupa juga akan digelar di Desa Besito (Gebog) pada 27 Juli 2016. Kemudian Desa Kirig (Mejobo) pada 30 Juli 2016, Desa Gamong (Kaliwungu) pada 31 Juli 2016, Desa Payaman (Mejobo) pada 5 Agustus 2016, Desa Pladen (Jekulo) pada 6 Agustus 2016, Desa Hadipolo (Jekulo) 7 Agustus 2016, dan Desa Honggosoco (Jekulo) yang belum ditentukan tanggalnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Ini Penyebab Kegagalan Pemkab Grobogan Gagal Raih Adipura Tahun 2016

TPA yang masih dikelola dengan model open dumping menjadi penyebab utama gagal diraihnya Piala Adipura (MuriaNewsCom/Dani Agus)

TPA yang masih dikelola dengan model open dumping menjadi penyebab utama gagal diraihnya Piala Adipura (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Penghargaan bidang kersihan berupa Piala Adipura kembali gagal diraih Pemkab Grobogan dalam penilaian tahun 2016. Pada penilaian yang dilakukan, Grobogan hanya menempati urutan papan tengah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. ”Tahun ini, kita belum berhasil dapat Piala Adipura lagi. Skor kita berada di tengah-tengah,” ungkap Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Grobogan Ahmadi Widodo.

Menurutnya, selama ini pihaknya sudah pernah menyabet Piala Adipura sebanyak empat kali. Masing-masing, pada tahun 2009, 2010, 2012 dan 2013. Namun, setelah ada beberapa perubahan dalam metode penilaian, Piala Adipura belum berhasil didapatkan lagi.

Diakui, kans untuk meraih Adipura tahun ini memang kecil. Salah satu kendalanya adalah soal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi.

Pengelolaan sampah di TPA, selama ini masih memakai model open dumping yang dinilai belum ramah lingkungan. Padahal, soal TPA ini skor nilainya paling tinggi dalam penilaian Adipura tersebut.

”Selama TPA masih dikelola dengan model open dumping yang dinilai belum ramah lingkungan, maka kesempatan meraih Adipura cukup berat. Soalnya, masalah TPA sekarang ini jadi salah satu perhatian utama, tidak seperti penilaian beberapa tahun lalu,” jelasnya.

Selain TPA, masih banyak indikator penilaian Adipurna tersebut. Seperti, keberadaan bank sampah dan ruang terbuka hijau. Kemudian masalah kebersihan di tempat umum, kantor pemerintahan, dan perkampungan serta partisipasi masyarakat juga jadi bagian dari penilaian.

Sementara itu, masih dikelolanya TPA sampah dengan model open dumping yang dinilai belum ramah lingkungan memang diakui Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan (DCKTK) Grobogan M Chanif. Sejauh ini, pengelolaan sampah di situ belum bisa dilakukan lebih maksimal karena terkendala dana.

Meski demikian, pada tahun 2016 ini mulai ada penataan di kawasan TPA. Cara penanganan sampah akan memakai model controlled landfill. “Memang kita akui, salah satu poin yang belum maksimal dalam Penilaian Adipura  adalah keberadaan TPA. Tahun ini, akan ada kegiatan penataan TPA yang dananya dibantu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Alokasi dana penataan TPA dari kementerian PUPR ini sekitar Rp 20 miliar. Setelah pekerjaan ini selesai maka tahun depan kesempatan dapat Adipura pasti lebih besar,” kata Chanif.

Editor : Kholistiono

 

Kades Diminta Pro Aktif Gerakkan Perangkat untuk Pungut PBB

Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono didampingi Kabid Pendapatan Cheno Malang Judo saat menggelar acara intensifikasi PBB-P2 (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono didampingi Kabid Pendapatan Cheno Malang Judo saat menggelar acara intensifikasi PBB-P2 (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Grobogan tahun 2016 ini boleh dibilang cukup menggembirakan. Indikasinya, hingga pertengahan Juli ini sudah ada 45 desa yang lunasi kewajiban pajaknya. Sementara 235 desa/kelurahan lainya, tingkat pembayaran pajak sudah berkisar 32 persen.

Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono mengungkapkan, masa jatuh tempo pembayaran PBB-P2 berakhir pada 30 September 2016. Meski demikian, sudah banyak desa yang melunasi PBB-P2 tersebut.

“Kepada para camat dan kades yang wilayahnya sudah lunas PBB-P2 tahun 2016 saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Semoga keberhasilan ini bisa memacu semangat desa lainnya,” kata Sumarsono didampingi Kabid Pendapatan Cheno Malang Judo, usai menggelar acara intensifikasi PBB-P2 di ruang rapat DPPKAD, Sabtu (23/7/2016).

Meski sudah banyak desa yang lunas, namun pencapaian pendapatan PBB-P2 hingga Juli baru sekitar Rp 7,7 miliar atau 32 persen. Besarnya potensi PBB-P2 tahun ini sebanyak Rp 23 miliar lebih.

Terkait dengan kondisi tersebut, para kepala desa diminta untuk lebih pro aktif menggerakkan perangkatnya untuk memungut pajak tersebut. Para kades atau perangkat pemungut juga diminta segera menyetorkan pajak yang sudah diterima ke rekening bank. Langkah ini guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sumarnono menambahkan, PBB-P2 merupakan salah satu pajak yang punya potensi besar di Grobogan. Pada tahun 2013 potensinya mencapai Rp 19,7 miliar lebih. Kemudian, tahun 2014 naik jadi Rp 19,9 miliar lebih dan tahun 2015 naik lagi hingga Rp 22,6 miliar lebih. Sementara tahun ini, potensinya mendekati angka Rp 23 miliar.

“Dari potensi ini, saya menganggap penting dan strategis terhadap segala upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan PBBP2 tersebut. Saya berharap agar potensi ini bisa direalisasikan semaksimal mungkin menjadi penerimaan riil dan selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.

Editor : Kholistiono

 

Raih Adipura Buana, Pati Masuk Jajaran Kota Kecil Terbersih di Indonesia

Bupati Pati Haryanto (kiri) dan Kepala BLH Pati Purwadi menunjukkan penghargaan Adipura Buana yang diterima dari Wapres RI Jusuf Kalla, Jumat (23/7/2016). (Dok. Pemkab Pati)

Bupati Pati Haryanto (kiri) dan Kepala BLH Pati Purwadi menunjukkan penghargaan Adipura Buana yang diterima dari Wapres RI Jusuf Kalla, Jumat (23/7/2016). (Dok. Pemkab Pati)

MuriaNewsCom, Pati – Kabupaten Pati tercatat menjadi daerah yang selalu berlangganan mendapatkan penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Setelah pernah menyabet Adipura Kencana dalam beberapa tahun terakhir, kini Pati berhasil meraih Adipura Buana.

Penghargaan yang diserahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla itu diterima Bupati Pati Haryanto di Istana Sri Indrapura, Siak, Riau, Jumat (22/7/2016). Dengan diterimanya penghargaan itu, Pati masuk dalam jajaran kota kecil terbersih di Indonesia bersama dengan 26 kota kecil lainnya.

Di Jawa Tengah, hanya ada dua kota kecil yang berhasil meraih Adipura Buana, yakni Pati dan Sragen. Padahal, Pati awalnya sempat masuk nominasi untuk meraih penghargaan Adipura paling bergengsi Adipura Paripurna. Namun, Adipura Paripurana akhirnya hanya didapatkan daerah dengan kategori kota sedang, besar dan metropolitan.

“Kabupaten Pati sempat masuk empat besar calon peraih Adipura Paripurna, sebuah penghargaan Adipura paling bergenggi dengan grade tertinggi. Namun, tim penilai memutuskan, tidak ada satupun nominator kota kecil yang meraih Adipura Paripurna. Artinya, kota kecil di seluruh Indonesia tidak ada yang meraih Adipura Paripurna,” ujar Bupati Pati Haryanto, Sabtu (23/7/2016).

Kendati begitu, bupati mengaku Adipura Buana yang diterimanya sudah menjadi anugerah bagi warga Pati seluruhnya. Hal itu menjadi bukti bahwa Kabupaten Pati masih diakui sebagai kota kecil terbersih di seluruh Indonesia.

Bupati Pati Haryanto foto bersama pejabat di lingkup Pemkab Pati (Dok. Pemkab Pati)

Bupati Pati Haryanto foto bersama pejabat di lingkup Pemkab Pati (Dok. Pemkab Pati)

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk masyarakat yang sudah berperan aktif dalam mewujudkan Pati sebagai kota yang bersih hingga selalu meraih penghargaan bergengsi di bidang lingkungan, Adipura. Ini sebuah prestasi yang membanggakan, karena sudah masuk jajaran empat besar nasional sampai akhirnya mendapatkan Adipura Buana,” ucap Bupati Pati.

Dia sadar, tanpa ada peran dari seluruh warga Pati yang ikut bergotong-royong menjaga kebersihan lingkungan, mustahil prestasi tersebut bisa diraih tahun ini. Karena itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pengusaha, Perbankan, Paguyuban pedagang kaki lima (PKL), hingga “pasukan kuning” yang menjadi tenaga kebersihan di Kota Pati.

Ke depan, bupati berharap supaya seluruh elemen masyarakat bisa lebih termotivasi untuk membudayakan lingkungan yang bersih. Dengan demikian, Pati selalu dikenal sebagai kota yang bersih, indah, asri, dan teduh.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pati, Purwadi menambahkan, awalnya ada 12 kabupaten/kota dari empat kategori yang masuk jajaran nominator penerima Adipura Paripurna. Dari 12 kabupaten/kota tersebut, Pati masuk empat besar nominator sebagai kota kecil yang akan menerima Adipura Paripurna.

Namun, Purwadi mengaku bila inovasi-inovasi yang disyaratkan untuk mencapai penghargaan Adipura Paripurna cukup berat. Karenanya, empat kota kecil yang masuk nominator penghargaan Adipura Paripurna belum ada yang bisa memenuhi inovasi tersebut. Ke depan, Purwadi berencana menyiapkan sejumlah strategi baru untuk memenuhi semua inovasi-inovasi yang disyaratkan untuk meraih Adipura Paripurna.

Editor : Kholistiono

 

Mau Tahu Manfaat Dana Cukai, Datang Saja ke Lapangan Gribig Malam Ini

kudus-iklan cukai-film-gribig-pre-23 juli 2016

Warga Kudus menyaksikan pemutaran film iklan sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digelar Bagian Humas Setda Kudus, di beberapa desa yang ada di wilayah ini.

 

MuriaNewsCom, Kudus – Selama ini, masyarakat di Kabupaten Kudus sudah mengetahui jika wilayah ini mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Namun sejauhmana manfaatnya, mungkin banyak yang belum tahu.

Jika ingin mengetahui soal manfaat dana cukai, datang ke saja ke Lapangan Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, pada Sabtu (23/7/2016) malam ini, sekitar pukul 19.00 WIB.

Bakal ada pemutaran film mengenai manfaat cukai, yang bisa ditonton warga. Apalagi saat malam minggu seperti ini, maka sangat pas kalau kemudian kegiatan itu menjadi salah satu hiburan warga desa setempat dan sekitarnya.

Layaknya nonton layar tancap, sosialisasi film cukai ini memang terbilang mengasyikkan. Pasalnya, akan ada banyak film yang diputar di sana, dengan pesan-pesan soal cukai yang ringan dan menyenangkan. Sehingga dijamin akan tetap bisa menjadi hiburan tersendiri.

”Konsep inilah yang kemudian membuat kami dari Bagian Humas Setda Kudus, memutar film mengenai dana cukai. Kami sasarannya memang dari desa ke desa yang ada di Kabupaten Kudus ini,” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Ada beberapa film mengenai dana cukai yang akan diputar. Semuanya dikemas dengan cerita-cerita yang menarik, sehingga dijamin tidak akan membosankan. Sehingga cocok untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, dengan menonton hiburan yang benar-benar menghibur.

”Meski filmnya soal sosialisasi dana cukai, tapi kemasannya sangat menghibur. Juga dibuat dengan rasa lokal Kudus. Ini film soal Kudus masalahnya. Sehingga tetap menghibur,” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno, Selasa (19/7/2016).

Kegiatan ini juga sudah digelar di beberapa desa lainnya. Dan terbukti warga antusias menyaksikan setiap pertunjukan yang digelar. Apalagi di sana juga ditampilkan hiburan lainnya, seperti band-band lokal yang menyuguhkan aneka lagu-lagu populer.

Winarno mengatakan, sosialisasi keliling pemutaran film ini, memang sangat penting. ”Ditambah lagi, kehadiran warga di sana, adalah sebagai bagian utama dari pemutaran film tersebut. Karena warga bisa melihat bagaimana dana cukai itu berasal, maupun digunakan,” terangnya.

Setelah Desa Gribig, kegiatan serupa juga akan digelar di Desa Besito (Gebog) pada 27 Juli 2016. Kemudian Desa Kirig (Mejobo) pada 30 Juli 2016, Desa Gamong (Kaliwungu) pada 31 Juli 2016, Desa Payaman (Mejobo) pada 5 Agustus 2016, Desa Pladen (Jekulo) pada 6 Agustus 2016, Desa Hadipolo (Jekulo) 7 Agustus 2016, dan Desa Honggosoco (Jekulo) yang belum ditentukan tanggalnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

PNS Jepara Dilarang Main Pokemon Go

Dilarang-Main-Pokemon-Go

Surat Edaran Larangan Main Game

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara bakal melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermain permainan yang tengah hits belakangan ini, yakni Pokemon Go. Hal itu seiring dengan adanya surat edaran (SE) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait larangan tersebut. Rencananya, Pemkab Jepara juga bakal menerbitkan SE serupa sebagai turunan dari SE Menteri tersebut.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Jepara Hadi Priyanto menjelaskan, sampai saat ini Pemkab Jepara belum menerima SE dari Menpan RB tersebut. Hanya, karena kabar itu sudah beredar di masyarakat, sembari menunggu SE sampai, maka Pemkab Jepara menyiapkan SE Bupati Jepara, yang isinya sama dengan SE Menteri tersebut.

“Pimpinan mengintruksikan dan akan mengeluarkan SE terkait pelarangan main game. Tidak hanya Pokemon Go yang sedang ramai itu, tetapi juga game lain atau perilaku lain yang menyita perhatian dan mengganggu kinerja PNS,” ujar Hadi kepada MuriaNewsCom, Jumat (22/7/2016).

Menurutnya, ketika seseorang main game, jelas akan menganggu kinerjanya, karena lupa dengan semuanya termasuk lupa waktu dan lupa dengan pekerjaan yang harus diselesaikan. Belum lagi mengganggu pengaruh relasi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga, sikap-sikap termasuk main game Pokemon Go, dilarang dilakukan saat jam kerja.

“Apalagi game Pokemon Go itu kan tidak cuma di satu tempat, tetapi nyari-nyari sampai kemana-mana. Jadi jelas sangat menganggu,” ungkap Hadi.

Ia menambahkan, kondisi PNS di Jepara saat ini masih aman dari ‘virus ‘ Pokemon Go. Sebab, sejauh ini tidak terlihat adanya PNS yang berjalan-jalan sambil melihat-lihat ponsel untuk mencari Pokemon.

Editor : Akrom Hazami

 

Tahun Ini Warga Tak Bisa Lihat Upacara 17 Agustus di Alun-alun Purwodadi

Pemkab Grobogan menggelar rakor pelaksaan upacara 17 Agustus yang lokasinya akan digelar di Stadion Krida Bhakti (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Pemkab Grobogan menggelar rakor pelaksaan upacara 17 Agustus yang lokasinya akan digelar di Stadion Krida Bhakti (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI, tahun ini dipastikan akan pindah tempat. Upacara tanggal 17 Agustus nanti tidak lagi dilangsungkan di Alun-alun Purwodadi.

Rencananya, pelaksanaan upacara akan dipindahkan lokasinya. Yakni, di Stadion Krida Bhakti Purwodadi. Hal ini dilakukan, karena alun-alun dalam waktu dekat bakal direnovasi menyeluruh.”Seperti kita ketahui, dalam waktu dekat proyek revitalisasi alun-alun akan dilakukan. Oleh sebab itu, tidak memungkinkan untuk dipakai upacara,” ungkap Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Bambang Panji.

Menurutnya, pindahnya lokasi upacara itu sudah dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait lainnya. Seperti, dengan Polres, Kodim, dan dinas terkait. Dengan adanya pemindahan lokasi, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Antara lain, pembuatan sarana dan prasarana pendukung seperti pendirian tiang bendera di stadion.

Kemudian, pengaturan denah dan tempat transit bagi tamu undangan, pejabat dan peserta upacara. Selain itu, persiapan pengamanan dan rekayasa lalu lintas juga dipersiapkan sebaik mungkin.

Hal lain yang dilakukan adalah koordinasi dengan pengurus Persipur. Khususnya, untuk koordinasi soal latihan anggota paskibra agar tidak berbenturan dengan persiapan Persipur mengikuti kompetisi ISC B. “Karena lokasinya pindah, maka banyak hal yang harus kita persiapkan. Kita harapkan semuanya berjalan lancar,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Danrem Puji Hasil Pertanian Blora

danrem

Danrem 073/ Makutarama Kol Kav Pratama Santosa saat berbincang dengan Bupati Blora Djoko Nugroho

 

MuriaNewsCom, Blora – Danrem 073/ Makutarama Kol Kav Pratama Santosa memuji hasil pertanian Kabupaten Blora. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan ke Blora, Jumat (22/7/2017).

Bupati Blora Djoko Nugroho menyambut kedatangan Danrem bersama jajarannya di rumah dinas bupati. Kunjungan tersebut guna silaturahmi.

Hadir pula Dandim 0721/Blora Letkol Inf Susilo, Danyon 410 Alugoro Letkol Inf Heri Amrullah, Kapolres Blora AKBP Surisman, Ketua DPRD Blora Bambang Susilo, Kepala Rutan Blora Fajar Nurcahyono, dan Kasi Pidum Kejari Blora Dwi Cipto Tunggal, dan lainnya.

Usai pertemuan, Pratama memuji soal hasil pertanian kabupaten tersebut. “Blora cukup berpotensi ya. Beberapa waktu yang lalu terjadi peningkatan di dalam serapan padi dan gabah,” katanya kepada wartawan.

Dia berharap, dalam menyongsong program swasembada pangan ini,  nantinya Kodim Blora atau wilayah Blora bisa memberikan kontribusi yang bagus di tingkat nasional.

Editor : Akrom Hazami

.

63 Anggota Panwascam Pilkada Pati Dilantik

 Ketua Panwaslu Pati, Achwan melantik anggota Panwascam di Hotel Gitrary Perdana, Kamis (21/7/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)


Ketua Panwaslu Pati, Achwan melantik anggota Panwascam di Hotel Gitrary Perdana, Kamis (21/7/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak 63 anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pilkada Pati 2017 resmi dilantik, Kamis (21/7/2016). Mereka dilantik, setelah melalui proses seleksi panjang, mulai dari seleksi administrasi, ujian teori, hingga wawancara.

Dari 62 orang yang dilantik, tujuh orang di antaranya perempuan. Dengan begitu, Panwascam didominasi kaum pria sebanyak 89 persen, sedangkan perempuan hanya 11 persen.

“Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati, ketujuh perempuan disebar ke lima kecamatan. Masing-masing terdiri dari satu perempuan. Di Kecamatan Winong dan Margorejo, ada Panwascam perempuan masing-masing dua orang dan satu laki-laki,” ujar Ketua Panwaslu Pati, Achwan kepada MuriaNewsCom.

Dikatakan, komposisi ideal sebetulnya ada satu anggota Panwascam perempuan dan dua anggota laki-laki yang tersebar di masing-masing kecamatan. Namun, kualitas dan kuantitas perempuan pada saat seleksi pemilihan anggota Panwascam hanya tujuh orang yang lolos.

Sementara itu, regulasi yang mengharuskan adanya anggota Panwascam perempuan tidak ada. Regulasi disebut hanya mendorong supaya komposisi anggota Panwascam, setidaknya berasal dari kalangan perempuan sebanyak 30 persen.

Kenyataannya, seleksi yang dilakukan ternyata muncul tujuh perempuan yang dinyatakan lolos seleksi. Kendati demikian, jumlah itu diakui cukup bagus mengingat selama ini perempuan masih jarang yang berminat menjadi bagian dari anggota pengawas pemilu.

“Mereka yang lolos memang sudah teruji dan laik menjadi anggota Panwas ad hoc. Mereka sudah diuji melalui sejumlah ujian, mulai dari administrasi, ujian tertulis, wawancara, hingga masukan dari masyarakat. Kami berharap, mereka bisa bertugas dengan baik selama pilkada,” harapnya.

Editor : Kholistiono

 

Tiba-tiba Wakil Ketua DPRD Jepara Aris Isnandar Dipecat

gerindra 1

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kabar menggegerkan kembali datang dari bumi Kartini, Jepara. Setelah Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bantuan politik (Banpol).

Kini, giliran wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aris Isnandar dikabarkan dipecat dari jabatannya oleh partai Gerinda yang selama ini membesarkan namanya.

Kabar itu dibenarkan oleh Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Jepara, Mas’ud. Menurutnya, pihaknya telah menerima surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra yang berisi mengenai pencopotan Aris Isnandar sebagai wakil ketua DPRD Jepara.

“Kami sudah menerima laporan dan surat sudah masuk ke Setwan. Untuk selanjutnya surat tersebut akan dilaporkan ke ketua dewan. Setelah itu akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Mas’ud, Kamis (21/7/2016).

Sementara itu, Aris Isnandar sendiri pun membenarkan kabar itu. Dia mengaku kaget dengan pencopotan diri sebagai wakil ketua DPRD Jepara mewakili partai Gerindra. Sebab, selama ini belum ada pembicaraan yang mengarah pada pencopotan dirinya.

“Saya tidak mengetahui alasan pencopotan oleh DPC. Karena sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan terkait hal itu. Tetapi, buat saya ini tidak masalah,” tegasnya.

Dirinya mengaku menerima keputusan partai terhadap dirinya dengan senang hati. Karena menurutnya, orang dihargai bukan hanya karena jabatan. Melainkan lebih pada kinerjanya. Aris menampik alasan dikeluarkan dirinya karena ada masalah tertentu.

”Mau diposisikan dimanapun saya tidak masalah, Apapun keputusan DPC saya terima,” katanya.

Disinggung apakah pencopotan dirinya berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, Aris mengaku tak mengetahui secara pasti. Namun, dia sempat mendengar ada rumor yang mengarah kesana. Khususnya berkaitan dengan rokomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Gerindra.

”Kalau rumor yang pernah saya dengar memang seperti itu. Tapi itu belum pasti, dan saya hanya menunggu apa rencana partai kedepannya,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Kader Hanura dan Loyalis Sunarwi Diinstruksikan Usung Haryanto-Arifin di Pilkada Pati 2017

Ketua Fraksi Hanura DPRD Pati, Sunarwi menginstruksikan kepada kader Hanura dan seluruh pendukung Sunarwi untuk mengusung pasangan Haryanto-Saiful Arifin. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua Fraksi Hanura DPRD Pati, Sunarwi menginstruksikan kepada kader Hanura dan seluruh pendukung Sunarwi untuk mengusung pasangan Haryanto-Saiful Arifin. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sekretaris DPD Partai Hanura Jawa Tengah, sekaligus Ketua Fraksi Hanura DPRD Pati, Sunarwi menginstruksikan kepada kader Hanura dan seluruh pendukung Sunarwi untuk mengusung pasangan Haryanto-Saiful Arifin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati pada Pilkada 2017. Hal itu dikatakan Sunarwi, Kamis (21/7/2016).

“DPP Hanura sudah memberikan surat rekomendasi untuk pasangan Haryanto-Arifin. Karena itu, kami instruksikan kepada seluruh kader Hanura untuk bersama-sama, bersatu padu memenangkan pasangan Haryanto-Arifin pada Pilkada yang kurang beberapa bulan lagi,” ujar Sunarwi.

Tak hanya itu, simpatisan yang mendukung Sunarwi pada Pilkada Pati 2011-2012 lalu juga diminta untuk bergabung untuk mendukung Haryanto-Arifin. “Hanura sebagai partainya wong cilik akan berjuang untuk kemenangan Haryanto-Arifin,” imbuhnya.

Ditanya soal koalisi, Sunarwi mengaku sudah merapat dengan empat partai lainnya, antara lain Partai Demokrat, Golkar, PKS, dan PPP. Kelima partai itu disebut membentuk “koalisi besar” untuk pemenangan Pilkada Pati 2017.

Demokrat memiliki enam kursi di DPRD Pati, Golkar enam kursi, PKS lima kursi, dan PPP tiga kursi. Hanura sendiri punya empat kursi di DPRD. “Sebelumnya, koalisi besar terdiri dari Demokrat, Golkar, PKS, dan Hanura. Kini, ada satu lagi yang bergabung, yaitu PPP,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

 

Pemkab Kudus Gandeng Pihak Ketiga Biar Target Parkir Terpenuhi

parkir 2

Sejumlah kendaraan terparkir di salah satu sudut di Kudus. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Guna mengejar target yang dibebankan, Dishubkominfo Kudus merencanakan berbagai hal. Seperti adanya pihak ketiga dalam mengelola parkir umum atau tepi jalan.

“Jadi, ini baru rencana. Kami akan melakukan lelang untuk pihak tiga pengelolaan parkir umum. Sehingga, juru parkir akan dilimpahkan kepada pihak ketiga,” kata  Kepala Dishubkominfo Kudus Didik Sugiharto.

Menurutnya, cara tersebut ampuh untuk mengatasi naiknya target tiap tahun. Padahal, lahan parkir yang ada hanya bertambah sekitar 20 persen. Jumlahnya hampir 120 lokasi.

Terobosan untuk parkir khusus juga dipertimbangkan. Rendahnya, untuk parkir pasar akan dilakukan penambahan portal dan mesin cek karcis parkir. Layaknya di mal, maka tiap kali masuk akan kena parkir. Cara semacam itu akan pas untuk mendapatkan peningkatan parkir.

“Kami akan usulkan untuk pengadaan alat itu. Jadi, dengan demikan maka dapat membantu peningkatan parkir sektor khusus,” imbuhnya.

Sebenarnya, lanjutnnya, ada solusi lain untuk mencapainya. Yakni dengan menaikkan tarif parkir. Hanya cara itu harus dilakukan dengan mengubah Perda tentang Parkir.

Editor : Akrom Hazami